Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran HAM Pemain Sirkus OCI Sejak 1997, Anak-Anak Tak Tahu Identitas

    Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran HAM Pemain Sirkus OCI Sejak 1997, Anak-Anak Tak Tahu Identitas

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan 4 jenis pelanggaran HAM kasus anak-anak pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) sejak 1997 di Bogor, Jawa Barat.

    Komnas HAM meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain OCI diselesaikan secara hukum.

    Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Jakarta pada Jumat, 18 April 2025.

    “Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” kata Uli seperti dikutip dari Antara.

    4 Pelanggaran HAM di Lingkungan OCI

    1. Pelanggaran pada hak anak mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya.
    2. Pelanggaran terhadap hak-hak anak guna bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.
    3. Pelanggaran hak anak memperoleh pendidikan umum yang layak, yang bisa menjamin masa depannya.
    4. Pelanggaran hak-hak anak mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

    Kasus Belum Selesai, Penyidikan Dihentikan

    Komnas HAM meminta asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

    Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tak menyenangkan atas nama FM dan VS menurut Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999.

    Komnas HAM menerima pengaduan Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan pada Desember 2024.

    Hal ini karena belum ada upaya memenuhi tuntutan ganti rugi Rp3.1 miliar yang ditujukan pada OCI.

    Anak-anak Kehilangan Identitas

    Komnas HAM menegaskan, pelatihan keras utamanya pada anak-anak tak boleh menjurus pada penyiksaan, jika dilakukan maka sudah terjadi pelanggaran hak anak.

    “Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” lanjutnya.

    Para mantan pemain OCI mengadu dan melakukan audiensi yang diterima Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kementerian HAM, Jakarta pada Selasa, 15 April 2025.

    Mugiyanto mengatakan menurut cerita mereka, ada banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana dengan mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas.

    “Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang PSU Pasaman, Ketua Bawaslu RI Tinjau Persiapan dan Distribusi Logistik Nasional 18 April 2025

    Jelang PSU Pasaman, Ketua Bawaslu RI Tinjau Persiapan dan Distribusi Logistik Nasional 18 April 2025

    Jelang PSU Pasaman, Ketua Bawaslu RI Tinjau Persiapan dan Distribusi Logistik
    Tim Redaksi
    PASAMAN, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (
    Bawaslu
    ) RI
    Rahmat Bagja
    melakukan kunjungan ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Pasaman, Sumatera Barat, Jumat (18/4/2025) malam.
    Kunjungan dilakukan dalam rangka mengawasi proses distribusi logistik ke TPS-TPS dan juga melihat persiapan pelaksanaan
    PSU Pilkada Pasaman
    .
    Salah satunya TPS 01,
    Kelurahan Limo Koto
    , Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Bagja tiba di TPS 01 Kelurahan Limo Koto sekitar pukul 20.50 WIB.
    Bagja tampak didampingi Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
    Bagja dan Juita tampak berbincang dengan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersiaga di TPS.
    Mereka menanyakan kesiapan jelang pelaksanaan pemungutan suara, serta bagaimana proses pengawasan dan antisipasi pelanggaran yang dilakukan. “Logistik telah tersebar, berarti sudah 100 persen tersebar ke TPS. Sejauh ini sudah sesuai dengan aturan,” ujar Bagja saat ditemui di TPS 01 Kelurahan Limo Koto, Jumat malam.
    Berdasarkan laporan yang diterima Bagja, seluruh petugas KPPS maupun Panwaslu juga sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).
    Oleh karena itu, Bagja berharap proses pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman sudah berjalan lancar, tanpa ada kendala berarti. “Kita akan lihat besok. Apalagi kan sudah pernah di Bimtek sebelumnya. Jadi kan PSU harus lebih berhati-hati lagi,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, PSU Pilkada Pasaman ini adalah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menerima gugatan dari pasangan calon Mara Ondak-Desrizal.
    MK memutuskan mendiskualifikasi calon wakil bupati nomor urut 1, Anggit Kurniawan, sehingga partai pengusung harus mengajukan calon pengganti.
    Pada Pilkada Pasaman 2024 lalu, pemilihan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Welly Suheri-Anggit Kurniawan, Mara Ondak-Desrizal, serta Sabar AS-Sukardi.
    Welly-Anggit awalnya dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan perolehan suara, namun hasil tersebut digugat oleh dua pasangan lainnya ke MK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Diserang Warga di Depok, Dipicu Penangkapan Ketua Ormas Megapolitan 18 April 2025

    Polisi Diserang Warga di Depok, Dipicu Penangkapan Ketua Ormas Megapolitan 18 April 2025

    Polisi Diserang Warga di Depok, Dipicu Penangkapan Ketua Ormas
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Polisi diserang warga saat menangkap tersangka penganiayaan dan kepemilikan
    senjata api
    berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota
    Depok
    pada Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Penyerangan ini dipicu penangkapan tersangka yang merupakan seorang ketua organisasi masyarakat (ormas).
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso menduga bahwa tersangka dan warga mempunyai relasi.
    ”
    Ketua ormas
    daerah situ ya, juga mungkin dia tuh seperti apa ya, kalau di antropologi kayak patron client gitu ya, hubungannya dengan warga sekitar,” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).
    Adapun penangkapan TS dilatarbelakangi adanya laporan penganiayaan dan kepemilikan senjata api.
    Dalam proses penyelidikan, polisi telah dua kali memanggil tersangka namun tak dipenuhi.
    “Terhadap dua perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali, untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi,” jelasnya.
    Saat penangkapan dilakukan, petugas turut dibekali dengan dua surat perintah penangkapan.
    Satu surat perintah penangkapan sempat ditunjukkan kepada tersangka.
    “Sedangkan surat perintah satu lagi belum sempat ditunjukkan karena sudah terjadi keributan,” ungkap dia.
    Sebelumnya, polisi diserang massa saat hendak menangkap TS di kediamannya, Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Insiden penyerangan bermula ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    Setibanya di lokasi, petugas langsung menunjukkan surat perintah penangkapan.
    Begitu mengetahui akan ditangkap, pelaku justru melawan hingga menimbulkan kegaduhan.
    Keributan ini ternyata sampai ke telinga warga lingkungan kediaman pelaku. Warga yang mengetahui langsung menyerang petugas.
    Selanjutnya, petugas membawa pelaku ke salah satu mobil polisi yang tak jauh dari lokasi.
    Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian sekitar pukul 02.00 WIB meski sempat terhalang portal lingkungan tempat tinggal pelaku. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi.
    Dalam insiden, tiga mobil polisi rusak parah di bagian kaca akibat hantaman balok kayu dan dibakar massa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Gelapkan Hampir Rp1 Miliar, Yayasan Malah Tagih Mitra Rp400 Juta

    Diduga Gelapkan Hampir Rp1 Miliar, Yayasan Malah Tagih Mitra Rp400 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus dugaan penggelapan dana yang menyeret Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) kian mencuat. Alih-alih menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada mitra dapur, yayasan justru menagih balik dana ratusan juta rupiah kepada mitranya sendiri.

    Kasus ini mencuat setelah mitra dapur, Ibu Ira, melaporkan dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Tagihan Balik Rp400 Juta Kepada Korban

    Kuasa hukum Ibu Ira, Danna Harly menyampaikan bahwa alih-alih mendapatkan pembayaran atas jasa memasak lebih dari 65 ribu porsi makanan selama dua bulan, kliennya justru ditagih oleh pihak yayasan sebesar Rp400 juta.

    “Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih Ibu Ira sebesar Rp400 juta,” katanya kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat 18 April 2024.

    Lebih lanjut, Danna Harly menyebutkan bahwa yayasan juga mengklaim tagihan pembelian ompreng (wadah makanan) yang telah dibayar oleh Ibu Ira sebesar Rp200 juta dan dimasukkan sebagai tanggungan MBG.

    “Jadi Ibu Ira beli ompreng, kemarin Rp12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampuradukkan, jadi kacau semua ini,” tuturnya.

    Kronologi Kerja Sama dan Dugaan Penipuan

    Ibu Ira mulai bermitra dengan Yayasan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025. Ia dipercaya memasak sekitar 65.025 porsi makanan bergizi untuk anak-anak PAUD, TK, RA, dan SD.

    Dalam kontrak awal, harga yang disepakati adalah Rp15.000 per porsi. Namun, menurut Danna, di tengah pelaksanaan, terjadi perubahan sepihak dari yayasan menjadi Rp13.000 per porsi, dan dari kedua harga itu masih dipotong lagi sebesar Rp2.500 per porsi.

    “Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong Rp2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya,” ujar Danna.

    Lebih parah lagi, seluruh dana operasional ditanggung oleh Ibu Ira. Dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, kendaraan, hingga upah juru masak — semuanya dikeluarkan dari kantong pribadi.

    “Itu semua Ibu Ira yang membiayai,” ucap Danna.

    Ketika Ibu Ira hendak menagih pembayaran tahap kedua, bukan hanya tidak dibayarkan, pihak yayasan justru mengklaim bahwa mitranya masih kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249, dengan alasan kebutuhan tambahan di lapangan.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan bahwa pihaknya ikut memfasilitasi mediasi antara mitra dan yayasan MBG.

    “Betul, kami memfasilitasi mediasi antara mitra dan yayasan,” kata Dadan.

    Namun, Dadan menegaskan bahwa masalah ini merupakan urusan internal antara mitra dan yayasan, karena dana sudah disalurkan BGN kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

    “Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka,” ucapnya.

    Langkah Hukum dan Bukti Kuitansi

    Merasa dirugikan, Ibu Ira akhirnya menempuh jalur hukum. Laporan polisi sudah terdaftar dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA sejak 10 April 2025.

    Pihak kepolisian pun telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 sebagai bukti awal dugaan penggelapan.

    “Barang bukti kuitansi senilai Rp900 jutaan kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jaksel, Kompol Nurma Dewi.

    Saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi, baik dari pihak yayasan berinisial MBN maupun Ibu Ira.

    “Pelapor dan korban diperiksa hari ini di Polres Jaksel,” ucap Danna Harly saat mendampingi kliennya.

    Kompol Nurma juga menegaskan bahwa laporan belum dicabut dan proses hukum terus berjalan.

    “Belum dicabut, untuk saat ini belum, masih berjalan,” kata Nurma.

    Pasal yang Disangkakan

    Atas perbuatannya, pihak yayasan MBG disangkakan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur dalam:

    Pasal 378 KUHP (Penipuan) Pasal 372 KUHP (Penggelapan)

    Kedua pasal tersebut merupakan bagian dari UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan dapat berujung pada hukuman penjara jika terbukti bersalah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fenomena Tentara Masuk Kampus Jadi Sorotan, dari Udayana hingga UI Nasional 18 April 2025

    Fenomena Tentara Masuk Kampus Jadi Sorotan, dari Udayana hingga UI Nasional 18 April 2025

    Fenomena Tentara Masuk Kampus Jadi Sorotan, dari Udayana hingga UI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fenomena
    tentara masuk kampus
    menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Kini giliran kampus
    Universitas Indonesia
    (
    UI
    ) yang didatangi “pak tentara”. Namun sebelumnya, sudah ada kampus lain yang lebih dulu merasakan perkembangan kehadiran
    TNI
    di kampus.
    5 Maret 2025, nota kesepahaman diteken antara
    Universitas Udayana
    (Unud) dan TNI ANgkatan Darat (AD). Tajuk MoU itu adalah “Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.
    Rektor Unud I Ketut Sudarsana dan Kapendam IX/Udayana Kolonel Agung Udayana sama-sama menepis intervensi militer di ruang akademik.
    BEM Udayana merespons keras MoU antara kampusnya dan TNI. Dia menilai MoU itu mengancam independensi institusi pendidikan.
    Pemerhati militer dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma menilai RUU TNI menjadi justifikasi dan selanjutnya TNI masuk ke ruang sipil lewat pelbagai kerja sama, termasuk dengan kampus. Dia mengkhawtirkan dampak psikologis dari fenomena ini.
    “Mereka itu
    intimidating
    , punya kemampuan untuk mengintimidasi, dan orang Indonesia merasa bahwa militer lebih superior dari orang sipil karena mereka pegang senjata,” kata Made. “Jadi konsekuensi yang paling jelas saya kira adalah bahwa kemudian kampus bisa saja lebih dikendalikan oleh kekuatan kekerasan ketimbang kekuatan berpikir,”
    kata Made Supriatma
    .
    14 April 2025, pria berseragam TNI mendatangi diskusi Kelompok Studi
    Mahasiswa
    Walisongo (KSMW) bersama Forum Teori dan Praksis Sosial (FTPS) di samping Auditorium 2 Kampus 3
    UIN Walisongo
    , Semarang, Jawa Tengah.
    Diskusi
    mahasiswa
    itu berjudul “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik”. Diberitakan Kompas.com, diskusi itu dihadiri pria tak dikenal, duduk, dan mengikuti diskusi.
    Rektor KSMW Ryan Wisnal mengungkapkan bahwa kehadiran pria itu membuat peserta kaget. Kemudian, ada lagi dua pria, salah satunya berseragam TNI, muncul di diskusi. Pria berseragam itu menanyakan identitas peserta diskusi dan tema yang dibahas.
    Belakangan diketahui, pria berseragam itu adalah Sertu Rokiman, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil Ngaliyan Kelurahan Tambak Aji.
    Markas Besar (Mabes) TNI memastikan tidak berkepentingan mencampuri urusan internal kampus, termasuk diskusi yang digelar mahasiswa. Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi.
    “TNI sangat menghormati kebebasan akademik di lingkungan pendidikan dan tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal kampus,” kata Kapuspen, kepada wartawan, Kamis (17/4) kemarin.
    Menurut aktivis LBH Semarang, Cornelius Gea, fenomena serupa juga terjadi di Jepara, Pekalongan, dan Tegal. Ia menyebut kasus-kasus pengawasan dan intimidasi meningkat setelah gelombang penolakan terhadap RUU TNI pada Maret 2025.
    ”Tidak cuma massa aksinya yang didatangi, tetapi juga keluarga mereka. Jadi intel-intel dari kepolisian, TNI, bahkan ormas itu ke rumah massa aksi untuk menanyakan perihal keberadaan para massa aksi ini,” ujar Cornelius.
    Kabar terbaru, fenomena tentara masuk kampus terjadi di UI, kampus besar yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat, sebelah selatan Jakarta.
    Beredar kabar viral di media sosial, kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu, 16 April 2025, pukul 23.00 WIB.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI. Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.

    Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara konsolidasi mahasiswa yang tengah berlangsung di Pusgiwa.
    “Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” tegas Arie kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    “UI menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus. Apalagi kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin,” kata Arie.
    Secara umum, pihak TNI mengatakan tidak ada intimidasi yang dijalankan lembaganya terhadap kegiatan kemahasiswaan kampus-kampus.
    Kerja sama antara TNI dan kampus-kampus sudah sejak dulu berlangsung. Tak ada perintah negara kepada TNI untuk mengawasi kampus-kampus.
    “Tidak ada perintah. Kerja sama kampus dengan TNI sudah sering dilakukan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    “Tidak ada intimidasi. Kampus itu mitra strategis,” imbuhnya.
    Belakangan, isu kembalinya dwifungsi ABRI (sekarang TNI) dari Orde Baru memang menjadi perhatian banyak orang. Momentumnya adalah ketika ramai protes RUU TNI. Kata Brigjen Kristomei, ini tidak ada hubungannya dengan UU TNI.
    “Ya nggak dong,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Perkosa Tahanan Wanita, Oknum Polisi Pacitan Diperiksa Propam Polda Jatim

    Diduga Perkosa Tahanan Wanita, Oknum Polisi Pacitan Diperiksa Propam Polda Jatim

    Pacitan (beritajatim.com) – Seorang oknum polisi berpangkat Aiptu yang menjabat sebagai Kasat Tahti di Polres Pacitan, berinisial LC, tengah diperiksa oleh Propam Polda Jawa Timur. Ia diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan yang seharusnya berada dalam perlindungan aparat penegak hukum.

    Dugaan pencabulan itu terjadi pada awal April 2025. Korban berinisial PW, adalah tersangka kasus mucikari yang ditahan di sel tahanan Mapolres Pacitan sejak akhir Februari 2025.

    “Kasus ini sudah ditangani oleh Propam Polda Jatim, termasuk sejumlah barang bukti yang telah diamankan,” ujar Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, Jumat (18/4/2025).

    Kapolres menegaskan komitmennya untuk menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, terlebih jika mencoreng nama institusi.

    “Kami masih berkoordinasi. Tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas, kami bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan dan berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran anggota secara transparan,” tegasnya. (tri/but)

  • Strategi Dukung Hilirisasi, dari Angkut Baja hingga Perkuat Rantai Pasok

    Strategi Dukung Hilirisasi, dari Angkut Baja hingga Perkuat Rantai Pasok

    Jakarta: Hilirisasi sudah jadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, tapi gimana sih cara perusahaan benar-benar mendukung program ini? 
     
    Salah satu contohnya bisa kamu lihat dari aksi nyata PT Pertamina International Shipping (PIS) yang baru saja mengangkut lebih dari 30 ribu metrik ton lembaran baja. 
     
    Nggak cuma soal logistik, pengapalan ini adalah langkah strategis yang memperkuat ekosistem industri nasional.
    Angkut 30 ribu ton baja
    PT Pertamina International Shipping (PIS) sukses mengapalkan slab steel atau lembaran baja sebanyak 30.400 metrik ton dari Morowali ke Cilegon. Baja ini merupakan milik PT Krakatau Posco, anak usaha PT Krakatau Steel Tbk. 

    Keberhasilan pengangkutan ini jadi bukti nyata bagaimana perusahaan logistik bisa berperan aktif dalam mendukung hilirisasi industri baja nasional.
     
    “Pengapalan ini akan menjadi pintu bagi PIS dalam mendukung masa depan hilirisasi industri baja sebagaimana pertumbuhan kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi di Indonesia dan juga mendorong portofolio bisnis baru dalam segmen angkutan dry bulk bagi PIS,” kata Plt. Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PIS M. Irfan Zainul Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 April 2025.
     

    Langkah ini bukan sekadar pengiriman barang. Dengan memperlancar arus distribusi hasil produksi dalam negeri, PIS ikut memperkuat program hilirisasi nasional yang digalakkan pemerintah. Pengapalan dari Pelabuhan Bahodopi di Morowali menuju Pelabuhan Cigading, Cilegon ini jadi jembatan penting antara pusat produksi dan kawasan industri.
     
    Hasilnya? Efisiensi meningkat, rantai pasok domestik makin kuat, dan nilai tambah ekonomi nasional ikut terdongkrak.
    Dry bulk jadi ceruk baru yang menjanjikan
    Baja hanyalah satu dari sekian komoditas yang masuk dalam kategori dry bulk atau bahan curah kering. Komoditas lain seperti bijih besi, batu bara, pupuk, dan kedelai juga punya potensi besar. Dalam beberapa waktu terakhir, PIS sudah lebih dulu sukses mengangkut greencoke sebanyak 7.000 metrik ton dan pupuk sebanyak 5.000 metrik ton.
     
    Diversifikasi ini pun dilakukan dengan tetap menjaga fokus utama perusahaan di bidang pengangkutan BBM dan LPG. Namun, pasar dry bulk jelas jadi peluang baru yang sangat menjanjikan.
     
    “Lembaran baja adalah salah satu dari sekian angkutan dry bulk yang potensial sebagai komoditas pengangkutan PIS berikutnya. Keberhasilan PIS mengapalkan lembaran baja ini menegaskan komitmen PIS dalam diversifikasi bisnis pengangkutan,” pungkas Irfan.
     
    Langkah diversifikasi ini juga sejalan dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari pasar non-captive, yang saat ini mencapai 19,2 persen dari total pendapatan PIS di paruh pertama tahun 2024. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Dua Petani di Banyuwangi Tewas Tersambar Petir Surabaya 18 April 2025

    Dua Petani di Banyuwangi Tewas Tersambar Petir Surabaya 18 April 2025

    Dua Petani di Banyuwangi Tewas Tersambar Petir
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Dua petani di
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, tewas tersambar petir pada Kamis (17/4/2025) di dua lokasi yang berbeda, yaitu di
    Kecamatan Wongsorejo
    dan
    Kecamatan Purwoharjo
    .
    Di Kecamatan Wongsorejo, tepatnya di Desa Alasbuluh, seorang petani bernama PA (40) tewas tersambar petir saat memanen jagung bersama dua orang rekannya.
    “Sekitar pukul 11.30 WIB pada saat itu memang cuaca mendung, saat para korban bekerja memanen jagung, tiba-tiba ada petir menyambar dan tepat mengenai saudara Pujo,” terang Kapolsek Wongsorejo, AKP Eko Darmawan, Jumat (18/4/2025).
    Warga lain yang berada di sekitar tempat kejadian segera menghampiri korban.
    Dua orang yang selamat langsung dibawa ke UGD Puskesmas Wongsorejo untuk mendapatkan perawatan, sementara korban meninggal langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.
    Sementara itu, di Kecamatan Purwoharjo, seorang pencari rumput berinisial BS (55) meninggal dunia tersambar petir di area kebun jeruk milik warga setempat dan ditemukan tergeletak oleh warga pada Kamis (17/4/2025) pukul 19.30 WIB.
    “Saat ditemukan, BS telah dalam keadaan tidak bernyawa,” kata Kapolsek Purwoharjo, AKP Heru Slamet Hariyanto, Jumat (18/4/2025).
    Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan dari Puskesmas Purwoharjo, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh BS dan dipastikan meninggal murni akibat tersambar petir.
    Hal itu terlihat dari ciri-ciri yang ada di tubuh korban, yaitu luka bakar di bagian leher, pada paha kanan dan kiri, serta kaki kiri bagian bawah.
    “Pihak keluarga menolak otopsi dan ikhlas menerima kepergian korban dikarenakan takdir,” tandas Heru.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelapor Dugaan Penggelapan Dana MBG Diperiksa 9 Jam, Apa Saja yang Ditanyakan? Megapolitan 18 April 2025

    Pelapor Dugaan Penggelapan Dana MBG Diperiksa 9 Jam, Apa Saja yang Ditanyakan? Megapolitan 18 April 2025

    Pelapor Dugaan Penggelapan Dana MBG Diperiksa 9 Jam, Apa Saja yang Ditanyakan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata,
    Ira Mesra
    , diperiksa selama sembilan jam oleh penyidik
    Polres Metro Jakarta Selatan
     terkait laporan
    dugaan penggelapan dana
    oleh yayasan berinisial MBN, Jumat (18/4/2025).
    Kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, mengatakan kliennya diperiksa dengan 28 pertanyaan, sementara dirinya mendapatkan 21 pertanyaan.
    “Poin-poin pemeriksaan tadi kurang lebih menanyakan kronologi dan yang paling di-highlight itu adalah mengenai perbedaan perjanjian dengan pelaksanaan di lapangan,” kata Danna saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Jumat.
    Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya juga menyerahkan sejumlah bukti yang dinilai relevan untuk mendukung laporan.
    “Kita juga sudah memberikan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan,” katanya.
    Dalam pemeriksaan, penyidik menyoroti perbedaan antara perjanjian dan pelaksanaan program di lapangan.
    Salah satu poin yang disorot adalah perubahan nilai satuan porsi makanan dari Rp 15.000 menjadi Rp 13.000 tanpa kejelasan.
    “Ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di Yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan,” ungkap Danna.
    “Kemudian juga di-highlight terkait dana yang masuk,” lanjutnya.
    Danna juga mengungkap adanya komunikasi dari pihak yayasan yang berjanji menyerahkan bilyet giro senilai Rp 420 juta. Namun hingga Jumat malam, bilyet tersebut belum diterima.
    “Pihak yayasan menyatakan akan menyerahkan bilyet giro, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.
    Meski begitu, Ira Mesra tetap melanjutkan proses hukum. Ia berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh yayasan dan Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) di Indonesia.
    “Ini untuk menjadi pelajaran bagi setiap SPPG maupun yayasan di 1.702 SPPG di Indonesia ini, supaya tidak melakukan hal serupa. Jika yayasan melakukan hal serupa, akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi,” kata Danna.
    Rencananya, pekan depan pihak pelapor akan menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli pidana untuk melengkapi proses penyidikan.
    Polisi belum menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak yayasan.
    “Informasi kapan memanggil terlapor belum ada.
    Tapi minggu depan rencana dari pihak pelapor akan mendatangkan lima orang saksi dan juga satu ahli pidana,” ucap Danna.
    Sebelumnya diberitakan, dana MBG senilai hampir Rp 1 miliar diduga digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.
    Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.
    Ira Mesra melaporkan yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Kartini, Pintu Khusus untuk Perempuan Tersedia di Transjakarta, MRT, dan LRT Megapolitan 18 April 2025

    Hari Kartini, Pintu Khusus untuk Perempuan Tersedia di Transjakarta, MRT, dan LRT Megapolitan 18 April 2025

    Hari Kartini, Pintu Khusus untuk Perempuan Tersedia di Transjakarta, MRT, dan LRT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian khusus kepada perempuan dalam rangka memperingati
    Hari Kartini
    , yang jatuh pada tanggal 21 April 2025.
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan pintu masuk khusus (gate khusus) bagi penumpang perempuan pada layanan transportasi publik seperti
    Transjakarta
    ,
    MRT
    Jakarta, dan
    LRT
    Jakarta.
    Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kebijakan layanan transportasi gratis sehari penuh pada Senin, (21/4/2025) untuk penumpang perempuan.
    “Mekanismenya akan disiapkan gate khusus bagi pelanggan gratis baik di Transjakarta, MRT, dan LRT,” kata Syafrin, dikutip dari
    Antara
    .
    Pintu khusus ini dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpang perempuan, sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang yang memanfaatkan layanan gratis pada momen peringatan Hari Kartini.
    Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya mengumumkan kebijakan layanan transportasi umum gratis untuk momen spesial tersebut.
    Tidak hanya terbatas pada Hari Kartini, Pemprov DKI juga akan menggratiskan transportasi umum pada 24 April 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional.
    Layanan transportasi umum gratis pada 24 April tersebut diberikan untuk seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan.
    Pada hari tersebut seluruh penumpang dapat menggunakan Transjakarta BRT dan Non-BRT, MRT Jakarta dan LRT Jakarta secara gratis sehari penuh.
    “Pada 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari yang meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” ujar Syafrin.
    Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah sekitar Jakarta untuk memperluas manfaat layanan transportasi ini hingga wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
    Program layanan gratis transportasi umum tersebut akan diberikan kepada 15 golongan masyarakat.
    Mereka yang termasuk dalam kategori penerima manfaat dapat mendaftarkan diri melalui Bank DKI maupun aplikasi resmi dari masing-masing layanan transportasi, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
    Proses pendaftaran mencakup verifikasi data, validasi, produksi kartu, hingga aktivasi dalam bentuk fisik atau digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.