Senin, Transjakarta Terapkan Tarif Khusus Rp 1 untuk Perempuan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif khusus Rp 1 untuk pelanggan perempuan Transjakarta dalam rangka memperingati Hari Kartini pada Senin (21/4/2025).
Tarif ini berlaku untuk seluruh jaringan layanan Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non BRT, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
“Tarif khusus Rp 1 untuk pelanggan perempuan adalah Transjakarta,” ujar Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2025).
Sementara itu, untuk layanan mikrotrans, Transjakarta Cares, dan penerima manfaat kartu layanan gratis, tarif Rp 0 akan tetap berlaku.
Untuk merealisasikan tarif Rp 1 itu, Transjakarta akan menyediakan pintu masuk khusus bagi penumpang perempuan di seluruh halte.
Sementara, untuk layanan Non BRT, akan ada petugas pramusapa yang membantu, sekaligus memastikan pelanggan perempuan bisa mendapatkan tarif khusus tersebut.
“Pemprov DKI jakarta, melalui Transjakarta terus menghadirkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pelanggan,” kata Welfizon.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta akan menggratiskan seluruh layanan MRT, LRT, dan TransJakarta pada 21 April 2025 dalam rangka memperingati Hari Kartini.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, layanan transportasi umum pada 21 April digratiskan hanya untuk perempuan.
“Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti tanggal 21 April hari Kartini, nanti bagi siapa pun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Tapi naik MRT, LRT, Tj, itu kita gratiskan,” ucap Pramono saat ditemui di Gedung Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Grup Musik: APRIL
-
/data/photo/2025/04/17/6800167bd979f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Senin, Transjakarta Terapkan Tarif Khusus Rp 1 untuk Perempuan Megapolitan 20 April 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/44632/original/tni-ilustrasi--130604c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Fakta Terkait Dua Anggota TNI AD Diduga Terlibat Pengeroyokan di Serang – Page 3
Dua anggota TNI diduga terlibat pengeroyokan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Serang, Banten. Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan hal tersebut.
“Saya selaku Kadispenad mewakili institusi menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AD dan merugikan warga masyarakat sipil,” tutur Wahyu saat dikonfirmasi, Sabtu 19 April 2025.
“Selanjutnya kami sampaikan bahwa memang benar ada dua anggota dari Korem 064/Maulana Yusuf bersama-sama dengan rekan-rekan sipilnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan, terhadap masyarakat sipil atas nama saudara Khairul di daerah Cipocok, Serang,” sambungnya.
Wahyu mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 15 April 2025. Pengeroyokan pun terjadi lantaran kesalahpahaman antara pelaku dan korban.
“Dipicu oleh persoalan pribadi dan kesalahpahaman antara para pelaku dan korban,” kata Wahyu.
-

Perwira Peserta Didik Sespimmen Polri Sowan ke Jokowi, Minta Arahan Apa?
loading…
Sejumlah perwira polisi peserta Serdik Sespimmen Polri menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Foto/tangkapan layar
JAKARTA – Sejumlah perwira polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 menemui Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ). Kedatangan para perwira ini untuk meminta masukan dari Jokowi.
Dari video yang beredar, para peserta didik tersebut mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 17 April 2025.
Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65, Kombes Pol Denny menjelaskan alasan kunjungan ke rumah orang tua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Kami selaku Patun membimbing atau membawa Pokjar II yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim berinteraksi dan bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” ujarnya, dikutip SindoNews (20/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kata Denny, Jokowi memberikan pesan agar anggota Polri dan TNI dicintai masyarakat. “Intinya beliau anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga,” ucapnya.
Denny menambahkan, dalam arahannya, Jokowi mengharapkan sinergitas Polri dan TNI ditingkatkan. Perkembangan ke depan terkait dengan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global di era digital, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta robotic.
Berdasarkan laman resmi www.siapsespimpolri.id dijelaskan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) adalah lembaga pendidikan di bawah Lemdiklat Polri yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perwira menengah Polri dan peserta dari mancanegara.
Sespimmen bertujuan menghasilkan perwira dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, moralitas, integritas, serta wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis.
Sespimmen awalnya merupakan bagian dari pengembangan lembaga pendidikan Polri untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan tingkat menengah. Hingga saat ini, Sespimmen terus berperan penting dalam mencetak perwira Polri yang siap menghadapi tantangan modern di berbagai lini kepemimpinan.
Sespimmen Polri adalah sekolah staf dan pimpinan menengah Polri yang mendidik perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP dan Kompol serta peserta dari mancanegara yang diharapkan mampu berperan sebagai staf dan pimpinan pada organisasi tingkat menengah nantinya.
(cip)
-

Suara takbir menggema dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS
Orator menyampaikan aspirasi di hadapan peserta aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta pada Minggu (20/4/2025) (ANTARA/Mario Sofia Nasution)
Suara takbir menggema dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 20 April 2025 – 10:35 WIBElshinta.com – Suara takbir “Allahu Akbar” menggema di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Gambir Jakarta Pusat, saat ratusan peserta aksi Bela Palestina menggelar aksi solidaritas membela Palestina pada Minggu pagi.
“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” teriak Ilham, orator aksi di atas mobil komando yang terparkir di depan Kedubes AS.
Ia mengatakan hari ini merupakan agresi Israel ke-561 hari ke Palestina dan sejauh ini sudah 51 ribu orang yang meninggal dunia. Selain menewaskan lebih dari 50 ribu orang, ada 116 ribu orang yang luka-luka memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang semakin dekat. Ilham berorasi bahwa, pada hari ini janji Allah untuk kemerdekaan Palestina semakin di depan mata karena isu Israel yang dulunya dipandang dunia sebagai konflik agama, perang suku atau lainnya sudah berubah.
“Semua paham ini adalah aksi genosida,” katanya.
Ia juga mengatakan hari ini tidak hanya umat Islam yang berjuang menggelar aksi protes tapi umat agama lain juga memperjuangkan hal tersebut. Menurut dia ini tragedi kemanusiaan dan banyak tokoh internasional, tokoh agama dan lainnya mengutuk aksi genosida ini.
“Kami berkumpul di sini untuk membela Palestina dan mengutuk perbuatan Israel dan Amerika Serikat,” tegasnya.
Ratusan orang menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Ratusan orang tersebut berkumpul dan datang dari segara penjuru mulai dari menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum seperti kereta api dan lainnya.
Lokasi aksi ini berjarak 50 meter dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dijaga petugas kepolisian yang memberikan ruang khusus untuk mereka menyampaikan aksi. Sebelum aksi dimulai ratusan peserta aksi yang membawa atribut bendera, syal hingga aksesoris Palestina menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat.
Sumber : Antara
-

Prabowo Telah Salurkan 147.265 Rumah Subsidi Selama Memimpin
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeklaim telah menyalurkan sebanyak 147.265 rumah subsidi selama menjabat. Tepatnya, sejak periode 20 Oktober 2024 hingga April 2025.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa 147.265 rumah yang telah tersalurkan itu terhitung hingga 16 April 2025.
“Pembangunan perumahan sejak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025 telah terealisasi sebanyak 147.265 unit rumah,” jelasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, Kamis (17/4/2025).
Sementara itu, terhitung pada periode 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025, total rumah subsidi yang telah disalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit.
Sekadar informasi, perumahan FLPP adalah perumahan yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah dengan cara memberikan pembiayaan atau kredit dengan bunga yang sangat ringan.
Heru menegaskan, bila dibandingkan secara tahunan (year-on-year/YoY), penyaluran FLPP pada periode kuartal I/2025 sebesar 66.029 unit meningkat hingga 1.273%. Adapun, pada kuartal I/2024 total FLPP yang tersalurkan hanya sebanyak 4.229 unit.
“Jika kita melihat secara year-on-year per triwulan 1 di tahun 2024, di mana capaian pada saat itu hanya 4.229 unit, maka pada periode yang sama di 2025 terjadi lompatan. Rumah subsidi yang bisa kita biayai mencapai 66.107 unit rumah atau naik kurang lebih 1.273%,” pungkasnya.
Untuk diketahui, total kuota FLPP yang tersedia pada tahun ini yakni sebanyak 220.000 unit. Artinya, penyaluran sebanyak 105.319 unit selama periode 1 Januari – 16 April 2025 telah mencapai 47,87% dari kuota yang tersedia.
Adapun, total anggaran yang diguyurkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini yakni Rp28,2 triliun.
-

Skandal Proyek Fiktif Rp5 Miliar di Kementan, Pejabat Diduga Lobi Menteri
PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ungkap upaya lobi beberapa pihak termasuk pejabat soal kasus proyek fiktif senilai Rp5 miliar di kementeriannya.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkannya saat menyampaikan ada seorang pengamat di bidang pertanian yang diduga menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara Rp5 miliar di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Banyak yang melobi. Pejabat ada yang melobi saya. Mengatakan ‘tolong dimaafkan’. Nggak. Aku membela rakyat kecil,” ucap Mentan di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025 seperti dilansir dari Antara.
Kronologi Kasus Proyek Fiktif Rp5 Miliar
1. Penemuan Proyek Fiktif
Audit internal Kementerian Pertanian menemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek fiktif dan barang yang tak sesuai kontrak atau tidak digunakan.
2. Keterlibatan Pengamat
Seorang pengamat pertanian dari perguruan tinggi ternama diduga terlibat proyek fiktif ini dan menyebarkan opini yang tak berdasar. Pengamat ini sebelumnya sering mendapatkan proyek di Kementan.
3. Upaya Lobi
Beberapa pihak termasuk pejabat melakukan lobi pada Menteri Andi Amran Sulaiman agar memaafkan pihak-pihak yang terlibat kasus proyek fiktif ini.
4. Penolakan Menteri
Mentan Andi Amran Sulaiman dengan tegas menolak permintaan lobi ini. Ia menyatakan kasus tersebut menyangkut kepentingan rakyat kecil, terutama petani yang dirugikan.
5. Motif Pelaku
Dugaan yang beredar usai Andi Amran Sulaiman kembali menjabat dan memperketat pengawasan, sehingga tak ada lagi ruang guna praktik korupsi, pengamat mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar.
6. Tindakan Tegas Menteri
Mentan menegaskan, tak ada ruang kompromi dalam kasus ini dan pemerintah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menyatakan pengamat yang terlibat bukanlah sosok yang kebal hukum.
7. Proses Hukum
Proses hukum mengenai kasus tersebut tengah berjalan. Menteri meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasilnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
/data/photo/2024/08/20/66c46abfe6d16.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mahfud Minta Prabowo Tangani Masalah Pengadilan: Mekanisme, Orang, dan Peraturannya Sudah Busuk Nasional 20 April 2025
Mahfud Minta Prabowo Tangani Masalah Pengadilan: Mekanisme, Orang, dan Peraturannya Sudah Busuk
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pakar
hukum
tata negara,
Mahfud MD
meminta Presiden Prabowo menangani langsung masalah
pengadilan
yang terjadi saat ini.
Ia mengutip pernyataan anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan, yang meminta Prabowo untuk mengeluarkan keputusan darurat. Sebab, mekanisme di belakang pengadilan dinilainya sudah busuk.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo”, digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).
“Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk,” ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).
Mahfud menegaskan, pengadilan adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan.
Namun, yang terjadi saat ini adalah maraknya hakim yang justru terseret kasus
korupsi
.
“Harus ada langkah-langkah darurat, karena situasinya sudah darurat. Apa langkah darurat? antara lain harus Presiden,” tegas Mahfud.
Menurutnya, korupsi di peradilan saat ini sedang tumbuh dan dipandangnya sebagai sesuatu yang sangat jorok.
Mantan Menteri Koordinator Politik,
Hukum
, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu mengatakan, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan menjadi jaringan.
“Sekarang juga yang tumbuh adalah
korupsi peradilan
itu jorok sekali ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru,” kata Mahfud.
“Gila ini sangat berbahaya, ini sangat jorok sekarang,” sambungnya.
Mahfud juga menyorot langkah
Mahkamah Agung
(MA) dalam melihat kasus korupsi yang melibatkan pengadilan.
Bahkan, MA seakan normatif saja dalam menanggapi kasus-kasus yang menyeret nama hakim.
“Bahkan yang kasus Ronald Tanur di Surabaya itu, kan sejak awal dikatakan ini korupsi, ini ada penyuapan, tapi oleh Mahkamah Agung dibilang sudah ada prosedurnya, hakim-hakim itu paham nasionalis semua, hakim-hakim pahlawan,” ujar Mahfud.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2022/08/07/62efbcdd5a0f0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

