Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga Nasional 20 April 2025

    Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga Nasional 20 April 2025

    Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Bengkulu

    Helmi Hasan
    menyatakan, pemerintah provinsi Bengkulu siap menerima warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia bila Presiden
    Prabowo Subianto
    benar-benar menjalankan rencana evakuasi tersebut.
    Helmi menyebutkan, warga Gaza yang dievakuasi ke Bengkulu dapat tinggal di rumah dinas gubernur, wali kota, maupun rumah-rumah masyarakat umum.
    “Kalau soal tempat, ada rumah dinas gubernur, wali kota, bahkan rumah-rumah masyarakat pun bersedia untuk menampung. Jadi tergantung lagi soal arahan Pak Presiden,” ujar Helmi di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
    “Jadi ketika Pak Presiden nanti diperkenankan oleh seluruh pihak, ketika 1.000 orang pertama (Gaza) itu bisa dibawa ke Indonesia, Bengkulu, Bumi Merah Putih bersedia, yang pertama kali mengusulkan diri,” imbuh dia.
    Helmi juga mengeklaim bahwa rumah sakti di Bengkulu siap untuk merawat warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia.
    Bahkan, ia menyebutkan ada 100 dokter spesialis yang disiagakan untuk merawat warga Gaza.
    Hanya saja, Helmi mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai rencana
    evakuasi warga Gaza
    ini karena Prabowo masih menawarkan diri untuk mengevakuasi para korban perang tersebut.
    Namun, karena belum ada kejelasan mengenai lokasi evakuasi mereka, Bengkulu menawarkan diri untuk menerima warga Gza.
    “Kita sudah persiapan. Rumah sakit sudah kita siapkan, tempat tinggalnya pun kita siapkan, termasuk soal akomodasinya itu pun kita siapkan. Tinggal tergantung keputusan Pak Presiden,” imbuh Helmi.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengaku siap untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia.
    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
    Namun, Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara. Setelah kondisi warga membaik dan situasi di Gaza memungkinkan, mereka diharapkan kembali ke tempat asalnya.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” kata dia.
    Namun, belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan bahwa Prabowo hanya berniat mengevakuasi tenaga medis dan pendidik dari Gaza, bukan masyarakat umum.
    Evakuasi ini dianggap sebagai langkah awal dalam membangun fondasi sumber daya manusia di Palestina yang tengah dirundung konflik berkepanjangan.
    “Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” kata Muzani, Kamis (17/4/2025).
    Alasannya, banyak dokter dan guru di Gaza yang gugur akibat serangan, sehingga jumlah tenaga profesional semakin berkurang.
     
    Muzani menjelaskan bahwa para tenaga medis dan pendidik dari Gaza akan dididik di Indonesia sebelum nantinya kembali ke Palestina.
    Langkah ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga strategis untuk membekali mereka dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam membangun kembali tanah airnya.
    “Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik, baik medis ataupun non-medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina,” ujar Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lisa Minta Biaya Anak, Pengacara Ridwan Kamil: Anda Siapa?

    Lisa Minta Biaya Anak, Pengacara Ridwan Kamil: Anda Siapa?

    Jakarta, Beritasatu.com –  Selebgram Lisa Mariana meminta biaya untuk dirinya dan anaknya kepada Ridwan Kamil, yang membuat pengacara mantan gubernur Jawa Barat itu, Muslim Jaya Butar-Butar, murka.

    “Anda itu siapa? LM itu siapa? Apakah ada hubungan hukum atau tidak dengan klien kami, Pak Ridwan Kamil?” tegas Muslim Jaya Butar-Butar dikutip dari channel YouTube, Minggu (20/4/2025).

    Muslim Jaya dengan tegas mengatakan, tidak ada hak dari Lisa Mariana untuk meminta biaya anak kepada Ridwan Kamil.

    “Karena tidak ada bentuk hubungan hukum dalam bentuk apa pun, bahkan Pak Ridwan Kamil juga sudah membantahnya karena tidak ada hubungan personal secara pribadi. Maka dari itu, kami meminta kepada saudari LM silakan menempuh jalur hukum,” jelasnya.

    “Di situ juga ada hak gugatan secara perdata terkait anak, kemudian kami mencadangkan hak kami. Apa itu? Ya hak kami membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik dan itu sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil tanggal 11 April lalu,” ujarnya.

    Muslim Jaya mengatakan, Ridwan Kamil siap menerima konsekuensi hukum yang akan diterima dalam bentuk apa pun.

    “Sepanjang ada konsekuensi hukum, maka kami tegaskan di sini bahwa Pak Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA untuk membuka tabir ini. Bahkan, Pak Ridwan Kamil siap menanggung semua risikonya apabila secara hukum terbukti bersalah,” tutup pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar yang menantang Lisa Mariana untuk membuktikan secara hukum.

  • Ridwan Kamil Tidak Takut Hadapi Somasi Lisa Mariana

    Ridwan Kamil Tidak Takut Hadapi Somasi Lisa Mariana

    Jakarta, Beritasatu.com – Ridwan Kamil melalui memberikan jawaban atas surat somasi yang dilayangkan selebgram Lisa Mariana (LM) terkait dugaan memiliki anak.

    “Kami sudah lama memikirkan hal ini karena ada konsekuensi hukumnya, terkait dengan surat somasi bahwa benar dari pihak kuasa hukum LM memang melayangkan surat somasi dan kami diminta hadir pada 18 April 2025 yang bertepatan dengan tanggal merah karena adanya Paskah,” ujar pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar dikutip dari channel YouTube, Minggu (20/4/2025).

    Melihat surat somasi dari Lisa Mariana, Ridwan Kamil menyerahkan kepada Lisa Mariana untuk menempuh jalur hukum.

    “Di dalam surat somasi Ridwan Kamil diminta untuk menafkahi LM dan anaknya, pertanyaannya sederhana saja. LM itu siapa? Apakah ada hubungan hukum atau tidak?,” jelasnya.

    “Karena, tidak ada bentuk hubungan hukum dalam bentuk apa pun. Bahkan, Pak Ridwan Kamil juga sudah membantahnya karena tidak ada hubungan personal secara pribadi,” lanjutnya.

    Ridwan Kamil meminta kepada Lisa Mariana untuk tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan keinginannya yang ingin mendapatkan status darinya.

    “Karena, kami sudah menjawab silakan tempuh jalur hukum terkait dengan anak kan ada secara perdata. Di situ juga ada hak gugatan secara perdata terkait anak, kemudian kami mencadangkan hak kami,” tuturnya.

    “Apa itu? Ya hak kami membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik dan itu sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil tanggal 11 April lalu,” tambahnya.

    Meski demikian, Ridwan Kamil juga tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri pengakuan Lisa Mariana secara perdamaian.

    “Saat ini Pak Ridwan Kamil memang mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke polisi, tetapi Pak Ridwan Kamil tidak menutup kemungkinan untuk duduk bersama. Ada dialog terbuka, dan kami memberikan ruang kepada LM,” paparnya.

    “Sepanjang LM beretika baik, tetapi untuk sekarang mari hormati proses hukum dan semoga ada titik terangnya,” tutup pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar terkait jawaban surat somasi yang dilayangkan Lisa Mariana.

  • Bank Raya Dukung Perayaan 50 Tahun TMII, Perluas Inklusi Keuangan Digital – Page 3

    Bank Raya Dukung Perayaan 50 Tahun TMII, Perluas Inklusi Keuangan Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Raya, bank digital dari BRI Group, turut berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bertajuk Pesta Rakyat Nusantara, yang digelar pada 18–27 April 2025.

    Mengusung tema “Jelajah Cerita Baru 50 Tahun TMII Bersama Bank Raya”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi panggung nyata bagi Bank Raya untuk memperluas adopsi layanan keuangan digital di tengah masyarakat. Lebih dari 200.000 pengunjung ditargetkan hadir dalam acara ini.

    Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra, mengatakan bahwa sebagai bank digital, Bank Raya menghadirkan pengalaman transaksi tanpa uang tunai (cashless) yang praktis dan aman bagi para pengunjung.

    Hal ini diwujudkan melalui penyediaan metode pembayaran digital lewat Raya App dan QRIS Bank Raya di berbagai tenant, termasuk pelaku UMKM yang turut hadir di bazar.

    “Bank Raya memberikan dukungan penuh pada gelaran Pesta Rakyat Nusantara tahun ini dengan menghadirkan kemudahan transaksi menggunakan Raya App bagi pengunjung, serta memperkenalkan QRIS Bank Raya di sejumlah tenant di booth bazar UMKM,” ujar Kicky dalam konferensi pers di TMII, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Ia menambahkan, partisipasi Bank Raya dalam acara ini bukan sekadar sponsorship, melainkan wujud komitmen nyata untuk memperluas inklusi keuangan digital di Indonesia.

    “UMKM dapat melayani konsumen dengan lebih baik melalui fitur QRIS Bank Raya, sementara pengunjung bisa bertransaksi lebih mudah tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar,” imbuhnya.

    Selama acara berlangsung, Bank Raya menghadirkan berbagai promo menarik, seperti cashback 50% hingga Rp15.000 untuk transaksi di 30 tenant F&B dan food truck, cashback 50% hingga Rp20.000 di wahana Kidzania Go dan Perdana Ria, serta cashback 20% di HMS Perfume.

    Pengunjung juga bisa mendapatkan hadiah langsung untuk setiap pembukaan rekening melalui booth Bank Raya, serta kesempatan menikmati spot terbaik di puncak acara dengan menabung minimal Rp100 ribu.

    Bank Raya turut memperkenalkan fitur-fitur unggulan dari Raya App, aplikasi mobile banking yang dirancang untuk menjawab kebutuhan keuangan digital masyarakat urban. Di antaranya adalah fitur Saku Raya, dompet digital pintar yang mencakup Saku Bujet, Saku Pintar, Saku Jaga, Saku Bareng, hingga Saku Bisnis untuk pelaku UMKM.

    Fitur lain termasuk transaksi cepat dan aman melalui QRIS untuk pembelian pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, serta setor dan tarik tunai lewat jaringan BRI dan Indomaret. Bank Raya juga melayani pembayaran rekening secara instan dalam waktu kurang dari empat menit.

     

  • Kardinal Suharyo Ajak Umat Perangi Perdagangan Orang dan Korupsi Nasional 20 April 2025

    Kardinal Suharyo Ajak Umat Perangi Perdagangan Orang dan Korupsi Nasional 20 April 2025

    Kardinal Suharyo Ajak Umat Perangi Perdagangan Orang dan Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Uskup Agung Jakarta
    Kardinal Ignatius Suharyo
    mengajak umat Katolik untuk melawan
    perdagangan orang
    dan
    korupsi
    dalam refleksi Paskah yang jatuh pada Minggu (20/4/2025).
    Kardinal Suharyo mengatakan, perdagangan orang merupakan masalah kemanusiaan yang nyata dan terjadi di banyak daerah sehingga menimbulkan keprihatinan.
    “Masalah kemanusiaan itu nyata. Salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Ini keprihatinan besar, bukan hanya di NTT, tapi juga di berbagai daerah lain,” kata Kardinal Suharyo dalam siaran pers Hari Raya
    Paskah 2025
    , Minggu (20/4/2025).
    Menurut dia, umat Katolik dipanggil menjadi ‘manusia Paskah’ yang membiarkan Kristus hidup dalam dirinya dan mewujudkannya dalam tindakan nyata.
    Salah satu bentuknya adalah melawan praktik yang merendahkan martabat manusia, seperti perdagangan orang.
    Selain itu, Kardinal Suharyo juga menyinggung bahaya laten korupsi yang menurutnya merupakan kejahatan publik yang sangat merusak.
    “
    Korupsi
    membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan harapan. Ia menghancurkan harapan kaum lemah dan menginjak-injak yang paling miskin,” kata Kardinal Suharyo.
    Kardinal Suharyo mengingatkan umat Kristiani untuk tidak hanya merayakan Paskah secara ritual, tetapi juga menginternalisasi makna sejati Paskah dalam hidup mereka.
    “Merayakan Paskah tidak cukup hanya dengan mengikuti misa, tetapi harus menjadikan diri kita sebagai manusia Paskah, yang membiarkan Kristus hidup dalam diri kita dan berbuat baik seperti yang dilakukan Yesus,” ujarnya.
    Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya berbuat baik dalam konteks sosial yang lebih luas, terutama dalam melawan berbagai masalah kemanusiaan.
    “Di tengah masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada masalah besar seperti perdagangan orang dan korupsi,” kata Kardinal.
    Selain menyerukan perjuangan melawan dua isu besar ini, Kardinal juga mengajak umat untuk menjadi penabur pengharapan di tengah realitas sosial yang penuh tantangan dengan terus berbuat baik meski dalam situasi sulit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Energi bersih PLN terangi Pulau Satangnga Takalar

    Energi bersih PLN terangi Pulau Satangnga Takalar

    Ilustrasi. [20/4, 09.42] Humas PLN Baru Santia dian: Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., (kiri), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) TNI saat ini adalah Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali (kedua dari kiri), Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Menye (kanan), dan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Edyansyah (kedua dari kanan) saat menyalakan secara simbolis listrik dari inovasi SuperSUN di SDN 34 Satangnga, Kabupaten Takalar. [20/4, 09.43] Humas PLN Baru Santia dian: General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Edyansyah tengah saat menyapa siswa/i SDN 34 Satangnga, Kabupaten Takalar (19/4/2025). ANTARA/HO-Humas PLN (B)

    Energi bersih PLN terangi Pulau Satangnga Takalar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – PT PLN (Persero) kembali hadir menerangi daerah kepulauan, kali ini Pulau Satangnga, Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemasangan sembilan unit mikro pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dipasang pula energy storage yang dikenal dengan nama SuperSUN, untuk melayani sembilan fasilitas umum di pulau kecil yang dulunya hanya mengandalkan listrik dari genset.

    “Kami berupaya setiap warga bisa menikmati listrik. Cahaya yang menyala pada malam hari di Pulau Satangnga bukan sekadar terang lampu, tapi simbol dari masa depan yang mulai berpijar,” ujar General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Edyansyah melalui keterangannya di Makassar, Minggu.

    Ia menjelaskan elektrifikasi Pulau Satangnga merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan keadilan energi hingga pelosok negeri.

    “Pulau ini menjadi bukti nyata bahwa listrik bukan hanya soal energi, tapi juga tentang harapan, kemajuan, dan kehidupan yang lebih baik,” tambah Edyansyah.

    Edyansyah menambahkan bahwa listrik sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat membuka peluang usaha seperti berjualan es dan menggunakan kulkas untuk menyimpan ikan hasil tangkapan. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar lebih nyaman dengan hadirnya listrik. Termasuk masyarakat dapat beribadah dengan nyaman di rumah ibadah dengan adanya listrik bersih dari PLN.

    Sehari sebelumnya, Edyansyah telah mengunjungi Pulau Satangnga berdam. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Menye yang mengapresiasi PLN atas dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terpencil.

    “Kita sama-sama berkomitmen menghadirkan listrik. PLN membantu kami sehingga listrik dapat menyala dengan memperjuangkan pemasangan SuperSUN. Tentunya dengan listrik, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Mohammad Firdaus Daeng Menye.

    Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran yang turut hadir dalam acara tersebut optimistis bantuan infrastruktur kelistrikan ini bermanfaat memperkuat aktivitas pendidikan, ekonomi, dan membangkitkan semangat nasionalisme. Hal tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat.

    Hadirnya SuperSUN di sembilan fasilitas umum di Pulau Satangnga kini membuat denyut kehidupan warga lebih bergairah. Sebanyak 128 siswa/i SDM 34 Pulau Satangnga kini dapat belajar lebih nyaman karena listrik PLN telah hadir.

    “Alhamdulillah seperti mimpi. Dulu, kalau masuk waktu sholat kami harus memastikan ketersediaan BBM dan menyalakan genset terlebih dahulu. Sekarang kami bisa menikmati nyalanya lampu 24 jam dan menonton TV. Kehidupan, ekonomi, dan pendidikan juga akan lebih baik dengan hadirnya listrik,” kata Arif Tutu selaku Camat Kepulauan Tanakeke.

    Ia menceritakan bahwa sebelumnya ia harus mengeluarkan biaya Rp75 ribu per hari hanya untuk menyalakan genset dari pukul 18.00 – 22.00. Kini, dengan listrik menyala 24 jam, ia hanya perlu membayar sekitar Rp5 ribu per hari. Listrik juga dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga lainnya, seperti mengoperasikan pompa air, kulkas, dan mendukung proses belajar anak-anak.

    Dengan jarak tempuh 1,5 jam menggunakan kapal laut dari daratan Sulawesi Selatan, PT PLN terbukti menunjukkan komitmennya dalam memberikan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PLN karena daerah 3T memiliki karakteristik yang sulit dijangkau secara geografis dan infrastruktur yang terbatas.

    Sumber : Antara

  • Kemenkum Babel fasilitasi harmonisasi 40 hukum daerah

    Kemenkum Babel fasilitasi harmonisasi 40 hukum daerah

    Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel mengharmonisasi produk hukum daerah di Pangkalpinang ANTARA/HO-Kanwil Kemenkum Babel

    Kemenkum Babel fasilitasi harmonisasi 40 hukum daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Triwulan I 2025 telah memfasilitasi pengharmonisasian 40 produk hukum daerah, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

    “Untuk meningkatkan kualitas layanan, pengharmonisasian ranperda dan ranperkada dilaksanakan akselerasi menjadi lima kerja,” kata Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel Rahmat Feri Pontoh di Pangkalpinang, Minggu.

    Ia mengatakan selama Triwulan I 2025, Kanwil Kemenkum Babel telah memfasilitasi pengharmonisasian sebanyak 40 produk hukum daerah, sesuai amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

    Adapun produk hukum daerah yang diharmonisasi adalah Kabupaten Bangka Tengah sebanyak lima ranperda dan 12 ranperkada. Kabupaten Bangka sebanyak empat ranperkada. Kabupaten Bangka Selatan empat ranperda; Selanjutnya Kabupaten Belitung sebanyak empat ranperkada, Kabupaten Belitung Timur sebanyak dua ranperda dan empat ranperkada dan Kota Pangkalpinang sebanyak satu ranperda dan empat ranperkada;

    “Proses harmonisasi merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, guna menyelaraskan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya.

    Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Harun Sulianto menyampikan terima kasih kepada jajaran Pemda di Babel atas sinergi yang telah baik dalam pembentukan produk hukum daerah ini.

    “Kami berharap produk hukum yang dihasilkan makin berkualitas, taat asas, tidak tumpang tindih dan efektif,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Setahun ke Depan, 1,2 Juta Pekerja di Indonesia Terancam Kena PHK

    Setahun ke Depan, 1,2 Juta Pekerja di Indonesia Terancam Kena PHK

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 1,2 juta pekerja di Indonesia terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ancaman ini mencakup seluruh sektor industri dalam proyeksi satu tahun ke depan, dengan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi yang paling terdampak, yakni berpotensi kehilangan 191 ribu tenaga kerja.

    “Bisa dibilang penyerapan tenaga kerja di industri tekstil itu akan berkurang sekitar 191 ribu, ini hitungan kasar kita,” ujar pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Sritex milik siapa, berikut data kepemilikan saham perusahaan yang pailit dan bangkrut hari ini, Sabtu 1 Maret 2025, ada banyak utang menggunung dengan total Rp25 triliun. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

    Ia menjelaskan, potensi PHK tersebut dihitung berdasarkan dampak pengenaan tarif masuk AS, ketika setiap kenaikan 1 persen tarif bisa menurunkan volume ekspor Indonesia sebesar 0,8 persen.

    Di sektor TPT, tingginya ekspor ke AS dan tekanan di pasar domestik akibat produk impor murah dari China memperburuk situasi. “Akibatnya, nilai tambah dari industri TPT bisa semakin menurun,” tambah Nailul.

    Satgas PHK

    Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi gelombang PHK akibat kebijakan tarif tersebut.

    “Satgas tenaga kerja dan PHK dibentuk untuk mengantisipasi dampak langsung dari kebijakan tarif ini. Pemerintah juga sedang merumuskan paket regulasi untuk sektor-sektor terdampak,” ujar Mari dalam konferensi pers daring bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Satgas ini akan fokus melindungi tenaga kerja di sektor yang paling terdampak, seperti industri garmen, alas kaki, dan perikanan.

    Selain Satgas PHK, pemerintah juga membentuk tiga satgas lain untuk menangani deregulasi, efisiensi ekonomi, dan peningkatan daya saing nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan produktivitas di tengah tekanan global.

    Dalam negosiasi dengan AS, Indonesia menargetkan kesepakatan tarif ekspor yang adil serta perlakuan non-diskriminatif terhadap produk unggulan Indonesia. Kesepakatan final ditargetkan tercapai dalam 60 hari ke depan.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 2 April 2025 yang menetapkan tarif timbal balik atas impor dari sejumlah negara. Tarif dasar ditetapkan 10 persen, dan tarif lebih tinggi diberlakukan terhadap 57 negara yang memiliki defisit perdagangan tinggi dengan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen.

    Pada 9 April, Trump mengumumkan bahwa tarif dasar 10 persen akan berlaku selama 90 hari bagi lebih dari 75 negara yang tidak melakukan aksi balasan dan telah meminta negosiasi, kecuali China.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Kritik Kebijakan QRIS di Indonesia, Pembayaran Digital Bakal Dilarang?

    AS Kritik Kebijakan QRIS di Indonesia, Pembayaran Digital Bakal Dilarang?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai beberapa aturan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bisa menghambat aktivitas perdagangan, khususnya bagi perusahaan asal Negeri Paman Sam. Salah satunya kebijakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

    Penilaian ini disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) yang dirilis akhir Maret 2025 oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR).

    Laporan membahas hambatan perdagangan di 59 negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Salah satu perhatian utama AS adalah soal sistem pembayaran di Indonesia, seperti penerapan QRIS.

    USTR menyebut perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, khawatir karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan QRIS.

    Mereka merasa tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, terutama terkait bagaimana QRIS bisa terintegrasi dengan sistem pembayaran internasional yang sudah ada.

    Pembayaran QRIS Bakal Dilarang?

    AS, lewat laporan USTR, menyampaikan dua hal Utama soal kritik terhadap QRIS di Indonesia:

    – Kurangnya keterlibatan perusahaan asing (termasuk dari AS) dalam proses pembuatan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia: Mereka merasa tidak diajak berdiskusi atau memberikan masukan, padahal kebijakan ini bisa berdampak besar pada bisnis mereka.

    – Risiko keterbatasan akses untuk bersaing di pasar Indonesia: Misalnya, karena QRIS dan GPN mewajibkan semua transaksi domestik diproses oleh lembaga lokal, perusahaan pembayaran asing jadi kesulitan ikut serta atau harus tunduk pada syarat kepemilikan saham yang ketat.

    Dengan begitu, yang dipermasalahkan bukan QRIS-nya secara konsep, melainkan mekanisme penerapannya dan aturan pembatasan asing yang menyertainya. Mereka ingin kebijakan ini lebih inklusif dan tetap membuka peluang bagi perusahaan internasional.

    Pembatasan Kepemilikan Asing dan Aturan GPN di Sektor Keuangan

    USTR juga menyoroti aturan pembatasan kepemilikan asing dalam industri sistem pembayaran di Indonesia. Misalnya:

    Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 yang isinya membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran: maksimal 85 persen untuk perusahaan layanan (front-end), tapi hanya 49 persen yang bisa punya hak suara, dan 20 persen untuk infrastruktur pembayaran (back-end).

    Kebijakan ini dinilai kurang transparan karena minim konsultasi dengan pihak internasional.

    Kemudian AS mengkritisi aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang mewajibkan seluruh transaksi kartu debit dan kredit ritel di Indonesia diproses oleh lembaga lokal berizin BI. Kepemilikan asing dibatasi hanya 20%, dan perusahaan asing harus bermitra dengan penyedia lokal serta mendukung industri dalam negeri.

    AS juga menyoroti aturan OJK yang membatasi kepemilikan saham bank maksimal 40 persen, serta pembatasan kepemilikan asing di perusahaan pelaporan kredit (maksimal 49 persen) dan perusahaan pemrosesan pembayaran (maksimal 20%).

    Menurut AS, berbagai pembatasan ini dianggap menghambat masuknya perusahaan asing di sektor keuangan dan sistem pembayaran digital Indonesia. Mereka berharap kebijakan lebih terbuka dan melibatkan pelaku usaha internasional.

    Dibahas Saat Negosiasi Tarif

    Isu sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN turut dibahas dalam negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan BI dan OJK menanggapi masukan dari AS.

    “Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga, dalam konferensi, dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Minggu, 20 April 2025.

    Airlangga belum merinci langkah pemerintah bersama BI dan OJK terkait tarif Trump. Selain sistem pembayaran, isu lain yang disorot AS mencakup perizinan impor lewat OSS, insentif pajak dan bea cukai, serta kuota impor.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRIN dan Kementerian Pertahanan Gelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan

    BRIN dan Kementerian Pertahanan Gelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan

    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan. 

    Acara yang dijadwalkan berlangsung Senin, 21 April 2025 ini menjadi platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis pertahanan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.
     
    Mengusung tagline “Towards Indonesia 2045: Advancing Strategic Defence Technology by Research and Innovation” diikuti oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.

    “Temu bisnis ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi strategis, tetapi juga ruang konkret untuk menjalin kemitraan teknologi antara lembaga riset, dunia industri, dan pemerintah,” ujar Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joannes Ekaprasetya Tandjung.
     

     
    Rangkaian acara meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), diskusi panel tematik, business matchmaking, hingga sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan, pusat riset BRIN, perwakilan industri strategis, serta perwakilan duta besar dan atase pertahanan negara-negara sahabat seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.
     
    Selain itu, kegiatan temu bisnis juga dimeriahkan dengan pameran teknologi pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan hasil riset unggulan di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial, sistem sensor, sistem pertahanan nirawak, serta teknologi komunikasi militer. “Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan solusi inovatif hasil riset anak bangsa kepada mitra industri maupun investor,” lanjut Joannes.
    Potensi kolaborasi

    Salah satu agenda penting dalam acara ini adalah sesi business matchmaking yang memberikan ruang bagi peserta untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pengembangan proyek bersama. BRIN berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya kesepakatan bisnis, alih teknologi, serta penguatan jejaring internasional dalam sektor pertahanan.

    “Temu Bisnis ini menjadi upaya strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis teknologi, serta menjawab tantangan geopolitik global melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri,” imbuhnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut perjanjian kerja sama antara BRIN dan Kementerian Pertahanan yang telah diteken sejak 2022, sebagai bentuk konkret integrasi riset dan inovasi dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan. 
     
    Acara yang dijadwalkan berlangsung Senin, 21 April 2025 ini menjadi platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis pertahanan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.
     
    Mengusung tagline “Towards Indonesia 2045: Advancing Strategic Defence Technology by Research and Innovation” diikuti oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.
     
    “Temu bisnis ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi strategis, tetapi juga ruang konkret untuk menjalin kemitraan teknologi antara lembaga riset, dunia industri, dan pemerintah,” ujar Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joannes Ekaprasetya Tandjung.
     

     
    Rangkaian acara meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), diskusi panel tematik, business matchmaking, hingga sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan, pusat riset BRIN, perwakilan industri strategis, serta perwakilan duta besar dan atase pertahanan negara-negara sahabat seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.
     
    Selain itu, kegiatan temu bisnis juga dimeriahkan dengan pameran teknologi pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan hasil riset unggulan di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial, sistem sensor, sistem pertahanan nirawak, serta teknologi komunikasi militer. “Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan solusi inovatif hasil riset anak bangsa kepada mitra industri maupun investor,” lanjut Joannes.

    Potensi kolaborasi

    Salah satu agenda penting dalam acara ini adalah sesi business matchmaking yang memberikan ruang bagi peserta untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pengembangan proyek bersama. BRIN berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya kesepakatan bisnis, alih teknologi, serta penguatan jejaring internasional dalam sektor pertahanan.

    “Temu Bisnis ini menjadi upaya strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis teknologi, serta menjawab tantangan geopolitik global melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri,” imbuhnya.
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut perjanjian kerja sama antara BRIN dan Kementerian Pertahanan yang telah diteken sejak 2022, sebagai bentuk konkret integrasi riset dan inovasi dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh menuju Visi Indonesia Emas 2045.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)