Grup Musik: APRIL

Rekrutmen PPK dan PPS Pilkada Serentak 2024 Mojokerto Dibuka

Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota membuka pendaftaran badan ad hoc penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Yakni seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Seleksi akan dilakukan secara bertahap. Untuk pendaftaran PPK dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 mendarang akan dimulai pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 April 2024 sedangkan. Sementara untuk PPS akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengimbau bagi warga Kota Mojokerto yang memenuhi persyaratan sebagai PPK dan PPS untuk aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Salah satu kesuksesan penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaannya. Namun tidak bisa kalau hanya KPU, perlu adanya dukungan PPK dan PPS,” ungkapnya, Selasa (23/4/2024).

Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini juga menyampaikan bahwa, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tanggal 14 Februari 2024 lalu sukses dilaksanakan di Kota Mojokerto karena sinergi semua pihak. Mas Pj berharap, Pilkada di Kota Mojokerto yang akan dijadwalkan pada November 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

“Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Februari lalu karena sinergi penyelenggara pemilu sangat baik, semoga pada Pilkada nanti sinerginya juga menjadi semakin baik,” harapnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, M Awaludin Zahroni menyampaikan, jika seleksi PPK maupun PPS untuk Pilkada serentak 2024 mendatang dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka.

“Semua yang akan mendaftar harus membuat akun melalui https://siakba.kpu.go.id/, namun bagi yang mencantumkan sudah pernah menjadi PPK dan PPS pada Pemilu sebelumnya akan menjadi nilai tambah. Untuk Pilkada serentak 2024 mendatang, KPU Kota Mojokerto membutuhkan 15 anggota PPK dan 54 anggota PPS,” jelasnya.

Menurutnya, untuk persyaratan sama seperti Pemilu sebelumnya. Yakni Warga Negara Indonesia (WNI), minimal berusia 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS serta sehat jasmani dan rohani. [tin]

23/04/2024 07:00
Prakiraan Cuaca Hari Ini di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, BMKG: Hujan

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, menyampaikan terkait prakiraan cuaca di Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, pada hari ini, Selasa (23/4/2024).

“Beberapa daerah di Surabaya dan Sidoarjo diprediksi turun hujan saat malam. Sedangkan Gresik diperkirakan akan diguyur hujan pada siang hari. Untuk suhunya berkisar antara 25-34 derajat celcius dan kelembapan antara 60-95 persen,” ujar Oky Sukma Hakim, S.Tr, prakirawan BMKG Juanda Surabaya, Senin (22/4/2024).

Adapun berikut ini lebih lengkapnya prakiraan cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, untuk hari ini, Selasa, 23 April 2024.

Cuaca Surabaya

Pagi: Cerah Berawan

Siang: Berawan

Malam: Hujan Ringan

Dini hari: Hujan Ringan

Suhu antara 25-34 derajat celcius dan kelembapan mencapai 60-95 persen.

Cuaca Sidoarjo

Pagi: Cerah Berawan

Siang: Berawan

Malam: Hujan Ringan

Dini hari: Hujan Ringan

Suhu antara 25-34 derajat celcius dan kelembapan mencapai 65-95 persen.

Cuaca Gresik

Pagi: Cerah Berawan

Siang: Hujan Ringan

Malam: Berawan

Dini hari: Berawan

Suhu antara 26-33 derajat celcius dan kelembapan mencapai to 65-95 persen.

Penting untuk dicatat bahwa prakiraan cuaca dapat berubah, oleh karena itu, disarankan untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca dari sumber yang terpercaya.

Dengan mengetahui prakiraan cuaca ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada periode tersebut. (fyi/ian)

23/04/2024 01:17
KPU Kota Blitar Buka Rekrutmen PPK dan PPS, Catat Tanggal dan Syaratnya

Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar bakal membuka rekrutmen Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Rekrutmen ini akan mulai dilakukan besok, Selasa (23/04/24).

Proses rekrutmen PPK dan PPS ini akan berakhir pada Senin (29/04/24) mendatang. KPU Kota Blitar pun mempersilahkan warga yang tertarik untuk berpartisipasi menjadi panitia penyelenggara Pilkada untuk mendaftar.

“Adapun jadwal pembentukan PPK dan PPS, Pengambilan dan pengumpulan berkas akan dilaksanakan pada 23 april 2024. Dan juga berakhir 29 april,” kata Rangga Bisma Aditya, Senin (23/04/24).

Adapun jumlah kebutuhan PPK Kota Blitar mencapai 15 orang. Dimana setiap kecamatan dibutuhkan 5 orang.

Sementara untuk PPS, Kota Blitar membutuhkan 63 orang. Rinciannya tiap kelurahan butuh 3 anggota PPS sementara jumlah kelurahan di Kota Blitar ada 21 kelurahan.

“PPK dibutuhkan 15 orang. 5 nanti ditempatkan di masing masing kecamatan. Sementara PPS tingkat kebutuhannya 3 orang di masing masing kelurahan. total 63. Total 78 badan ad hoc akan dibentuk untuk Pilgub dan Pilwali 2024,” terangnya.

Adapun persyaratan calon anggota PPK dan PPS Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota PPK dan PPS :

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia minimal 17 tahun

3. Setia kepada nilai-nilai Pancasila dan hukum negara

4. Integritas, kejujuran, dan keadilan

5. Tidak menjadi anggota partai politik

6. Berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS

7. Sehat jasmani dan rohani

8. Berpendidikan minimal sekolah menengah atas/sederajat

9. Tidak memiliki catatan pidana

10. Kemampuan menggunakan teknologi informasi.

Selain itu, calon harus melengkapi dokumen seperti surat pendaftaran, fotokopi KTP, ijazah terakhir, surat pernyataan, surat keterangan dari partai politik, surat keterangan kesehatan, daftar riwayat hidup, dan pas foto. (owi/ian)

22/04/2024 23:41
Ketua PKB Jember Tantang Wartawan Ikut Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Ayub Junaidi menantang wartawan untuk terjun menjadi calon bupati dan wakil bupati, dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Saya ingin dari teman-teman wartawan onok sing wani (ada yang berani, red). Mosok gak onok sing wani mulai biyen (masa tidak ada yang berani dari dulu, red),” kata Ayub, saat konferensi pers penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di kantor DPC PKB Jember, Senin (22/4/2024).

“Masa beraninya wartawan hanya memberitakan, tidak ada yang berani. Ayo wis bismillah. Wis wayahe. Jember sudah pernah dipimpin birokrat. Pengusaha sudah pernah memimpin. Pengusaha dan pensiunan sudah pernah. Rekan-rekan wartawan masa tidak berani. Coba wartawan kompak semua, menang,” kata Ayub.

PKB membuka ruang bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri menjadi bakal cabup dan cawabup di Jember, 20 April – 20 Mei 2024, Tidak ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri. PKB menyesuaikan dengan syarat undang-undang. “Yang jelas wajib warga negara Indonesia yang hak-hak politiknya masih diakui undang-undang. Yang terpenting calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang,” kata Ayub.

PKB bahkan tidak akan membatasi pelamar yang pernah teridentifikasi menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia. “Dalam kacamata politik dan hukum, yang namanya eks itu tidak ada. Ketika sebuah organisasi sudah bubar, ya sudah berarti kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKB tidak membatasi siapapun untuk mendaftar asal memenuhi syarat peraturan perundang-undangan,” kata Ayub.

“Perkara siapa yang akan direkomendasi, itu bukan ranah kami sebagai DPC. Itu ranah DPP,” kata Ayub.

Semua bakal calon yang lolos persyaratan administratif akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat PKB. “Setelah itu baru DPP menerbitkan surat rekomendasi pertama untuk calon bergerak melalui konstituen PKB dan itu akan jadi penilaian DPP,” kata Ayub. [wir]

22/04/2024 22:11
Ingat! Semua Bakal Cabup-Cawabup PKB Jember Harus Siap Dislepet

Jember (beritajatim.com) – Semua bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mendaftarkan diri di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus siap membeberkan gagasan, sebagaimana konsep ‘Slepet Cak Imin’ yang ditunjukkan Muhaimin Iskandar dan ‘Desak Anies’ yang ditunjukkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden.

“Tim Desk Pilkada sudah memberikan konsep. Insyallah calon yang sudah mendaftar secara administratif di Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember akan diberi ruang, waktu, dan difasilitasi di tujuh titik daerah pemilihan untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, Senin (22/4/2024).

Acara ini semacam kampanye internal di hadapan konstituen PKB di setiap daerah pemilihan. “Siapapun dipersilakan hadir. (Gagasan para bakal calon) dikupas. Kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Jadi sejak awal masyarakat Jember sudah tahu, kira-kira siapa yang pantas dan akan didukung dalam pemilihan kepala daerah Jember,” kata Ayub.

“Nanti di setiap daerah pemilihan, ada seratus, dua ratus orang yang hadir. Di situ nanti (gagasan para kandidat) dikupas. Pemimpin harus begitu. Kalau pemimpin tidak memberikan visi dan misi, terus apa yang mau dijual kepada masyarakat? Tidak mungkin pemimpin jadi (terpilih), visi dan misinya tidak jelas,” kata Ayub.

Ayub bahkan menantang wartawan untuk mengupas tuntas gagasan, visi, dan misi para kandidat yang mendaftarkan diri di PKB. “Apa yang akan dijual ke masyarakat? Birokrasinya bagaimana? Pembangunannya bagaimana? Terserah. Kalau dulu ‘Desak Anies’, sekarang desak siapa (bakal calon bupati dan wakil bupati),” katanya.

“Kami ingin mulai membiasakan pemilu betul-betul adu visi. Bukan gede-gedean sound. Tapi bagaimana isi otak seorang calon pemimpin diuji oleh para calon pemilihnya. Memang ruh (Slepet Cak Imin) sudah mulai masuk, dan mulai merevolusi pemikiran kader-kader PKB ke depan,” kata Ayub.

PKB mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada 20 April – 20 Mei 2024. Tidak ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri. PKB menyesuaikan dengan syarat undang-undang. “Yang jelas wajib warga negara Indonesia yang hak-hak politiknya masih diakui undang-undang. Yang terpenting calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang,” kata Ayub.

Semua bakal calon yang lolos persyaratan administratif akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat PKB. “Setelah itu baru DPP menerbitkan surat rekomendasi pertama untuk calon bergerak melalui konstituen PKB dan itu akan jadi penilaian DPP,” kata Ayub. [wir]

22/04/2024 21:50
KPU Ponorogo Bakal Rekrutmen Ratusan PPS untuk Pilkada 2024

Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo kembali akan merekrut ratusan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tingkat kecamatan itu, diperuntukkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Data dari KPU Ponorogo, kebutuhan untuk perekrutan PPK ini sebanyak 105 orang. Yakni ada 5 orang PPK dari setiap 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

“Tiap kecamatan nanti ada 5 PPK. Jadi dengan jumlah kecamatan ada 21, maka kebutuhan untuk PPK dalam Pilkada 2024 ini, sebanyak 105 orang,” kata salah satu komisioner KPU Ponorogo, Ahmad Fauzi Huda, Senin (22/04/2024).

Pendaftaran untuk posisi PPK ini, rencananya akan dibuka oleh KPU Ponorogo mulai tanggal 23 hingga 29 April 2024. Proses seleksi PPK di setipa kecamatan ini, bersifat terbuka untuk semua, baik pendatang baru maupun petahana. Bahkan, bagi petahana yang telah menjadi panitia Ad hoc sebanyak 2 kali atau lebih, tetap diberikan kesempatan untuk mendaftar. “Petahana bisa mendaftar. Diperkirakan masa kerja PPK ini selama 8 bulan,” katanya.

Adapun honorarium yang akan diterima oleh para PPK ini, diperkirakan berkisar antara Rp2,2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan. Dalam Pilkada 2024 ini, selain pemilihan bupati dan wakil bupati, juga akan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. KPU Ponorogo berjanji akan melaksanakan seleksi secara ketat untuk memastikan kualitas para penyelenggara Pemilu tersebut. “Kita akan melakukan seleksi ketat, supaya kualitas para penyelenggaranya lebih berkualitas,” katanya.

Fauzi menambahkan bahwa selain melakukan rekrutmen PPK, pihaknya juga akan membuka perekrutan untuk Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS). Kebutuhan untuk PPS ini pun lebih banyak dibandingkan dengan rekrutmen PPK. Sebab, lingkup PPS itu di setiap desa atau kekurangan. Sehingga dibutuhkan banyak sumber daya manusia untuk posisi tersebut. “Untuk PPS, pendaftarannya mulai tanggal 2 hingga 8 Mei 2024,” pungkasnya. (end/kun)

22/04/2024 21:45
Gempa Bumi Guncang Bojonegoro, Nihil Kerusakan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan skala 3,3 magnitudo. Sesuai monitoring Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pukul 16.05 WIB, Senin (22/4/2024).

Data yang diterima jurnalis beritajatim.com menyebut, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7.10° LS; 111.85° BT tepatnya di darat pada jarak 7 km arah Barat Laut Bojonegoro, Jawa Timur dengan kedalaman 9 kilometer.

Titik lokasi berada di sekitar Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Sesuai kajian BMKG, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal.

Dampak yang timbul akibat gempa bumi tersebut, dirasakan di daerah Bojonegoro III MMI, Tuban II-III MMI (Getaran III MMI dirasakan seperti terdapat truk melintas). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

“Untuk dampak kerusakan akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro nihil (tidak ada laporan masuk),” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Laela Nor Aeny.

Selain itu, hingga Senin, 22 April 2024 pukul 16.28 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujar Kepala Stageof Sleman, Setyoajie Prayoedhie, sesuai rilis yang diterima beritajatim.com.

Pihaknya mengimbau, agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah. [lus/kun]

22/04/2024 21:33
Hearing Komisi A DPRD Sidoarjo Terkait Pembatalan Mutasi Jabatan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Sidoarjo memanggil pihak-pihak terkait dibatalkannya pelantikan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo, setelah SE Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ.

Komisi A membutuhkan penjelasan terkait SK yang ditandatangi Fenny Apridawti sebagai Sekda. Dalam SK itu menyebutkan pembatalan pengangkatan dalam jabatan 495 pejabat dan ASN Sidoarjo yang semestinya berlaku sejak 19 April diundur menjadi 30 April mendatang.

“Dalam SK pertama disampaikan jika baru mengetahui ada polemik itu dari media. Padahal pejabat adalah ahli administrasi,” ucap Ketua Komisi A Dhamroni Chudlori saat hearing di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (22/4/2024).

Dhamroni juga menanyakan soal kapabilitas Kepala BKD Sidoarjo, mengapa tidak mengetahui hal tersebut, padahal itu merupakan isu nasional.

“Lalu untuk SK pertama dasarnya itu apa bisa keluar? Lah yang kedua apakah njenengan (Kepala BKD Sidoarjo, red) melaksanakan SPMT tanpa disposisi dari kepala daerah,” tanya Dhamroni.

Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati saat hearing mengatakan, SK kedua dikeluarkan karena ia melihat banyak pejabat yang melakukan syukuran selepas dilantik.

Sehingga, untuk hal itu ia keluarkan SK kedua tersebut. Sembari menunggu surat izin dari Kemendagri RI. “Kalau keluhannya (pejabat yang dilantik, red) saya kurang tahu, untuk yang syukuran sembelih sapi dan kambing itu cerita dari orang-orang,” tukasnya.

SK pembatalan mutasi ASN di Pemkab Sidoarjo

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Narotama Surabaya, Rusdianto Sesung menyebut jika SK yang berlaku hingga 30 April secara hukum adalah sah. Meski cacat tetapi bukan cacat akan wewenang.

“Karena kalau cacat wewenang itu ada di dalam pasal 56 ayat 1 (UU Nomor 30 tahun 2024, red), kalau cacat wewenang maka akibat hukumnya ia batal demi hukum, ia hanya mengandung cacat prosedur,” terangnya saat ditemui selepas hearing.

Sehingga posisi saat ini, Fenny Apridawati masih resmi menjadi Sekda Sidoarjo. Akan tetapi sebagaimana surat yang dikeluarkan hanya sampai 30 April.

Posisi Fenny sebagai Sekda Sidoarjo tak sampai 30 April, bilamana terdapat yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena, lanjut dia, dalam hukum administrasi terdapat asas yang tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan bahwa semua keputusan yang dibuat semua pejabat harus selalu dianggap benar, yang penting berwenang.

“Yang paling penting bukan cacat kewenangan, kalau bukan cacat kewenangan maka akibat hukumnya dapat dibatalkan,” imbuhnya menutup. (isa/kun)

22/04/2024 20:57
Nyamar Jadi Ojol, Pelaku Curanmor di Mojokerto Cari Sasaran untuk Beli Narkoba

Mojokerto (beritajatim.com) – Para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Mojokerto menyamar sebagai driver ojek online (ojol) untuk mencari sasaran. Setelah berhasil melakukan aksi pencurian, hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk membeli narkoba.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Achmad Rudi Zaeny mengatakan, modus yang dilakukan oleh para pelaku yakni mencari sasaran di Kota Mojokerto dan berpura-pura sebagai tukang ojol. “Dengan menggunakan jaket ojol, setelah menerima kode dari temannya menemukan sasaran, salah satu dari pelaku melakuka eksekusi,” ungkapnya, Senin (22/4/2024).

Masih kata Kasat, pelaku Jaka Saifudin (24) warga Kelurahan Ambengan, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ini sebagai eksekutor. Pelaku mengambil sepeda motor korban yang terparkir dengan kondisi terkunci ganda atau kunci stang dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu serta merusak rumah kunci.

“Setelah berhasil menguasai kendaraan korban, kendaraan hasil curian dibawa ke Surabaya untuk dijual kepada tersangka lain, inisial SF. Namun saat ini, kita masih melakukan pengejaran dan ditetapkan sebagai DPO. Motif yang dilakukan para tersangka, tersangka melakukan pencurian sepeda motor untuk membeli narkoba,” jelasnya.

Kasat menjelaskan, selama ini para pelaku membeli narkoba dari hasil pencurian sepeda motor. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, lanjut Kasat, para pelaku memperoleh keuntungan antara Rp3 juta sampai Rp5 juta.

“Ada 4 TKP di Mojokerto yakni di Jagalan dan Jalan Gajah Mada Kota Mojokerto, Jetis Kabupaten Mojokerto, Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Empat TKP ini dilakukan dalam kurun waktu, mulai Januari sampai dengan April ini. Dari barang bukti yang diamankan kita temukan sabu seberat 0,1 gram dari JS, sudah kita limpahkan ke Satnarkoba,” paparnya.

“Mencuri baru menjual, tidak ada yang pesan. Saya nyetir, tidak ada orang saya ambil (sepeda motor sasaran). Punya teman (jaket ojol). Honda harga lebih (sasaran). Mulai tahun ini, pemakai. Nggak kerja, kecanduan,” tegas pelaku Jaka Saifudin (24) yang merupakan residivis kasus curanmor Polrestabes Surabaya 2017 ini.

Dua pelaku yang diamankan tersebut yakni KM (24) dan JS (24) warga Kelurahan Ambengan, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Kedua pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sementara dua pelaku lain yakni RZ dan PR masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). [tin/kun]

22/04/2024 20:45
Datang bersama Istri, Hendy Langsung Lengkapi Berkas Bacabup Jember di PDIP

Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto yang saat ini menjabat bupati Jember, Jawa Timur, adalah pelamar pertama yang langsung melengkapi berkas pendaftaran bakal calon bupati di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan setempat, Senin (22/4/2024) sore.

Hendy datang ke kantor PDI Perjuangan dengan ditemani sang istri Kasih Fajarini, sejumlah kerabat, dan pendukungnya. Mereka disambut Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan Jember yang diketuai Edi Cahyo Purnomo.

Sebenarnya PDI Perjuangan membuka kesempatan kepada setiap pelamar untuk memgambil formulir pendaftaran pada 22 April-6 Mei 2024 dan melengkapi serta mengembalikan berkas pada 7-16 Mei 2024.

Namun rupanya Hendy tak mau membuang waktu. Begitu mengambil fomulir pendaftaran, dia langsung melengkapi berkas yang diminta saat itu juga dan menyerahkannya kepada Edi.

“Saya mengulang kembali peristiwa pemilihan kepala daerah empat tahun sebelumnya pada 2020. Kami pertama kali mendaftar ke PDI Perjuangan. Kami buktikan saat itu juga membawa keluarga besar dan teman-teman kami,” kata Hendy.

Hendy menyatakan saat itu tidak memahami dunia politik. “Kami belajar kepada PDI Perjuangan, dan saya mengikuti fit and proper test di Surabaya dan Jakarta. Namun kami masih belum berjodoh pada waktu itu,” katanya.

PDI Perjuangan pada saat itu akhirnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan empat partai lainnya mengusung pasangan calon bupati Abdus Salam dan calon wakil bupati Ifan Ariadna.

Saat ini Hendy akan berusaha meyakinkan PDI Perjuangan agar mau merekomendasikan dirinya menjadi calon bupati tahun ini. “Tentunya tidak terlalu sulit menilai posisi kami saat ini karena sudah ada hasil kerjanya. PDI Perjuangan bukan partai baru dan PDI Perjuangan sarat pengalaman sehingga punya kebijakan untuk menilai saya,. Harapan kami tidak ada lain, cuma satu: rekomendasi dari PDI Perjuangan harus kepada saya,” katanya.

Tak hanya di PDI Perjuangan, Hendy ingin mendaftarkan diri sebagai calon bupati di seluruh partai politik parlemen. “Rekom semua partai harus saya dapat. Seperti kata-kata saya pada 2019-2020 lalu. Semua saya minta mendukung saya,” katanya.

Sejauh ini proses komunikasi dengan partai-partai politik sudah berjalan baik. “Beberapa partai sudah bertemu saya. Saya yakin semua partai bagus. Selama tiga tahun kemarin memimpin Jember, saya berhubungan baik dengan teman-teman Dewan (DPRD Jember), dan itu luar biasa,” kata Hendy.

Sementara itu, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, selain Hendy, ada pendaftar yang sudah mengambil berkas, yakni perwakilan Nanang Handono Prasetyo, seorang pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun baru Hendy yang langsung menyerahkan berkas lengkap.

“Tugas DPC hanya menjaring dan memverifikasi serta memvalidasi kelengkapan berkas formulir. Setelah itu kewenangan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Pusat partai untuk menyaring,” kata Edi. [wir]

22/04/2024 18:58