Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Lezatnya Mangut Pari Pasir, Kuliner Tradisional Khas Bangka

    Lezatnya Mangut Pari Pasir, Kuliner Tradisional Khas Bangka

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Di tengah pesona alam yang memukau, Bangka Belitung juga menyimpan kekayaan kuliner yang layak untuk dijelajahi. Salah satu hidangan khas yang wajib dicicipi adalah mangut pari, makanan legendaris dengan cita rasa kaya rempah yang diolah secara tradisional menggunakan kayu bakar. 

    Proses memasak ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lezat, tetapi juga memberikan aroma harum yang menggugah selera.

    Seorang penikmat kuliner, April mengungkapkan pengalamannya saat mencicipi hidangan ini.

    “Aku mampir hari ini ke Lempah Habang Bumbu Tumbuk untuk cobain mangut parinya. Rempah-rempahnya berasa banget, pedasnya dapet, asamnya juga pas. Pokoknya, ini rekomendasi banget kalau kalian ke sini. Oh ya, di sini juga ada tambahan ubi dalam hidangannya,” ujarnya, Sabtu (16/11/2024).

    Mangut pari terbuat dari ikan pari segar yang dimasak dengan rempah-rempah pilihan, menciptakan cita rasa khas yang kaya dan memikat. Tak heran, hidangan ini menjadi favorit di kalangan pecinta kuliner, baik penduduk lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Bangka.

    Proses Pembuatan yang Unik

    Pembuatan mangut pari melibatkan bahan-bahan segar yang mudah ditemukan di sekitar pulau. Untuk membuatnya, diperlukan rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun salam, garam, penyedap rasa, dan terasi. Semua bahan dihaluskan secara manual dengan ditumbuk, bukan menggunakan blender, untuk menjaga rasa rempah yang autentik.

    Setelah bumbu ditumbuk, bahan ditumis hingga harum. Selanjutnya, ikan pari dimasukkan bersama sedikit air. Untuk menambah cita rasa, ubi turut dimasukkan ke dalam masakan. Proses ini dilanjutkan dengan memasak hingga mendidih, dan mangut pari siap disajikan.

    Kelezatan dan Manfaat Kesehatan

    Mangut pari dikenal dengan rasa asam pedasnya yang khas. Selain memanjakan lidah, hidangan ini juga bermanfaat untuk kesehatan, karena ikan pari kaya akan protein dan omega 3 yang baik untuk tubuh.

    Adi Rizki, seorang peracik kuliner, menjelaskan keunikan mangut pari di warung Lempah Habang Bumbu Tumbuk.

    “Yang membuat beda adalah penggunaan bumbu tumbuk, bukan blender. Jadi, rasa bawang dan kunyitnya lebih terasa. Ditambah lagi, kami memasaknya menggunakan kayu bakar, sehingga aroma lempah mangutnya sangat khas,” ungkapnya.

    Simbol Kearifan Lokal

    Mangut pari tidak hanya sekadar makanan lezat, tetapi juga merepresentasikan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bangka. Hidangan ini mencerminkan keberagaman dan kekayaan kuliner khas yang dimiliki pulau ini.

    Bagi Anda yang berkunjung ke Bangka, terutama di Kota Pangkalpinang, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi mangut pari di Warung Lempah Habang Bumbu Tumbuk.

    Dengan harga Rp 40.000 per porsi, Anda sudah mendapatkan hidangan ini lengkap dengan nasi, sambal, dan lalapan yang dapat dinikmati sepuasnya.

  • Bertubi Desakan ke Israel untuk Gencatan Senjata di Lebanon dan Gaza

    Bertubi Desakan ke Israel untuk Gencatan Senjata di Lebanon dan Gaza

    RI Sampaikan Dukungan Gencatan Senjata

    Dukungan agar Israel melakukan gencatan senjat di Gaza juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo juga menyampaikan keinginan ini ke Presiden AS Joe Biden.

    “Para pemimpin menggarisbawahi bahwa pemulihan dan rekonstruksi Gaza di masa depan akan bergantung pada keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional. Kedua pemimpin tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka,” demikian bunyi pernyataan bersama usai pertemuan Biden-Prabowo yang diunggah di situs resmi White House, Rabu (13/11).

    Biden dan Prabowo juga mendukung solusi dua negara. Menurutnya, setiap tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman Israel dan ekstremisme kekerasan di semua pihak harus diakhiri.

    “Serta masalah keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara yang memungkinkan warga Israel dan Palestina untuk hidup dalam perdamaian yang adil, langgeng, dan aman. Para pemimpin menggarisbawahi perlunya mencegah konflik meningkat dan menyebar lebih jauh ke wilayah tersebut,” ujarnya.

    WASHINGTON, DC – NOVEMBER 12: U.S. President Joe Biden (R) meets with President of Indonesia Prabowo Subianto in the Oval Office of the White House on November 12, 2024 in Washington, DC. The two leaders met to discuss the strengthening of U.S.-Indonesian cooperation as part of the comprehensive strategic partnership. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP/ALEX WONG

    Selain itu, Biden dan Prabowo juga memberikan penegasan bahwa sangat penting untuk mencapai resolusi diplomatik di Lebanon. Keduanya berkomitmen meneruskan kerja sama pengiriman bantuan ke Gaza.

    “Berangkat dari kerja sama yang sukses dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Gaza pada bulan April, Presiden Biden dan Presiden Subianto juga berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam menangani kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Para pemimpin berjanji untuk bekerja sama memfasilitasi evakuasi medis anak-anak Palestina agar dapat menerima perawatan kritis, dan berkomitmen untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan pemulihan awal di lapangan di Gaza,” ujarnya.

    Hamas Siap Gencatan Senjata

    Hamas sendiri sudah menyampaikan respons mengenai upaya gencatan senjata. Hamas menyatakan bersedia gencatan senjata, asal Israel tidak mengingkari isi proposal gencatan senjata yang telah disepakati.

    Hamas bahkan mendesak pemerintah AS yang sekarang dan yang akan datang yakni Donald Trump untuk menekan Israel. Naim meminta Israel menghentikan serangan.

    “Kami menyerukan kepada pemerintah AS dan Trump untuk menekan pemerintah Israel agar mengakhiri agresi,” tuturnya.

    “Hamas memberi tahu para mediator bahwa mereka mendukung proposal apa pun yang diajukan kepadanya yang akan mengarah pada gencatan senjata definitif dan penarikan militer dari Jalur Gaza, yang memungkinkan kembalinya orang-orang yang mengungsi, kesepakatan serius untuk pertukaran tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi,” ujar Naim menambahkan.

    Tuntutan-tuntutan tersebut sama dengan yang telah dibuat Hamas dalam putaran negosiasi gencatan senjata berturut-turut sejak dimulainya perang.

    Israel Ogah Gencatan Senjata

    Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, menegaskan tidak akan ada gencatan senjata di Lebanon hingga tujuan perang tercapai. Pernyataan ini disampaikan Selasa (12/11) kemarin.

    “Tidak akan ada gencatan senjata dan tidak ada jeda (pertempuran) di Lebanon,” tegas Katz dalam pernyataannya via media sosial X.

    Lebih lanjut, Katz mengatakan bahwa operasi ofensif Israel “harus terus berlanjut untuk melemahkan kemampuan Hizbullah dan mencapai hasil kemenangan”.

    “Kita akan terus menyerang Hizbullah dengan kekuatan penuh hingga tujuan perang tercapai,” cetusnya.

    Katz bahkan menegaskan Israel tidak akan menyetujui pengaturan apapun. Dia memastikan perang di Lebanon akan terus berlanjut.

    “Israel tidak akan menyetujui pengaturan apa pun yang tidak menjamin haknya untuk menegakkan dan mencegah terorisme secara mandiri, memastikan tujuan perang di Lebanon tercapai, termasuk melucuti persenjataan Hizbullah, mendorong mereka keluar dari Sungai Litani, dan mengizinkan penduduk wilayah utara untuk kembali ke rumah mereka dengan aman,” ujar Katz.

    (zap/azh)

  • PPN Naik jadi 12% Tahun Depan, Siapa Paling Dirugikan?

    PPN Naik jadi 12% Tahun Depan, Siapa Paling Dirugikan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 terhadap pengeluaran belanja masyarakat.

    Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi ‘Indonesia Economic Outlook 2025’, LPEM FEB UI menyebut kenaikan PPN berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin.

    Laporan itu menyatakan, antara 2013 hingga 2019, dengan tarif PPN sebesar 10%, beban PPN rata-rata untuk 20% rumah tangga termiskin adalah sekitar 3,93%. Sedangkan, beban PPN rata-rata untuk 20% rumah tangga kaya mencapai 5,04%.

    Adapun setelah pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022, terjadi progresivitas beban PPN di seluruh rumah tangga.

    “Dari tahun 2022 hingga 2023, rata-rata beban PPN untuk 20% kelompok termiskin adalah 4,79%, sedangkan untuk 20% kelompok terkaya adalah 5,64%,” demikian bunyi laporan LPEM FEB UI dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    LPEM FEB UI menyebut, kenaikan tarif PPN pada 2022 dari 10% menjadi 11% memberikan dampak yang cukup regresif.

    Lihat saja, kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan beban belanja sekitar 0,86 poin persentase untuk 20% rumah tangga termiskin. Sedangkan 20% rumah tangga terkaya naik yang lebih kecil, yaitu 0,71 poin persentase.

    Berdasarkan laporan LPEM FEB UI di atas kenaikan PPN pun berpotensi menambah beban belanja rumah tangga miskin.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan [kenaikan PPN pada 2025 jadi 12%], tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

  • Begini Cara Cairkan Dana Bansos PKH 2024 Cair November di Kantor Pos

    Begini Cara Cairkan Dana Bansos PKH 2024 Cair November di Kantor Pos

    JABAR EKSPRES – Begini cara cairkan dana bansos PKH 2024 yang cair bulan November di kantor pos terdekat.

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang disalurkan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia.

    Bansos PKH tahap 4 ini sangat ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat, terutama pada bulan November 2024.

    Saat ini banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang tengah mencari informasi jadwal pencairan bantuan ini dan bagaimana cara mencairkannya.

    Berikut langkah-langkah cara mencairkan dana Bansos PKH tahap 4 2024 yang cair bulan November.

    BACA JUGA: Mainkan Game Penghasil Uang ini Bisa Hasilkan Uang Saku Tambahan

    Bansos PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Bantuan ini disalurkan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

    Program PKH bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Indonesia.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH 2024 November

    Jadwal pencairan Bansos PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya, biasanya pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

    Pada tahun 2024, pencairan tahap akhir akan dilakukan pada bulan November hingga Desember untuk mengakomodasi penyaluran tambahan.

    Tanggal pasti pencairan bisa bervariasi di setiap daerah, namun umumnya dilakukan pada pertengahan hingga akhir bulan.

    Cek jadwal resmi melalui aplikasi Cek Bansos atau hubungi pihak kelurahan/desa setempat untuk kepastian.

    Cara Cairkan Dana Bansos PKH 2024 yang Cair Bulan November

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mencairkan dana Bansos PKH 2024:

    Cek status penerimaan Bansos PKH melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di website resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

    BACA JUGA: Cara Cek Saldo Dana Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta DI ATM Bank DKI, Apakah Sudah Masuk ke Rekening?

    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pilih wilayah domisili untuk melihat apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH.

    Cek Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos

    – Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store.

  • Lebih dari 300 Orang Tewas ‘Misterius’ di Sudan, Ini Dugaan Awalnya

    Lebih dari 300 Orang Tewas ‘Misterius’ di Sudan, Ini Dugaan Awalnya

    Jakarta –

    Tercatat ratusan kematian di negara bagian El Gezira, Sudan. Penyebabnya masih ‘misterius’ alias belum diketahui, tetapi dugaan awal pemicunya dicurigai berkaitan dengan infeksi kolera.

    Aktivis lokal mencatat ada lebih dari 300 orang yang meninggal, sekelompok penduduk Hilaliya di diaspora memberikan kepada Reuters daftar lebih dari 400 korban tewas, jumlah yang mereka katakan, terus bertambah setiap jam.

    Pasukan Dukungan Cepat paramiliter memulai pengepungan kota, yang dihuni oleh puluhan ribu penduduk setempat dan orang-orang yang mengungsi, pada 29 Oktober sebagai bagian dari kampanye serangan di Gezira timur sebagai balas dendam atas pembelotan seorang komandan tinggi RSF ke tentara.

    Setidaknya 15 orang tewas oleh tembakan dalam serangan RSF yang memulai pengepungan, menurut para aktivis. Ketika laporan tentang kematian massal mulai bermunculan, rumor beredar tentang penyebab kematian, apakah tentara RSF sengaja meracuni orang.

    Namun, semakin banyak orang yang melarikan diri dari kota itu dinyatakan positif kolera, kata sumber medis tersebut.

    Petugas medis lain dari kota itu mengatakan, setelah tentara mengusir orang-orang dari rumah mereka, mencuri uang, mobil, dan ternak, sebagian besar penduduk mencari perlindungan di halaman tiga masjid.

    Para tentara juga telah mengambil panel surya dan kabel listrik yang digunakan untuk mengambil air tanah, sehingga memaksa setidaknya sebagian penduduk untuk bergantung pada sumur tradisional dangkal yang tidak digunakan selama puluhan tahun dan mungkin telah bercampur dengan limbah, menurut petugas medis dan seorang saksi mata.

    Para petugas medis dan saksi mata meminta identitas mereka dirahasiakan untuk menghindari pembalasan dari kedua belah pihak dalam konflik tersebut.
    PBB mengatakan awal minggu ini bahwa ada dugaan wabah kolera di antara orang-orang yang melarikan diri dari Gezira timur, salah satu dari beberapa kota di seluruh negeri, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik Hilaliya.

    Ruang Tanggap Darurat Shargelnil mengumumkan petugas medis di Rumah Sakit Omdawanban telah menerima setidaknya 200 kasus kolera dari wilayah tersebut. Karena penyebab pastinya tidak diketahui, puluhan orang di Hilaliya mulai jatuh sakit dengan sakit perut, diare, dan muntah-muntah.

    Para tentara telah menjarah rumah sakit, klinik, dan apotek di kota itu, sehingga hanya sedikit yang mampu minum antibiotik dan pulih, kata salah seorang petugas medis. Sisanya meninggal.

    Mereka yang ingin pergi membayar sejumlah besar uang kepada tentara RSF untuk diangkut keluar negara bagian itu, kata saksi mata yang tiba di kota Shendi yang dikuasai tentara. Ribuan orang masih bertahan.

    “Kami lolos dari kematian karena keajaiban, begitu banyak orang di sekitar kami yang meninggal karena penyakit ini,” kata seorang pria berusia 70 tahun.

    Kementerian Kesehatan Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perang dahsyat yang meletus pada April 2023 antara tentara dan RSF telah menghancurkan infrastruktur Sudan dan menyebarkan penyakit, sehingga menciptakan krisis kelaparan dan pengungsian terbesar di dunia.

    (naf/kna)

  • Apindo Usul Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

    Apindo Usul Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai awal 2025. Menurut Apindo, kebijakan ini kurang tepat karena daya beli masyarakat saat ini sedang melemah. Oleh karena itu, Apindo mengusulkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan tarif PPN.

    “Kalau berbicara Pasal 7 ayat (1) tentang waktu pelaksanaan PPN, sebenarnya pemerintah juga bisa melakukan penyesuaian waktu, tidak harus mengubah undang-undang tersebut,” kata analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani, Jumat (15/11/2024).

    Penyesuaian serupa pernah dilakukan, seperti penundaan pajak karbon yang awalnya direncanakan berlaku pada April 2022, tetapi ditunda karena situasi belum memungkinkan.

    “Dengan sudut pandang yang sama, seharusnya pemerintah bisa melakukan penyesuaian waktu atas kenaikan tarif BPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk tidak dikenakan 1 Januari 2025,” kata Ajib Hamdani.

    Ajib menambahkan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan daya beli masyarakat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dari sudut pandang dunia usaha, menurutnya waktu kenaikan PPN pada 1 Januari 2025 kurang tepat. Saat ini, daya beli masyarakat sedang menurun. Bahkan, banyak dari kelas menengah yang bergeser ke kelas ekonomi lebih rendah. Berdasarkan data LPEM Universitas Indonesia, sejak 2018 hingga 2023, lebih dari 8,5 juta orang mengalami penurunan kelas ekonomi.

    “Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu menjaga daya beli masyarakat,” kata Ajib.

  • KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pekerja memeriksa dan merawat rel kereta api di kawasan Stasiun Solo Balapan, Solo, Senin (18/12/2023). Perawatan dan pengecekan yang antara lain mencakup pemeriksaan pergeseran bantalan dan baut pada rel kereta api tersebut dilakukan secara rutin guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta mencegah terjadinya kecelakaan. Pembangunan infrastruktur transportasi termasuk perkeretaapian menjadi salah satu wujud investasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar  aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Penyidik  memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran dana itu kepada sejumlah pihak.

    Promosi
    Program Pemberdayaan BRI Dorong Klaster Usaha Manggis di Bali Perluas Pemasaran

    “Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lain-lain,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP Kelas I Semarang Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali serta Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang Eko Budi Santoso.

    Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung pada Kamis (4/11/2024) bertempat di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan terhadap saksi adalah bagian dari penyidikan dugaan korupsi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Barat yang kemudian berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Bandung,

    Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Jawa Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

    Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

    Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

    Penyidikan perkara itu terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

    Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2024, Simak!

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2024, Simak!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia membagikan serangkaian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan.

    Bagi penerima bansos, bisa mengecek secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang ada di Kartu Tanpa Penduduk (NIK KTP).

    NIK merupakan data diri berupa 16 digit angka yang ada di KTP setiap warga Indonesia.

    Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos”, yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh pengguna Android di Google Play Store.

    Bagi Anda yang hendak menggunakan aplikasi ini, berikut langkahnya:

    1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

    2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

    3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

    4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

    Nomor Kartu Keluarga

    NIK

    Nama lengkap sesuai KTP

    Provinsi

    Kabupaten/kota

    Kecamatan

    Kelurahan/desa

    Alamat sesuai KTP

    RT dan RW

    Nomor Ponsel

    Alamat e-mail

    Masukan alamat email kembali

    Username

    Password

    Masukan password kembali

    Lampirkan swafoto dan foto KTP

    5. Klik ‘Buat Akun Baru’

    6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

    7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

    8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

    Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

     

    Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan wilayah inggal penerima mafaat seperti Provinsi hingga Desa, dan juga memasukkan nama lengkap.

    Kemudian masukan Huruf Kode sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu klik “Cari Data”. Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai data yang dimasukkan.

    Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

    Daftar bansos yang bakal cair akhir 2024
     

    Sederet bantuan sosial (bansos) pemerintah masih akan mengalir kepada penerima manfaat di akhir tahun ini.

    Bansos tersebut adalah bantuan pangan 10 kg beras, PKH, BPNT, dan Program Indonesia Pintar. Untuk keempat bansos itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp496 triliun dalam APBN 2024.

    1. Bantuan Pangan Beras

    Pemerintah telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan akhir 2024. Hal ini sebelumnya telah diputuskan oleh Presiden Jokowi.

    Pada Juni 2024, Jokowi mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember.

    Persyaratan penerima bansos pangan beras 10 kilogram, yaitu:

    – Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

    – Memiliki Kartu Keluarga dan Tanda – Penduduk yang masih berlaku

    – Penduduk yang tergolong miskin

    – Tidak termasuk atau bekerja sebagai ASN, Polri, dan atau TNI

    – Termasuk dan terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos

    2. PKH

    Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.

    Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

    PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

    Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

    Berikut ini rinciannya:

    – Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

    – Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

    – Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

    3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

    Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

    Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

    4. Program Indonesia Pintar

    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

    Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP:

    – Peserta didik dari pemegang KIP/KKS/KPS

    – Peserta didik dan keluarga peserta – Program Keluarga Harapan (PKH).

    – Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.

    – Peserta didik yang terkena dampak bencana alam

    – Peserta didik yang pernah drop out.

    – Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya.

    – Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    Nah, itu dia daftar bansos 2024 dan cara mengeceknya dengan NIK KTP. Semoga membantu!

    (fab/fab)

  • Menkeu Sri Mulyani Pastikan PPN 12 Persen Tetap Diberlakukan Mulai 1 Januari 2025

    Menkeu Sri Mulyani Pastikan PPN 12 Persen Tetap Diberlakukan Mulai 1 Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan anggaran, kesehatan fiskal negara, serta dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor-sektor kunci.

    Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan PPN, dibuat dengan memperhatikan sektor-sektor yang sensitif, seperti kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. 

    “Kebijakan perpajakan, termasuk PPN ini, tidak dibuat dengan membabi buta. Kami mempertimbangkan berbagai sektor, seperti kesehatan dan makanan pokok,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (14/11/2024) dilansir Antara.

    Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar siap menghadapi berbagai krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global dan pandemi, yang membutuhkan respons fiskal cepat dan efektif.

    Meskipun begitu, Sri Mulyani menyadari kenaikan PPN ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat dimengerti dengan baik.

    Peningkatan PPN ini merupakan bagian dari tahapan yang telah dimulai dengan kenaikan menjadi 11%  pada April 2022. UU HPP, yang dirancang di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengamanatkan kenaikan bertahap hingga mencapai 12% pada 2025. Namun, dengan indikasi melemahnya daya beli, sejumlah pihak meminta evaluasi kebijakan ini, menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintahan baru untuk menilai keberlanjutannya.

  • Bukti Tesla Mobil Pembunuh, Ribuan Unit Ditarik dari Pasar

    Bukti Tesla Mobil Pembunuh, Ribuan Unit Ditarik dari Pasar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada Agustus lalu, Tesla mengumumkan penarikan 9.100 unit mobil listrik (EV) model X di Amerika Serikat (AS) karena ada risiko kecelakaan.

    Baru berselang beberapa bulan, Tesla kembali mengumumkan penarikan 2.400 unit Cybertruck di AS dengan alasan serupa. Ini merupakan penarikan ke-6 untuk unit Cybertruck pada tahun ini.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (14/11/2024), ada kesalahan pada bagian inverter pengemudi di Cybertrucks yang diproduksi hingga 30 Juli 2024. Kesalahan itu dapat menyebabkan kendaraan berhenti menghasilkan torsi saat pengemudi menggunkan pedal akselerator.

    Alhasil, mobil bisa kehilangan tenaga penggerak dan meningkatkan risiko kecelakaan. Hal tersebut diungkap Tesla dalam pengajuannya ke Lembaga Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA).

    Tesla akan mengganti inverter pada unit yang ditarik dengan komponen yang berfungsi dengan baik. Produsen mobil milik Elon Musk tersebut mengatakan mereka mengetahui ada lima klaim garansi yang terkait dengan masalah ini tetapi tidak mengetahui adanya kecelakaan atau cedera.

    Mulai sekitar 9 Desember mendatang, Tesla akan mengganti drive inverter yang ditarik kembali dengan komponen baru. Tesla mengatakan telah menggunakan komponen yang diperbarui dalam produksinya sejak 30 Juli.

    Bulan lalu, pembuat kendaraan listrik tersebut mengatakan pihaknya menarik lebih dari 27.000 Cybertruck karena penjepretan kamera belakang yang terlambat, sehingga dapat mengganggu visibilitas pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

    Pada April lalu, Tesla juga Tesla menarik kembali unitnya untuk memperbaiki bantalan pedal akselerator yang longgar. Selanjutnya, pada Juni lalu, penarikan Tesla disebabkan masalah pada wiper kaca depan dan trim eksterior.

    Setelah tertunda selama dua tahun karena kendala produksi dan pasokan baterai, Tesla mulai menghadirkan Cybertruck futuristiknya pada tahun 2023. Perusahaan belum mengungkapkan jumlah produksi atau pengiriman spesifik untuk model tersebut.

    Truk yang terinspirasi dari Blade Runner itu diluncurkan untuk merevitalisasi jajaran produk perusahaan yang menua di tengah melambatnya pertumbuhan permintaan kendaraan listrik yang tengah diawasi ketat investor karena biaya pengembangannya yang signifikan.

    (fab/fab)