Grup Musik: APRIL

  • Penjelasan Kejagung Tangkap Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie di Soetta

    Penjelasan Kejagung Tangkap Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie di Soetta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung memberikan penjelasan perihal penangkapan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai dengan 2022, yaitu Hendry Lie.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan kalau mantan bos Sriwijaya Air itu mulanya diperiksa penyidik sebagai saksi pada 29 Februari 2024. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari Otoritas Imigrasi Singapura, Hendry diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024.

    “Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut,” ujar Qohar di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024) dini hari WIB.

    Selanjutnya, menurut dia, dilakukan pencekalan terhadap Hendry berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-043/D/DIP.4/03/2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama enam bulan terhitung sejak ditetapkan. Kemudian dilakukan pula penarikan paspor RI atas nama Hendry berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI.5-DN.03.4-200 tanggal 28 Maret 2024.

    “Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Hendry Lie, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke Imigrasi,” kata Qohar.

    Selanjutnya pada 15 April 2024, dia menjelaskan kalau Hendry ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/F.2/FD.2/04/2024. Ini setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir.

    Pada hari ini, Qohar menjelaskan, atas kerja sama Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung dengan jajaran intelijen pada Jamintel Kejagung serta Atase Kejaksaan pada Kedubes RI di Singapura, telah dilakukan penangkapan terhadap Hendry di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F.

    “Penangkapan terhadap Hendry dilakukan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor 22/F.2/FD.2/11/2024 tanggal 18 November 2024. Tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu,” ujar Qohar.

    Selanjutnya, menurut dia, Hendry dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan satu jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F.2/FD.2/11/2024 tanggal 18 November 2024.

    “Adapun peran tersangka HL yaitu selaku beneficiary owner PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerja sama penyewaan peralatan peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT TIN yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BBR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima bijih timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal,” beber Qohar.

    Akibat perbuatan yang dilakukan Hendry bersama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar Rp300 triliun. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

    (miq/miq)

  • Rencana Relokasi Warga Terdampak Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Realisasinya?

    Rencana Relokasi Warga Terdampak Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Realisasinya?

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, ada enam desa terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang warganya bakal direlokasi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/11/2024) mengatakan, keenam desa yang direkomendasikan untuk direlokasi antara lain Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru, Desa Nawakote (Kecamatan Wulanggitang), Desa Nobo (Kecamatan Ile Boleng) dan Desa Dulipali (Kecamatan Ile Bura). Sementara jumlah warga dari keenam desa tersebut tercatat dalam Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur ada sebanyak 2.209 keluarga.

    “Keenam desa direlokasi karena berada di bawah kaki Gunung Lewotobi Laki-Laki atau dalam radius sekitar 4-5 kilometer dari puncak erupsi,” katanya.

    Jarwansyah mengatakan, rekomendasi yang diberikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) zona aman Gunung Lewotobi Laki-Laki berada enam kilometer dari puncak. Maka rumah warga yang berada di dalam radius bahaya 4-5 kilometer akan direlokasi.

    Jarwansyah yang mendatangi satu-persatu pos pengungsian di Flores Timur itu meminta, semua kepala desa dari keenam desa tersebut untuk meyosialisasikan rencana relokasi yang sudah dijelaskan secara tertulis dalam formulir persetuan untuk dipindahakan, terutama kepada warganya yang saat ini sedang mengungsi mandiri di luar pos pengungsian

    “Jika warga tidak hafal Nomor Induk Kependudukan dan nomor KK maka tulis nama sesuai KTP dan nantinya akan kami cek di Dukcapil,” katanya.

    Pada sosialisasi tersebut petugas BNPB juga membuka kesempatan kepada kepala desa dan warganya untuk memberikan rekomendasi permukiman baru mereka nantinya mau dipindahkan kemana.

    Hal ini dilakukan karena menurutnya, ada dua opsi yang diberikan antara lain relokasi terpusat dengan lahan dan rumah disiapkan oleh pemerintah atau relokasi mandiri dengan warga dibangunkan rumah oleh pemerintah di lahan miliknya. Tipe rumah yang akan dibangun merupakan rumah tahan gempa RISHA tipe-36 dengan luas lahan per rumah 90 meter persegi.

    BNPB memastikan pemilihan lokasi relokasi mempertimbangkan kemudahan akses warga untuk bisa kembali mengolah aset-aset pertanian atau peternakannya di tempat yang lama. ​​​​​​

    Hanya saja ia mengakui bahwa kelayakan lokasi serta adanya konflik sosial terkait tanah ulayat warga di wilayah Flores Timur masih menjadi tantangan dalam pencarian lahan ini. Jawarsyah menegaskan, pihaknya juga telah memiliki daftar rumah warga yang rusak untuk dibantu pembangunan menggunakan dana stimulan yang masing-masing tersebar di Desa Pululera, Borukedang, dan Boru.

    Skema dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak antara lain sebesar Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan. BNPB menekankan bahwa dana stimulan ini hanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah dengan prosedur yang bertahap dan uang itu hanya boleh untuk membangun rumah, tidak boleh untuk beli motor, mobil, atau yang lainnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Bang Ara memastikan, pembangunan rumah relokasi harus melibatkan warga korban bencana yang akan menjadi calon penghuninya.

    “Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni,” kata Ara.

    Hal itu bertujuan untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana. Agar konstruksi dapat segera terlaksana, Ara meminta pendataan segera dilakukan sehingga ada kepastian titik dan jumlah rumah yang akan dibangun.

    “Selain itu, juga segera disiapkan estimasi biaya pembangunan rumahnya beserta isinya. Pastikan juga stok bahan pembangunan rumahnya sudah siap, untuk besok kita laporkan saat rapat bersama Wakil Presiden,” ujar Ara.

    Ara juga menyebutkan, pihaknya telah melakukan survei di dua titik lokasi untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Survei dilakukan secara komprehensif bersama pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Kami mendapatkan arahan dari pak presiden dan pak wapres untuk memakai pola dialog, apakah pengungsi di sini dan anak-anaknya mau pindah atau tidak, jawabannya dari dua titik mau pindah ibu-ibu jawabannya mau pindah bapak-bapak mau pindah, alasannya karena mereka sudah trauma karena beberapa tahun lalu sudah mengalami hal yang sama dan ada korban jiwa,” katanya.

    Ara juga mengklaim, dalam hal ini pemerintah, sangat memperhatikan soal adat istiadat saat proses relokasi. “Kami juga perhatikan karena punya pengalaman masalah adat di sini cukup sensitif jadi kami sangat menghargai soal adat,” katanya.

    Hasil Pendataan Sementara

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, dari hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi.

    Hingga saat ini bersama TNI/Polri dan pemda masih melakukan pendataan jumlah kerusakan yang terjadi di lapangan.

    “Sudah ada dua lahan rencana untuk relokasi yakni di Lakangkledang Wilayah Ulayat Desa Nobo Desa Konga (50 hektare) dan Kramak Kobasoma Desa Kobasoma (50 hektare),” ujar Letjen TNI Suharyanto.

    kondisi Gunung Lewotobi Laki-Laki, kata Suharyanto, hingga saat ini masih erupsi dan masyarakat juga menyadari tidak dapat kembali ke desa asal karena terdampak. Pendataan telah dilakukan dan sebanyak delapan desa di daerah itu terdampak erupsi dengan jumlah rumah sebanyak 2.905 unit.

    “Ribuan rumah ini masih didata, apakah direlokasi semua atau ada yang relokasi mandiri, tadi pak menteri sudah menyampaikan dua titik itu, ini tentu saja ada pengalaman dan kami dialog dengan masyarakat mana yang mau ke titik itu atau mereka punya titik-titik lain dekat keluarganya,” katanya.

    Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi Wijaya menilai kedua titik lokasi untuk rencana relokasi warga itu aman dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

    “Kami ikut dalam survei di dua lokasi, dari aspek keamanan untuk gunung api karena jaraknya 15 kilometer aman, lalu yang kedua radius 10 kilometer jadi masih aman dalam radius bahaya, lalu dari gerakan tanah longsor aman,” katanya.

    Sedan Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, untuk pembangunan rumah bagi korban bencana saat ini sudah tersedia teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (risha) dan Rumah Sistem Panel Instan (ruspin) yang sudah terbukti cepat dan tangguh.

    “Kami sudah mempunyai stok di katalog pengadaan barang dan jasa dan semuanya merupakan UMKM. Kita sudah siapkan rencana pembangunannya, jika semua data sudah selesai divalidasi maka sudah bisa mulai konstruksi pertengahan Desember 2024 dan target selesai pada April 2025,” ujar Iwan.

     

     

  • Kejagung Langsung Tahan Tersangka Kasus Korupsi Timah Hendry Lie

    Kejagung Langsung Tahan Tersangka Kasus Korupsi Timah Hendry Lie

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah, Hendry Lie. Hendry Lie langsung ditahan.

    “Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) malam.

    Hendry Lie ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini. Hendry Lie ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Hendry Lie ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah berobat dari Singapura. Kejagung menyebut masa berlaku paspor Hendry habis pada 27 November 2024.

    Hendry diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah yakni selaku Beneficiary Owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan April 2024 lalu.

    Hendry Lie mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry Lie selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

    Total kerugian dalam kasus ini senilai Rp 300 triliun. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Berikut daftar 23 tersangka dalam kasus korupsi timah:

    Tersangka Perintangan Penyidikan:

    Tersangka Pokok Perkara:

    2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
    3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
    4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
    5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
    6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
    7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
    8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
    9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
    10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
    11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
    12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
    13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
    14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
    15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
    16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
    17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
    18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
    19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
    20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
    21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
    22. Bambang Gatot Ariyono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022,
    23. Supianto (SPT), mantan Plt Kepala Dinas Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung(Babel)

    (whn/idn)

  • Kejagung Tangkap Koruptor Kasus Timah Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

    Kejagung Tangkap Koruptor Kasus Timah Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung menangkap tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai dengan 2022, yaitu Hendry Lie.

    Berdasarkan laporan detik.com, Hendry tiba di kantor pusat Kejagung, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23.13 WIB. Hendry yang mengenakan celana panjang jeans dan kemeja berwarna krem kemudian digiring jaksa ke dalam gedung tanpa mengucap sepatah katapun.

    Eks bos Sriwijaya Air Hendry Lie diketahui merupakan pihak swasta dalam kasus itu, yakni selaku beneficiary owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan April lalu.

    Hendry mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

    “Belum dilakukan penahanan karena sakit dan sakit itu kan sudah ada pemberitahuan dari kuasanya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024) lalu.

    Sebagai informasi, Kejagung telah menjerat 23 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebanyak 17 tersangka sudah mulai disidangkan, bahkan tiga di antaranya sudah divonis.

    Total kerugian dalam kasus ini senilai Rp 300 triliun. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem.

    Berikut daftar 23 tersangka dalam kasus korupsi timah:

    Tersangka Perintangan Penyidikan:

    1. Toni Tamsil alias Akhi (TT)

    Tersangka Pokok Perkara:

    2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
    3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
    4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
    5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
    6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
    7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
    8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
    9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
    10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
    11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
    12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
    13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
    14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
    15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
    16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
    17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
    18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
    19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
    20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
    21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
    22. Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022,
    23. Supianto (SPT) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung(Babel)

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • Kejagung Tangkap Tersangka Kasus Timah Hendry Lie

    Kejagung Tangkap Tersangka Kasus Timah Hendry Lie

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah, Hendry Lie. Hendry sebelumnya berada di Singapura untuk berobat.

    Pantauan detikcom Senin (18/11/2024) Hendry Lie tiba di Kejagung, Jakarta Selatan sekira pukul 23.13 WIB. Dia keluar dari mobil tahanan.

    Hendry Lie kemudian digiring jaksa ke Gedung Kejagung. Belum ada sepatah kata pun yang terucap dari Hendry.

    Hendry diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah yakni selaku Beneficiary Owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan April lalu.

    Hendry Lie mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry Lie selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

    “Belum dilakukan penahanan, karena sakit dan sakit itu kan sudah ada pemberitahuan dari kuasanya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/9) lalu.

    Total kerugian dalam kasus ini senilai Rp 300 triliun. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Berikut daftar 23 tersangka dalam kasus korupsi timah:

    Tersangka Perintangan Penyidikan:

    Tersangka Pokok Perkara:

    2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
    3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
    4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
    5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
    6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
    7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
    8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
    9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
    10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
    11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
    12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
    13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
    14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
    15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
    16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
    17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
    18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
    19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
    20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
    21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
    22. Bambang Gatot Ariyono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022,
    23. Supianto (SPT), mantan Plt Kepala Dinas Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung(Babel)

    (whn/idn)

  • Percepatan NDC Indonesia Lewat Inovasi Bisnis Berkelanjutan

    Percepatan NDC Indonesia Lewat Inovasi Bisnis Berkelanjutan

    Bisnis.com, AZERBAIJAN- Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada inovasi.

    Hal ini dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 16 November 2024, tepatnya pada sesi Collective Climate Action: Strengthening Actions to Meet Ambitious NDCs Together.

    Direktur Mobilisasi dan Sumberdaya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Wahyu Marjaka, mengatakan bahwa upaya pengurangan emisi karbon harus melibatkan seluruh pihak, termasuk sektor swasta, dan diperlukan tindakan adaptasi serta inovasi untuk mencapainya.

    “Perusahaan harus beradaptasi dan menerapkan praktik-praktik bisnis berkelanjutan. Kemampuan sektor swasta untuk meningkatkan solusi iklim secara global, memanfaatkan rantai pasokan modal, dan mengembangkan teknologi, menjadikannya unik untuk mendorong perubahan yang signifikan,” ujar Wahyu saat memberikan keynote speech.

    Wahyu menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup besar, yaitu 31,89% secara domestik dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

    Indonesia juga berencana untuk mengajukan NDC kedua kepada UNFCCC pada akhir 2024, yang akan mencakup komitmen untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5 derajat Celcius dan mencapai net-zero emissions pada 2060. Target ini juga akan mencakup sektor-sektor baru, termasuk sektor kelautan dan hulu migas.

    Melihat komitmen terhadap pencapaian target iklim global dan nasional, Wahyu menegaskan bahwa pemerintah, sektor swasta, serta filantropi harus menyelaraskan tindakan, memobilisasi sumber daya, dan menciptakan kemitraan untuk mencapai target ini.

    “Ketika bisnis sejalan dengan Perjanjian Paris, mereka tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menciptakan permintaan untuk teknologi bersih,” kata Wahyu.

    Peran sektor swasta dalam mempercepat upaya dekarbonisasi juga terwujud melalui berbagai inovasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

    Salah satu contohnya adalah inisiatif yang dipaparkan oleh APRIL Group, produsen kertas “PaperOne”, dalam panel di tempat yang sama.

    APRIL Group memperkenalkan konsep “Waste to Value” yang bertujuan untuk mengubah limbah industri menjadi sumber daya bernilai, seperti energi, pupuk, dan material pengerasan jalan.

    “Dengan izin pemerintah, kami dapat memanfaatkan sludge sebagai bahan bakar untuk produksi. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan dan mengurangi emisi dari penimbunan di TPA (tempat pembuangan akhir),” ujar Rita Alim, Deputy Director External Relations APRIL Group saat berbicara di panel.

    Sludge terdiri dari serat dan material padat yang dihasilkan dari pengolahan air limbah dalam proses produksi pulp dan kertas.

    Limbah ini kemudian dimanfaatkan melalui teknologi recovery boiler milik APRIL untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam kegiatan produksi.

    “Pada tahun 2023, kami telah memanfaatkan ulang lebih dari 323.000 ton limbah non-B3, yang tidak hanya mengurangi limbah yang kami buang ke TPA, tetapi juga menghemat biaya operasional,” tambah Rita.

    Langkah ini sejalan dengan visi keberlanjutan perusahaan, yaitu APRIL2030, yang bertujuan untuk mencapai target Iklim Positif dengan menjalankan solusi berbasis sains untuk menurunkan emisi karbon secara drastis.

    Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan target pertumbuhan berkelanjutan perusahaan, yang fokus pada penerapan bisnis sirkular dan produksi yang bertanggung jawab.

    Sejalan dengan komitmen ini, APRIL Group terus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya melalui biomassa yang sebagian besar didapatkan dari produk sampingan dan sisa yang dihasilkan dalam kegiatan produksi.

    “Kami menargetkan 90% kebutuhan energi pabrik berasal dari EBT, dan pada tahun 2024, realisasi pemanfaatannya telah mencapai 88%,” ungkapnya.

    Selain biomassa, kebutuhan energi juga dipasok dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas terpasang saat ini mencapai 26 MW, yang akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW hingga 2030 nanti.

     

  • PPN Naik Jadi 12% Mulai 2025, Ini Barang-Jasa yang Dibebaskan

    PPN Naik Jadi 12% Mulai 2025, Ini Barang-Jasa yang Dibebaskan

    Jakarta

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis Pasal 7 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Senin (18/11/2024).

    Dengan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, jangan kaget jika jenis barang dan jasa harganya akan naik. Pasalnya transaksi beban PPN dikenakan kepada konsumen akhir atau pembeli.

    Meski begitu, ada juga beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN. Dalam Pasal 4A UU HPP, jenis barang yang tidak kena PPN yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

    – Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

    – Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;

    – Jasa keagamaan;

    – Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

    – Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

    – Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;

    – Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

    – Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

    Sementara, dilansir dari website resmi fiskal.kemenkeu.go.id, berikut daftar barang dan jasa yang bebas PPN:

    Barang bebas PPN:

    – Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:

    – Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak:
    a. beras, gabah, jagung, sagu, kedelai
    b. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
    c. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
    d. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
    e. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
    f. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
    g. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
    – Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
    – Uang, emas batangan dan surat berharga (misalnya saham, obligasi)

    Jasa bebas PPN:

    – Jasa pelayanan kesehatan medis
    – Jasa pelayanan sosial
    – Jasa pengiriman surat dengan perangko
    – Jasa keuangan
    – Jasa asuransi
    – Jasa keagamaan
    – Jasa Pendidikan
    – Jasa kesenian dan hiburan
    – Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
    – Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
    – Jasa tenaga kerja seperti jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, serta jasa boga atau katering.

    (acd/acd)

  • Thailand Seri Pembuka, Mandalika Kebagian Bulan Oktober

    Thailand Seri Pembuka, Mandalika Kebagian Bulan Oktober

    Jakarta

    Dorna Sports telah merilis kalender balapan untuk tahun 2025. Pada MotoGP 2025, Sirkuit Buriram, Thailand, menjadi seri pembuka. Sementara itu Sirkuit Mandalika Lombok akan menggelar balapan pada bulan Oktober.

    MotoGP 2025 rencananya diselenggarakan sebanyak 22 seri, dengan 1 seri cadangan, yakni seri MotoGP India. MotoGP Thailand yang biasanya menyelenggarakan balapan di akhir tahun, pada 2025 akan menjadi seri pembuka. MotoGP Thailand berlangsung pada 28 Februari hingga 2 Maret.

    MotoGP Thailand jadi seri pembuka MotoGP 2025 Foto: Doc. MotoGP.

    Pada MotoGP 2025, ada dua nama sirkuit yang kembali menggelar MotoGP, yakni Sirkuit Termas de Rio Hondo Argentina dan Sirkuit Brno Ceko. Pada musim 2024, Argentina batal menggelar balapan lantaran faktor krisis ekonomi di negara Amerika Latin tersebut.

    Sementara itu MotoGP Ceko sudah empat tahun absen menggelar balapan. Sirkuit Brno terakhir kali menggelar balap pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2024, sirkuit tersebut ‘libur’ menggelar balapan lantaran mengalami krisis finansial.

    Selain Termas de Rio Hondo dan Brno, Sirkuit Balaton Park di Hungaria juga menjadi tuan rumah baru di MotoGP 2025. Sirkuit Balaton Park pernah menggelar balapan tahun 1990-an dan baru kembali menggelar balapan pada tahun depan. Sirkuit ini pun telah direnovasi untuk memenuhi homologasi FIM dan Dorna.

    Sedangkan MotoGP Mandalika 2025 akan diselenggarakan pada bulan Oktober, bersama dengan MotoGP Australia dan MotoGP Malaysia yang juga diselenggarakan pada bulan ke-10 itu.

    Kalender MotoGP 2025

    1. MotoGP Thailand (Buriram): 28 Februari-2 Maret
    2. MotoGP Argentina (Termas de Rio Hondo): 14 Maret-16 Maret
    3. MotoGP Amerika (COTA): 28 Maret-30 Maret
    4. MotoGP Qatar (Lusail): 11 April-13 April
    5. MotoGP Spanyol (Jerez): 25 April-27 April
    6. MotoGP Prancis (Le Mans): 9 Mei-11 Mei
    7. MotoGP Inggris (Silverstone): 23 Mei-25 Mei
    8. MotoGP Aragon (MotorLand): 6 Juni-8 Juni
    9. MotoGP Italia (Mugello): 20 Juni-22 Juni
    10. MotoGP Belanda (Assen): 27 Juni-29 Juni
    11. MotoGP Jerman (Sachsenring): 11 Juli-13 Juli
    12. MotoGP Ceko (Brno): 18 Juli-20 Juli
    13. MotoGP Austria (Red Bull Ring): 15 Agustus-17 Agustus
    14. MotoGP Hungaria (Balaton Park): 22 Agustus-24 Agustus
    15. MotoGP Catalunya (Barcelona): 5 September-7 September
    16. MotoGP San Marino (Misano): 12 September-14 September
    17. MotoGP Jepang (Motegi): 26 September-28 September
    18. MotoGP Indonesia (Mandalika): 3 Oktober-5 Oktober
    19. MotoGP Australia (Phillip Island): 17 Oktober-19 Oktober
    20. MotoGP Malaysia (Sepang): 24 Oktober-26 Oktober
    21. MotoGP Portugal (Portimao): 7 November-9 November
    22. MotoGP Valencia (Ricardo Tormo): 14 November-16 November

    Cadangan: MotoGP India (Buddh)

    (lua/rgr)

  • KH Mas Mansur, Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah yang karib KH Wahab

    KH Mas Mansur, Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah yang karib KH Wahab

    Surabaya (ANTARA) – Organisasi Muhammadiyah, yang kini memasuki ulang tahun (milad) ke-112 sejak didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912, memiliki hubungan erat dengan sosok KH Mas Mansur.

    KH Mas Mansur, sosok Pahlawan Nasional Indonesia adalah pendiri Muhammadiyah Cabang Surabaya pada 17 April 1921, sembilan tahun setelah organisasi tersebut berdiri di Yogyakarta.

    KH Mas Mansur lahir pada 25 Juni 1896 di Kampung Sawahan, Surabaya, dan wafat pada usia 50 tahun pada 25 April 1946. KH Mas Mansur adalah putra KH Mas Ahmad Marzoeki, seorang imam Masjid Ampel, dan Hj Raudhah Sagipoddin dari keluarga pesantren di Sidoresmo, Surabaya.

    Ketertarikan KH Mas Mansur terhadap metode dakwah KH Ahmad Dahlan menjadi salah satu alasan utama ulama kharismatik itu bergabung dengan Muhammadiyah.

    Ketertarikan tokoh besar itu diungkap dalam buku “KH Mas Mansur Sapu Kawat Jawa Timur”, yang awalnya merupakan skripsi karya DR H. Syaifullah, M.Ag.,.

    Buku yang mengupas perjalanan hidup KH Mas Mansur, mulai dari masa mudanya hingga perannya sebagai tokoh nasional, itu kemudian diterbitkan lewat suntingan naskah oleh PW Muhammadiyah Jatim, H. Nadjib Hamid.

    Dalam bedah buku “KH Mas Mansur Sapu Kawat Jawa Timur” di Surabaya (27/10), diceritakan masa muda KH Mas Mansur diisi dengan pendidikan di Pesantren Syaikhona Cholil, Bangkalan, Madura, di mana ia bertemu KH Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

    Setelah dua tahun mondok di Bangkalan, KH Mas Mansur berangkat ke Mekkah pada usia 12 tahun bersama KH Wahab Hasbullah. Kedua kawan akrab itu agaknya mewarisi “keakraban” KHM Hasyim Asy’ari (pendiri NU) dan KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) yang juga sama-sama pernah mondok di pesantren Bangkalan.

    Keberadaan keduanya untuk belajar itu juga menandai “pertemuan” KHM Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan di Mekkah. Ada sebuah tugu/prasasti yang menandai pertemuan kedua tokoh dari dua organisasi besar di Indonesia itu.

    Di Mekkah, KH Mas Mansur menyaksikan gejolak Perang Dunia I, yang membuat KH Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia, sementara KH Mas Mansur melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Mesir, selama empat tahun. Di Mesir, ia terpengaruh oleh pemikiran modernisme Islam dari Syeikh Rasyid Ridha, murid modernis Muhammad Abduh.

    Sepulangnya ke Indonesia pada 1915 saat berusia 19 tahun, KH Mas Mansur tidak ke Surabaya lebih dulu melainkan langsung menuju Yogyakarta untuk bertemu KH Ahmad Dahlan.

    Dalam pertemuan itu, ia terkesan dengan metode “tafsir langsung action” KH Ahmad Dahlan, seperti penafsiran QS Al-Maun yang diwujudkan dalam aksi nyata berupa pendirian PKU Muhammadiyah (sosial), rumah sakit pendidikan (kesehatan), dan aksi kemasyarakatan atau kegiatan sosial lainnya.

    Sapu kawat Jawa Timur

    Pada 1921, enam tahun setelah kembali ke Indonesia, KH Mas Mansur meminta KH Ahmad Dahlan datang ke Surabaya dan menginap di tempat tinggalnya.

    Dalam kesempatan itu, KH Mas Mansur menyatakan bergabung dengan Muhammadiyah dan ditunjuk sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya pada 17 April 1921. KH Ahmad Dahlan menggambarkan KH Mas Mansur sebagai “sapu kawat Jawa Timur,” yang melambangkan kemampuan KH Mas Mansur menyelesaikan berbagai persoalan, dari a sampai z.

    Dari kepemimpinan di Surabaya, KH Mas Mansur terus naik ke posisi strategis di Muhammadiyah, dari PWM Jatim hingga PP Muhammadiyah, termasuk mengusulkan pembentukan Majelis Tarjih pada 1927 dan lebih mengimplementasikan “gaya” KH Ahmad Dahlan..

    Di tingkat pusat, KH Mas Mansur berperan dalam mengembangkan metode dakwah yang lebih modern dan terorganisasi.

    KH Mas Mansur tidak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai aktivis pergerakan nasional. Ketika belajar di Yogyakarta, ia juga mengajar dan tinggal di kompleks rumah guru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, yang bersebelahan dengan rumah Bung Karno. KH Mas Mansur sempat menjadi saksi sekaligus penghulu dalam pernikahan Bung Karno dengan Fatmawati.

    Di Surabaya, ia aktif berdiskusi dengan tokoh pergerakan seperti HOS Tjokroaminoto. Pada 1937-1943, KH Mas Mansur bersama Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota PPKI dan pada tahun 1943 di BPUPKI, yang merupakan langkah awal dalam pembentukan negara Indonesia.

    “KH Mas Mansur memang merupakan sosok yang lengkap, beliau merupakan agamawan, pendidik, politik/orator, dan jurnalis/redaktur,” kata Dr. H. Syaifullah MAg, penulis buku “KH Mas Mansur Sapu Kawat Jawa Timur”.

    KH Mas Mansur dikenal sebagai “4 serangkai “ dalam MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) yakni Wahono/ketua, KH Wahab Hasbullah, KH Ahmad Dahlan Achyat, dan KH Mas Mansur,” dan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), bersama tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara.

    KH Mas Mansur wafat pada 25 April 1946 dalam usia yang relatif muda akibat perlakuan buruk dari pihak NICA. KH Mas Mansur dipenjara dua kali karena dianggap berkolaborasi dengan Jepang, meskipun kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan tidak diragukan.

    Penyiksaan di penjara, termasuk suntikan zat kimia berbahaya, mengakibatkan kerusakan saraf yang pada akhirnya merenggut nyawanya. “Saat keponakannya membesuk di penjara pun diancam macam-macam, namun dimaklumi karena faktor syaraf itu,” kata Syaifullah.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banyak Masalah, Harga Induk TikTok Ternyata Segini

    Banyak Masalah, Harga Induk TikTok Ternyata Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Induk TikTok asal China, ByteDance, mengklaim valuasi perusahaan mencapai US$300 miliar atau setara Rp 4.753 triliun. Baru-baru ini, ByteDance dilaporkan mendekati para investor untuk melancarkan program pembelian kembali saham (buyback), menurut dua orang yang familiar dengan hal tersebut dan sebuah dokumen yang dilihat Reuters.

    ByteDance menghubungi para investor dalam beberapa pekan terakhir. Raksasa China itu menawarkan harga buyback US$180,70 per lembar saham, kata sumber dalam

    Harga tawaran itu meningkat 12,9% dibandingkan harga per lembar US$160 pada program buyback sebelumnya, dikutip dari Reuters, Senin (18/11/2024).

    Kabar soal valuasi ByteDance dilaporkan pertama kali oleh Wall Street Journal.

    ByteDance belum memiliki rencana IPO dalam waktu dekat, menurut salah satu sumber. Ia mengatakan program buyback merupakan langkah untuk meningkatkan likuiditas ByteDance.

    Ini merupakan program buyback ketiga yang dilakukan ByteDance. Sebelumnya, buyback sudah dilakukan sejak 2022 silam.

    Pada Desember 2023, ByteDance menawarkan buyback saham senilai US$5 miliar dari investor pada harga US$160 per lembar. Hal tersebut membuat perkiraan valuasi ByteDance mencapai US$268 juta.

    Program buyback ini digencarkan di tengah masalah bertubi-tubi yang dihadapi ByteDance dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Belum jelas juga apakah ByteDance akan menghadapi tekanan lebih besar dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.

    Pendapatan ByteDance pada tahun lalu naik 30% menjadi US$110 miliar, meski menghadapi gugatan hukum dari AS. ByteDance diminta melakukan divestasi terhadap TikTok, atau layanan tersebut diblokir secara nasional dan permanen.

    Kebijakan yang diteken Presiden AS Joe Biden pada 24 April 2024 lalu memberikan waktu kepada ByteDance hingga 19 Januari 2025 untuk menjual TikTok.

    Gedung Putih mengatakan ingin melepas kepemilikan TikTok dari entitas dari China untuk menghindari adanya risiko terhadap keamanan nasional.

    Selain itu, TikTok juga menghadapi perlawanan dari beberapa negara terkait dampaknya bagi kesehatan mental generasi muda.

    (fab/fab)