Grup Musik: APRIL

  • Putin Siap Negosiasi dengan Trump soal Ukraina, Perang Berakhir?

    Putin Siap Negosiasi dengan Trump soal Ukraina, Perang Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan terbuka untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Ukraina dengan presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Hal ini terjadi tatkala Trump, yang baru saja memenangkan pemilihan awal bulan ini, berkomitmen menyelesaikan konflik tersebut.

    Dalam pelaporan terperinci yang dikutip Reuters, lima pejabat Rusia saat ini dan mantan pejabat mengatakan Kremlin secara umum mengatakan Moskow dapat setuju untuk membekukan konflik di sepanjang garis depan.

    “Mungkin ada ruang untuk negosiasi mengenai pembagian tepat empat wilayah timur Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson,” menurut tiga orang yang semuanya meminta anonimitas untuk membahas masalah-masalah sensitif.

    “Rusia mungkin juga terbuka untuk menarik diri dari sebagian kecil wilayah yang dikuasainya di wilayah Kharkiv dan Mykolaiv, di utara dan selatan Ukraina,” tambah dua pejabat lainnya.

    Putin mengatakan bulan ini bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mencerminkan ‘realitas’ di lapangan. Namun ia khawatir gencatan senjata yang berumur pendek hanya akan memungkinkan Barat untuk mempersenjatai kembali Ukraina.

    “Jika tidak ada kenetralan, sulit untuk membayangkan adanya hubungan bertetangga yang baik antara Rusia dan Ukraina,” kata Putin kepada kelompok diskusi Valdai pada 7 November.

    “Mengapa? Karena ini berarti Ukraina akan terus-menerus digunakan sebagai alat di tangan yang salah dan merugikan kepentingan Federasi Rusia.”

    Dua sumber mengatakan keputusan Presiden AS Joe Biden yang akan lengser untuk mengizinkan Ukraina menembakkan rudal ATACMS Amerika jauh ke Rusia dapat mempersulit dan menunda penyelesaian apa pun.

    Pada hari Selasa, Kyiv menggunakan rudal untuk menyerang wilayah Rusia untuk pertama kalinya, menurut Moskow yang mengecam tindakan tersebut sebagai eskalasi besar.

    Para sumber menyebut jika tidak ada gencatan senjata yang disepakati, maka Rusia akan terus berperang.

    Jaminan Keamanan

    Para sumber mengatakan Rusia terbuka untuk membahas jaminan keamanan bagi Kyiv. Ini merupakan bentuk tukar guling dari permohonan Kyiv untuk masuk pada aliansi NATO, yang ditolak keras oleh Moskow.

    “Konsesi Ukraina lainnya yang dapat didorong Kremlin termasuk Kyiv yang setuju untuk membatasi jumlah angkatan bersenjatanya dan berkomitmen untuk tidak membatasi penggunaan bahasa Rusia,” kata orang-orang tersebut.

    Rusia sendiri melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Realita di Lapangan: Kemenangan Rusia

    Rusia menguasai 18% wilayah Ukraina termasuk seluruh Krimea, semenanjung yang dianeksasinya dari Ukraina pada tahun 2014. Secara total, Rusia memiliki lebih dari 110.000 km persegi wilayah Ukraina.

    Di sisi lain, Ukraina menguasai sekitar 650 km persegi wilayah Kursk milik Rusia. Sejauh ini, Moskow masih berupaya mengusir pasukan Kyiv dari wilayah itu, bahkan Rusia dilaporkan telah memanggil pasukan Korea Utara untuk melakukan hal ini.

    “Di dalam negeri, Putin dapat menjual kesepakatan gencatan senjata yang membuat Rusia menguasai sebagian besar wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai kemenangan yang memastikan pertahanan bagi penutur bahasa Rusia di Ukraina timur dan mengamankan jembatan darat ke Krimea,” menurut salah satu sumber.

    Masa depan Krimea sendiri tidak dapat didiskusikan, kata semua pejabat Rusia.

    Salah satu pejabat yang mengetahui diskusi tingkat atas Kremlin, mengatakan Barat harus menerima ‘kebenaran pahit’ bahwa semua dukungan yang diberikannya kepada Ukraina tidak dapat mencegah Rusia memenangkan perang.

    “Putin, mantan letnan kolonel KGB yang menyaksikan runtuhnya Uni Soviet saat bertugas di Dresden, mengambil keputusan untuk menyerang Ukraina sendiri hanya dengan nasihat terbatas dari sekelompok kecil penasihat terpercaya,” kata sumber itu.

    Ketika ditanya seperti apa kemungkinan gencatan senjata, dua sumber Rusia merujuk pada rancangan perjanjian yang hampir disetujui pada April 2022 setelah perundingan di Istanbul, dan yang telah disebut Putin di depan umum sebagai kemungkinan dasar untuk kesepakatan.

    Berdasarkan rancangan tersebut, yang salinannya telah dilihat Reuters, Ukraina harus menyetujui netralitas permanen dengan imbalan jaminan keamanan internasional dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS.

    Satu pejabat Rusia lainnya mengatakan tidak akan ada kesepakatan kecuali Ukraina menerima jaminan keamanan dan netralitas.

    “Pertanyaannya adalah bagaimana menghindari kesepakatan yang mengunci Barat ke dalam kemungkinan konfrontasi langsung dengan Rusia suatu hari nanti,” ucapnya.

    (luc/luc)

  • PPN Naik Jadi 12% Bisa Kurangi Beban Utang – Page 3

    PPN Naik Jadi 12% Bisa Kurangi Beban Utang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai Januari 2025. Angka itu naik dari PPN 11% yang berlaku sejak 1 April 2022.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 memiliki dampak yang cukup signifikan ke ekonomi nasional.

    Kenaikan tarif PPN akan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Dengan PPN yang lebih tinggi, pemerintah akan memperoleh lebih banyak dana untuk mendanai berbagai program penting, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor kesehatan.

    “Menurut sejarahnya, PPN telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara dan lebih tahan terhadap perubahan ekonomi daripada pajak penghasilan yang bergantung pada laba bisnis,” kata Josua kepada Liputan6.com, Rabu (20/11/2024).

    Peningkatan PPN juga diharapkan akan mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada utang, terutama setelah pengeluaran pemerintah yang meningkat selama pandemi.

    Selain itu, PPN lebih mudah ditarik karena tercatat dalam semua transaksi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan konsumsi. Akibatnya, administrasi perpajakan menjadi lebih efisien.

    “Dengan kenaikan menjadi 12%, tarif PPN Indonesia akan sebanding dengan rata-rata global (15%) dan ASEAN, membuat sistem pajak Indonesia lebih menarik bagi investor,” ujarnya.

    Kemudian, dalam jangka panjang, peningkatan penerimaan pajak dapat berkontribusi pada visi Indonesia 2045, yang bertujuan untuk menjadikan negara maju dan salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia.

    Sebaliknya, jika kebijakan kenaikan PPN tidak diterapkan, akan ada beberapa konsekuensi, pertama, pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan tambahan, yang dapat memperbesar defisit anggaran dan membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif.

  • Raja Mobil China: Banyak Perusahaan Mobil Bakal Bangkrut

    Raja Mobil China: Banyak Perusahaan Mobil Bakal Bangkrut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertumbuhan industri mobil listrik (EV) membuat banyak perusahaan baru bermunculan. China merupakan salah satu negara yang paling banyak mencetak produsen EV.

    Kendati begitu, CEO raksasa mobil listrik (EV) Xpeng, He Xiaopeng, terang-terangan mengatakan banyak perusahaan EV asal China yang tak bisa bertahan dalam satu dekade ke depan.

    “Dari 300 startup [mobil listrik China], hanya 100 yang akan bertahan. Saat ini, kurang dari 50 perusahaan yang mampu eksis. Hanya 40 di antaranya yang benar-benar bisa menjual mobil setiap tahunnya,” kata He kepada The Strait Times, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (20/11/2024).

    “Menurut saya, hanya ada 7 perusahaan mobil besar yang akan bertahan di 10 tahun ke depan,” ia menambahkan.

    He tak menjabarkan lebih perinci terkait siapa saja pemain mobil listrik China yang akan bertahan di masa depan.

    Perwakilan He di Xpeng tidak merespons permintaan komentar dari Business Insider.

    Ini bukan kali pertama He membuat prediksi brutal yang seakan ‘menyerang’ produsen mobil listrik China lain. Pada Maret lalu, ia mengatakan kepada Channel News Asia bahwa dalam 3-4 tahun ke depan industri EV China akan melihat ‘turnamen pukulan’.

    Ia mengatakan hal tersebut menyusul kompetisi yang kian sengit antara pemain-pemain EV China kawakan. Untuk 2030 mendatang, ia mengatakan produsen EV China yang mampu bertahan ditentukan oleh “kemampuan” dan “kelayakan” mereka.

    “Industri mobil seperti marathon, bukan sprint,” ujarnya kepada Channel News Asia kala itu.

    Ramalan He sesuai dengan apa yang diungkap CEO Mercedes-Benz Ola Kallenius beberapa saat lalu. Ketika ditanya soal ancaman kompetisi yang datang dari pemain EV China, ia menjawab santai.

    “Ini aneh. Ini adalah perang harga yang mirip dengan Darwinisme, pemurnian pasar. Banyak dari pemain tersebut tidak akan bertahan dalam lima tahun dari sekarang,” ia menuturkan.

    Dominasi mobil listrik China tak lepas dari subsidi besar-besaran yang diberikan pemerintahan Xi Jinping. Hal tersebut memungkinkan pemain EV China mampu menawarkan produk dengan harga lebih murah ketimbang produsen negara lain.

    Namun, pertumbuhan yang pesat membuat kompetisi kian meruncing. Konsultan otomotif di AlixPartners, Stephen Dyer, mengatakan kepada The Wall Street Journal pada April lalu bahwa sepanjang 2023, ada 123 merek mobil listrik China yang menjual setidaknya 1 unit EV di China.

    Salah satu raja mobil listrik China, BYD, merupakan pemain utama di China yang menggenjot pasar global.

    Menurut data yang dikumpulkan oleh firma teknologi ABI Research, pemain EV China berkontribusi terhadap 70% pangsa pasar EV di Thailand dan 88% di Brasil pada kuartal pertama tahun ini.

    Pada laporan kinerja kuartal ketiga, BYD mengatakan telah melampaui pendapatan Tesla dari penjualan EV untuk pertama kalinya.

    Sementara untuk Xpeng sendiri, sahamnya yang terdaftar di AS menerima penurunan 11% pada tahun ini. Perusahaan belum membukukan profit sejak pertama kali didirikan pada 2014 silam.

    Vice Chairman dan Presiden Xpeng, Brian Gu, mengatakan pada Maret lalu bahwa perusahaan berada dalam jalur yang tepat untuk mencatat profit pada 2025 mendatang.

    (fab/fab)

  • Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Akan Dipindahkan ke Filipina dalam Status Narapidana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 November 2024

    Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Akan Dipindahkan ke Filipina dalam Status Narapidana Nasional 20 November 2024

    Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Akan Dipindahkan ke Filipina dalam Status Narapidana
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengatakan bahwa
    Mary Jane
    Veloso akan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.
    Diketahui,
    Mary Jane Veloso
    adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
    Yusril menjelaskan bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfers of prisoner dalam hukum pidana.
    “Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana,” kata
    Menko Yusril
    dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain itu, Yusril mengatakan, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat. Antara lain, Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane.
    Kemudian, Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.
    Pemerintah Filipina, menurut Yusril, juga bertanggung jawab menjamin keamanan Mary Jane saat pemindahan.
    “Kita akan menyerahkan (Mary Jane), misalnya di bandara di Indonesia, dan selanjutnya tanggung jawab pengamanan-nya ada pada negara yang bersangkutan,” ujar Yusril.
    Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan, pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan Pemerintah Filipina.
    Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.
    Kemudian, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
    “Insya Allah, mudah-mudahan, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan,” kata Yusril.
    Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.
    “Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.
    “Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.
    Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.
    Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
    Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.
    “Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.
    Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.
    Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.
    Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.
    “Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari
    AFP
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Imigrasi Pastikan Mary Jane Masih Ditahan di Lapas Yogyakarta

    Kementerian Imigrasi Pastikan Mary Jane Masih Ditahan di Lapas Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso masih ditahan di Lapas Yogyakarta.

    Ketua Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan bahwa Mary Jane hingga saat ini masih menjalani kegiatan di lapas perempuan tersebut.

    “Dirjen Pemasyarakatan memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Dengan demikian, Deddy menegaskan bahwa terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba itu masih belum dipindahkan ke negara asalnya.

    “Belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Mary Jane bakal dipindahkan ke Filipina dengan kebijakan transfer of prisoner.

    Dia menjelaskan, kebijakan itu dapat terpenuhi setelah negara pemohon memenuhi syarat kebijakan pemindahan pidana itu. 

    Salah satunya, Mary Jane harus menjalani sisa hukuman sesuai putusan pengadilan Indonesia. Di samping itu, perkiraannya Mary Jane bakal dipindahkan pada akhir tahun ini.

    “[Diperkirakan] proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024,” tutur Yusril dalam keterangan tertulisnya.

    Sebagai informasi, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena tertangkap tangan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010.

    Selanjutnya pada Oktober 2010, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

    Saat akan menjalani eksekusi mati bersama delapan terpidana kasus narkoba di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, 29 April 2015, Mary Jane urung dieksekusi karena permintaan Presiden Filipina ketika itu Benigno Aquino.

  • Apindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen

    Apindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% persen. Ia menilai kenaikan PPN pada awal 2025 itu dirasa kurang tepat.

    Merujuk data LPEM UI, Ajib menjelaskan selama 5 tahun terakhir, lebih dari 8,5 juta penduduk turun kelas sehingga daya beli masyarakat menurun. Indikator ini juga didukung oleh deflasi selama 5 bulan beruntun sejak Mei 2024.

    Sementara dari sisi suplai, PMI manufaktur yang besar juga terus mengalami konstruksi atau di bawah 50. Diketahui, pada Oktober 2024 PMI manufaktur hanya di angka 46,5.

    “Artinya, apabila berbicara momentum daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu waktunya kurang tepat,” ujar Ajib dalam “Investor Market Today” di IDTV, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Untuk itu, Apindo mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN 12%. Bahkan pemerintah juga bisa menunda kebijakan tersebut, seperti sebelumnya pemerintah mengundur pelaksanaan tarif karbon pada April 2022.

    “Sebenarnya ini tergantung kesediaan pemerintah apakah akan menaikkan tarif PPN 12% pada 1 Januari 2025 atau menunda kenaikan sambil melihat daya beli masyarakat dan ekonomi bisa tumbuh dengan baik,” tuturnya.

    Ajib menegaskan, lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Apabila pemerintah menaikkan tarif PPN 12%, maka ini akan menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada.

    Di sisi lain, Ajib menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ekonomi harus didorong menjadi lebih eskalatif sampai dengan 8%.

    Dia menilai, target-target pemerintah tersebut perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang terjaga dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa konsisten ke depannya.

    “Pak Prabowo Subianto selalu membangun narasi bahwa pertumbuhan ekonomi harus diorang menjadi lebih eskalatif. Bahkan sampai dengan 8%,” ucapnya.

    Artinya, pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan syarat, yakni daya beli masyarakat yang baik. Maka, untuk membuat daya beli masyarakat baik, pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan PPN 12% pada 2025.

  • Kilas Balik Kasus Mary Jane yang Penuh Drama, Gagal Dieksekusi Mati hingga Dipulangkan ke Filipina

    Kilas Balik Kasus Mary Jane yang Penuh Drama, Gagal Dieksekusi Mati hingga Dipulangkan ke Filipina

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus Mary Jane Veloso yang penuh drama menarik perhatian publik Tanah Air. Sekarang, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina itu segara dipulangkan ke negaranya setelah gagal dieksekusi di Indonesia. 

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane Veloso tidak dibebaskan, tetapi hanya dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

    “Setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya,” kata Yusril, Rabu (20/11/2024).

    Kilas Balik Kasus Mary Jane Veloso

    Mary Jane merupakan pekerja imigran dari Filipina yang ditawari untuk bekerja di Malaysia oleh tetangganya. Saat tiba di Malaysia, pekerjaan yang ditawarkan tidak ada. Kemudian ia dikirim ke Indonesia oleh agennya dan dalam kopernya diselipkan narkoba.

    Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta pada 25 April 2010. Polisi menyita 2,6 kilogram narkoba jenis heroin dari wanita asal Filipina tersebut. 

    Pada Oktober 2010, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memvonis Mary Jane dengan hukuman mati karena perbuatannya melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Mary Jane melalui kuasa hukumnya kemudian berjuang agar tidak dihukum mati dengan mengajukan banding, kasasi, bahkan grasi. Semua ditolak. 

    Terakhir ia memohon peninjauan kembali (PK) kasusnya, tetapi pada 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan Mary Jane. Mary mengajukan lagi PK untuk keduanya melalui PN Sleman, tetapi lagi-lagi ditolak.

    Pada 29 April 2015, Mary Jane bersama delapan terpidana kasus narkoba dibawa ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk dieksekusi mati. Tetapi eksekusi Mary Jane ditunda pada menit-menit karena ada permintaan khusus dari Presiden Filipina Benigno Aquino.

    Pihak Filipina meyakinkan pemerintah Indonesia kalau Mary Jane hanya korban perdagangan manusia dan orang yang merekrut Mary baru saja diamankan polisi Filipina. 

    Atas dasar itulah Kejaksaan Agung menunda mengeksekusi mati Mary Jane di Nusakamangan saat itu. Mary dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta.

    Pemerintah Filipina terus meminta agar Indonesia membebaskan Mary Jane karena ia disebut sebagai korban perdagangan manusia yang dijebak bawa narkoba. 

    Mary Jane sekarang hanya menunggu proses pemulangan ke negaranya untuk menjalani sisa hukuman.

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong Marcos melalui akun Instagramnya @bongbongmarcos, Rabu (20/11/2024), mengumumkan rencana kepulangan Mary Jane.

    “Mary Jane Veloso is coming home (Mary Jane Veloso akan pulang)” tulis Presiden Bongbong Marcos.

    “Setelah lebih dari satu dekade diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusinya cukup lama untuk mencapai kesepakatan yang akhirnya membawa dirinya kembali ke Filipina,” kata Bongbong.

    Presiden Bongbong Marcos mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Indonesia. “Hasil ini mencerminkan kedalaman kemitraan negara kami dengan Indonesia, bersatu dalam komitmen bersama terhadap keadilan dan kasih sayang,” ujarnya.

    “Terima kasih Indonesia. Kami menantikan untuk menyambut Mary Jane pulang,” pungkasnya.

  • Survei LSI Denny JA di Pilkada Makassar: Andi Seto-Rezki Berpotensi Salip Appi-Aliyah di TPS

    Survei LSI Denny JA di Pilkada Makassar: Andi Seto-Rezki Berpotensi Salip Appi-Aliyah di TPS

    Lonjakan Elektabilitas Personal Andi Seto  

    Asapa dari seluruh pasangan calon, SEHATI mencatatkan kenaikan elektabilitas paling signifikan.

    Elektabilitas personal Andi Seto Asapa meningkat drastis dari hanya 1,6% pada April, melonjak ke 20,5% pada September, dan kini mencapai 28,0% pada November.

    Sebaliknya, personal elektabilitas Munafri Arifuddin (Appi) justru turun tajam dari 47,0% pada September menjadi 34,0% pada November.  

    “Calon dengan tren turun, seperti Munafri, biasanya sulit untuk rebound. Ini menjadi sinyal bahaya, terutama dengan tren positif yang ditunjukkan SEHATI,” tambah Toto.  

    Dua pasangan calon lainnya, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) dengan 20,4% dan Amri Rasyid-Rahman Bando (AMAN) dengan 1,9%, masih berada di posisi bawah. Meskipun demikian, INIMI dianggap masih memiliki peluang, asalkan mampu bekerja ekstra keras mendekati pemilih.  

    Tingkat pengenalan Munafri yang mencapai 93,5% dengan tingkat kesukaan 88,2% menjadi salah satu keunggulan utama paslon MULIA. Namun, Andi Seto Asapa juga menunjukkan hasil impresif sebagai pendatang baru, dengan tingkat pengenalan mencapai 90,9% dan kesukaan sebesar 80,3%.  

    “Inilah yang saya sebut hukum besi kemenangan. Pengenalan dan kesukaan tinggi adalah modal utama seorang kandidat. Makin kecil pengenalannya, makin kecil peluang untuk dipilih,” jelas Toto.  

    Toto menekankan bahwa peluang kemenangan masih terbuka bagi tiga pasangan calon teratas karena ada sekitar 33,8% pemilih yang tergolong soft supporters pemilih yang belum sepenuhnya mantap dengan pilihannya.

  • Kilas Balik Kasus Mary Jane: Kurir Narkoba yang Lolos dari Eksekusi Mati di Indonesia

    Kilas Balik Kasus Mary Jane: Kurir Narkoba yang Lolos dari Eksekusi Mati di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bakal segera memindahkan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso ke negara asalnya Filipina.

    Yusril menjelaskan pertimbangan pemindahan Mary Jane ke Filipina lantaran telah memenuhi sejumlah syarat permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

    Misalnya, otoritas di Filipina telah mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia. 

    Selanjutnya, napi tersebut dikembalikan ke negara asalnya dengan syarat untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. 

    Kemudian, Filipina juga sudah sepakat soal biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan pemohon pemindahan narapidana.

    “Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Kronologi kasus Mary Jane

    Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010.

    Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

    Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane.

    Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

    Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

    Adapun, untuk delapan terpidana lainnya dalam kasus narkoba ini menjalani eksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

    Kedelapan terpidana mati itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (WN Australia), Martin Anderson (WN Ghana), Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol) dan Rodrigo Gularte (WN Brasil). 

    Selanjutnya, Sylvester Obieke Nwolise (WN Nigeria), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria) dan Zainal Abidin (WN Indonesia).

    Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

    “[Diperkirakan] proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024,” ujar Yusril.

    Yusril juga menekankan bahwa soal pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi dan sejenisnya terhadap Mary Jane, saat ini bakal menjadi kewenangan kepala negara Filipina.

    “Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina,” pungkasnya.

  • AS Tiba-tiba Tarik Kapal Induknya dari Timur Tengah, Kenapa?

    AS Tiba-tiba Tarik Kapal Induknya dari Timur Tengah, Kenapa?

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikan satu-satunya kapal induk mereka, yang beberapa waktu terakhir disiagakan di perairan Timur Tengah. Namun, Washington menekankan bahwa militernya masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi berbagai ancaman dan segala kemungkinan di kawasan itu.

    Penarikan kapal induk AS yang bernama USS Abraham Lincoln itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (20/11/2024), diumumkan oleh Pentagon atau Departemen Pertahanan AS pada Selasa (19/11) waktu setempat.

    Pentagon menyatakan bahwa USS Abraham Lincoln telah meninggalkan area tanggung jawab Komando Pusat AS atau CENTCOM pada akhir pekan dan memasuki area Armada ke-7 di kawasan Indo-Pasifik.

    Awal bulan ini, AS mengumumkan pengerahan kapal penghancur rudal balistik tambahan, skuadron jet tempur dan pesawat tanker, serta beberapa pesawat pengebom jarak jauh B-52, ke kawasan tersebut sebagai persiapan dimulainya keberangkatan USS Abraham Lincoln.

    USS Abraham Lincoln tiba di Timur Tengah pada Agustus lalu, setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memerintahkan kapal induk itu untuk mempercepat transitnya guna menggantikan kapal induk AS lainnya, USS Theodore Roosevelt dan kelompok tempurnya, dalam mempertahankan kehadiran di kawasan.

    Langkah itu dilakukan saat AS meningkatkan pengerahan aset dan pasukan ke kawasan itu, menyusul ancaman dari Iran dan proksinya untuk membalas Israel yang menewaskan pemimpin Hamas dan Hizbullah dalam serangan di Teheran dan Beirut.

    Iran akhirnya menyerang Israel dengan ratusan rudal balistik dan drone pada 13 April dan 1 Oktober lalu, yang dibalas oleh Tel Aviv dengan serangan udara terhadap Teheran. Rentetan aksi saling serang itu tampaknya belum akan berakhir, dengan Iran telah mengancam akan kembali membalas serangan Israel.