Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • PPN Mulai Tahun Depan Naik, Begini Imbasnya ke Mobil Bekas

    PPN Mulai Tahun Depan Naik, Begini Imbasnya ke Mobil Bekas

    Jakarta –

    Tidak cuma pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) mobil baru yang naik. PPN untuk mobil bekas juga bakal meningkat. Namun kondisi pasar mobil bekas tidak akan berdampak.

    Diakui dengan naiknya PPN, pasar mobil baru di Indonesia makin menantang. Di sisi lain, penjualan mobil di Indonesia tengah lesu. Penurunannya pun cukup signifikan. Dalam data penjualan wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari hingga September 2024 baru terjual 633.218 unit atau turun 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

    Balai Lelang Otomotif JBA Indonesia resmi beroperasi selama 13 tahun di Indonesia. Perusahaan itu mencatatkan kenaikan signifikan dengan melelang lebih dari 220.000 mobil dan lebih dari 180.000 motor sejak berdiri 2011 lalu. Angka yang terus meningkat ini menembus angka penjualan mobil lebih dari 57.000 unit mobil dan 42.000 unit motor pada akhir kuartal tiga tahun ini.

    “Jualan mobil baru lagi agak lesu, tetapi yang kami lihat itu ada switching ke mobil bekas yang memang justru jadi peluang buat JBA untuk terus besarkan market,” kata Chief Operating Officer JBA Indonesia, Deny Gunawan di Jakarta.

    PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas bukan pengaturan jenis pajak baru, melainkan sudah dikenakan sejak tahun 2000. Ini pun dikenakan jika membelinya kepada pengusaha jual beli kendaraan bekas.

    PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2022 dari yang sebelumnya pada PMK Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Aturan yang saat ini berlaku dinilai lebih sederhana.

    Dalam Pasal 2 Ayat 2 setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas, baik itu mobil atau motor akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi para pembeli. Adapun untuk besaran pajak yang dikenakan, yakni 1,1 persen untuk periode 2022. Besaran itu akan meningkat jadi 1,2% pada 2025 seiring dengan kenaikan tarif PPN.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Aturan diteken pada 30 Maret 2022.

    “Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku 1 April 2022,” bunyi pasal 2 ayat (2) dan (5) aturan tersebut.

    “Saya kira ini peluang ya pak, kalau pajak naik dan pendapatan tetap saya rasa akan menjadi sulit untuk mobil baru,” kata Johan Wijaya, Sales & Operational General Manager PT JBA Indonesia.

    “Biasanya kalau (mobil baru)ada 12 persen, biasanya kita ikut PMK nya. Harga mobil dan motor bekas jauh bedanya,”

    “Sekarang dari 1,1 jadi 1,2 persen itu 150-200 ribu unit artinya tidak terlalu ada impact-nya,” tambahnya lagi.

    (riar/riar)

  • Windows 365 Link, PC Mini yang Wajib Pakai Internet

    Windows 365 Link, PC Mini yang Wajib Pakai Internet

    Jakarta –

    Microsoft berencana meluncurkan PC mini untuk memanfaatkan layanan cloud Windows 365, namanya adalah Windows 365 Link.

    Windows 365 Link ini berfungsi sebagai thin client PC yang untuk bisa beroperasi harus terhubung ke cloud dan men-stream Windows 11 dari server Microsoft, atau dengan kata lain, harus terhubung ke internet untuk bisa beroperasi.

    Perangkat Link ini didesain untuk berbentuk mini, tanpa kipas, dan mudah digunakan. Tersambung dengan monitor dan peripheral seperti mouse dan keyboard milik pengguna.

    Microsoft memposisikan Link sebagai pasangan serasi untuk layanan Windows 365 mereka, yang memudahkan perusahaan untuk melakukan perpindahan yang mulus ke virtual machine yang tersimpan di cloud, serta bisa dipakai secara aman di berbagai perangkat.

    “Kami ingin memfokuskan Link menjadi bagian dari Windows 365. Kami ingin membuatnya sesimpel dan seefisien mungkin agar anda bisa mengakses cloud PC. Tujuan utamanya adalah agar perangkatnya bisa setransparan mungkin, jadi kami meminimalkan langkah anda dari setup, ke login, ke handoff dan transisi,” kata Pavan Davuluri, head of Windows and Surface di Microsoft.

    Windows 365 Link didesain untuk mengutamakan keamanan, menggunakan semua fitur keamanan Microsoft yang ada, yang sebelumnya dipakai untuk mengamankan berbagai perangkat mereka, dari mulai Windows sampai Xbox dari ancaman hacker.

    Ini artinya, OS yang dijalankan secara lokal hanyalah OS versi ringan yang hanya berfungsi untuk membuka akses pengguna ke cloud PC Windows 365 secara cepat dan aman, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Jumat (22/11/2024).

    Link bisa dinyalan dalam hitungan detik, bahkan secara instan dari mode sleep. Perangkat ini juga dilengkapi chip sendiri untuk memproses video untuk Microsoft Teams atau Cisco Webex.

    Spesifikasi lengkapnya belum diungkap, seperti prosesor Intel yang tipenya belum diketahui. Namun yang pasti RAM-nya 8GB dan punya storage 64GB. Meski memang, spesifikasinya ini tak terlalu penting karena Link hanya berfungsi sebagai pintu ke cloud PC yang lebih bertenaga.

    Konektivitasnya cukup lengkap, yaitu dua port USB-A 3.2 dan sebuah USB-C 3.2 di belakang, bersama sebuah DisplayPort dan HDMI, serta ethernet. Di depan ada sebuah USB-A 3.2, dan konektivitas nirkabelnya ada WiFi 6$ dan Bluetooth 5.3. Harga Windows 365 Link adalah USD 349 atau sekitar Rp 5,5 juta.

    Ini adalah harga yang cukup mahal untuk sebuah thin client. HP, Dell, dan Lenovo sama-sama menawarkan thin client yang harganya lebih murah.

    Windows 365 Link saat ini masih pada masa preview, dan baru akan dijual di negara tertentu pada April 2025 mendatang.

    (asj/rns)

  • Pecandu Judi Online dari Thailand ‘Bersenjata’ Sianida Bunuh 14 Teman

    Pecandu Judi Online dari Thailand ‘Bersenjata’ Sianida Bunuh 14 Teman

    Bangkok –

    Seorang pecandu judi online asal Thailad dijatuhi hukman mati oleh penegak hukum negara terseut. Dia dihukum mati lantaran membunuh 14 teman dengan sianida.

    Dirangkum detikcom, Kamis (21/11), perbuatan Sararat Rangsiwuthaporn terungkap setelah keluarga seorang temannya menolak untuk menerima bahwa korban meninggal secara wajar. Belakangan pihak berwenang menemukan jejak sianida pada tubuh mendiang melalui autopsi.

    Polisi menangkap perempuan berusia 36 tahun itu dan mengungkap sejumlah kematian serupa terjadi sejak 2015. Satu orang yang diduga menjadi targetnya berhasil selamat.

    Kronologi

    Pengadilan di Bangkok memvonis Sararat Rangsiwuthaporn bersalah karena menaruh racun sianida dalam makanan dan minuman seorang temannya saat mereka sedang bepergian tahun lalu.

    Sararat bepergian dengan temannya, Siriporn Khanwong, 32, ke Provinsi Ratchaburi, sebelah barat Bangkok pada April 2023. Saat itu mereka turut ambil bagian dalam ritual agama Buddha di sebuah sungai, kata polisi.

    Siriporn pingsan dan meninggal setelah makan bersama Sararat, yang tidak berusaha menolongnya, kata penyidik.

    Motif Pembunuhan

    Polisi mengatakan Sararat, yang dijuluki Am Cyanide oleh media Thailand, kecanduan judi. Menurut polisi, dia sengaja mengincar teman-teman yang meminjamkan uang kepadanya. Dia kemudian mencuri perhiasan dan barang-barang berharga milik mereka.

    Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Kapan Awal Puasa Ramadan 2025? Simak Perkiraanya di Sini

    Kapan Awal Puasa Ramadan 2025? Simak Perkiraanya di Sini

    Jakarta: Tahun 2024 akan segera berakhir. Umat Islam juga segera menyambut momen penting di setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan.

    Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan 
    rukun Islam yang keempat yakni berpuasa. Bulan ini juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr.

    Setiap tahunnya, umat muslim mempertanyakan bulan Ramadan jatuh di bulan apa dan kapan dimulai awal puasa Ramadan. Begitu juga pada tahun 2025, bagi yang ingin tahu kapan puasa Ramadhan 2025 akan dimulai, yuk simak perkiraannya di bawah ini.
    Kapan Awal Puasa Ramadan dan Akhir Ramadan?
    Meski tanggal puasa Ramadan belum resmi ditetapkan, lantaran ketetapan jadwal puasa Ramadan biasanya ditetapkan dalam sidang isbat. Meski demikian, ada sejumlah prediksi yang bisa menjadi acuan sementara.

    Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, SKB ini bisa dijadikan gambaran kapan pelaksanaan jadwal puasa Ramadan 2025 di Indonesia.
     
    Menurut keputusan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 yang tertuang dalam SKB yang dibuat Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret–1 April 2025.
     

     

    Perkiraan Awal Puasa Ramadan 2025
    Bila menghitung pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan penuh (29-30 hari), artinya puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada awal bulan Maret 2024.
     
    Hal ini juga selaras dengan prediksi rukyatul hilal global sebagaimana termuat dalam kalender Hijriah yang disusun Alhabib yang mengonversi kalender Hijriah-Masehi, Dimana awal puasa 2025 jatuh pada 1 Maret 2025.
     
    Ini juga serupa dengan perhitungan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 H diprediksi jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 Masehi. 

    Berdasarkan kalender tersebut, puasa Ramadan 2025 tinggal 100 hari lagi, atau sekitar empat bulan dari sekarang. Meski begitu, kepastian mengenai awal Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI.

    Jakarta: Tahun 2024 akan segera berakhir. Umat Islam juga segera menyambut momen penting di setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan.
     
    Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan 
    rukun Islam yang keempat yakni berpuasa. Bulan ini juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr.
     
    Setiap tahunnya, umat muslim mempertanyakan bulan Ramadan jatuh di bulan apa dan kapan dimulai awal puasa Ramadan. Begitu juga pada tahun 2025, bagi yang ingin tahu kapan puasa Ramadhan 2025 akan dimulai, yuk simak perkiraannya di bawah ini.
    Kapan Awal Puasa Ramadan dan Akhir Ramadan?
    Meski tanggal puasa Ramadan belum resmi ditetapkan, lantaran ketetapan jadwal puasa Ramadan biasanya ditetapkan dalam sidang isbat. Meski demikian, ada sejumlah prediksi yang bisa menjadi acuan sementara.
    Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, SKB ini bisa dijadikan gambaran kapan pelaksanaan jadwal puasa Ramadan 2025 di Indonesia.
     
    Menurut keputusan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 yang tertuang dalam SKB yang dibuat Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret–1 April 2025.
     

     

    Perkiraan Awal Puasa Ramadan 2025
    Bila menghitung pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan penuh (29-30 hari), artinya puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada awal bulan Maret 2024.
     
    Hal ini juga selaras dengan prediksi rukyatul hilal global sebagaimana termuat dalam kalender Hijriah yang disusun Alhabib yang mengonversi kalender Hijriah-Masehi, Dimana awal puasa 2025 jatuh pada 1 Maret 2025.
     
    Ini juga serupa dengan perhitungan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 H diprediksi jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 Masehi. 
     
    Berdasarkan kalender tersebut, puasa Ramadan 2025 tinggal 100 hari lagi, atau sekitar empat bulan dari sekarang. Meski begitu, kepastian mengenai awal Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Nasdem Minta Pemerintah Masif Sosialisasi PPN 12 Persen agar Publik Paham Secara Utuh

    Nasdem Minta Pemerintah Masif Sosialisasi PPN 12 Persen agar Publik Paham Secara Utuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, meminta pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menurut Jiddan, sosialisasi yang masif ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Ini untuk diberikan pemahaman kembali bahwa pemerintah sangat pro-rakyat. Tidak semua sektor dikenakan kenaikan, hanya beberapa sektor saja. Sektor kesehatan, pendidikan, kebutuhan bahan pokok, dan sektor sosial tetap tidak dinaikkan,” ujar Jiddan dalam rekaman video yang diterima Beritasatu.com, Kamis (21/11/2024).

    Menurut Jiddan, sosialisasi dan edukasi tersebut bisa dilakukan melalui kantor-kantor pajak di seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Keuangan, kata dia, bisa mengundang berbagai stakeholder yang terkait dengan kenaikan PPN 12% tersebut.

    “Saya meminta kepada Menteri Keuangan agar isu terkait PPN ini dapat dipahami dengan baik melalui kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Forkopimda, narasumber yang kompeten, pelaku usaha, dan sektor-sektor lain yang terkait,” tegas Jiddan.

    Kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021. UU tersebut bertujuan memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Sebelumnya, tarif PPN telah naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan akan mencapai 12% pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dapat menyumbang tambahan pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • YLKI Tolak PPN 12%: Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Rakyat Kecil – Page 3

    YLKI Tolak PPN 12%: Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Rakyat Kecil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku pada awal tahun 2025.

    Plt Ketua Pengurus Harian YLKI Indah Suksmaningsih menyebut, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan memberi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Jika PPN dipaksakan naik lagi menjadi 12 persen pada 2025, hal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen,” ujar Indah di Jakarta, Kamis (21/11).

    Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Menyusul, adanya potensi kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid III yang akan berlaku usai DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016.

    “Pemerintah seharusnya tak membebani konsumen dengan pajak yang tinggi, sementara pengemplang pajak justru tidak mendapatkan sanksi tegas. Pemerintah harusnya fokus pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha kakap dan para pengemplang, agar beban pajak tidak jatuh lagi-lagi pada rakyat kecil,” tegasnya.

    Saat ini, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu. Dengan ini, kenaikan PPN tidak realistis untuk diterapkan pada tahun depan.

    Jika dipaksakan, lanjut Indah, masyarakat kemungkinan akan menunda atau bahkan membatalkan pembelian barang-barang yang dikenakan pajak tinggi. Seperti barang elektronik, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

    “Dampaknya, dunia usaha dan industri pun akan terimbas, dengan penurunan penjualan yang berujung pada lesunya roda ekonomi,” ucapnya.

     

  • Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK 2024-2029 – Espos.id

    Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK 2024-2029 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK masa jabatan 2024-2029.  

    Penetapan ini berlangsung dalam rapat pleno yang diselenggarakan di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Kompleks Parlemen senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat pleno tersebut. 

    Promosi
    UMKM Keripik Kentang Albaeta Berkembang Pesat Berkat Pemberdayaan BRI

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat. 

    Setyo memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.

    Nantinya dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. 

    Lantas siapa Setyo Budianto? 

    Setyo Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1989 yang memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Diketahui nama pria berusia 57 tahun ini sudah tidak asing lagi di lembaga antirasuah, lantaran pada 2019 dirinya pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK. 

    Setahun selanjutnya, dia dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Penyidikan KPK, posisi yang strategis ini memperkuat kompetensinya dalam memberantas kasus korupsi. 

    Adapun saat ini Setyo menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian yang dikomandoi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sebelumnya, pada 2021 dia ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kemudian, setahun selanjutnya lulusan Akpol ini dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara. 

    Setelah itu, dia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Harta Kekayaan Setyo Budianto Menilik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 April 2024, Setyo Budianto tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp9,61 miliar.  

    Pada kategori aset tanah dan bangunan milik Setyo tercatat sebesar Rp7,6 miliar yang tersebar di Tangerang, Makassar, dan Bogor. Semuanya tercatat hasil sendiri.

    Untuk membantu mobilitasnya sehari-hari, Ketua KPK terpilih ini memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp946 juta. Terdiri dari Sepeda RB 2020, Motor Piaggio Vespa 2016, Trek RB 2022, dan Mobil Toyota LX 2012. Semuanya pun tercatat dari hasil sendiri. 

    Kemudian, untuk harga bergerak lainnya tercatat sebesar Rp360 juta; kas dan setara kas sebesar Rp705 juta. Adapun, utang Setyo tercatat nihil.

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Profil Irjen Kementan Setyo Budiyanto yang Jadi Ketua KPK 2024-2029”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Profil Setyo Budiyanto, Polisi dan Irjen Kementan jadi Ketua KPK 2024-2029

    Profil Setyo Budiyanto, Polisi dan Irjen Kementan jadi Ketua KPK 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK masa jabatan 2024-2029. 

    Penetapan ini berlangsung dalam rapat pleno yang diselenggarakan di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Kompleks Parlemen senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat pleno tersebut.

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

    Setyo memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.

    Nantinya dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Lantas siapa Setyo Budianto?

    Profil Setyo Budiyanto

    Setyo Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1989 yang memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Diketahui nama pria berusia 57 tahun ini sudah tidak asing lagi di lembaga antirasuah, lantaran pada 2019 dirinya pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK.

    Setahun selanjutnya, dia dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Penyidikan KPK, posisi yang strategis ini memperkuat kompetensinya dalam memberantas kasus korupsi.

    Adapun saat ini Setyo menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian yang dikomandoi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Sebelumnya, pada 2021 dia ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kemudian, setahun selanjutnya lulusan Akpol ini dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, dia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri.

    Harta Kekayaan Setyo Budianto

    Menilik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 April 2024, Setyo Budianto tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp9,61 miliar. 

    Pada kategori aset tanah dan bangunan milik Setyo tercatat sebesar Rp7,6 miliar yang tersebar di Tangerang, Makassar, dan Bogor. Semuanya tercatat hasil sendiri.

    Untuk membantu mobilitasnya sehari-hari, Ketua KPK terpilih ini memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp946 juta. Terdiri dari Sepeda RB 2020, Motor Piaggio Vespa 2016, Trek RB 2022, dan Mobil Toyota LX 2012. Semuanya pun tercatat dari hasil sendiri.

    Kemudian, untuk harga bergerak lainnya tercatat sebesar Rp360 juta; kas dan setara kas sebesar Rp705 juta. Adapun, utang Setyo tercatat nihil.

  • Profil Setyo Budiyanto, Polisi dan Irjen Kementan jadi Ketua KPK 2024-2029

    Profil Irjen Kementan Setyo Budiyanto yang Jadi Ketua KPK 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK masa jabatan 2024-2029. 

    Penetapan ini berlangsung dalam rapat pleno yang diselenggarakan di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Kompleks Parlemen senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat pleno tersebut.

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

    Setyo memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.

    Nantinya dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Lantas siapa Setyo Budianto?

    Profil Setyo Budiyanto

    Setyo Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1989 yang memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Diketahui nama pria berusia 57 tahun ini sudah tidak asing lagi di lembaga antirasuah, lantaran pada 2019 dirinya pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK.

    Setahun selanjutnya, dia dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Penyidikan KPK, posisi yang strategis ini memperkuat kompetensinya dalam memberantas kasus korupsi.

    Adapun saat ini Setyo menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian yang dikomandoi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Sebelumnya, pada 2021 dia ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kemudian, setahun selanjutnya lulusan Akpol ini dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, dia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri.

    Harta Kekayaan Setyo Budianto

    Menilik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 April 2024, Setyo Budianto tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp9,61 miliar. 

    Pada kategori aset tanah dan bangunan milik Setyo tercatat sebesar Rp7,6 miliar yang tersebar di Tangerang, Makassar, dan Bogor. Semuanya tercatat hasil sendiri.

    Untuk membantu mobilitasnya sehari-hari, Ketua KPK terpilih ini memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp946 juta. Terdiri dari Sepeda RB 2020, Motor Piaggio Vespa 2016, Trek RB 2022, dan Mobil Toyota LX 2012. Semuanya pun tercatat dari hasil sendiri.

    Kemudian, untuk harga bergerak lainnya tercatat sebesar Rp360 juta; kas dan setara kas sebesar Rp705 juta. Adapun, utang Setyo tercatat nihil.

  • Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Akan Memperkecil Akses Masyarakat untuk Membeli Rumah

    Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Akan Memperkecil Akses Masyarakat untuk Membeli Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha sektor properti yang tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI) menilai, dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang bakal berlaku pada 2025 akan semakin memperkecil akses masyarakat untuk membeli rumah.

    “Ketika PPN itu menjadi 12% pada tahun depan, maka pasti memberi beban yang besar kepada masyarakat. Dalam artian, memperkecil akses mereka untuk membeli (properti),” tutur Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam “Investor Market Today ” diIDTV, Kamis (21/11/2024).

    Joko melanjutkan, target backlog juga otomatis akan mengalami koreksi karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak dan harga properti lebih tinggi. Terlebih daya beli masyarakat terhadap produk properti belum bertumbuh, Ia meminta hal ini yang harus sama-sama diperhatikan.

    Oleh sebab itu, Joko berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa secara bijak melihat sinkronisasi antar regulasi.

    “Kita sedang akan ada program tiga juta rumah era Prabowo-Gibran untuk memberikan stimulus dan dimaksudkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti. Namun, kemudian ini ada kenaikan (PPN), jadi ada anomali atau kontraproduktif,” jelasnya.

    Dengan demikian, semestinya ekosistem (environment) itu harus dibenahi terlebih dahulu baik secara kebijakan dan anggaran, sehingga pembangunan tiga juta rumah tersebut bisa segera berjalan. Kemudian pertumbuhan bisa terealisasikan yang berimplikasi pada distribusi pendapatan yang ikut terkerek.  

    Diketahui, skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN telah berangsur naik sejak 2020 dari level 10%. Kemudian pada level 11% yang berlaku pada 1 April 2022 lalu dan akan kembali ditingkatkan pada 1 Januari 2025 ke level 12%.

    Apabila pemerintah tetap menaikkan PPN 12% pada Januari 2025 mendatang, maka dampaknya masyarakat akan semakin sulit untuk memiliki rumah.