Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Pesawat Militer AS di Selat Taiwan, China Kerahkan Kapal-Pesawat!

    Pesawat Militer AS di Selat Taiwan, China Kerahkan Kapal-Pesawat!

    China bersikeras mengklaim kedaulatan atas Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis, dan menegaskan pihaknya memiliki yurisdiksi atas Selat Taiwan. Taipei dan Washington menolak klaim itu, dengan menegaskan bahwa perairan di Selat Taiwan merupakan jalur perairan internasional.

    Armada ke-7 Angkatan Laut AS, dalam pernyataannya, mengatakan sebuah pesawat patroli maritim P-8A Poseidon mengudara melintasi Selat Taiwan, tepatnya melalui “wilayah udara internasional”, dan menegaskan bahwa penerbangan itu menunjukkan komitmen AS terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

    “Dengan beroperasi di Selat Taiwan sesuai hukum internasional, Amerika Serikat menjunjung tinggi hak navigasi dan kebebasan semua negara,” sebut Armada ke-7 Angkatan Laut AS dalam pernyataannya.

    Kementerian Pertahanan Taiwan, secara terpisah, menyebut pesawat patroli maritim AS itu terdeteksi mengudara ke arah utara melintasi selat tersebut dan militer Taiwan terus memantau pergerakannya. Ditegaskan juga oleh Taipei bahwa “situasinya normal” ketika aktivitas militer AS itu berlangsung.

    Pada April lalu, militer China mengerahkan sejumlah jet tempurnya untuk memantau dan memperingatkan sebuah pesawat Poseidon milik Angkatan Laut AS yang mengudara di atas Selat Taiwan. Misi AS itu dilakukan hanya beberapa jam setelah percakapan telepon dilakukan oleh Menteri Pertahanan China dan AS saat itu.

    Lihat juga Video: Tegang! Kapal Perang China ‘Potong Laju’ Kapal Penghancur AS di Selat Taiwan

    (nvc/ita)

  • Masih Ada Objek Pajak Lain yang Belum Dijalankan, Kenaikan PPN 12 Persen Dipertanyakan

    Masih Ada Objek Pajak Lain yang Belum Dijalankan, Kenaikan PPN 12 Persen Dipertanyakan

    Jakarta, Beritasatu.com – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mempertanyakan urgensi pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025 dari saat ini 11 persen. 

    Padahal, masih ada objek pajak lain yang belum dijalankan dari Undang-Undang (UU) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Objek pajak tersebut, di antaranya karbon, cukai pemanis, dan perdagangan melalui sistem elektronik.

    “Pertanyaannya kenapa ini (kenaikan PPN 12 persen) menjadi prioritas kalau memang dalihnya menjalankan UU HPP. Sementara di UU itu juga sudah mengamanatkan pemerintah dengan segera mengenakan pajak tiga jenis tadi,” tutur Deputi Direktur CITA Ruben Hutabarat dalam “Investor Daily Talk” di IDTV, Senin (25/11/2024).

    Menurut Ruben, jika pemerintah masih bersikeras untuk menaikkan tarif PPN 12 persen, akan timbul dugaan keberpihakan. Pasalnya, pajak karbon, cukai pemanis, dan perdagangan melalui sistem elektronik, menyasar subjek yang berbeda dibandingkan PPN yang membidik hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

    Pemerintah segera menaikkan PPN 12 persen pada Januari 2025. Adapun skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN berangsur naik sejak 2020 dari level 10 persen. Kemudian menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan akan kembali naik pada 1 Januari 2025 menjadi 12 persen.

  • Horor Kekerasan Geng Kriminal, 40.000 Orang Kabur dari Ibu Kota Haiti

    Horor Kekerasan Geng Kriminal, 40.000 Orang Kabur dari Ibu Kota Haiti

    Port-au-Prince –

    Lebih dari 40.000 orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka di area Port-au-Prince, ibu kota Haiti, hanya dalam waktu 10 hari pada bulan ini. Pengungsian massal ini terjadi saat ibu kota Haiti itu diguncang oleh meningkatnya aksi kekerasan geng kriminal bersenjata.

    Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2024), menggambarkan gelombang pengungsian ini sebagai gelombang pengungsian terburuk dalam dua tahun terakhir di negara tersebut.

    Disebutkan IOM bahwa total 40.965 orang di Port-au-Prince telah mengungsi dalam periode 10 hari, yakni antara 11 November hingga 20 November. Beberapa orang di antaranya disebut telah melakukan pengungsian kedua atau ketiga kalinya.

    “Skala pengungsian ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak kami mulai merespons krisis kemanusiaan pada tahun 2022,” sebut Kepala IOM di Haiti, Gregoire Goodstein, dalam pernyataan terbarunya.

    Selama dua pekan terakhir, beberapa area di wilayah Port-au-Prince dan sekitarnya telah menjadi lokasi bentrokan saat kekerasan yang melibatkan kelompok bernama “Viv Ansanm”, aliansi geng yang dibentuk pada Februari lalu untuk menggulingkan Perdana Menteri (PM) Ariel Henry yang saat itu menjabat.

    Henry telah mengundurkan diri dari jabatannya pada April lalu.

    Secara total, menurut laporan IOM, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi akibat maraknya kekerasan geng kriminal bersenjata di Haiti.

    Lihat juga video: Wisata Haiti Sepi Gegera Dilanda Gelombang Kerasan Melanda

  • Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

    Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pilkada 27 November 2024 besok, di kota Palembang, ada tiga calon pasangan yang akan berebut posisi Palembang 1.

    Ketiga calon pasangan itu yakni pasangan nomor urut 1 yakni Fitrianti Agustinda, dan  Nandriani Octarina, nomor urut dua Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, dan nomor urut 3 Yudha Pratomo dan Baharudin.

    Sebelum masa pencoblosan besok, berikut profil 3 calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang 

    1. Fitrianti Agustinda, S.H., M.H.

    Fitrianti Agustinda, S.H. (lahir 5 Agustus 1976) adalah politikus asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang periode 2016 – 2018 dan 2018 – 2023.

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 5 Agustus 1976

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    Universitas Muhammdyah Palembang
    Magister Hukum
    2020
    2023

    2
    S1
    Universitas Muhammdyah Palembang
    Sarjana Hukum
    1994
    1999

    3
    SMA
    SMA Negeri 2 Palembang
    Data tidak ada
    1991
    1994

    4
    SMP
    SMP Negeri 13 Palembang
    Data tidak ada
    1988
    1991

    5
    SD
    SD Negeri 23 Palembang
    Data tidak ada
    1982
    1988

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Pemuda Pancasila Palembang
    Ketua MPO MPC
    2019
    2022

    2
    Palang Merah Indonesia Palembang
    Ketua PMI Palembang
    2017
    2019

    3
    Palang Merah Indonesia Palembang
    Ketua PMI Palembang
    2019
    2024

    4
    PDI-P Palembang
    Bendahara DPC PDI-P Palembang
    2017
    2021

    5
    Gerakan Pramuka Palembang
    Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Palembang
    2021
    2026

    6
    DPD NasDem Palembang
    Ketua DPD NasDem Palembang
    2021
    2024

    7
    Forum Keluarga Komering Ulu (FOKKU)
    Ketua FOKKU
    2023
    2028

    8
    Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)
    Ketua
    2021
    2025

    9
    E-sport Indonesia (ESI) Palembang
    Ketua
    2020
    2024

    2. Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A.

    Nandriani Octarina, lahir di kota Palembang pada tanggal 20 Oktober 1995.

    Pendidikan formal dimulai di SD Islam Al Falah Kota Jambi, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMU Negeri 7 Kota Jambi. Setelah lulus dari SMA, dan melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Psikologi Universitas Sriwijaya dan berhasil meraih gelar Sarjana Psikologi pada tahun 2017.

    Dia aktif sebagai Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA), Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumsel, Ketua Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang, dan Ketua IKA Psikologi FK UNSRI. 

    Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Muda Berkarya dan seorang grafolog.

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 20 Oktober 1995

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S1

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S1
    S1 Psikolog Universitas Sriwijaya
    Sarjana Psikologi
    2013
    2017

    2
    S1
    KAROSH International School Of Handwriting Analys
    Certified Handwriting Analys
    2017
    2018

    3
    SMA
    SMA Negeri 1 Kota Jambi
    Data tidak ada
    2010
    2013

    4
    SMP
    SMP Negeri 7 Kota Jambi
    Data tidak ada
    2007
    2012

    5
    SD
    SD Islam Al Falah Kota Jambi
    Data tidak ada
    2002
    2007

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA)
    Ketua
    2016
    2024

    2
    Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
    Sekretaris
    2016
    2024

    3
    Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang
    Ketua
    2017
    2024

    4
    IKA Psikologi FK Unsri
    Ketua
    2018
    2024

    3. Drs. Ratu Dewa, M.Si

    Ratu Dewa (lahir 17 Agustus 1969) adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Muara Kuang, Ogan Ilir. Ia lahir sebagai anak ke-8 dari 9 bersaudara dari pasangan Cik Den Tambun dan Zalipah.

    Dia menempuh pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Fatah Palembang dan S2 di Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik. Usai menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, ia diangkat menjadi pelaksana jabatan Wali Kota Palembang pada 18 September 2023.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: OGAN KOMERING ILIR (OKI), 7 Juli 1969

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS SRIWIJAYA
    M.Si
    2006
    2008

    2
    S1
    IAIN RADEN FATAH
    Drs.
    1988
    1992

    3
    SMA
    GAJAH MADA
    Data tidak ada
    1984
    1987

    4
    SMP
    GAJAH MADA
    Data tidak ada
    1981
    1984

    5
    SD
    SDN RANTAU SIALANG
    Data tidak ada
    1975
    1981

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    ADUM
    PALEMBANG
    1997
    1997

    2
    DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III
    PALEMBANG
    2005
    2005

    3
    DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II
    PALEMBANG
    2018
    2018

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    SEKRETARIS UMUM
    1989
    1991

    2
    BKPM IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    WAKIL KETUA
    1989
    1991

    3
    SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    KETUA UMUM
    1990
    1991

    4
    KMA-FBS IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    WAKIL SEKRETARIS
    1991
    1994

    5
    KOORCAB PMII SUMSEL
    SEKRETARIS UMUM
    1992
    1994

    6
    BIRO ORGANISASI IKARAFA
    ANGGOTA
    1992
    1994

    7
    PW IPNU SUMSEL
    WAKIL KETUA
    1993
    1996

    8
    KOORCAB PMII SUMSEL
    KETUA UMUM
    1994
    1996

    9
    DPD KNPI SUMSEL
    WAKIL SEKRETARIS
    1994
    1996

    10
    BIRO ORGANISASI DPD GM. KOSGORO PRO SUMSEL
    ANGGOTA
    1995
    1998

    11
    PW GP ANSOR SUMSEL
    WAKIL KETUA
    1999
    2003

    12
    ANDALAN KEHUMASAN KWARDA GERAKAN PRAMUKA SUMSEL
    ANGGOTA
    2000
    2005

    13
    BIRO HUB. ORGANISASI ICMI ORWIL SUMSEL
    WAKIL KETUA
    2000
    2005

    14
    PLT ANSOR SUMSEL
    KETUA UMUM
    2002
    2003

    15
    DPD KNPI
    WAKIL KETUA
    2004
    2008

    16
    DPD KNPI
    WAKIL KETUA
    2008
    2014

    17
    PC ISNU KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2018
    2024

    18
    PBSI KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2018
    2022

    19
    CLUB PS PALEMBANG
    PRESIDEN
    2020
    2025

    4. Prima Salam, S.H., M.M.

    Prima Salam adalah Ketua DPC Gerindra Palembang sekaligus sebagai bakal calon Wakil Walikota Palembang.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 11 Agustus 1986

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Pekerjaan:

    SEDANG DALAM PROSES PEMBERHENTIAN

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
    M.M
    2019
    2021

    2
    S1
    UNIVERSITAS STIHPADA
    S.H
    2010
    2016

    3
    SMA
    SMA PUSRI PALEMBANG
    Data tidak ada
    2001
    2004

    4
    SMP
    SMP KARTIKA II 1 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1998
    2001

    5
    SD
    SD MUHAMMADYAH 09 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1992
    1998

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    RESIDENT WIRAUSAHA MUDA MANDIRI SUMSEL
    ANGGOTA
    2017
    2024

    2
    PROPERTY DAN KONSTRUKSI
    KETUA
    2016
    2019

    3
    DPD PARTAI GERINDRA
    BENDAHARA
    2019
    2024

    4
    DPC KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2023
    2024

    Riwayat Tanda Penghargaan

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Piagam penghargaan Developer Terbaik 1 (PT. Sumatera Muda Propertindo)
    PT Bank Tabungan Negara (persero),Tbk
    2016

    2
    Piagam Penghargaan sebagai Pengembang Realisasi Pembiayaan KPR Platinum IB
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2016

    3
    Piagam Penghargaan sebagai PENGEMBANG DENGAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN TERBAIK (PT. Sumatera Muda Propertindo
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    4
    Piagam penghargaan sebagai THE MOST RELIABLE CONTRACTOR COMPANY OF THE YEAR
    Indonesian creativity & Best Leader Award
    2017

    5
    Piagam penghargaan sebagai THE BEST PROPERTY & DEVELOPER OF THE YEAR (PT. Sumatera Muda Propertindo)
    Business Challenges Award
    2016

    6
    Piagam penghargaan sebagai Program WIRA USAHA MUDA MANDIRI
    PT.Bank Mandiri (persero) Tbk
    2014

    7
    he Role Of Small Medium Entreprise To Support Industry 4.0
    DEC bina darma entrepreneurship centre
    2018

    8
    THE BEST LEADING DEVELOPER PROPERTY COMPANY OF THE YEAR
    Best of 2016 indonesia excellent quality Award
    2016

    9
    REALISASI AKAD TERBANYAK KPR BERSUBSI
    T. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    10
    EALESTAT EXPO
    realestat indonesia
    2018

    11
    ALISASI AKAD KPR BTN IB TERBANYAK DALAM 1 HARI Dari
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    12
    Juara 1 Wirausaha muda mandiri
    MANDIRI
    2014

    5. YUDHA PRATOMO, S.T., M.Sc., Ph.D.

    Yudha Pratomo Mahyuddin, seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup yang penuh prestasi dan komitmen dalam memajukan masyarakat dan kota kelahirannya, Palembang. Ia lahir pada tanggal 20 April 1979 di Palembang, Sumatera Selatan. Yudha adalah anak dari Prof. dr. H. Mahyuddin NS, SpOG(K), dan dr. Hj. Halipah Amin, SpTHT, M.M., yang keduanya berasal dari Lahat, Sumatera Selatan.

    Yudha pernah mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2018. Saat itu, ia mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ishak Mekki sebagai Calon Gubernur.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 20 April 1979

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S3

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S3
    UNIVERSITAS TEKNOLOGI MALAYSIA
    Ph.D
    2006
    2013

    2
    S2
    UNIVERSITY OF SURREY (GUILDFORD, UK)
    M.Sc
    2002
    2004

    3
    S1
    TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
    ST
    1997
    2002

    4
    SMA
    SMA TARUNA NUSANTARA
    Data tidak ada
    1994
    1997

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPC DEMOKRAT PALEMBANG
    KETUA
    2022
    2027

    2
    BADIKLAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    KEPALA
    2020
    2022

    3
    HIPMI SUMATERA SELATAN
    KETUA
    2013
    2016

    4
    KARANG TARUNA SUMATERA SELATAN
    KETUA
    2008
    2013

    5
    ASOSIASI JASA PENYELENGGARA INTERNET INDONESIA (APJII) SUMATERA SELATAN
    KOORDINATOR WILAYAH
    2008
    2011

    6
    MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) SUMATERA SELATAN
    WAKIL KETUA
    2010
    2013

    6. BAHARUDIN, S.T., M.M.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 27 Maret 1968

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
    MM
    2004
    2006

    2
    S1
    UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG
    ST
    1989
    1993

    3
    SMA
    STM NEGERI 2 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1985
    1988

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPC PK ILIR TIMUR SATU
    KETUA
    1998
    2001

    2
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG GENERASI MUDA
    2005
    2010

    3
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG ORGANISASI
    2001
    2005

    4
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG EQUINTEK
    2016
    2020

    5
    DPD PKS KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2020
    2025

  • Presiden Prabowo Ternyata Bisa Turunkan PPN Jadi 5%

    Presiden Prabowo Ternyata Bisa Turunkan PPN Jadi 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah maraknya isu komitmen pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sebetulnya Presiden Prabowo Subianto memiliki kuasa untuk menurunkan tarif PPN, bahkan sampai 5%.

    Meski kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 telah menjadi amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Prabowo memiliki wewenang untuk menunda kenaikan tarif di tengah lesunya aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan bisa sampai menurunkan tarifnya.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit membenarkan tentang kemampuan pemerintah untuk menurunkan tarif tersebut. Aturan itu tercantum dalam Ayat (3) Pasal 7 UU HPP.

    “Betul,” kata Dolfie saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, sebagaimana dikutip Selasa (26/11/2024).

    Ketentuan yang tertera dalam Ayat (3) Pasal 7 itu dapat mengubah tarif PPN aling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan untuk menunda atau menurunkan tarif ini dapat dilakukan hanya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan membutuhkan persetujuan DPR, tanpa harus menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.

    “Terkait pembatalan kenaikan tarif PPN bisa menggunakan Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 di UU HPP. Jadi tidak perlu menerbitkan Perpu,” ujar Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar.

    Berikut ini merupakan aturan lengkap dalam Pasal 7 UU HPP yang memungkinkan pemerintah untuk bisa menunda bahkan menurunkan tarif PPN:

    (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

    a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

    b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

    (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

    a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

    b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

    c. ekspor Jasa Kena Pajak.

    (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

    (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    (haa/haa)

  • Waspada, BMKG Ingatkan Masyarakat Potensi Cuaca Ekstrem pada Libur Nataru – Page 3

    Waspada, BMKG Ingatkan Masyarakat Potensi Cuaca Ekstrem pada Libur Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Kondisi tersebut, kata dia, dipicu oleh sejumlah faktor. Diantaranya, fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025.

    Selain itu, tambah Dwikorira, terdapat pula dinamika atmosfer lain yang diprediksikan pada periode Nataru aktif bersamaan, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surge yang bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia yang juga berpotensi menambah intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia.

    “Untuk itu, kami mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya pada periode Nataru 2024/2025,” ungkap Dwikorita dikutip Selasa (26/11/2024).

    Imbauan ini, lanjut Dwikorita, juga ditujukan kepada perusahaan pelayaran, angkutan penyeberangan, dan nelayan mengingat fenomena cold surge juga dapat memicu gelombang tinggi di laut sehingga membahayakan keselamatan saat aktivitas pelayaran/penyeberangan serta penangkapan ikan.

    “Peringatan dini ini disampaikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut. Masyarakat bisa mengakses informasi cuaca 24 jam penuh melalui aplikasi @infobmkg. Silahkan akses informasi dari platform tersebut sebagai acuan dalam beraktivitas selama pekan Nataru. Disana juga terdapat informasi gempabumi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena menerangkan bahwa hingga pertengahan November 2024 (Dasarian I-II), indeks ENSO (gangguan iklim dari Samudra Pasifik) menunjukkan kecenderungan La Nina lemah, sementara indeks Indian Ocean Dipole (IOD) (gangguan iklim dari Samudra Hindia) menunjukkan nilai IOD negatif menuju netral.

    Adapun untuk dinamika perairan Indonesia secara umum, lanjut dia, menunjukkan kondisi suhu muka laut yang lebih hangat daripada normalnya. Berdasar pada keseluruhan hasil monitoring tersebut, dapat disimpulkan terdapat potensi gangguan iklim basah untuk wilayah Indonesia secara umum hingga awal 2025.

    “Secara umum Puncak Musim Hujan 2024/2025 diprediksi terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025. Wilayah yang diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada November – Desember 2024 antara lain sebagian Sumatera, pesisir selatan Pulau Jawa, dan Kalimantan, sedangkan wilayah yang diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada periode Bulan Januari – Februari 2025 yaitu wilayah Lampung, Jawa bagian utara, sebagian kecil dari Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan sebagian besar Papua,” papar Ardhasena.

     

  • Buruh Kritisi Kenaikan PPN Jadi 12 Persen: Kalau Tidak Diiringi Kenaikan Upah Bakal Terjadi Krisis Ekonomi

    Buruh Kritisi Kenaikan PPN Jadi 12 Persen: Kalau Tidak Diiringi Kenaikan Upah Bakal Terjadi Krisis Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com– Serikat pekerja meminta agar niat pemerintah untuk meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% harus diimbangi dengan kenaikan upah minimum. Apabila tidak diimbangi dengan kenaikan upah minimum maka daya beli masyarakat akan terpukul.

    Kenaikan tarif PPN 12% dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

     “Kalau enggak diimbangi dengan kenaikan upah yang tinggi maka akan terjadi krisis ekonomi, ekonomi akan semakin terpuruk,  daya beli pekerja  menjadi lebih rendah lagi,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat saat dihubungi pada Senin (25/11/2024).

    Pada saat yang sama pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga pangan agar kesejahteraan masyarakat terjaga. Mirah mengatakan dalam formulasi penyusunan upah minimum pemerintah harus memasukan komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga 60 item komponen hidup layak. Penyusunan upah minimum harus selaras dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2025.

    “Sebanyak 60 item komponen hidup layak itu harus diikutsertakan untuk dalam perhitungan formulasi upah minimum 2025. Terus kemudian juga kalau saya lihat kan belum sesuai permenaker untuk perhitungan UMP 2025 yang disusun oleh pemerintah,” tutur Mirah.

    Sebelumnya, Direktur Riset bidang Makro Ekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susamto berpendapat penyesuaian tarif PPN dinilai tidak akan memberikan daya dorong  maksimal dalam mengumpulkan setoran penerimaan negara sekaligus mendongkrak rasio penerimaan negara  (tax ratio).  Apalagi  upaya memungut  PPN di Indonesia masih menggunakan skema tarif tunggal sehingga dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan daya beli dan  kebutuhan antarkelompok barang dan jasa yang berbeda.

    “Kalau tarif PPN naik, maka akan memberikan konsekuensi  yang terkait dengan transaksi yang dilakukan masyarakat. Kenaikan tarif memiliki konsekuensi terhadap kegiatan dan pergerakan ekonomi. Ujung-ujungnya lebih banyak ruginya daripada untungnya.  Jadi kalau bisa  tunda dahulu kenaikan PPN 12%,” terang Akhmad.

  • Kepala BGN Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Cakup 82,9 Juta Jiwa pada 2027

    Kepala BGN Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Cakup 82,9 Juta Jiwa pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik,” kata Dadan Hindayana, dilansir dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

    “Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran,” ujar dia.

    Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

    Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

    “Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal,” tuturnya.

    Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

    “Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi,” ujar dia.

    Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

  • Link Download Kalender 2025 Format PNG, JPG, PDF Lengkap Hari Pasaran dan Tanggalan Hijriyah

    Link Download Kalender 2025 Format PNG, JPG, PDF Lengkap Hari Pasaran dan Tanggalan Hijriyah

    Link Download Kalender 2025 Format PNG, JPG, PDF Lengkap Hari Pasaran dan Tanggalan Hijriyah

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini link download kalender 2025 format JPG, CDR, PDF, PSD, Excel.

    Kalender 2025 lengkap hari pasaran dan tanggal hijriyah serta hari libur nasional dan cuti bersama.

    Tahun 2025 terdapat 23 hari libur nasional dan cuti bersama.

    Memasuki tahun baru, kalender menjadi salah satu alat penting untuk membantu mengatur aktivitas sepanjang tahun.

    Tribunjateng.com menyediakan link download Kalender 2025 dalam bentuk CDR, PDF, dan JPG yang dapat diunduh secara gratis.

    File ini cocok untuk berbagai keperluan, mulai dari desain custom hingga pencetakan langsung. Dengan kualitas tinggi dan desain yang mudah disesuaikan, kalender ini siap mendukung produktivitas Anda di tahun 2025

    Berikut link download kalender 2025 format JPG, CDR, PDF, PSD:

    Download Kalender 2025 PDF

    Download Kalender 2025 PNG

    Download Kalender 2025 JPG

    Download Kalender 2025 CDR

    Hari Libur 2025

    Keputusan Bersama 3 Menteri menetapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat Hari Libur Nasional dan cuti bersama dengan rincian sebagai berikut:

    Hari Libur Nasional

    – Rabu, 1 Januari 2025: Tahun Baru 2025 Masehi

    – Senin, 27 Januari 2025: Isra Mi’raj Nabi Muhammad saw.

    – Rabu, 29 Januari 2025: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    – Sabtu, 29 Maret 2025: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    – Senin-Selasa, 31 Maret-1 April 2025: Idul Fitri 1446 Hijriah

    – Jumat, 18 April 2025: Wafat Yesus Kristus

    – Minggu, 20 April 2025: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    – Kamis, 1 Mei 2025: Hari Buruh Internasional

    – Senin, 12 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569 BE

    – Kamis, 29 Mei 2025: Kenaikan Yesus Kristus

    – Minggu, 1 Juni 2025: Hari Lahir Pancasila

    – Jumat, 6 Juni 2025: Idul Adha 1446 Hijriah

    – Jumat, 27 Juni 2025: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

    – Minggu, 17 Agustus 2025: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

    – Jumat, 5 September 2025: Maulid Nabi Muhammad saw.

    – Kamis, 25 Desember 2025: Kelahiran Yesus Kristus (Hari Natal)

    Cuti Bersama 2025

    Selain hari libur nasional, pemerintah juga menetapkan sejumlah cuti bersama. Berikut daftar cuti bersama 2025:

    – Selasa, 28 Januari 2025: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    – Jumat, 28 Maret 2025: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    – Rabu-Jumat dan Senin, 2-4 dan 7 April 2025: Idul Fitri 1446 Hijriah

    – Selasa, 13 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569 BE

    – Jumat, 30 Mei 2025: Kenaikan Yesus Kristus

    – Senin, 9 Juni 2025: Idul Adha 1446 Hijriah

    – Jumat, 25 Desember 2025: Hari Natal

    (*)

  • Pegawai Komdigi Minta Pelicin Rp 24 Juta Per Situs Judol yang "Dilindungi" Megapolitan 25 November 2024

    Pegawai Komdigi Minta Pelicin Rp 24 Juta Per Situs Judol yang "Dilindungi" Megapolitan 25 November 2024

    Pegawai Komdigi Minta Pelicin Rp 24 Juta Per Situs Judol yang “Dilindungi”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ) meminta pelicin jutaan rupiah untuk setiap situs judi
    online
    (judol) yang dilindungi.
    “Untuk besaran yang diminta per
    website
    itu paling besar hanya Rp 24 juta. Padahal yang dijaga ini mencapai ribuan,” ujar Wira dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).
    Kegiatan melindungi situs judi
    online
    tersebut sudah berlangsung sejak April 2024.
    “Mereka melakukan operasi untuk melakukan aktivitas tidak memblokir
    website
    itu mulai bulan April sampai kemarin ditangkap,” kata Wira.
    Dalam kasus ini, polisi menetapkan 24 orang sebagai tersangka yang terdiri atas 10 pegawai Komdigi dan 14 warga sipil.
    Wira merinci, sembilan dari pegawai tersebut adalah oknum yang bertugas mencari dan memblokir situs judi
    online
    , namun justru menyalahgunakan wewenangnya.
    “Oknum berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR, yang bertugas memblokir situs, malah membina situs-situs tersebut dan mengambil keuntungan,” kata Wira.
    Sementara itu, seorang staf ahli Kemenkomdigi berinisial AK atau Adhi Kismanto diduga berperan dalam memfilter situs judi
    online
    yang diblokir dan yang tidak.
    “Pegawai Komdigi ada sembilan orang, sedangkan satu lainnya adalah staf ahli,” jelas Wira.
    Peran tersangka lainnya mencakup bandar, pengelola situs, agen pencari situs judi, hingga penampung uang setoran dari agen.
    Kemenkomdigi yang seharusnya memblokir situs judi justru memanfaatkan kewenangan ini untuk kepentingan pribadi.
    Para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 Ayat 1 huruf t dan z UU TPPU dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.