Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Harga Minyak Mentah Turun Lebih dari 1 Persen karena Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

    Harga Minyak Mentah Turun Lebih dari 1 Persen karena Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mentah dunia turun lebih dari 1% pada Jumat (6/12/2024). Penurunan ini memperpanjang kerugian mingguan karena para analis memprediksi adanya kelebihan pasokan pada tahun mendatang akibat lemahnya permintaan.

    Hal ini terjadi meskipun OPEC+ memutuskan untuk menunda kenaikan produksi minyak mentah dan memperpanjang pemangkasan produksi yang besar hingga akhir 2026.

    Dilansir dari Reuters, minyak mentah Brent turun 97 sen atau 1,4% mencapai US$ 71,12 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat (AS) melemah US$ 1,10 atau 1,6% mencapai US$ 67,20 per barel. Sealma sepekan, harga Brent terpangkas lebih dari 2,5%, sementara WTI merosot 1,2%.

    Faktor Penekan Harga Minyak
    Peningkatan jumlah rig minyak dan gas yang beroperasi di AS pekan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong harga minyak mentah turun. Produksi minyak dari negara produsen minyak mentah terbesar dunia tersebut terus meningkat.

    Pada Kamis (5/12/2024), organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC+ mengumumkan penundaan kenaikan produksi minyak selama tiga bulan hingga April 2024, dan memperpanjang pemangkasan penuh hingga akhir 2026.

    Menurut Direktur Energi Berjangka Mizuho, Bob Yawger, pelemahan permintaan global, terutama dari China sebagai importir utama minyak mentah, telah membebani pasar dan membuat harga minyak mentah turun.

    Analis dari HSBC Global Research mengatakan keputusan OPEC+ untuk menunda kenaikan produksi mencerminkan tantangan permintaan yang masih lesu. HSBC memproyeksikan surplus pasar minyak akan mencapai 0,2 juta barel per hari pada tahun depan, lebih kecil dari prediksi sebelumnya sebesar 0,5 juta barel per hari.

    Laporan pasar tenaga kerja AS yang menunjukkan peningkatan perekrutan, tetapi disertai kenaikan tingkat pengangguran, turut memperpanjang tekanan yang membuat harga minyak mentah turun.

  • Indonesia Sumbang 30% Penjualan Produk Home Appliance Sharp secara Global

    Indonesia Sumbang 30% Penjualan Produk Home Appliance Sharp secara Global

    Bisnis.com, MALANG — Indonesia berkontribusi 30% terhadap total penjualan produk home appliance Sharp di seluruh dunia.

    Head of Global Kitchen Appliance Business Unit, Smart Appliances & Solution BU Sharp Corporation Tomuki Tamura mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pertumbuhan pasar elektronik rumah tangga. 

    “Saat ini, Indonesia memiliki kontribusi 30% dari total penjualan produk home appliance Sharp di seluruh dunia, tetapi untuk produk small home appliance Sharp sendiri baru tumbuh sebesar 2%. Kami melihat kategori ini memiliki potensi besar untuk tumbuh di masa depan,” ujar Tamura dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024). 

    Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang mencapai 8 miliar pada April 2024 membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk kebutuhan akan peralatan rumah tangga yang praktis dan efisien.

    Indonesia dengan populasi terbanyak keempat di dunia turut merasakan dampak tersebut, yakni permintaan akan produk rumah tangga semakin tinggi. 

    Masyarakat yang semakin sibuk menginginkan solusi yang tidak hanya memudahkan pekerjaan rumah tetapi juga hemat waktu, tenaga, dan biaya.

    Menjawab tantangan tersebut, kata dia, Sharp merilis rangkaian produk SHA terbaru yang dilengkapi dengan teknologi canggih di penghujung tahun 2024. Peluncuran produk ini menjadi momen penting bagi Sharp, yang selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia di era yang serba cepat ini.

    “Rangkaian produk small home appliance yang kami luncurkan kali ini adalah digital rice cooker dan vacuum cleaner yang akan melengkapi jajaran produk SHA kami. Semua produk ini hadir dengan teknologi terdepan yang telah kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencari perangkat yang mudah digunakan, efektif, dan efisien. Selain itu, peluncuran dua kategori produk ini juga menjadi langkah kami untuk mempertahankan posisi sebagai pionir dan pemimpin di industri elektronik, khususnya peralatan rumah tangga,” ucapnya. (K24)

  • Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko Regional 6 Desember 2024

    Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko Regional 6 Desember 2024

    Calo Perempuan Jadi Tersangka TPPO di Sumbawa, Korban Tak Digaji Selama 3 Bulan di Maroko
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Seorang perempuan berinisial ID telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
    Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh PS KBO Reskrim Polres Sumbawa, Aiptu Arifin Setioko, Jumat (6/12/2024).
    “Benar, sudah ditetapkan tersangka ID atas kasus TPPO,” kata Arifin.
    Ia menjelaskan bahwa korban pernah menjadi
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
    Setelah pulang ke Tanah Air, korban berusaha mencari peruntungan kembali sebagai PMI.
    Pada Maret 2024, korban menghubungi tetangganya untuk mencari sponsor.
    Tetangga korban kemudian mengenalkan korban kepada ID, yang berperan sebagai sponsor.
    ID bertanggung jawab mengurus semua dokumen keberangkatan korban.
    “Pengurusan dokumen dilakukan di wilayah Bogor,” ungkap Arifin.
    Setelah dokumen selesai, ID menyerahkannya kepada seorang agen berinisial SR.
    Sebelum diberangkatkan, korban menerima fee sebesar Rp 2 juta.
    Proses pemberangkatan dilakukan melalui jalur darat dari Sumbawa hingga Jakarta.
    Sesampainya di Jakarta, korban dijemput oleh seseorang berinisial HS yang membantu mengurus dokumen kelengkapan lainnya.
    Korban akhirnya diberangkatkan ke Maroko pada April 2024.
    Namun, selama bekerja di Maroko, korban tidak menerima gaji selama tiga bulan.
    “Korban tidak betah bekerja pada majikannya karena kesulitan air,” kata Arifin.
    Akibatnya, korban memutuskan untuk kabur dari majikannya dan mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat, Maroko.
    Di KBRI, korban menceritakan pengalamannya dan selama empat bulan ditampung sambil menunggu proses pemulangannya.
    “Awalnya, anak korban melapor ke Polres Sumbawa terkait persoalan ini. Anak korban melaporkan ID karena proses perekrutan tidak sesuai prosedur,” ujar Arifin.
    Dokumen korban masih berada di majikannya, namun KBRI mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memulangkan korban.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, ID diduga memberangkatkan korban secara tidak prosedural, tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja, sehingga korban tidak mendapatkan asuransi selama bekerja.
    Polres Sumbawa juga telah melakukan pemeriksaan terhadap SR, yang beralasan hanya membantu mencarikan pekerjaan.
    “Saat ini, sudah dilakukan penahanan terhadap ID sambil kami telusuri posisi SR yang berada di wilayah Depok,” sebut Arifin.
    Ia menambahkan bahwa pengungkapan kasus TPPO ini merupakan bagian dari upaya Polres Sumbawa mendukung Program 100 Hari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
    “Kami berharap masyarakat terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka,” tutupnya.
    Polres Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam memberantas praktik TPPO.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Kediri Lanjutkan Proyek Pembangunan Museum Sri Aji Joyoboyo

    Pemkab Kediri Lanjutkan Proyek Pembangunan Museum Sri Aji Joyoboyo

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri akan melanjutkan proyek pembangunan Museum Sri Aji Jayabaya pada 2025. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta untuk melanjutkannya.

    Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Irwan Chandra Wahyu Purnama mengatakan, bangunan utama museum memang sudah selesai pada 2023 lalu. Namun, menurutnya masih dibutuhkan sejumlah bangunan tambahan. “Jadi bukan bangunan mangkrak. Masih perlu dilanjutkan pembangunannya,” kata Irwan.

    Apa saja yang akan dibangun tahun depan? Irwan menyebut, pihaknya masih akan melakukan review feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek terkait tujuan awal pembangunan museum.

    Selanjutnya, dinas perkim juga akan menyinkronkan visi misi dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud) dengan detail engineering design (DED) yang telah disusun.

    Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk menginventarisasi apa saja yang kurang dari bangunan museum di yang sudah disusu oleh Dinas Perkim Kabupaten Kediri.

    Menurut Irwan, hal itu dilakukan untuk melihat, apa yang kurang dari pembangunan museum yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu itu. “Yang jelas tahun depan kami lanjutkan. Dan kami ingin tahu lebih dahulu terkait apa sih yang belum selesai?” lanjut pria yang tinggal di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu dengan nada tanya.

    Sejauh ini menurut Irwan yang sangat mendesak untuk dibangun adalah pagarnya. Jika saat ini hanya dipagari seng, ke depan pemkab akan membangun pagar sesuai konsep museum.

    Selanjutnya, pelataran di bagian belakang museum juga belum rampung. Area pelataran itu menurut Irwan tanahnya masih belum rata. Sehingga, membutuhkan pengurukan lanjutan. “Ada di belakang (kekurangan bangunan, Red). Itu saya belum tahu konsepnya. Makanya sedang kami inventarisasi apa aja dari museum itu yang harus dilengkapi. Berdasarkan visi dinas pariwisata,” jelasnya.

    Berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan museum? Untuk pembangunan pagar saja, Irwan memprediksi akan butuh anggaran sekitar Rp 700 juta. Adapun untuk penambahan unit bangunan lainnya masih harus diperinci lebih dulu.

    Sesuai rencana, tender proyek lanjutan museum itu akan dilakukan pada Februari nanti. Selanjutnya, realisasi fisik proyek pagar dan pernak-perniknya pada April atau Mei nanti. “Sebetulnya saya ingin dorong untuk tender dini, tapi perencanaannya belum siap. Yang jelas sudah kami anggarkan dulu kurang lebihnya nilai segitu,” terangnya.

    Seperti diberitakan, selesai dibangun tahun lalu, gedung di Desa Menang, Pagu itu tidak dibiarkan kosong. Sejak Januari lalu satpol PP berkantor di sana. Tujuannya, agar bangunan bisa difungsikan dan dirawat.

    Setelah sarpras museum lengkap, rencananya gedung akan difungsikan sebagaimana mestinya. Benda-benda bersejarah yang sekarang disimpan di ruangan belakang DPRD Kabupaten Kediri. Sisanya, benda bersejarah masih banyak yang berada di rumah warga.

    Meski museum akan difungsikan, satpol PP hampir dipastikan tetap akan berkantor di sana. Bahkan, dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud) juga disebut-sebut akan berkantor di sana. [ADV PKP/nm]

  • Sepakati Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Pemerintah dan DPR Terapkan Skema Multitarif

    Sepakati Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Pemerintah dan DPR Terapkan Skema Multitarif

    Jakarta, Beritasatu.com– Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah dan DPR sudah sepakat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 11 persen akan berlaku Januari 2025. Namun, pemerintah dan DPR mengupayakan skema tarif PPN diberlakukan multitarif agar tidak menekan daya beli masyarakat.

    “Sebenarnya ada kesamaan pendapat pada waktu kami mengusulkan, ternyata presiden juga mempunyai pikiran yang sama, sehingga ini bisa langsung kita koordinasikan,” ucap Dasco di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kenaikan tarif PPN 12 persen dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan, tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025

    Dasco mengatakan, pemerintah terus melakukan  koordinasi agar penerapan PPN bisa mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.  Sebelumnya, target penerimaan pajak 2025 sudah ditetapkan dengan asumsi PPN sebesar 12 persen. Dengan demikian, pemerintah harus mencari jalan tengah agar penerapan skema multitarif ini tidak mengganggu target penerimaan 2025.

    Pemerintah menargetkan, penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Untuk jenis pajak PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun, tumbuh 13,32 persen dari outlook PPN dan PPnBM 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

    “Bagaimana agar (kebijakan PPN) bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnya dapat ditarik semua 12 persen. Alhamdulillah kita sudah ada kesamaan pendapat. Kita akan berbuat lebih banyak untuk rakyat dari sisi penerimaan,” terang Dasco.

    Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core ) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan. dengan adanya skema PPN multitarif mengharuskan biaya administrasi dan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan skema single tarif. Pada  saat yang sama, skema multitarif cukup menantang terutama dalam implementasinya.  

    “Kesalahan penerapan tarif juga bisa saja terjadi jika aturan teknis yang mengatur skema multitatif tidak detail atau tidak jelas sehingga membingungkan mereka yang menarik pajak di lapangan,” ucap Yusuf.

    Menurut dia, pengenaan skema multitarif ini akan sulit untuk meredam dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli.  

  • Ekonom Ramal Cadangan Devisa Turun hingga US8 Miliar pada Akhir 2024

    Ekonom Ramal Cadangan Devisa Turun hingga US$148 Miliar pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Chief Economist of BCA Group David Sumual memproyeksikan cadangan devisa berada di kisaran US$148—150 miliar per akhir 2024. Proyeksi tersebut melanjutkan tren penurunan cadangan devisa Indonesia.

    David pun mendorong agar pemerintah perlu memperdalam struktur sumber-sumber revisi. Dengan demikian, tren penurunan cadangan devisa tidak berlanjut pada tahun depan.

    “Seperti diversifikasi ekspor, optimalisasi kebijakan DHE [devisa hasil ekspor], dan investasi asing langsung,” jelas David kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024).

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa mencapai US$150,2 miliar per akhir November 2024. Jumlah tersebut turun dari posisi pada akhir Oktober 2024 yaitu sebesar US$151,2 miliar.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa tersebut akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    “Posisi cadangan devisa tersebut tetap tinggi setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Oleh sebab itu, BI meyakini cadangan devisa akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan Indonesia.

    Ramdan mengklaim prospek ekspor tetap positif. Neraca transaksi modal dan finansial juga diyakini tetap mencatatkan surplus.

    “Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik,” katanya.

    Lebih lanjut, Ramdan mengungkapkan BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berikut Data Cadangan Devisa Indonesia Sepanjang 2024:

    1. Januari: US$145,1 miliar

    2. Februari: US$144 miliar

    3. Maret:US$140,4 miliar

    4. April: US$136,2

    5. Mei: US$139 miliar

    6. Juni: US$140,2 miliar

    7. Juli: US$ 145,5 miliar 

    8. Agustus: US$150,2 miliar 

    9. September: US$149,9 miliar

    10. Oktober: US$151,2 miliar

    11. November: US$150,2 miliar

  • DPR Pastikan PPN 2025 Multitarif, Dibagi 3 Besaran Pungutan

    DPR Pastikan PPN 2025 Multitarif, Dibagi 3 Besaran Pungutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pajak pertambahan nilai (PPN) 2025 multitarif, yakni akan dibedakan dalam tiga besaran tarif.

    Pertama, tarif 12 persen untuk barang-barang mewah. Dasco menegaskan tidak semua barang dan layanan dikenakan PPN dengan tarif baru ini.

    Kedua, PPN tetap dengan tarif 11 persen, sejalan dengan ketetapan di tahun ini. Sedangkan yang ketiga adalah pembebasan pajak untuk barang dan layanan tertentu.

    “Yang tidak dikenakan (PPN) itu, seperti dari bahan makanan, kemudian UMKM, transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik dan air bersih yang diatur (di bawah) 6.600 (volt ampere/VA). Itu tidak dikenakan PPN,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Jadi, ada yang kena PPN barang mewah (tarif 12 persen), ada yang tetap 11 persen, dan ada item yang tadi barusan kita sampaikan yang tidak kena PPN sama sekali,” tegas Dasco.

    Penerapan PPN multitarif ini disepakati usai DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (5/12). Lalu, Dasco hari ini berdiskusi dengan tiga wakil menteri keuangan, yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

    Dasco berharap hasil diskusi itu bisa menjadi sebuah keputusan yang segera dirilis pemerintah. Kendati, ia mengaku belum tahu kapan bakal resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo dan jajaran.

    “Kita lihat saja nanti 1 Januari 2025. Saya belum tahu kapan diumumkannya, tapi berlaku pasti 1 Januari 2025. Itu kebijakan pemerintah, waktunya diumumkan,” kata Dasco.

    “Ada kesamaan pendapat (DPR RI dan Prabowo). Pada waktu kami mengusulkan, ternyata pak presiden juga mempunyai pikiran yang sama. Sehingga kemudian ini bisa langsung kita koordinasikan (dengan Kementerian Keuangan),” tandasnya.

    PPN di Indonesia saat ini hanya satu tarif, yakni 11 persen. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN bakal dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan.

    Pasal 7 UU HPP menetapkan PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Baru akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    (mab/skt)

  • Prabowo soal PPN Naik 12 Persen di 2025: Hanya untuk Barang Mewah

    Prabowo soal PPN Naik 12 Persen di 2025: Hanya untuk Barang Mewah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan, tetapi kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah.

    Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sudah diberi penjelasan, (kenaikan) PPN adalah (amanat) UU yang akan kita laksanakan, tetapi selektif hanya (untuk) barang mewah,” kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat (6/12).

    Ia mengatakan pemerintah tidak akan memungut PPN 12 persen yang seharusnya ditarik untuk membela dan membantu rakyat kecil.

    “Jadi kalaupun naik (12 persen) hanya untuk barang mewah,” pungkasnya.

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan kenaikan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, PPN tahun depan berpeluang tidak berlaku satu tarif.

    Menurutnya, pungutan 12 persen hanya untuk barang mewah, sedangkan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap pada tarif lama.

    “Pemerintah hanya memberikan beban itu (PPN 12 persen) kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku (11 persen),” kata Misbakhun di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

    Misbakhun meminta masyarakat tidak khawatir. Ia juga mencontohkan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan layanan lain yang sifatnya pelayanan umum tetap tak dipungut PPN.

    PPN di Indonesia saat ini hanya satu tarif, yakni 11 persen. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN bakal dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan.

    Pasal 7 UU HPP menetapkan PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Baru akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    (rzr/pta)

  • Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan seharusnya berlangsung pada bulan Desember ini. Namun diundur sekitar bulan April 2025 nanti.

    Mantan ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid menyebutkan ada tiga kader Potensial yang bisa memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini. Mereka adalah mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Adnan Purichta Ichsan dan Munafri Arifuddin (Appi). 

    “Saya kira ketiga-tiganya, pak IAS, Adnan dan Appi memiliki elektabilitas, kualitas dan memiliki pengalaman,” kata Nurdin Halid saat ditemui, Jumat (6/12/2024).

    Dia menyebutkan IAS dan Adnan telah memimpin daerah selama dua periode. Sementara Appi wali kota terpilih 2024 ini. 

    “Ketiganya memenuhi syarat dan mereka ini memiliki potensi mengembalikan kejayaan Golkar,” ujarnya.

    Diketahui, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, Partai Golkar telah kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros, dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu, ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin. Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahankan,” tegasnya.

  • Stimulus Ekonomi China Ternyata Tak Berdampak, Butuh Waktu Lebih Lama – Page 3

    Stimulus Ekonomi China Ternyata Tak Berdampak, Butuh Waktu Lebih Lama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – China telah menjalankan berbagai langkah stimulus moneter maupun fiskal sejak akhir September 2024 untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi sampai saat ini dampak dari stimulus itu belum terlihat jelas. 

    Memang terdapat tanda-tanda perbaikan di sektor properti dan manufaktur tetapi dampaknya masih terbatas. Perusahaan-perusahaan besar seperti Meituan, Alibaba, dan Tencent tetap berhati-hati dalam memproyeksikan pertumbuhan.

    CFO Meituan Shaohui Chen menyatakan, dampak positif kebijakan stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini membutuhkan waktu.

    “Kami yakin kebijakan ini secara bertahap akan mendukung ekonomi riil dan mendorong belanja konsumen,” ujarnya dikutip dari CNBC pada Jumat (6/12/2024).

    Hingga saat ini, peningkatan yang terlihat belum signifikan. Indeks manajer pembelian (PMI) Caixin untuk manufaktur mencatat angka 51,5 pada November, tertinggi sejak Juni, menunjukkan adanya ekspansi kecil dalam aktivitas pabrik. PMI resmi juga naik menjadi 50,3, tertinggi sejak April.

    Ekonom senior di Caixin Insight Group, Wang Zhe mengatakan bahwa, “Meskipun ekonomi tampaknya sudah mencapai titik terendah, masih diperlukan konsolidasi lebih lanjut,” kata dia. 

    Dia juga menyoroti bahwa dampak stimulus belum terasa di pasar tenaga kerja.

    Selain itu, direktur pelaksana di Teneo, Gabriel Wildau menambahkan bahwa kebijakan stimulus ini akan berlangsung bertahap. “Prinsipnya adalah melakukan ‘cukup’ daripada ‘apa pun yang diperlukan’,” katanya.