Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • NASA Tunda Kirim Astronot Kembali ke Bulan pada Hingga 2027

    NASA Tunda Kirim Astronot Kembali ke Bulan pada Hingga 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – NASA kembali menunda program Artemis, yang bertujuan mengembalikan astronot Amerika Serikat ke bulan untuk pertama kalinya sejak 1972. Penundaan diproyeksikan berlangsung hingga 2027.

    Melansir dari Reuters, Sabtu (7/12/2024) mencakup dua misi berikutnya yang direncanakan, dengan alasan terkait potensi perubahan kebijakan setelah pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Administrator NASA Bill Nelson dalam sesi konferensi pers menyatakan bahwa misi Artemis berikutnya, yang direncanakan untuk mengirim astronot mengorbit bulan dan kembali ke Bumi, kini dijadwalkan ulang hingga April 2026. 

    Sementara itu, misi pendaratan astronot menggunakan Starship buatan SpaceX, yang semula dijadwalkan lebih awal, kini akan dilaksanakan pada 2027.

    “Dengan asumsi wahana pendarat SpaceX sudah siap, kami berencana untuk meluncurkan Artemis III pada pertengahan 2027. Ini akan jauh lebih cepat dari niat pemerintah Tiongkok yang ingin mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030,” kata Nelson.

    Nelson menuturkan bahwa penundaan ini terjadi setelah NASA menyelesaikan pemeriksaan terhadap kapsul awak Orion, yang dibuat oleh Lockheed Martin.

    Dari hasil pemeriksaan, kapsul yang diluncurkan tanpa awak ini terlihat adanya keretakan pada pelindung panasnya dan keausan selama uji coba pertama Artemis I pada tahun 2022.

    Program Artemis, yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, merupakan upaya besar Amerika Serikat untuk kembali ke bulan, lebih dari lima dekade setelah Apollo 17. 

    NASA memperkirakan biaya total program ini mencapai $93 miliar hingga tahun 2025. Selain misi pendaratan astronot, Artemis juga bertujuan untuk membangun pangkalan bulan yang dapat mendukung misi-misi lebih ambisius di masa depan, termasuk perjalanan ke Mars.

    Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterlambatan dan pembengkakan biaya, program Artemis tetap menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya peluncuran Orion tanpa awak pada 2022 menggunakan roket Sistem Peluncuran Luar Angkasa (SLS) NASA, yang biayanya mencapai sekitar $2 miliar per peluncuran.

    Namun, kendala finansial dan teknis, ditambah dengan perdebatan di pemerintahan Trump yang ingin mengalihkan fokus ke Mars menggunakan wahana Starship SpaceX, memicu perdebatan tentang masa depan Artemis. 

    Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari 2025 diperkirakan akan memainkan peran besar dalam arah kebijakan luar angkasa AS ke depan.

  • Katedral Notre Dame Paris Kembali Dibuka 5 Tahun usai Kebakaran Besar

    Katedral Notre Dame Paris Kembali Dibuka 5 Tahun usai Kebakaran Besar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Lima tahun setelah kebakaran dahsyat yang meluluhlantakkan Katedral Notre Dame di Paris, landmark ikonis yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO 2019 ini kembali menyambut dunia dengan keagungannya.

    Minggu ini, katedral bersejarah yang berdiri di atas Pulau Île de la Cité di Sungai Seine akan resmi dibuka kembali untuk publik, setelah upacara peresmian pada Sabtu (7/12) yang dihadiri sejumlah kepala negara dan delegasi tinggi dari berbagai negara.

    Pada Sabtu, upacara peresmian Notre-Dame berlangsung dengan dihadiri lebih dari 50 kepala negara dan pejabat tinggi dari berbagai belahan dunia.

    Upacara akan dipimpin oleh Uskup Agung Paris, Laurent Ulrich. Ia akan membuka pintu katedral yang terkunci dengan tongkat khusus, menandai dimulainya seremoni.

    Tahapan berikutnya meliputi kebangkitan organ besar Notre-Dame, yang merupakan organ terbesar di Prancis dengan 8.000 pipa dan 115 nada. Acara ini akan ditutup dengan nyanyian Te Deum, sebuah hymne Latin yang penuh haru.

    Setelah seremoni pembukaan, Misa pertama akan digelar pada Minggu (8/12) pagi pukul 10:30 waktu setempat, dihadiri Presiden Emmanuel Macron dan para tamu kehormatan. Sesi kedua di malam harinya terbuka untuk publik yang sebelumnya telah memesan tiket secara daring.

    Untuk merayakan momen ini, katedral akan mengadakan Misa khusus dua kali sehari selama delapan hari ke depan. Kegiatan ini menjadi simbol kebangkitan Notre-Dame sekaligus pengingat atas semangat bangsa Prancis yang tak pernah padam.

    Ketika kebakaran melanda Notre-Dame pada 15 April 2019, Prancis mengalami salah satu momen tergelap dalam sejarahnya. Presiden Emmanuel Macron, dalam pidatonya dua hari setelah kejadian, berjanji bahwa katedral ini akan dipulihkan dalam waktu lima tahun.

    Pada 29 November 2024, menjelang pembukaan kembali, Macron bersama istrinya, Brigitte, mengunjungi situs tersebut untuk mengapresiasi para pekerja yang telah berjuang keras mengembalikan kejayaan Notre-Dame.

    “Kebakaran Notre-Dame adalah luka bagi bangsa ini dan kalian adalah obatnya,” ujar Macron kepada ribuan pekerja yang berkontribusi dalam proses rekonstruksi menukil Al Jazeera.

    Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, yang melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sejak memenangkan pemilu November, juga dijadwalkan hadir dalam pembukaan kembali situs bersejarah tersebut.

    “Presiden Macron telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memastikan Notre-Dame dipulihkan ke kejayaan penuh, bahkan lebih dari itu,” tulis Trump di platform media sosialnya.

    Tragedi kebakaran yang mengguncang dunia

    Api yang melahap Notre-Dame pada malam 15 April 2019 berlangsung selama 15 jam. Pemadamannya melibatkan lebih dari 400 petugas pemadam kebakaran. Meskipun penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, dugaan utama adalah korsleting listrik atau puntung rokok yang menyala.

    Kerusakan akibat kebakaran sangat besar. Atap berbahan kayu berusia berabad-abad dan logam timah meleleh, sementara menara runcingnya yang ikonis runtuh.

    Namun, keberuntungan berpihak pada katedral ini karena langit-langit batu yang melengkung berhasil menahan kobaran api, menyelamatkan struktur batu di bagian dalam dari kerusakan lebih lanjut.

    Meski begitu, kehancuran itu meninggalkan duka mendalam. Selama berbulan-bulan, debu timah beracun menyelimuti Paris, menambah kegetiran tragedi tersebut. Untuk pertama kalinya sejak 1803, Notre-Dame tidak menggelar Misa Natal di tahun itu.

    Pemulihan Notre-Dame adalah proyek monumental yang melibatkan ribuan pekerja dari berbagai disiplin. Donasi yang terkumpul mencapai 840 juta euro sekitar $889 juta atau sekitar Rp13,79 triliun dengan dukungan dari lebih dari 150 negara, termasuk Amerika Serikat dan Arab Saudi.

    Proses rekonstruksi dimulai dengan pembersihan dinding batu dari debu, jelaga, dan kotoran menggunakan pembersih vakum serta gel khusus. Para tukang kayu kemudian memahat balok kayu ek raksasa secara manual untuk membangun kembali kerangka atap dan menara runcing.

    Sekitar 2.000 pohon ek ditebang khusus untuk menyediakan bahan kayu yang sesuai dengan struktur asli bangunan bersejarah tersebut.

    (tst/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Terjadi 22 Kali Gempa Vulkanik Dalam di Gunung Ruang Sulut

    Terjadi 22 Kali Gempa Vulkanik Dalam di Gunung Ruang Sulut

    JAKARTA – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 22 kali gempa vulkanik dalam Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

    “Tercatat pula sebanyak 34 kali gempa embusan, tiga kali vulkanik dangkal, empat kali gempa tektonik lokal, 87 kali gempa tektonik jauh, serta satu kali gempa getaran banjir,” kata Kepala Badan Geologi, Mohammad Wafid AN dalam laporan aktivitas Gunung Ruang periode tanggal 16-30 November 2024 mengutip Antara.

    Dalam laporan yang dibagikan dalam grup percakapan Info Gunung Api Sitaro disebutkan, pada umumnya, kegempaan vulkanik Gunung Ruang cenderung rendah, lebih didominasi oleh gempa tektonik, diperkirakan pengaruh dari subduksi Sulawesi Utara dan subduksi ganda di Laut Maluku.

    Aktivitas Gunung Ruang masih belum kembali ke normal, meski jumlah kegempaan sudah jauh menurun dibandingkan dengan bulan April-Mei 2024, dengan jumlah gempa vulkanik pada kisaran 1-3 per hari.

    Namun secara visual masih teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis-tebal dan tinggi sekitar 50 – 200 meter dari puncak.

    Pada periode 16-30 November 2024, jumlah kegempaan tidak ada perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode 1-15 November 2024.

    Pada tanggal 29 November 2024, terekam gempa embusan 25 kali dan satu kali getaran banjir dengan amplitudo 13 milimeter dan durasi 1068 detik.

    Asap kawah teramati bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tipis sedang dan tinggi asap pada kisaran 50-100 meter dari puncak.

    “Potensi bahaya saat ini berupa erupsi yang menghasilkan lontaran material pijar, dan paparan abu vulkanik yang bergantung pada arah dan kecepatan angin serta lahar bila hujan deras turun di sekitar Gunung Ruang,” katanya menambahkan.

    Gunung Ruang Erupsi eksplosif pada tanggal 17 April 2024 pukul 01.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter dan disertai suara gemuruh serta dentuman.

    Erupsi berikutnya yang lebih dahsyat terjadi tanggal 30 April 2024 pukul 01.15 wita diawali dengan peningkatan gempa vulkanik dangkal signifikan sejak tanggal 28-29 April 2024.

    Warga kampung Pumpente dan Kampung Laingpatehi yang tinggal di Pulau Ruang harus direlokasi ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow.

  • Partai Berkuasa Boikot Voting Pemakzulan, Bagaimana Nasib Presiden Korsel?

    Partai Berkuasa Boikot Voting Pemakzulan, Bagaimana Nasib Presiden Korsel?

    Seoul –

    Ratusan anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

    Aksi boikot itu berarti meskipun pemungutan suara masih dapat dilakukan, tanpa dukungan dua pertiga suara (dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tidak cukup berarti.

    Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari ini yang kemungkinan besar terjadi pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).

    PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim.

    Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

    Hanya Ahn Cheol-soo, pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012, 2017 dan 2022, yang tetap menduduki kursinya. Ahn telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan memilih cara pemakzulan jika presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela.

    Namun, sesaat kemudian, anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Kim Ye-ji memutuskan kembali ke dalam persidangan untuk memberikan suara pada usulan pemakzulan.

    Reuters

    Oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota PPP agar mosi pemakzulan Presiden Yoon dapat diloloskan.

    Sebelumnya, PPP yang berkuasa telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung pemungutan suara untuk pemakzulan. Walau demikian, Ketua PPP, Dong-Hoon, Jumat lalu, tetap menyerukan agar Yoon diberhentikan karena akan menimbulkan “bahaya besar” bagi demokrasi jika ia tetap berkuasa.

    Sementara koalisi oposisi, yang memegang mayoritas suara di parlemen, membutuhkan delapan anggota partai Yoon agar pemakzulan disetujui.

    ‘Pengkhianat… kembali ke dalam’

    Di luar gedung parlemen, puluhan ribu orang berdemonstrasi menuntut Presiden Yoon untuk dicopot dari jabatannya.

    Mereka terlihat mencoba menghalangi jalan keluar anggota parlemen yang ‘walk out’ dari sidang, sambil berteriak “pengkhianat”.

    Selain itu, seorang demonstran terdengar membacakan nama setiap anggota parlemen dari PPP.

    “Masuk kembali, ikut dalam pemungutan suara,” teriak massa setelah pembicara membacakan setiap nama.

    Jumlah massa pun terlihat semakin bertambah dan polisi meningkatkan penjagaan.

    Sebelumnya Presiden Yoon telah menyampaikan permintaan maaf karena mengumumkan darurat militer pada awal pekan ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi.

    Walau telah meminta maaf, para pengunjuk rasa bersikeras: Yoon harus turun dari jabatannya. Jika tidak, mereka mengaku akan terus berunjuk rasa sampai hal itu tercapai.

    “Saya ingin Presiden Yoon dimakzulkan. Dia harus turun sekarang,” kata mantan pejabat polisi dan anggota Partai Demokrat Ryu Samyoung, 60 tahun, di tengah hiruk-pikuk protes.

    “Partai kami akan mencoba lagi dan lagi sampai pemakzulan berhasil”.

    Selain itu, seorang perempuan berusia 27 tahun, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan “jika pemakzulan tidak lolos, kami akan terus turun ke jalan”.

    Presiden Yoon perintahkan penangkapan pemimpin partainya sendiri

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan penangkapan pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon, saat mengumumkan darurat militer beberapa waktu lalu.

    Daftar penangkapan juga mencakup pemimpin partai oposisi utama, Lee Jae-myung, serta tiga anggota parlemen oposisi, kata wakil direktur Badan Intelijen Nasional.

    Menurut pejabat Badan Intelijen Nasional, Hong Jang-won, Presiden Yoon mencoba “menggunakan kesempatan ini untuk menangkap dan membasmi mereka”.

    Seorang perempuan memegang plakat bertuliskan “Yoon Suk Yeol harus mundur” dalam demonstrasi Seoul pada tanggal 4 Desember 2024 (Getty Images)

    Sebelumnya, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan menyokong Presiden Yoon, mengklaim partainya telah menerima “bukti kredibel” bahwa Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi kunci atas “tuduhan anti-negara”.

    Han menyatakan kekhawatirannya bahwa “tindakan ekstrem”seperti deklarasi darurat militer yang diumumkan Selasa (03/12)dapat terulang jika Yoon tetap menjabat.

    “[Hal ini] akan menempatkan Republik Korea dan rakyatnya pada risiko besar,” katanya.

    Sementara itu, polisi Korea Selatan sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan “pemberontakan” terkait pernyataannya mengenai darurat militer, kata seorang perwira polisi senior Korea Selatan pada Kamis (05/12).

    Polisi sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan “pemberontakan” terkait pernyataannya mengenai darurat militer, kata seorang perwira polisi senior Korea Selatan pada Kamis (05/12) (Getty Images)

    Kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Kepolisian Nasional Korsel, Woo Jong-soo, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa “penyelidikan kasus tersebut sedang dilakukan”, menurut kantor berita AFP.

    Polisi telah diinstruksikan untuk memberlakukan larangan perjalanan darurat terhadap Kim Yong-hyu, menteri pertahanan yang mengundurkan diri dengan alasan dirinya “bertanggung jawab penuh” atas deklarasi darurat militer.

    Kim telah meminta maaf atas perannya dalam dekrit darurat militer yang pertama dalam hampir 50 tahunyang mengejutkan pada Selasa (03/12) malam.

    Beberapa laporan media lokal mengatakan bahwa dialah yang mengusulkan gagasan untuk mengumumkan darurat militer kepada Yoon.

    Warga Korea Selatan turun ke jalan di luar gedung parlemen pada Rabu (04/12) malam menuntut pengunduran diri atau pemakzulan Presiden Yoon. Protes massal merupakan peristiwa politik yang sering terjadi dan umum di negara ini (Reuters)

    Presiden Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan “pasukan anti-negara” dan ancaman dari Korea Utara.

    Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.

    Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.

    Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan “aksi pemberontakan”.

    Ribuan orang di penjuru Korea Selatan turun ke jalan memprotes tindakan presiden dan menuntut pengunduran dirinya.

    Siapa presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol?

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato nasionalnya pada Selasa (03/12) malam (Reuters)

    Yoon bisa dibilang pendatang baru di dunia politik saat memenangi kursi presiden pada 2022, dalam persaingan yang paling ketat sejak negara tersebut mulai menggelar pemilihan presiden yang bebas pada 1980-an.

    Selama masa kampanyenya, pria berusia 63 tahun ini menganjurkan pendekatan yang lebih keras terhadap Korea Utara dan isu-isu gender yang memecah belah.

    Selama menjabat, Yoon diketahui melakukan rangkaian kesalahan dan skandal politik, yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadapnya anjlok dan melemahkan pemerintahannya yang berpuncak pada pengumuman darurat militer pada Selasa (03/12) malam.

    Dalam wawancara dengan BBC, mantan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha bilang keputusan Yoon menunjukkan bahwa presiden “sama sekali tak memahami realitas yang dialami negara ini saat ini”.

    Baca juga:

    Apa yang terjadi selanjutnya, kata Kang, sepenuhnya tergantung pada Yoon.

    “Keputusan ada di tangan presiden untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang telah dia buat sendiri.”

    Kendati demikian, sejumlah anggota parlemen dari partai sayap kanan yang berkuasa menyatakan dukungan kepada presiden.

    Salah satunya adalah Hwang Kyo-ahn, mantan Perdana Menteri Korea Selatan, yang menyerukan penangkapan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dan Han Dong-hoon, pemimpin partai yang mendukung Yoon, di sosial medianya seraya menuduh keduanya menghalangi tindakan presiden.

    Hwang lebih lanjut menegaskan bahwa “kelompok pro-Korea Utara harus disingkirkan kali ini” dan mendesak Yoon untuk menanggapi dengan tegas, menyerukan penyelidikan dan penggunaan semua kekuatan darurat yang dimilikinya.

    Akankah Presiden Yoon dimakzulkan?

    Parlemen Korea Selatan akan melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon (Reuters)

    Kini, semua mata tertuju pada apakah Yoon akan menghadapi pemakzulan, meskipun dia bukan presiden Korea Selatan pertama yang mengalaminya.

    Usulan pemakzulan terhadap Yoon diajukan oleh enam partai oposisi dan harus diputuskan dalam waktu 72 jam. Para anggota parlemen akan berkumpul pada Jumat, 6 Desember, atau Sabtu, 7 Desember.

    Agar usulan tersebut dapat disahkan, diperlukan suara dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional200 suara.

    Partai oposisi hampir memiliki cukup suara, sementara partai Yoon sendiri telah mengkritik tindakannya tetapi belum memutuskan sikap mereka.

    Jika hanya beberapa anggota partai yang berkuasa mendukung usulan tersebut, pemakzulan akan dilakukan.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Jika parlemen menyetujui usulan tersebut, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi penjabat presiden.

    Mahkamah Konstitusi, dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi pemerintahan Korea Selatan, selanjutnya akan memberikan keputusan akhir.

    Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan dicopot, dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Jika ditolak, Yoon akan tetap menjabat.

    BBC

    Hal ini mengingatkan kita pada penggulingan Presiden Park Geun-hye pada 2016. Kala itu, Yoon berperan penting dalam memimpin penuntutan kasus korupsi.

    Park dibebaskan pada 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 9 bulan.

    Presiden Roh Moo-hyun juga nyaris dicopot dari jabatannya setelah pemungutan suara pemakzulan parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004.

    Apakah darurat militer pernah diberlakukan sebelumnya di Korea Selatan?

    Anggota parlemen membawa plakat bertuliskan “Yoon Suk Yeol harus mengundurkan diri” pada 4 Desember (Getty Images)

    Deklarasi darurat militer oleh Yoon adalah yang pertama terjadi di Korea Selatan dalam 45 tahun terakhir, membuka luka lama penyalahgunaan tindakan darurat dalam sejarah negara tersebut.

    Darurat militer, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan darurat nasional, sering dikritik sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat, mempertahankan kekuasaan dan dengan demikian merusak demokrasi.

    Pada 1948, Presiden Syngman Rhee mengumumkan darurat militer untuk mengendalikan pemberontakan menentang penindasan pemberontakan Jeju, yang mengakibatkan kematian banyak warga sipil.

    Pada 1960, darurat militer disalahgunakan selama Revolusi April, karena protes terhadap pemerintahan Rhee meningkat setelah polisi membunuh seorang siswa sekolah menengah selama unjuk rasa menentang penipuan pemilu.

    Baca juga:

    Presiden Park Chung-hee juga sering memberlakukan darurat militer untuk menekan ancaman terhadap rezimnya, sementara darurat militer selama 440 hari setelah pembunuhannya berpuncak pada Pembantaian Gwangju di bawah Presiden Chun Doohwan.

    Peristiwa ini meninggalkan kenangan traumatis bagi warga Korea Selatan, yang mengaitkan darurat militer dengan alat kekuasaan politik, bukan sebagai tindakan untuk keselamatan publik.

    Sejak 1987, konstitusi Korea Selatan telah memperketat persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer, dengan memerlukan persetujuan parlemen untuk perpanjangan atau pencabutannya.

    Seberapa stabil demokrasi di Korea Selatan?

    Pemimpin partai oposisi utama, Partai Demokrat, berbicara kepada media setelah parlemen menolak darurat militer pada Rabu pagi (Reuters)

    Tindakan gegabah Yoon mengejutkan negara tersebut yang mengklaim sebagai negara demokrasi modern yang berkembang pesat dan telah berkembang jauh sejak masa kediktatorannya.

    Banyak orang melihat kejadian yang terjadi pekan ini sebagai tantangan terbesar bagi masyarakat demokratis tersebut dalam beberapa dekade.

    Para ahli berpendapat bahwa tindakan itu mungkin lebih merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi, lebih parah dari kerusuhan 6 Januari di AS.

    “Pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Yoon tampaknya merupakan tindakan yang melampaui batas hukum dan salah perhitungan politik, yang membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan,” kata Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha di Seoul.

    Baca juga:

    “Ia tampak seperti politisi yang sedang terkepung, mengambil langkah putus asa di tengah skandal, hambatan kelembagaan, dan seruan pemakzulan, yang semuanya kini kemungkinan akan meningkat.”

    Namun, meskipun terjadi kekacauan di Seoul, demokrasi Korea Selatan tampaknya tetap kokoh.

    Kang, mantan menteri luar negeri, mengatakan kepada BBC bahwa dia “sangat lega” bahwa ketegangan tampaknya mereda.

    “Selama berjam-jam sepanjang malam, [melihat] Majelis Nasional melakukan tugasnya dan warga turun ke jalan menuntut agar RUU ini dicabut harus saya katakan pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di negara saya kuat dan tangguh.”

    Apa tanggapan Korea Utara?

    Sejauh ini, Korea Utara belum memberikan respons terkait situasi politik yang terjadi di Korea Selatan (EPA)

    Dalam deklarasinya, Yoon menargetkan Korea Utara, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk “melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara” dan untuk “memberantas pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita.”

    Komentar seperti ini biasanya akan memancing reaksi dari Korea Utara, tetapi belum ada tanggapan dari media pemerintah negara tersebut.

    Komando militer Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu dini hari bahwa perintah darurat militer Yoon telah dibubarkan dan bahwa “tidak ada kegiatan yang tidak biasa dari Korea Utara.”

    “Posisi keamanan terhadap Korea Utara tetap stabil,” lanjut pernyataan itu, menurut kantor berita Yonhap.

    Para pakar mengatakan masih belum jelas mengapa Yoon menyebutkan ancaman Korea Utara, tetapi banyak yang percaya hal itu tidak akan berdampak positif pada meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Selatan.

    Fyodor Tertitskiy, yang meneliti politik Korea Utara di Universitas Kookmin di Seoul, meyakini bahwa “tidak ada cara bagi Korea Utara untuk memanfaatkan krisis ini.”

    “Semuanya terjadi begitu cepat; hanya berlangsung beberapa jam,” ungkapnya kepada BBC.

    Saksikan juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

    (nvc/nvc)

  • Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKM

    Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKM

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengawal proses penghapusan piutang macet oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masuk daftar penghapusbukuan di bank badan usaha milik negara (BUMN).

    “Harus dibuat juklaknya (petunjuk pelaksana),” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja reses di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Wakil rakyat itu menilai petunjuk pelaksana berperan penting agar tidak semua pelaku usaha menginginkan utangnya masuk kategori dihapus.

    Ia mendorong agar skema komprehensif penghapusan piutang macet itu dipercepat untuk memastikan kelangsungan usaha pelaku UMKM tersebut.

    Di sisi lain, ia juga menyakini perbankan memiliki skema yang ketat dalam mengawasi dan menindaklanjuti apabila pelaku UMKM yang mendapatkan keringanan itu kembali mengakses kredit di perbankan.

    “Kalau ada masalah baru itu urusan kami, regulasi ada di kami dan apa yang menjadi hambatan di lapangan. Kami kawal, sudah pasti,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11).

    Di sisi lain, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan proses penghapusan piutang macet UMKM dapat selesai pada April 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan apabila sudah masuk dalam kategori hapus buku, maka bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM.

    Adapun jumlah UMKM yang masuk dalam kategori itu diperkirakan mencapai ratusan ribu debitur.

    “Jangan sampai ini diterjemahkan oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM bahwa kebijakan ini berlaku untuk semuanya. Ini hanya berlaku untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang memang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan,” kata Maman di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/11).

    Berdasarkan aturan dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, hapus tagih kredit dilakukan oleh bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank BUMN yang sebelumnya telah dihapusbukukan.

    Sesuai kriteria yang telah ditentukan, bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank hanya bisa menghapus tagih kredit yang nilai pokok piutang macet maksimal Rp500 juta per debitur atau nasabah.

    Kredit tersebut hanya bisa dihapus tagih apabila telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP berlaku.

    Kemudian, kredit tersebut bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit, serta tidak memiliki agunan atau memiliki agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • TikTok Terancam Disuntik Mati, Cuma Jurus Ini Jadi Penyelamat

    TikTok Terancam Disuntik Mati, Cuma Jurus Ini Jadi Penyelamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok kalah di pengadilan banding Amerika Serikat (AS) dalam upayanya membatalkan undang-undang yang dapat menyebabkan platform tersebut dilarang di Amerika Serikat. Putusan ini membawa TikTok selangkah lebih dekat menuju larangan operasional di AS

    Namun, larangan bisa dihindari bila ByteDance sebagai induk perusahaan asal China menjual platform tersebut sebelum 19 Januari 2025. Setelah tenggat waktu tersebut, toko aplikasi dan penyedia layanan internet di AS bisa dikenai denda besar jika tetap mendistribusikan TikTok tanpa perubahan kepemilikan.

    TikTok berencana mengajukan banding atas putusan ini.

    “Mahkamah Agung memiliki rekam jejak panjang dalam melindungi hak kebebasan berbicara warga Amerika, dan kami yakin mereka akan melakukan hal yang sama untuk isu konstitusional penting ini,” ujar juru bicara TikTok, Michael Hughes, dikutip dari CNN International, Sabtu, (7/12/2024).

    “Larangan TikTok ini dirancang berdasarkan informasi yang salah dan hipotetis, yang berujung pada penyensoran langsung terhadap rakyat Amerika,” tambahnya.

    Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok kepada pemilik non-China atau menghadapi larangan operasional. Legislator AS khawatir data pengguna TikTok dapat digunakan pemerintah China untuk pengawasan atau propaganda.

    TikTok menggugat undang-undang tersebut pada Mei, menyebutnya melanggar kebebasan berbicara lebih dari 170 juta pengguna AS. Dalam sidang September, pemerintah AS berargumen algoritma TikTok di bawah kendali ByteDance dapat digunakan untuk memengaruhi pengguna AS.

    Panel tiga hakim pengadilan banding menyatakan bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi keamanan nasional AS. “Karena jangkauan TikTok yang luas, Kongres dan beberapa Presiden menyimpulkan bahwa pemisahan kendali platform ini dari pemerintah Tiongkok sangat penting untuk melindungi keamanan nasional,” tulis mereka.

    Hakim juga menolak keberatan TikTok terkait keprihatinan keamanan nasional yang diajukan pemerintah AS. Menurut pengadilan, TikTok hanya “berdebat soal detail” tanpa mengatasi kekhawatiran utama terkait manipulasi algoritma dan pengumpulan data.

    Analis eMarketer, Jasmine Enberg, menyebut putusan ini sebagai kemunduran besar bagi TikTok, tetapi belum menjadi akhir dari perjuangannya.

    “Jika banding ke Mahkamah Agung juga gagal dan larangan diberlakukan, ini akan menyebabkan guncangan besar di lanskap media sosial, menguntungkan Meta, YouTube, dan Snap, tetapi merugikan pembuat konten serta bisnis kecil yang mengandalkan TikTok,” ujarnya.

    Pendukung TikTok, Patrick Toomey, Deputi Direktur Proyek Keamanan Nasional ACLU, mengecam putusan ini sebagai preseden yang berbahaya.

    “Melarang TikTok secara terang-terangan melanggar hak Amandemen Pertama jutaan orang Amerika yang menggunakan aplikasi ini untuk berekspresi dan berkomunikasi,” kata Patrick.

    Reaksi dari pengguna TikTok juga beragam, dengan sebagian besar merasa khawatir atas kemungkinan larangan. “Ini gila,” ujar salah satu pengguna dalam video yang diunggah ke platform tersebut. “Aku tidak ingin (CEO Meta) Mark Zuckerberg memiliki TikTok, itu tidak akan membuatku merasa lebih baik,” tambahnya.

    Jika TikTok gagal mengajukan banding atau menjual sahamnya, larangan tersebut akan mulai berlaku sehari sebelum pelantikan Presiden AS berikutnya. Meskipun mantan Presiden Donald Trump pernah mencoba melarang TikTok, ia baru-baru ini menyatakan tidak lagi mendukung langkah tersebut.

    (dce)

  • BPBD Jakarta Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Curah Hujan Tinggi – Page 3

    BPBD Jakarta Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Curah Hujan Tinggi – Page 3

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk memperbarui informasi prakiraan cuaca secara berkala selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan lintas moda transportasi.

    “Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kami meminta masyarakat untuk terus memantau prakiraan cuaca melalui aplikasi InfoBMKG yang selalu diperbarui. Peringatan dini akan disampaikan sepekan, tiga hari, hingga tiga jam sebelum potensi cuaca ekstrem,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    BMKG memprediksi cuaca ekstrem akan berlangsung hingga Maret-April 2025, dipengaruhi oleh fenomena La Nina Lemah yang meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen. Selain itu, dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surge dari Siberia diproyeksikan aktif selama libur Nataru. Kedua fenomena ini dapat memperkuat intensitas dan volume hujan di berbagai wilayah.

    “Kondisi ini rawan memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, atau longsor. Informasi cuaca berkala sangat penting untuk mendukung keselamatan selama perjalanan atau kunjungan ke destinasi wisata,” tambah Dwikorita.

    BMKG juga mengingatkan bahwa survei Kementerian Perhubungan memproyeksikan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama Nataru, mayoritas menggunakan kendaraan pribadi yang lebih rentan terhadap dampak cuaca buruk.

    Untuk mendukung masyarakat, BMKG menyediakan fitur Digital Weather for Traffic (DWT) dalam aplikasi InfoBMKG. Fitur ini memberikan informasi cuaca untuk jalur darat, laut, udara, serta pelabuhan dan penyeberangan.”Pengguna dapat mengecek peringatan dini, cuaca jalur mudik, hingga informasi gelombang dan penerbangan melalui aplikasi ini,” jelas Dwikorita.

  • Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus menjadi topik perbincangan. Hal ini disebabkan manuvernya yang menerapkan darurat militer pada Selasa lalu, Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

    Keputusannya itu sendiri tak berlangsung lama. Enam jam setelah diumumkan, 190 dari 300 anggota parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan untuk menganulir keputusan tersebut.

    Tak berakhir sampai di situ, sejumlah penyelidikan telah dilakukan kepadanya. Ia juga terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional, Sabtu (7/12/2024).

    Berikut rentetan kejadian yang melibatkan orang nomor satu Korsel itu sejak menerapkan darurat militer hingga saat ini:

    1. Kronologi

    Dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya. Ia kemudian mengumumkan darurat militer untuk ‘menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan’.

    Dekritnya tersebut kemudian menempatkan militer sebagai penanggung jawab. Nampak juga pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional.

    Liputan media lokal menunjukkan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen sementara staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran. Sekitar pukul 23:00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan faksi politik, media juga ditempatkan dalam kendali pemerintah.

    Walau ketegangan semakin tinggi, Majelis Nasional tetap mengambil posisi untuk menentang situasi darurat tersebut. Setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, Majelis Nasional, yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya, menolak tindakan tersebut dan dengan demikian, deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Foto: Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Soo-hyeon Kim)
    Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

    2. Skandal dan Kejatuhan Politik

    Sebelum menjatuhkan dekrit darurat militer, Yoon berada dalam posisi terpojok tatkala oposisinya memenangkan parlemen pada April lalu. Pemerintahanya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah dipaksa untuk memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

    Yoon juga kemudian mengalami penurunan peringkat persetujuan, berkisar di sekitar level terendah 17%, karena ia terjerumus dalam beberapa skandal korupsi tahun ini. Salah satunya termasuk yang melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior, dan tudingan lainnya seputar dugaan manipulasi saham.

    Bulan lalu ia dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun ia menolak penyelidikan yang lebih luas, yang menjadi permintaan partai-partai oposisi.

    Kemudian minggu ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh presiden.

    Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah, karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

    3. Terancam Lengser

    Manuver Yoon ini akhirnya membuat Majelis Nasional Korsel mengambil tindakan keras. Lembaga parlemen itu akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu malam untuk menentukan nasib Yoon.

    Anggota Parlemen oposisi Yoon, Kim Seung Won, mengatakan bahwa keputusan Yoon memberlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang ‘tidak pantas untuk diampuni’.

    “Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Kejahatan yang tidak dapat, tidak boleh, dan tidak akan diampuni,” katanya

    Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan pada Sabtu pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    4. Menteri-Staf Presiden Resign Massal

    Sesaat setelah adanya darurat militer ini, Kepala Staf Kepresidenan Yoon, Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, serta tujuh pembantu senior lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

    Di luar Kantor Presiden, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun mengajukan pengunduran diri serupa. Ia mengaku menyesal dengan adanya arahan darurat militer ini.

    “Pertama-tama, saya sangat menyesalkan dan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada publik terkait darurat militer… Saya telah bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terkait dengan darurat militer dan telah mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

    Foto: Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (via REUTERS/YONHAP)
    Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (Yonhap via REUTERS)

    5. Ditinggal Partai Sendiri.

    Partai besutan Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), juga melontarkan bola panas kepada Yoon. Berbicara setelah sebuah pertemuan partai, pemimpin PPP Han Dong Hoon menyebutkan manuver Yoon itu berdampak parah bagi Korsel, dengan Yoon disebut telah menempatkan negara dalam ancaman serius.

    “Ada resiko tinggi tindakan ekstrem seperti darurat militer ini terulang, sementara Yoon tetap berkuasa, yang menempatkan negara dalam bahaya besar,” ujarnya dikutip Reuters, Jumat (6/12/2024).

    PPP sendiri sejauh ini bersikap untuk menentang pemakzulan Yoon seperti mosi yang diajukan oposisinya. Namun Han menyebut sikap PPP bisa saja berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti bahwa dalam darurat militer, Yoon memerintahkan menahan para pemimpin oposisinya.

    “Saya yakin bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap,” tambah Han.

    Di sisi lain, beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan besok. Mereka mengatakan tidak ingin insiden pemakzulan seperti yang dialami Presiden Park Geun Hye pada tahun 2016 terulang, yang memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan kaum liberal.

    “Kita tidak dapat memakzulkan presiden besok dan menyerahkan rezim kepada Partai Demokrat Lee Jae Myung,” kata anggota parlemen PPP, Yoon Sang Hyun, kepada wartawan.

    6. Dihantui Hukuman Mati.

    Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yoon, Kamis (5/12/2024). Dalam pernyataannya, Kepolisian Korsel menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati.

    “Kami sedang menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan ‘pemberontakan’ kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati, setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadapnya dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

    7. Kata Pejabat Korea Utara 

    Pejabat Korut di China bereaksi terhadap langkah pemimpin rivalnya, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, yang memberlakukan darurat militer Selasa malam lalu. Reaksi pejabat Kim Jong Un ini dilaporkan oleh Radio Free Asia dalam penelusuran di China, Kamis (5/12/2024).

    Dalam laporan itu, pejabat Korut di China mengaku kaget dengan manuver tersebut. Namun mereka lebih kaget saat parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan menggulingkan Yoon dari tapuk kekuasaan, yang menurut mereka merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Korut.

    “Akan terjadi pertumpahan darah jika pejabat senior Korut juga menentang penguasa tertinggi Kim Jong Un,” kata seorang pejabat perdagangan Korut yang ditempatkan di Dalian, China, tanpa menyebutkan namanya karena sensitivitas.

    “Pengawasan dan keseimbangan demokratis seperti itu adalah konsep asing di Korut. Saya sangat terharu melihat resolusi pencabutan darurat militer disahkan di majelis, dan kemudian presiden sendiri mengumumkan kepada rakyat bahwa ia mencabut darurat militer,” tambahnya.

    (dce)

  • Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Artikel bertajuk Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) di 2025 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

    Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (7/12/2024):

    1. Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) 2025

    PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Setelah melewati fase kritis, industri penerbangan baik di dalam negeri maupun secara global mengalami masalah ketersediaan pesawat. Indonesia misalnya, hanya mengoperasikan sekitar 390 pesawat sepanjang tahun ini. Padahal sebelum Covid-19 atau pada 2019, jumlah burung besi yang beroperasi mencapai 700 unit.

    Padalah jumlah penumpang terus mengalami pemulihan sepanjang empat tahun terakhir. Pada tahun lalu misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 78,28 juta penumpang pesawat di Indonesia, naik 31,21% dibandingkan dengan 2022 sekitar 59,66 juta penumpang.

    Sementara itu sepanjang Januari – Oktober 2024, jumlah penumpang domestik Indonesia telah menyentuh 53,54 juta orang. Sedangkan perjalanan internasional telah melayani 15,71 juta penumpang. Artinya, penumpang penerbangan di Indonesia telah mencapai 69,25 juta penumpang dalam 10 bulan 2024.

    2. Cari Dana Segar, Emiten Kantongi Restu Private Placement

    Sejumlah emiten mengantongi restu private placement jelang pengujung tahun untuk mencari dana segar di pasar modal.

    Terbaru, pemegang saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menyetujui rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MBMA di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, pemegang saham MBMA menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dana hasil IPO yang dihimpun pada April 2023 akan dialokasikan untuk belanja modal pembangunan pabrik high pressure acid leach (HPAL) yang membutuhkan pembiayaan segera.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini merupakan langkah strategis MBMA untuk memperkuat posisi kami dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendraan bermotor listrik,” kata Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Greviartana Wijaya lewat siaran pers, Jumat (6/12/2024).

    Merujuk keterbukaan informasi MBMA, perseroan bakal melepaskan hingga 10,79 miliar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, yang akan diterbitkan dari saham portepel dengan nilai nominal Rp100 per saham. Rencana private placement ini mesti diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak mendapat persetujuan RUPSLB hari ini.

    3. BPR Diterpa Gelombang Bank Bangkrut hingga Kredit Bermasalah Tinggi

    Industri bank perekonomian rakyat (BPR) diterpa gelombang bank bangkrut hingga kredit bermasalah tinggi sepanjang tahun ini. Setidaknya, 17 bank bangkrut dan tren kredit bermasalah terus menanjak.

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Duta Niaga yang beralamat di Jalan Pangeran Natakusuma No. 80D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pencabutan izin usaha BPR Duta Niaga ini menambah jumlah bank bangkrut sepanjang tahun ini menjadi 11.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Langkah OJK mencabut izin BPR Duta Niaga bukan datang tiba-tiba. OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 15 Januari 2024 karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12%, cash ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta tingkat kesehatan (TKS) BPR dalam predikat Tidak Sehat.

    4. Presiden Korea Selatan Makin Terpojok ke Ujung Pemakzulan

    Jabatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol makin di ujung tanduk setelah pemimpin partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berbalik mendukung penangguhan tugas sang kepala negara.

    Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan ada kemungkinan bahwa presiden akan mengambil keputusan radikal lagi seperti tindakan Yoon dalam mengumumkan darurat militer pada Selasa lalu.

    “Mengingat fakta terbaru yang terungkap, saya yakin kita perlu segera menghentikan Presiden Yoon Suk-yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han dalam pertemuan darurat di Majelis Nasional pada Jumat (6/12/2024), seperti dikutip Yonhap News.

    Pernyataan ini berubah 180 derajat pada awal pekan ini setelah Han mengatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan.

    Han juga mengungkap bahwa Yoon pada Kamis telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung menahan tokoh-tokoh politik utama dengan menuduh mereka sebagai pasukan “anti-negara” dan bahkan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

    5. Suara Hati Pengusaha Tambang soal Proyek DME Batu Bara

    Proyek penghiliran batu bara berupa gasifikasi alias mengubah emas hitam menjadi produk gas atau dimethyl ether (DME) di Tanah Air masih saja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

    Padahal, penghiliran batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena ditargetkan bisa menjadi alternatif pengganti gas alam cair (liquefied petroleum gas/LPG) yang selama ini banyak diperoleh melalui impor.

    Tak hanya itu, beragam pemanis juga disiapkan pemerintah untuk mempercepat pengerjaan proyek DME yang tahapan groundbreaking-nya bahkan ketika itu diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan pada 24 Januari 2022.

    Kini, di era pemerintahan baru, penghiliran menjadi salah satu dari delapan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Batu bara menjadi bagian dari 28 komoditas prioritas yang masuk dalam peta jalan penghiliran yang tengah disempurnakan pemerintah, selain sektor mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Namun, Indonesian Mining Association (IMA) menilai penghiliran batu bara menjadi DME masih sulit dilakukan lantaran dinilai belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan penghiliran batu bara memerlukan biaya yang tidak sedikit.

  • Bulog Surakarta pastikan stok beras aman hingga Maret 2025 

    Bulog Surakarta pastikan stok beras aman hingga Maret 2025 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Bulog Surakarta pastikan stok beras aman hingga Maret 2025 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog Surakarta memastikan ketersediaan stok beras mencukupi hingga Maret 2025. Pimca Bulog Surakarta, Nanang Hariyanto menyatakan, penyaluran bantuan pangan untuk 580.080 penerima di wilayah Solo Raya telah dimulai pada 2 Desember dan ditargetkan selesai 10 Desember 2024. Namun demikian, pelaksanaan ini sesuai dengan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

    “Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu,” ujar Nanang, Jumat (6/12).

    Bulog juga terus menyerap beras lokal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp11.000/kg untuk beras medium dan Rp7.400/kg untuk gabah kering giling (GKG). Meski musim panen baru diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2025, harga beras saat ini disebut masih stabil.

    Terkait stok beras impor, Nanang menyebutkan proporsinya mencapai 50 persen dari total stok dan dimanfaatkan untuk program bantuan pangan, stabilisasi harga, dan gerakan pangan murah. Bulog juga telah menyiapkan gudang di berbagai wilayah, seperti Sragen, Klaten, dan Wonogiri, untuk mendukung penyaluran.

    “Stok kami cukup untuk kebutuhan hingga panen raya pada April mendatang. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Jumat (6/12). 

    Sumber : Radio Elshinta