Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • PPN Naik 1% di Januari 2025, Bagaimana Dampaknya ke APBN?

    PPN Naik 1% di Januari 2025, Bagaimana Dampaknya ke APBN?

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto bicara soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Dia memastikan kebijakan tersebut tetap akan berlaku pada 1 Januari 2025, meski menuai penolakan.

    Prabowo menyebut kebijakan PPN 12% di 2025 adalah amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Karena itu, pemerintah bakal tetap melaksanakannya.

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” ucap Prabowo.

    Kendati demikian, penyesuaian tarif PPN 12% akan berlaku selektif, hanya untuk barang mewah. Jadi untuk rakyat menengah ke bawah, kata Prabowo, akan tetap dilindungi.

    “Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil, ya,” tuturnya.

    Adapun keputusan ini didapatkan setelah pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pekan lalu.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran terkait kriteria barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% yakni yang selama ini kena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, ada juga peluang untuk pemerintah memperluas cakupannya.

    “Tadi diskusinya yang pertama itu yang selama ini kena PPnBM. Lalu yang kedua sedang dicek mana yang bisa diperluas, mana yang kemudian tetap 11%,” beber Dasco usai melakukan pertemuan dengan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12).

    Dasco menyebut barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12% seperti mobil dan hunian mewah. Adapun barang kena pajak yang tergolong mewah yakni barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

    Sedangkan untuk barang lainnya masih akan dikenakan pajak 11%. “Barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%,” terangnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan terkait implementasi rencana kenaikan PPN, maka perlu dicari titik keseimbangan dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha, serta penerimaan negara itu sendiri.

    “Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat antara mengenakan, mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya. Tapi in tentunya akan diumumkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dia menyebut Prabowo menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini. Khususnya dalam mencari jalan tengah yang tepat antara menjaga penerimaan negara, serta perimbangan antara dunia usaha dan daya beli masyarakat.

    Kenaikan Tarif PPN 1% Kerek Penerimaan Negara

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kebijakan penyesuaian tarif PPN mempertimbangkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyebut APBN sebagai instrumen penyerap kejut (shock absorber) perekonomian, maka harus dijaga kesehatannya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan tujuan kenaikan PPN guna mengoptimalisasi penerimaan negara, dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

    Terkait hal ini, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengungkapkan kenaikan PPN 1% akan dapat meningkatkan penerimaan pajak di pos penerimaan APBN. Lebih lanjut, kenaikan penerimaan PPN diharapkan menaikkan rasio pajak.

    “Kenaikan rasio pajak tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengatur belanja negara di APBN. Jadi, pemerintah punya keleluasaan melakukan redistribusi pajak untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya kepada detikcom.

    Hal senada disampaikan Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar. Fairy memperkirakan kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan berefek positif terhadap penerimaan pajak. Dia pun memprediksi tambahan penerimaan dari kenaikan PPN 12% dapat menyumbang lebih dari Rp 80 triliun ke kas negara.

    Hal ini mempertimbangkan penerimaan kas negara yang mencapai Rp 80,08 triliun hingga akhir Maret 2023, usai pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11% sejak April 2022. Karena itu, dia menduga potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 akan lebih besar dari kenaikan tarif PPN 11% pada 2022. Di samping itu, dengan adanya kenaikan harga-harga di tahun depan maka otomatis besaran penerimaan PPN akan meningkat.

    “Kemungkinan akan lebih besar karena pada tahun 2022 diimplementasikan dari bulan April. Dan juga ada dampak dari kenaikan harga atau inflasi,” ujar dia dikutip dari laman Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

    Daftar Barang dan Jasa Tidak Kena PPN 12%

    Susu: susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan mauoun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.Buah-buahan: Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading selain dikeringkan.Sayur-sayuran: sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah dan dibekukan, termasuk juga sayuran segar yang dicacah.Ubi-ubian: ubi segar baik yang sudah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading.Bumbu-bumbuan: segar, dikeringkan namun tidak dihancurkan atau ditumbu.Gula konsumsi: gula Kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.

    Daftar Barang Kena PPN 12%

    Barang kena PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berikut objek yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 Ayat 1.

    Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.Impor BKP.Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

    (prf/ega)

  • TikTok Ajukan Peninjauan setelah Kantornya Ditutup Pemerintah Kanada, Masalah Apa?

    TikTok Ajukan Peninjauan setelah Kantornya Ditutup Pemerintah Kanada, Masalah Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – TikTok unit Kanada belum lama ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Federal Kanada untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan pemerintah yang memaksa perusahaan menutup kantor di Kanada.

    Melansir Reuters, Kamis (12/12/2024), dalam pengajuan hukum tersebut, TikTok meminta agar pengadilan mengesampingkan perintah pemerintah dan memberikan kesempatan untuk meninjau keputusan tersebut bersama dengan arahan yang relevan. 

    TikTok juga meminta agar pengadilan mempertimbangkan pengembalian keputusan tersebut ke pemerintah untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut.

    Dalam pernyataannya, TikTok menyampaikan penutupan operasi di Kanada akan berdampak pada ratusan pekerjaan. 

    TikTok menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan karyawan lokal di Kanada dan berpendapat bahwa solusi yang lebih baik perlu dibicarakan agar mereka dapat terus beroperasi di negara tersebut.

    Meski begitu, seorang juru bicara Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada menyatakan bahwa pemerintah tetap pada keputusannya yang mengharuskan TikTok menghentikan operasinya di Kanada. 

    “Keputusan Pemerintah tersebut didasarkan pada peninjauan keamanan nasional yang menyeluruh dan saran dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada”, kata juru bicara tersebut.

    Adapun langkah pemerintah Kanada mengikuti kebijakan serupa di Amerika Serikat, saat Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April 2024.

    Dalam UU tersebut, Biden mengharuskan Bytedance, induk perusahaan TikTok, untuk menjual aset-aset TikTok di AS sebelum 19 Januari 2025 atau menghadapi potensi larangan nasional. 

    Diketahui, Pemerintah Kanada menutup kantor perusahaan media sosial asa China, TikTok, karena alasan risiko keamanan nasional.

    Sebelumnya melansir TechCrunch, pemerintah Kanada tidak menjelaskan secara rinci mengenai risiko keamanan yang dimaksud. 

    Namun, penutupan kantor ini tidak mempengaruhi penggunaan aplikasi TikTok. Masyarakat Kanada masih dapat mengunduh, menggunakan, dan membuat konten di platform di TikTok.

    “Keputusan untuk menggunakan aplikasi atau platform media sosial adalah pilihan pribadi,” kata Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada, François-Philippe Champagne.

    TikTok memang telah lama mendapat sorotan terkait pengelolaan data pengguna, dengan kritik yang menyebutkan bahwa data pengguna dapat diakses oleh pihak-pihak di China, meskipun perusahaan berulang kali membantah tuduhan tersebut.

  • Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi

    Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi

    Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

    Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) disesuaikan dengan kesiapan instansi atau kementerian/lembaga. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses konsolidasi usai adanya penambahan jumlah kementerian, yakni dari 34 di masa pemerintahan sebelumnya menjadi 48 di periode Presiden Prabowo Subianto, menjadi fokus utama Kementerian PANRB.

    “Mereka kan para pegawainya juga banyak yang berubah, ada yang jadi 2 kementerian, ada yang jadi 3 kementerian. Jadi, tentunya kami masih menunggu mereka setel dulu dengan tata kelola di internalnya,” kata Rini di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kementerian PANRB akan segera berkoodinasi dengan Otorita IKN (OIKN) terkait proses pemindahan ASN ke IKN, sekaligus menjalankan instruksi Presiden Prabowo.

    “Apa pun yang disampaikan oleh Presiden untuk persiapan-persiapan ini tentunya akan kami dorong. Misalnya, bagaimana kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan setelah Lebaran 2025.

    “Menurut Menteri PANRB, yang sekarang sedang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya Januari, cuman Maret ada lebaran. Jadi, mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Sumber : Antara

  • Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat dari Pemakzulan

    Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat dari Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Yoon akan menghadapi pemakzulan kedua kemungkinan pada akhir pekan ini. Oposisi di parlemen, Partai Demokratik, menyatakan akan terus mengajukan mosi tersebut hingga lolos.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara.

    Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting.

    Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Usai parlemen berhasil memakzulkan Yoon, kasus ini akan bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

    MK akan memutuskan pemakzulan Yoon dan proses ini bakal memakan waktu lama.

    Namun, situasi di MK sekarang menguntungkan Yoon karena tiga hakim kosong. Sementara itu, sisanya kemungkikan menolak usul pemakzulan.

    Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar dalam mengambil keputusan tentang pemakzulan, harus ada sekurang-kurangnya enam orang hakim yang sepakat.

    Artinya keenam orang hakim tersebut harus sepakat dengan suara bulat.

    Kim mencatat Yoon mungkin mengincar peluang pembalikan, karena mengundurkan diri akan menghilangkan semua peluang untuk bertahan hidup.

    “Dengan hanya enam hakim yang saat ini bertugas, jika satu saja dari mereka tidak setuju (dengan yang lain), pemakzulan akan dibatalkan. Tampaknya faktor-faktor ini diperhitungkan dalam perhitungannya,” kata Kim.

    Kim juga mengatakan Yoon tampaknya tak bisa menilai situasi politik secara akurat karena pendukungnya yang kuat dan faktor-faktor lain.

     

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ibu Kota Jepang Terapkan 4 Hari Kerja dalam Sepekan Mulai 2025

    Ibu Kota Jepang Terapkan 4 Hari Kerja dalam Sepekan Mulai 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ibu Kota Tokyo di Jepang akan memberlakukan empat hari kerja dalam sepekan untuk pegawai negeri mulai tahun depan.

    Pemerintah Tokyo menyatakan rencana itu akan berlaku pada April 2025. Dengan aturan tersebut, PNS di sana bakal libur tiga hari dalam seminggu.

    “Kita akan menilai gaya kerja, dengan fleksibel, memastikan tak ada satu pun yang menyerah terhadap karier mereka seperti melahirkan atau mengasuh anak,” kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada Rabu (11/12), dikutip CNN.

    Yuriko mengatakan saat ini sudah waktunya Tokyo mengambil inisiatif untuk meningkatkan kehidupan warga dan ekonomi di masa yang penuh tantangan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, angka kelahiran di Jepang mengalami penurunan.

    Laporan Kementerian Kesehatan pada 2023, hanya 727.277 kelahiran di Jepang dengan tingkat kesuburan 1,2. Untuk menjaga populasi tetap stabil, diperlukan tingkat kesuburan sebesar 2,1.

    Selama ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka kelahiran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan mendorong kelompok muda untuk menikah.

    Sejumlah pakar menyoroti angka kelahiran yang rendah di Jepang karena budaya kerja dan biaya hidup melonjak.

    Perempuan di Negeri Sakura itu juga banyak yang berada di bawah tekanan untuk memilih karier atau keluarga.

     

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Merger Dua Operator Telekomunikasi Bernilai Rp 104 Triliun, Lahirlah XLSmart – Halaman all

    Merger Dua Operator Telekomunikasi Bernilai Rp 104 Triliun, Lahirlah XLSmart – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telcom akhirnya sepakat melakukan
    merger.

    Penggabungan perusahaan telekomunikasi ini diklaim memiliki nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari Rp 104 triliun.

    Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, diyakini menjadi sebuah kekuatan baru di sektor telekomunikasi hasil penggabungan kekuatan operator bereputasi di Indonesia untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Merger ini menggabungkan dua entitas yang akan saling melengkapi dalam melayani pangsa pasar telekomunikasi Indonesia. XLSmart akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang mampu mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi pelanggan, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

    Diproyeksikan tanggal efektif penggabungan ketiga perusahaan ini bakal efektif pada 15 April 2025. Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). 

    Nantinya, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memegang 34,8 persen saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.

    Pada saat transaksi tuntas, pemerataan kepemilikan saham akan menghasilkan Axiata menerima hingga senilai US$ 475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima Rp 6,373 triliun, beserta tambahan Rp 1,194 triliun di akhir tahun pertama. 

    Group Chief Executive Officer Axiata Group Viviek Sood mengatakan merger ini akan memungkinkan Axiata untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. 

    “Sinergi yang dihasilkan oleh merger ini akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan sebagian akan digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan masa depan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

    Merger ini diharapkan menghasilkan sinergi biaya yang signifikan, dengan estimasi sinergi sebelum pajak sebesar 300 juta–400 juta dolar AS setelah selesainya proses integrasi jaringan strategis serta optimalisasi sumber daya. 

    Dengan total pelanggan seluler gabungan sebanyak 94,51 juta dan pangsa pasar 27 persen, XLSmart akan menghasilkan pendapatan proforma sebesar Rp 45,4 triliun dan EBITDA senilai lebih dari Rp 22,4 triliun. 

    Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology Franky Oesman Widjaja menuturkan merger ini adalah upaya penting yang Sinar Mas lakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan. 

    “Hal ini lah yang akan memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan dan karyawan, serta ikut mendukung upaya digitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia,” katanya. 

    Sementara Dian Siswarini, Presiden Direktur dan CEO, XL Axiata, mengatakan, dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan posisi pasar, kami akan meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, dan membuka peluang pertumbuhan baru untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. 

    “Merger ini tidak hanya menggambarkan komitmen untuk memperkuat ekonomi digital Indonesia, tetapi juga menunjukkan dedikasi kami untuk menjembatani kesenjangan digital, memperluas akses layanan telekomunikasi yang dapat diandalkan, serta menghasilkan masyarakat digital yang inklusif. Dengan visi yang sama dan kerja kolektif, kami yakin untuk mampu memberikan manfaat kepada para pemegang
    saham, mendukung aspirasi kemajuan teknologi Indonesia, dan menciptakan sebuah standar baru industri telekomunikasi,” kata Dian.

    Detil Utama Merger:

    XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart.
    Axiata Group Berhad (“Axiata”) dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memegang 34,8 persen saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.
    Pada saat selesainya transaksi, pemerataan kepemilikan saham akan menghasilkan Axiata menerima hingga senilai US$475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima US$400 juta, beserta tambahan US$75 juta di akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu.
    XLSmart akan memanfaatkan jaringan, keahlian, dan sumber daya dari para pemegang saham untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. (Tribunnews.com/Kontan)

  • Tak Kunjung Terima Pesanan di Jakarta, Pembeli Jam Tangan Mewah Gugat Butik ke PN Jakut – Halaman all

    Tak Kunjung Terima Pesanan di Jakarta, Pembeli Jam Tangan Mewah Gugat Butik ke PN Jakut – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha Tony Trisno kembali mencari keadilan atas permasalahan pembelian dua jam tangan mewah Richard Mille bernilai sekitar Rp82 miliar.

    Pada Senin (11/12/2024), dirinya mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pemesanan dua buah jam tangan Richard Mille pada tahun 2019 lalu itu.

    Kuasa hukum Tony Trisno, Eko Prastowo menerangkan, kliennya adalah pelanggan tetap Butik Richard Mille Jakarta sejak tahun 2014. 

    Pada tahun 2019, lanjut Eko, ia memesan dua jam tangan mewah Richard Mille secara inden dengan kesepakatan barang tersebut akan diserahterimakan di Jakarta.

    “Jam tangan tersebut adalah Richard Mille RM 57-03 Black Sapphire Dragon seharga SGD 2.599.500 dan Richard Mille RM 56-02 Blue Sapphire Unique Piece seharga SGD 4.396.700,” ujar Eko saat diwawancara di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Eko melanjutkan, total pembayaran lebih dari SGD 6.9 juta atau sekitar Rp82,9 miliar (kurs Rp11.856/SGD) telah diselesaikan secara bertahap hingga April 2021.

    Setelah pembayaran lunas, pihak butik meminta Tony mengambil barang di Singapura melalui Richard Mille Asia Pte. Ltd. 

    Eko menegaskan, tindakan ini jelas melanggar kesepakatan awal bahwa penyerahan akan dilakukan di Jakarta, sebagaimana telah menjadi praktik dalam transaksi-transaksi sebelumnya.

    “Klien kami telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, termasuk dengan mengirimkan surat klarifikasi pada Agustus 2024. Namun, pihak Butik Richard Mille Jakarta tetap menolak untuk menyerahkan barang di Jakarta,” tambahnya.

    Kuasa hukum lainnya Heroe Waskito, menegaskan, tindakan ini bukan hanya melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

    Namun juga diduga melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Klien kami telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai konsumen dengan itikad baik, termasuk melunasi pembayaran. Namun, haknya untuk menerima barang telah diabaikan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tegas Heroe Waskito.

    Untuk itu, pihaknya hari ini secara resmi mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Gugatan ini diajukan atas nama kliennya, merasa dirugikan dalam transaksi pembelian dua jam tangan mewah Richard Mille yang hingga kini belum diserahterimakan meskipun seluruh kewajiban pembayaran telah dipenuhi.

    “Langkah hukum ini kami ambil demi memperjuangkan hak klien kami yang dirugikan dalam transaksi ini. Ini bukan hanya soal nilai transaksi yang besar, tetapi juga soal penghormatan terhadap hak konsumen yang telah beritikad baik dengan memenuhi seluruh kewajibannya,” ucap Heroe.

    Menurutnya, gugatan ini diharapkan dapat menjadi preseden penting bagi pelaku usaha untuk lebih menghormati dan melindungi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan konsumen adalah aset berharga yang harus dijaga.

    “Perlindungan hak konsumen adalah pilar penting dalam hubungan bisnis yang sehat dan merupakan dasar terciptanya iklim bisnis yang baik. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih menghormati hak konsumen,” tutup Heroe.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan pihak terkait atas gugatan ini.

    Namun, pada beberapa waktu lalu, pihak PT Royal Mandiri Internusa selaku operator butik Richard Mille Jakarta sempat memberikan keterangan pers tertulis kepada media.

    Pimpinan PT Royal Mandiri Internusa selaku operator butik Richard Mille Jakarta Yullie Angela menyebut Tony Trisno tidak membeli dua jam tangan tersebut dari Richard Mille Jakarta dan pihaknya juga tidak pernah menerima pembayaran jam tangan SGD 6.9 juta dari Tony Trisno

    Menurut Yullie, Tony Trisno membeli dua jam mewah tersebut dari Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura.

    Hal ini, kata dia, diketahui dari surat keterangan Richard Mille Asia Pte Ltd tertanggal 2 September 2021 yang dibuat di hadapan Lee Meng Mew, Notaris Publik di Republik Singapura.

    Dan pihak Richard Mille Asia Pte Ltd pun sudah mengakui telah menerima pembayaran penuh atas kedua jam tangan tersebut dari Tony Trisno itu.

    “Fisik kedua jam tangan tersebut ada di Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura dan saat ini sedang menunggu Saudara Tony Trisno untuk mengambil kedua jam tangan tersebut di Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura. Akan tetapi entah kenapa Saudara Tony Trisno tidak mau mengambil kedua jam tangan tersebut di Singapura,” kata Yullie dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022). 

    Arloji mewah Richard Mille RM 11 Asia Boutique. (Ist)

    Yullie menyatakan pihaknya juga telah memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas laporan Tony Trisno di Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan terkait pembelian 2 jam tangan Richard Mille ini pada Juni 2022.

    Menurut Yullie, sampai saat itu laporan polisi dari Tony Trisno masih dalam tahap penyelidikan.

    Oleh karena itu, ia menilai tuduhan bahwa pihaknya melakukan penipuan adalah tidak benar.

    Ia menambahkan, PT Royal Mandiri Internusa (Richard Mille Jakarta) hanya dealer dari jam tangan Richard Mille di Indonesia. Hanya saja, kata Yullie, Richard Mille Jakarta berbadan hukum terpisah dengan Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura.

     

  • Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

    Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tersambung sepenuhnya pada 2027 atau tepat setahun sebelum Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mulai berkantor di IKN ada 17 Agustus 2028.

    Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan mengungkap apabila telah tersambung sepenuhnya maka waktu tempuh dari Bandara Sepinggan hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Dipangkas menjadi 50 menit saja. 

    “Pak Presiden akan pindah ke 2028, masuk sekitar di 2027, tol dari Sepinggan sampai ke IKN akan nyambung, dan sekitar 50 menit saja waktu perjalanan,” kata Reiza saat ditemui di Kantor OIKN, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, saat ini pemerintah disebut tengah fokus melakukan finishing pembangunan pada proyek Tol IKN Seksi 3A Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km), 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung (7,3 Km), dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang (6,7 Km).

    Adapun, 3 seksi Jalan Tol IKN itu ditargetkan bakal mulai rampung pada 2025 dan dapat mulai beroperasi pada Juni 2025. 

    “Jadi estimasinya memang kalau tolnya dari 3A, 3B, 5A, itu bisa selesai semua di pertengahan tahun depan sesuai janji Pak Basuki saat menjabat sebagai Menteri [PUPR] ya di Juni 2025,” tegasnya. 

    Adapun, secara keseluruhan progres pembangunan IKN telah mencapai 61,7% yang terkontrak dalam 109 paket pengerjaan dan telah menyedot anggaran mencapai Rp89 triliun.

    Perinciannya, progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% dan progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%.

    Terakhir yakni progres proyek batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

  • Pemindahan ASN ke IKN Mundur Lagi: Dimulai Setelah Lebaran 2025

    Pemindahan ASN ke IKN Mundur Lagi: Dimulai Setelah Lebaran 2025

    Jakarta: Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami perubahan jadwal. Sebelumnya tenggat waktu ditetapkan pada Januari 2025. Namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proses pemindahan baru akan dimulai pada April 2025, setelah perayaan Lebaran.

    “Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulai Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran mungkin dihitung itu,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 Desember 2024.

    Baca juga: Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusat Plasma Nutfah Nasional Dibangun di IKN

    Keputusan ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem pemerintahan di IKN, termasuk fasilitas pendukung dan tempat tinggal ASN. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur inti untuk eksekutif telah selesai Desember ini, namun ada kebutuhan untuk menyesuaikan struktur kementerian yang bertambah di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

    “Ekosistem eksekutif itu selesai Desember ini, cuma ini kan ada fitur Kemenko yang tadinya 4 jadi 7. Ini akan dibicarakan dulu, ,” jelasnya.

    Rencana pemindahan ASN ke IKN telah beberapa kali mengalami penundaan. Awalnya, pemindahan direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur ke September, lalu Oktober, hingga akhirnya dijadwalkan ulang menjadi Januari 2025. Kini, dengan keputusan terbaru, pemindahan resmi dimulai setelah Lebaran 2025.

    Konsistensi dan koordinasi menjadi sorotan utama dalam menyelesaikan megaproyek IKN ini. Tantangan infrastruktur dan struktur kelembagaan yang terus berkembang, publik menantikan kepastian jadwal dan kelancaran proses pemindahan ASN ke ibu kota baru.

    Jakarta: Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami perubahan jadwal. Sebelumnya tenggat waktu ditetapkan pada Januari 2025. Namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proses pemindahan baru akan dimulai pada April 2025, setelah perayaan Lebaran.
     
    “Menurut Menteri PAN-RB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulai Januari, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran mungkin dihitung itu,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 Desember 2024.
     
    Baca juga: Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusat Plasma Nutfah Nasional Dibangun di IKN
    Keputusan ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem pemerintahan di IKN, termasuk fasilitas pendukung dan tempat tinggal ASN. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur inti untuk eksekutif telah selesai Desember ini, namun ada kebutuhan untuk menyesuaikan struktur kementerian yang bertambah di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
     
    “Ekosistem eksekutif itu selesai Desember ini, cuma ini kan ada fitur Kemenko yang tadinya 4 jadi 7. Ini akan dibicarakan dulu, ,” jelasnya.
     
    Rencana pemindahan ASN ke IKN telah beberapa kali mengalami penundaan. Awalnya, pemindahan direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur ke September, lalu Oktober, hingga akhirnya dijadwalkan ulang menjadi Januari 2025. Kini, dengan keputusan terbaru, pemindahan resmi dimulai setelah Lebaran 2025.
     
    Konsistensi dan koordinasi menjadi sorotan utama dalam menyelesaikan megaproyek IKN ini. Tantangan infrastruktur dan struktur kelembagaan yang terus berkembang, publik menantikan kepastian jadwal dan kelancaran proses pemindahan ASN ke ibu kota baru.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Jadwal Pendaftaran SNBP 2025 Diumumkan, Cek Link dan Syarat

    Jadwal Pendaftaran SNBP 2025 Diumumkan, Cek Link dan Syarat

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jadwal Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 telah diumumkan oleh tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Siswa SMA/MA bisa mulai melakukan pendaftaran SNBP pada 4 Februari 2025.

    SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan nilai akademik atau prestasi non-akademik. Mekanisme penerimaan ini juga sering disebut sebagai jalur prestasi atau jalur undangan.

    Jadwal SNBP 2025 diumumkan oleh tim SNPMB dalam konferensi pers online yang disiarkan lewat kanal YouTube resminya pada Rabu (11/12/2024).

    Tahap pertama proses SNBP dimulai dengan pengumuman kuota tiap sekolah pada 28 Desember 2024.

    Berikut adalah link, jadwal, syarat, dan cara daftar SNBP 2025.

    Link daftar SNBP 2025

    Pendaftaran SNBP 2025 bisa dilakukan lewat laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id atau langsung kunjungi dengan klik tautan ini.

    Tim SNPMB juga sudah menyiapkan laman resmi untuk informasi SNBP dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 di https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau langsung kunjungi tautan ini.

    Jadwal daftar SNBP 2025

    Dalam konferensi pers, tim SNPMB telah mengumumkan tanggal-tanggal penting beserta tahapan SNBP 2025. Simak jadwal pendaftaran SNBP 2025 berikut ini:

    Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024Masa sanggah: 28 Desember 2024-17 Januari 2025Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2024Pengisian PDSS oleh sekolah: 6-31 Januari 2024Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari-18 Februari 2025Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025Masa unduh kartu peserta SNBP: 4 Februari-3 April 2025.Syarat daftar SNBP 2025

    Tim SNPMB telah menetapkan syarat yang wajib diikuti calon peserta sebelum mendaftar SNBP 2025. Berikut ketentuannya:

    Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum tersebut tidak dapat mengisi PDSSPeserta adalah siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada 2025 yang memiliki prestasi unggulBiaya pendaftaran ditanggung pemerintahSNBP 2025 dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan PTNSekolah yang mengikutkan siswanya ke dalam SNBP 2025 harus:
    Mempunyai Nomor Pokok Sekolah NasionalMengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benarSekolah harus memiliki akun “SNPMB Sekolah” untuk pengisian PDSSSiswa harus memiliki akun “SNPMB Siswa” untuk pendaftaran SNBP 2025.Ketentuan akreditasi sekolah:
    Akreditasi A: 40 persen terbaik di sekolahnyaAkreditasi B: 25 persen terbaik di sekolahnyaAkreditasi C dan lainnya: 5 persen terbaik di sekolahnyaTambahan kuota siswa eligible: sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebanyak 5 persen.Kuota SNBP 2025

    Tim SNPMB juga sudah menetapkan kuota mahasiswa yang diterima di PTN baik melalui jalur SNBP, SNBT, maupun jalur mandiri pada 2025.

    Hal tersebut didasarkan pada status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan Kerja (Satker). Simak perinciannya:

    SNBP:
    Kuota PTNBH: 20 persen
    Kuota BLU dan Satker: 20 persen.

    SNBT:
    Kuota PTNBH: 30 persen
    Kuota BLU dan Satker: 40 persen.

    Seleksi Mandiri:
    Kuota PTNBH: 50 persen
    Kuota BLU dan Satker: 30 persen.

    (dem/dem)