Grup Musik: APRIL

Agar Warganya Cepat Punya Anak, Pemkot Tokyo Berlakukan 4 Hari Kerja dalam Sepekan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo memberlakukan empat hari kerja seminggu bagi pegawai pemerintah metropolitan mulai April 2025 demi mengatasi krisis populasi.

Kota Tokyo kini menghadapi krisis populasi yang parah akibat penurunan angka kelahiran baru, sementara populasi warganya yang menua semakin banyak.

Mengutip Money Control, inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh orang tua yang bekerja, khususnya perempuan, dengan mendorong keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.

Kebijakan “cuti parsial pengasuhan anak” yang baru juga akan memungkinkan beberapa pegawai untuk bekerja dua jam lebih sedikit per hari.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike menekankan perlunya menciptakan opsi kerja yang fleksibel sehingga perempuan dapat mempertahankan karier sambil mengelola tanggung jawab pengasuhan anak.

Angka kelahiran Jepang sangat rendah, yakni 1,2, sedangkan Tokyo berada di angka 0,99, jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk menstabilkan populasi.

Para pekerja kantoranmemadati gerbong kereta rel listrik pada jam-jam sibuk saat berangkat dan pulang kerja di Kota Tokyo. Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo memberlakukan empat hari kerja seminggu bagi pegawai pemerintah metropolitan mulai April 2025 demi mengatasi krisis populasi.

Meskipun ada langkah-langkah sebelumnya seperti cuti orang tua, subsidi penitipan anak, insentif tunai, dan bahkan aplikasi kencan yang dikelola pemerintah, angka kelahiran terus menurun.

Empat hari kerja seminggu dapat meringankan budaya kerja Jepang yang menuntut, yang secara tidak proporsional membebani perempuan dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Studi menunjukkan kebijakan semacam itu meningkatkan partisipasi pria dalam pekerjaan rumah tangga, yang dapat mendukung wanita untuk memiliki lebih banyak anak.

Misalnya, pria menghabiskan 22 persen lebih banyak waktu untuk mengasuh anak selama uji coba kerja empat hari seminggu di beberapa wilayah.

Meskipun perubahan sosial diperlukan untuk penerapan yang meluas, penelitian menunjukkan kerja empat hari seminggu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan.

Jepang Juga Hadapi Kesenjangan Gender

Mengutip Firstpost.com, para ahli percaya bahwa budaya kerja Jepang yang tidak kenal ampun, yang dikenal dengan jam kerja yang panjang dan tekanan yang kuat, merupakan hambatan utama untuk menyeimbangkan karier dengan kehidupan keluarga.

Lingkungan ini telah berkontribusi pada kesenjangan gender yang mencolok dalam partisipasi angkatan kerja.

Data dari Bank Dunia mengungkapkan tingkat partisipasi sebesar 55 persen untuk wanita dibandingkan dengan 72 persen untuk pria.

Minggu kerja empat hari dapat menawarkan solusi. Dengan memberi karyawan lebih banyak waktu untuk kehidupan keluarga, hal itu dapat mengurangi sebagian tekanan pada orang tua yang bekerja.

Bukti dari uji coba global menunjukkan bahwa perubahan ini mengarah pada pembagian pekerjaan rumah tangga yang lebih adil.

Dalam uji coba tahun 2022 yang dilakukan oleh 4 Day Week Global, perusahaan di enam negara menerapkan empat hari kerja seminggu.

Pria dalam uji coba ini melaporkan menghabiskan 22 persen lebih banyak waktu untuk mengasuh anak dan 23 persen lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga.

Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa bekerja satu hari lebih sedikit dalam seminggu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, kata Peter Miscovich, pemimpin masa depan kerja global di perusahaan jasa real estat JLL kepada Fortune.

Para pekerja kantoranmemadati gerbong kereta rel listrik pada jam-jam sibuk saat berangkat dan pulang kerja di Kota Tokyo. Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo memberlakukan empat hari kerja seminggu bagi pegawai pemerintah metropolitan mulai April 2025 demi mengatasi krisis populasi.

“Keuntungan dari semua itu adalah berkurangnya stres, berkurangnya kelelahan, istirahat yang lebih baik, tidur yang lebih baik, biaya yang lebih rendah bagi karyawan, tingkat fokus dan konsentrasi yang lebih tinggi selama jam kerja, dan dalam beberapa kasus, komitmen yang lebih besar terhadap organisasi sebagai hasilnya,” kata Miscovich kepada majalah tersebut.

Faktanya, lebih dari 90 persen karyawan yang terlibat dalam uji coba ini ingin melanjutkan dengan minggu kerja yang dipersingkat.

Namun, di Jepang, menerapkan empat hari kerja seminggu akan membutuhkan perubahan budaya yang signifikan.

Sementara penelitian menunjukkan jadwal yang dikurangi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, perubahan seperti itu mungkin memerlukan waktu untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas.

Laporan Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Sumber: Kontan

15/12/2024 08:33
Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jajaran kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) nampak berbeda pandangan soal potensi perubahan AD/ART untuk menentukan calon ketua umum partai berlambang kabah itu.
Mulanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan, ketentuan untuk menjadi calon ketua umum tetap mengacu pada AD/ART yang ada saat ini.
Pasalnya, perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan dalam forum Muktamar X yang rencananya digelar akhir April atau awal Mei 2025.
Artinya, jika terjadi perubahan, AD/ART itu berlaku untuk Muktamar XI yang berlangsung lima tahun kemudian.
“Jadi dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang
existing
sekarang,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).
AD/ART saat ini tidak membuka ruang untuk kader baru maupun figur non kader mengajukan diri sebagai calon ketua umum.
Selain itu, AD/ART PPP yang berlaku juga memberikan syarat bahwa hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa bertarung untuk memperebutkan kursi ketua umum PPP.
“yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, boleh, pengurus harian,” sebut Mardiono.
“Kenapa demkian? Karena memang PPP ini adalah berbasis partai kader. Para pendahulu, para pendiri itu memang sudah melakukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” sambung dia.
Sementara itu, ditemui terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengganti isi AD/ART terkait dengan syarat
calon ketua umum PPP
.
Walaupun, proses itu memang hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.
Namun, Arwani menggarisbawahi, syarat calon ketua umum di AD/ART PPP masih bisa diubah tergantung aspirasi para peserta muktamar.
“Terkait dengan siapa yang akan dipilih, jika memang muktamirin menghendaki nama-nama, misalnya ingin ada perubahan persyaratan ketua umum, (supaya) tidak harus pernah menjadi ketua DPW, tidak harus selama sekian waktu sudah ber-SK sebagai pengurus DPP dan sebagainya, dan sebagainya kembali pada peserta, kembali pada muktamirin, jika memang itu dikehendaki,” papar dia.
Ia juga memberikan sinyal bahwa pintu terbuka untuk figur non kader yang ingin mengikuti kontestasi tersebut.
Arwani mengaku tak bisa memberikan batasan atas berbagai aspirasi para peserta muktamar, jika memang ada keinginan untuk mengubah AD/ART dan membuka ruang untuk figur eksternal.
“Nah terhadap tokoh-tokoh di luar itu, sekali lagi tentu kembali pada teman-teman muktamirin, saya enggak bisa membatasi,” ungkapnya.
Meski begitu, PPP sendiri sudah memiliki banyak kader mumpuni yang juga bisa ikut memperebutkan kursi ketua umum.
“Sekali lagi, kita punya kader banyak, baik kader yang selama ini sudah aktif di DPP atau kader yang selama ini sudah ber-KTA PPP itu kita punya,” imbuh dia.
Diketahui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyatakan ada empat kandidat calon ketua umum PPP.
Keempatnya adalah Sandiaga Uno, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Sandiaga Uno dan Taj Yasin adalah kader PPP, sementara Dudung dan Gus Ipul belum pernah bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.
Di sisi lain, Mardiono sudah menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi ketua umum jika mendapatkan mandat dari kadernya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 07:37
Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad
Mardiono
mengatakan, Muktamar X PPP bakal berlangsung setelah Idul Fitri 2025.
Ia menyampaikan kemungkinan forum pergantian struktur kepemimpinan PPP itu bakal berlangsung April atau Mei 2025.
“Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah Lebaran itu. Mungkin di akhir April maupun awal Mei,” ujar Mardiono di setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Ia mengungkapkan, ada usulan dari sejumlah kader PPP agar Muktamar X berlangsung di Bali.
Namun, keputusan itu belum diambil karena peserta mukernas sepakat menyerahkan pada DPP PPP.
“Itu tadi wacana yang diusulkan, tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan di DPP. Kemudian, nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” paparnya.
Kader PPP juga sepakat untuk tetap solid sampai gelaran Muktamar X berlangsung. Semua kader tak ingin ada perpecahan yang terjadi dalam proses pergantian kepemimpinan PPP.
“Semua kita komitmen mengharamkan untuk konflik. Kompak ya 100 persen. Semua kita sepakat, kita akan mengawali muktamar ini, mulai mukernas sekarang ini dengan persatuan dan kesatuan,” imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, para ketua majelis telah meminta agar muktamar dipercepat.
Ia menuturkan, para ketua majelis ingin muktamar berlangsung di Januari atau Februari 2025.
Namun, hingga saat ini surat yang dikirimkan ke DPP PPP itu tidak mendapatkan jawaban.
“Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” ungkap Rommy.
“Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 06:38
Ini Alasan Google Diminta Hapus Aplikasi TikTok Mulai 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib TikTok di ujung tanduk. Baru-baru ini, Anggota Komite DPR Amerika Serikat (AS) mendesak para bos besar Apple dan Google untuk bersiap mematuhi undang-undang yang dapat mengakibatkan aplikasi TikTok diblokir di AS bulan depan.

Surat perintah telah dikirim pada Jumat lalu kepada CEO Apple Tim Cook dan CEO Alphabet Sundar Pichai. Surat itu mengingatkan para bos Google dan Apple agar mematuhi tanggung jawab mereka sebagai operator aplikasi.

Para anggota parlemen mengacu pada keputusan Pengadilan Banding AS di Washington, D.C. para pekan lalu yang mengharuskan ByteDance, raksasa teknologi asal China, untuk mendivestasikan TikTok paling lambat 19 Januari.

Jika ByteDance gagal menjual TikTok pada tanggal tersebut, Apple dan Google akan diwajibkan untuk menghapus aplikasi TikTok di AS, tulis para anggota parlemen.

“Seperti yang Anda ketahui, tanpa divestasi yang memenuhi syarat, Undang-Undang tersebut melarang ‘menyediakan layanan untuk mendistribusikan, memelihara, atau memperbarui aplikasi yang dikendalikan musuh asing tersebut (termasuk kode sumber aplikasi tersebut) melalui pasar (termasuk toko aplikasi seluler daring) yang melaluinya pengguna di dalam perbatasan darat atau laut Amerika Serikat dapat mengakses, memelihara, atau memperbarui aplikasi tersebut,’” tulis para anggota parlemen dalam surat tersebut.

Pengadilan banding D.C. pada Jumat lalu menolak permintaan TikTok untuk menghentikan sementara undang-undang tersebut agar tidak berlaku pada bulan Januari.

Para anggota parlemen juga mengirim surat kepada CEO TikTok Shou Zi Chew, untuk meninjau keputusan pengadilan. Mereka mengatakan bahwa sejak Presiden Joe Biden mengesahkan undang-undang TikTok pada April, “Kongres telah memberikan cukup waktu bagi TikTok untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar mematuhinya.”

Meskipun TikTok menyebut undang-undang tersebut tidak konstitusional dan mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak Amandemen Pertama dari 170 juta penggunanya, panel hakim di pengadilan banding menolak argumen tersebut. Para halim mengatakan dalam sebuah opini bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi keamanan nasional.

Sementara itu, TikTok memperingatkan bahwa keputusan pengadilan akan mengakibatkan bisnis kecil dan kreator media sosial AS kehilangan penjualan dan laba sebesar US$1,3 miliar.

(hsy/hsy)

15/12/2024 06:20
Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangun (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai guna membahas persiapan Muktamar X untuk menentukan kepengurusan baru, pada Sabtu (14/12/2024) malam.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan, bahwa Mukernas II yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini telah menentukan bahwa Muktamar bakal digelar pada bulan April 2025, mendatang.

Dimana, agenda Muktamar dilaksanakan usai hari raya Idul Fitri tahun 2025.

Namun, Mardiono belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan Muktamar tersebut.

Hal itu disampaikannya usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu malam.

“Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah lebaran itu awal ya, awal April ya. Mungkin bisa di akhir April maupun awal Mei. Nanti tergantung kan Muktamar itu banyak yang kita butuhkan,” kata Mardiono.

Mardiono pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dipersiapan jelang Muktamar. Dimana, ketersediaan hotel juga perlu diperhitungkan.

Sebab, sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari kader PPP akan turut serta dalam forum tersebut.

“Pertama adalah kapasitas hotel. Hotel itu yang kita butuhkan itu sekitar 1.200. Kemudian nanti belum lagi pas pembukaan itu kan pasti 2 ribuan. Nah ini yang kita siapkan. Jadi kan menyangkut ketersediaan hotel. Kan kita enggak boleh kan, pokoknya harus hari ini. Nah kalau kita enggak dapat hotel Itu ya. Misalnya ini satu kasus,” beber Mardiono.

Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan ini menyebut jika permasalahan transportasi juga perlu diperhitungkan oleh panitia Muktamar.

“Jadi misalnya apakah di Jakarta, bagaimana lalu lintas yang hadir dari Indonesia bagian timur,” ujarnya.

Mardiono juga menyampaikan bahwa peserta Mukernas turut mengusulkan pulau Bali sebagai lokasi Muktamar.

“Bagaimana kalau diselenggarakan di Bali?
Tapi tadi ada wacana beberapa teman-teman mengusulkan di Bali. Ya, kira-kira tempatnya di Bali. Itu tadi wacana yang diusulkan,” katanya.

Meski begitu, Mardiono mengatakan bahwa pembahasan lengkap terkait tanggal serta lokasi Muktamar akan diputuskan pasa forum DPP Partai.

“Tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan oleh DPP. Kemudian nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” jelasnya.

Diketahui, Muktamar PPP merupakan forum tertinggi partai dalam menentukan kepengurusan partai yang baru, mulai dari Ketua Umum hingga jajaran kepengurusan.

Sebagai informasi, PPP menggelar Mukernas II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sejak Jumat (13/12/2024) hingga Minggu (14/12/2024).

Mukernas itu diikuti oleh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.

Mukernas tersebut merupakan forum untuk mengevaluasi kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono yang dinilai gagal memimpin partai sehingga suara anjlok pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) hingga akhirnya partai berlambang Kabah itu gagal lolos ke Senayan.

Muktamar itu juga bakal menjadi forum untuk persiapan Muktamar X PPP, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2020.

14/12/2024 23:17
Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mualai dibangun tahun depan.

Basuki menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan kantor DPR, DPD, MPR, lalu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) beserta kompleks huniannya.

“Sehingga mudah-mudahan 2027 akan sudah siap,” kata Basuki di UGM, Sleman, Sabtu (14/12) petang.

Setahun berikutnya atau pada 2028, Mantan Menteri PUPR itu bilang Prabowo selanjutnya akan mengumumkan pemindahan kantor seluruh jajaran legislatif dan yudikatif ke IKN.

Sementara untuk perkantoran lembaga eksekutif hingga akhir 2024 ini, menurut Basuki, ada empat kantor kementerian koordinator (kemenko) yang sudah siap difungsikan.

“Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 Tower sudah bisa,” ujar Basuki.

Meski demikian, Basuki menekankan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN baru April 2025.

“MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Ia menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.

Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

“Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12).

Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. Ia juga menargetkan semura urusan rampung pada 17 Agustus 2029.

“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.

Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara

Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada p

(kum/fra)

[Gambas:Video CNN]

14/12/2024 21:01
DPR AS Surati CEO Apple & Google, Ingatkan Soal Blokir TikTok

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota komite parlemen AS mendesak para bos dari dua raksasa teknologi Apple dan Google untuk bersiap mematuhi undang-undang yang akan melarang TikTok beroperasi di Negeri Paman Sam mulai Januari 2025.

Surat dari DPR AS telah dikirim pada hari Jumat kemarin (13/12/2024). Menurut berita yang dirilis AP, surat ini ditujukan langsung kepada CEO Apple Tim Cook dan CEO Alphabet Sundar Pichai.

Surat ini ditandatangani oleh sejumlah anggota DPR AS dari partai Republik, yakni John Moolenaar, R-Mich., dan Raja Krishnamoorthi, D-Ill., dari Komite Terpilih DPR AS khusus menangani Partai Komunis Tiongkok. Surat ini mengingatkan kedua pemimpin perusahaan tersebut tentang tanggung jawab mereka sebagai operator application store dalam sistem operasi mereka.

Para anggota parlemen ini mengacu pada keputusan Pengadilan Banding AS di Washington, D.C. yang mengharuskan ByteDance Tiongkok untuk mendivestasikan saham TikTok paling lambat 19 Januari 2025.

Jika ByteDance gagal menjual TikTok paling lambat tanggal tersebut, Apple dan Google akan diwajibkan oleh hukum untuk memastikan bahwa platform mereka tidak lagi mendukung aplikasi TikTok di AS, tulis para anggota parlemen.

“Seperti yang Anda ketahui, tanpa divestasi yang memenuhi syarat, Undang-Undang tersebut melarang penyediakan layanan untuk distribusi, memelihara, atau memperbarui aplikasi yang dikendalikan ‘musuh asing’ tersebut (termasuk sumber kode aplikasi tersebut) melalui pasar (termasuk application store seluler) yang mengizinkan pengguna di dalam wilayah perbatasan darat atau laut Amerika Serikat untuk mengakses, memelihara, atau memperbarui aplikasi tersebut,’” tulis para anggota parlemen dalam surat tersebut.

Pengadilan banding di Washington D.C. pada hari Jumat malam menolak permintaan TikTok untuk menghentikan sementara hukum tersebut agar tidak berlaku pada bulan Januari 2025.

Para anggota parlemen juga mengirim surat kepada CEO TikTok Shou Zi Chew, untuk meninjau keputusan pengadilan tersebut. Mereka mengatakan bahwa sejak Presiden Joe Biden meloloskan undang-undang TikTok asli pada bulan April, Kongres telah memberikan cukup waktu bagi TikTok untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar mematuhinya.

“Memang, TikTok memiliki waktu 233 hari dan terus bertambah untuk mengejar solusi yang melindungi keamanan nasional AS,” tulis para anggota parlemen tersebut. Meskipun TikTok menyebut undang-undang tersebut tidak konstitusional dan mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak Amandemen Pertama dari 170 juta penggunanya, panel yang terdiri dari tiga hakim di pengadilan banding menolak argumen tersebut dan mengatakan dalam sebuah opini bahwa undang-undang tersebut dirancang secara sempit untuk melindungi keamanan nasional.

TikTok memperingatkan bahwa larangan AS selama satu bulan akan mengakibatkan usaha kecil dan kreator media sosial AS kehilangan US$ 1,3 miliar dalam penjualan dan pendapatan. Presiden terpilih Donald Trump hingga saat ini belum menyatakan secara terbuka apakah ia berencana untuk menegakkan larangan TikTok ini ketika ia resmi menjabat pada tanggal 20 Januari mendatang.

(haa/haa)

14/12/2024 21:00
Video: Sah! Parlemen Korea Selatan Setuju Presiden Yoon Dimakzulkan

Jakarta, CNBC Indonesia- Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Sabtu (14/12) meloloskan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas penetapan status darurat militer Korsel pada 3 Desember 2024

Mosi pemakzulan kedua kalinya oleh anggota parlemen oposisi, disahkan dengan 204 suara mendukung, 85 suara menentang, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah, yang langsung menghentikan Yoon dari menjalankan kekuasaan kepresidenannya.

Yoon sebelumnya berhasil lolos dari mosi pemakzulan pertama pada hari Sabtu (7/12) lalu karena kurangnya kuorum, karena hampir semua anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara.

Mahkamah Konstitusi akan mengakhiri persidangan pemakzulan dalam waktu 180 hari. Jika pengadilan memutuskan pemakzulan tidak sah, Yoon akan segera melanjutkan jabatan kepresidenannya.

Namun, jika pengadilan mengabulkan permintaan pemakzulan, Yoon akan digulingkan dari jabatannya, dan pemilihan presiden akan berlangsung antara April dan Juni 2025.

Pengadilan tersebut terdiri dari 9 hakim, tetapi 3 posisi saat ini kosong setelah masa jabatan mereka berakhir pada bulan Oktober.

Menurut aturan pengadilan, persidangan kasus pemakzulan memerlukan kehadiran setidaknya 7 hakim. Namun, pengadilan dapat dilanjutkan dengan enam hakim dalam situasi saat ini.

Agar pemakzulan dapat diloloskan, keenam hakim harus setuju; bahkan jika satu orang menentang, mosi tersebut akan ditolak.

14/12/2024 19:39
Lewat Program Peningkatan Skill Digital bagi Disabilitas, Telkom Dorong Pemerataan Inklusivitas – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Sebagai perusahaan digital terdepan di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berinovasi untuk melaksanakan program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya poin ke-4, yaitu mendukung masyarakat Indonesia khususnya penyandang disabilitas dalam hal memiliki Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Inklusivitas merupakan sebuah kebutuhan dalam menghadapi keberagaman yang begitu kaya khususnya di Indonesia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, agama, hingga kemampuan, inklusivitas menjadi kunci untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada SUSENAS 2020 menyatakan bahwa jumlah disabilitas di Indonesia terdapat 28 juta atau 10% penduduk Indonesia, namun banyak di antaranya masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik.

Adapun implementasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 di antaranya adalah melaksanakan kegiatan pelatihan intensif digital inklusif bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini telah diselenggarakan pada bulan April dan Juli-Agustus 2024 di Yogyakarta, Purbalingga, dan Palembang. Diikuti oleh 356 peserta penyandang disabilitas, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan digital yang sesuai dengan industri di masa depan.

Selain pelatihan intensif digital inklusif, Telkom bersama dengan Rumah BUMN Telkom menggelar pelatihan peningkatan kapasitas digital untuk UMKM penyandang disabilitas. Dilaksanakan di Rumah BUMN Pekalongan dan Bangli, kegiatan pelatihan ini mendorong para UMKM disabilitas lokal untuk mengasah kreativitas melalui kerajinan tangan.

Di samping itu, Telkom juga menyalurkan bantuan fasilitas penunjang pembelajaran siswa-siswi penyandang disabilitas berupa PC Multimedia dan Instalasi aplikasi i-Chat. Aplikasi i-Chat adalah aplikasi karya Telkom yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi antara individu dengan penyandang disabilitas tuna rungu-wicara. Melalui aplikasi i-Chat, diharapkan penyandang disabilitas tuna rungu wicara dapat berkomunikasi dengan individu lain dengan percaya diri.

Di sepanjang tahun 2024, Telkom telah menyalurkan bantuan perangkat digital beserta I-Chat ke 11 titik Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia, di antaranya adalah wilayah Jawa Barat dengan total penerima manfaat sebanyak lebih dari 300 siswa penyandang disabilitas.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, “Sebagai bagian dari komitmen SDGs, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan disabilitas melalui akses pendidikan inklusif. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi untuk membuka peluang baru bagi partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kewirausahaan.”

Telkom berkomitmen untuk terus mendorong berbagai program untuk mencapai SDGs melalui program pelatihan dan peningkatan skill digital khususnya yang dilakukan melalui pemberdayaan disabilitas melalui peningkatan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ke depannya, kami berharap agar pelatihan intensif digital inklusif bagi penyandang disabilitas mampu meningkatkan kemampuan digital dan memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya di berbagai industri di masa depan.

14/12/2024 18:46
Yoon Suk Yeol – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Yoon Suk Yeol adalah Presiden Korea Selatan.

Pria bertinggi di 1,78 m ini juga dikenal sebagai pengacara. Ia juga pernah menjabat sebagai jaksa agung.

Yoon Suk Yeol lahir pada tanggal 18 Desember 1960 di Seoul, Korea.

Presiden Yoon Suk Yeol lahir di lingkungan Bomun-dong, distrik Seongbuk, Seoul.

Yoon Suk Yeol merupakan anak dari pasangan profesor.

Dilansir Britannica, ayah Yoon Suk Yeol bernama Yoon Ki-Jung yang merupakan ekonom terkemuka di Universitas Yonsei.

Ayah Yoon Suk Yeol mendirikan Korean Statistical Society dan menjadi anggota National Academy of Sciences.

Sementara sang ibu adalah Choi Jeong-Ja.

Ibu Yoon Suk Yeol mengajar di Ewha Womans University sebelum meninggalkan jabatannya untuk menikah.

Pasangan itu membesarkan Presiden Yoon Suk Yeol dan adik-adiknya di Yeonhui-dong, distrik Gangnam, tempat Yoon bersekolah di Sekolah Dasar Daegwang, Sekolah Menengah Pertama Jungnang, dan Sekolah Menengah Atas Chungam.

Yoon Suk Yeol diketahui telah menikah dengan Kim Keon-hee sejak tanggal 11 Maret 2012.

Pendidikan

Tahun 1988 : Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional Seoul

Tahun 1983 : Sarjana Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Nasional Seoul

Karier

Dilansir dari laman eng.president.go.kr, Yoon Suk Yeol menempuh pendidikan di Universitas Nasional Seoul, tempat ia meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum.

Yoon Suk Yeol mengawali kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994.

Presiden Yoon Suk Yeol menjabat sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan diangkat sebagai Jaksa Agung pada tahun 2019.

Dengan keyakinannya, tidak setia kepada siapa pun kecuali kepada Konstitusi, ia adalah seorang jaksa yang hanya berpedoman pada hukum dan prinsip.

Yoon Suk Yeol melakukan investigasi korupsi terhadap tokoh-tokoh penting pemerintahan.

Presiden Yoon terjun ke dunia politik dengan tujuan menjadikan Republik Korea sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas, negara yang menjunjung tinggi generasi masa depan dan masyarakat yang kurang mampu, serta negara yang memenuhi tanggung jawabnya dan berbagi nilai-nilai universal dengan masyarakat internasional.

Didorong oleh aspirasi rakyat untuk pemulihan keadilan dan supremasi hukum, ia terpilih sebagai Presiden pada bulan Maret 2022.

Berikut rincian lengkap karier Presiden Yoon Suk Yeol :

2010 – 2022

Mei 2022 Presiden Republik Korea ke-20
Maret 2022 Presiden terpilih ke-20 Republik Korea
Juli 2019 Jaksa Agung, Kejaksaan Agung
Mei 2017 Kepala Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul
April 2013 Kepala Jaksa, Cabang Yeoju, Kantor Kejaksaan Distrik Suwon
September 2011 Kepala Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul & Kepala Divisi Investigasi Pusat 1, Kantor Kejaksaan Agung (merangkap jabatan)

2001 – 2009

Januari 2009 Kepala Jaksa, Departemen Investigasi Khusus, Kantor Kejaksaan Distrik Daegu
Januari 2008 Dikirim ke Kejaksaan Khusus untuk menyelidiki kejahatan yang diduga dilakukan oleh calon presiden dari Partai Nasional Besar
Maret 2007 Petugas Riset Penuntutan, Kejaksaan Agung
Januari 2002 Pengacara, Bae, Kim & Lee LLC

1990 – 1999

Maret 1999 Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Seoul

Maret 1994 Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Daegu

Februari 1994 Lulus dari Angkatan ke-23 Lembaga Penelitian dan Pelatihan Peradilan

Oktober 1991 Lulus Ujian Advokat ke-33

Deklarasi Darurat Militer

Presiden Yoon Suk Yeol – Selebaran dari Kantor Kepresidenan Korea Selatan yang diambil pada tanggal 3 Desember 2024 ini menunjukkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato untuk mengumumkan darurat militer di Seoul. – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember mengumumkan darurat militer, menuduh pihak oposisi sebagai “pasukan anti-negara” dan mengatakan bahwa ia bertindak untuk melindungi negara dari “ancaman” yang ditimbulkan oleh Korea Utara. (Photo by Handout / South Korean Presidential Office / AFP) (AFP/HANDOUT)

Pada Selasa (3/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan dalam rangkaian peristiwa yang dramatis dan tak terduga.

Ia menuduh Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, dan khususnya Partai Demokrat Korea sebagai “sarang penjahat” dan “monster yang meruntuhkan sistem demokrasi liberal .”

Ia mengklaim bahwa negara itu telah menjadi “surga narkoba” dan menuduh lawan-lawannya berpihak pada Korea Utara.

Yoon menyatakan, keputusannya untuk memberlakukan darurat militer ditujukan untuk memberantas “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu ini.”

Segera setelah pengumuman Yoon, Kepala Staf Angkatan Darat Park An-Su diangkat menjadi komandan darurat militer.

Park menyatakan bahwa semua kegiatan politik, termasuk protes publik dan pertemuan Majelis Nasional, dilarang.

Ia mengumumkan “semua media berita dan publikasi” akan dikontrol oleh otoritas darurat militer dan memperingatkan bahwa siapa pun yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Meskipun demikian, para pengunjuk rasa mulai berkumpul di luar Majelis Nasional, di mana mereka bentrok dengan polisi.

Pernyataan Yoon segera dikecam oleh politisi oposisi dan partai penguasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

Majelis Nasional bersidang dengan 190 dari 300 anggota parlemennya dan mengeluarkan resolusi dengan semua anggota yang hadir memberikan suara untuk membatalkan pernyataan darurat militer.

Ini menandai deklarasi darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1980.

Setelah pemungutan suara Majelis Nasional, Yoon membatalkan keputusannya dan mengumumkan akan mencabut darurat militer setelah menyusun kabinetnya, hanya beberapa jam setelah deklarasi awalnya.

Keesokan harinya, sejumlah anggota staf Yoon mengundurkan diri. Partai-partai oposisi liberal Korea Selatan mengajukan mosi untuk memberikan suara atas pemakzulan Yoon pada 7 Desember.

Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan setelah partainya keluar dari Majelis Nasional, memboikot prosesnya.

Sebagai hasil dari boikot tersebut, hanya 195 anggota parlemen yang memilih untuk pemakzulan, kurang dari 200 suara yang dibutuhkan.

Pimpinan PPP, Han Dong-hoon menyatakan, Yoon akan segera mengundurkan diri dan selama sisa masa jabatan, Yoon ia tidak akan menangani tugas kepresidenan apa pun.

Sebaliknya, Perdana Menteri Han Duck-Soo akan memikul tanggung jawab tersebut dengan arahan dari PPP.

Sementara itu, anggota parlemen oposisi mengajukan mosi untuk pemungutan suara pemakzulan lainnya pada 14 Desember.

Selain itu, Yoon dilarang meninggalkan negara itu oleh kementerian kehakiman, dan jaksa membuka kasus pidana terhadapnya karena pengkhianatan.

Pemakzulan

Pada 14 Desember 2024, para anggota parlemen Korea Selatan mengambil langkah bersejarah dengan memutuskan untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol.

Dalam pemungutan suara yang melibatkan 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, 85 menolak, dan tiga abstain, sementara delapan suara dibatalkan.

Ketua Majelis Nasional (DPR) Woo Won-shik dalam pembukaan rapat Majelis Nasional menekankan, beban sejarah kini berada di tangan para anggota majelis.

Dia mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab konstitusional mereka.

Sementara itu, Park Chandae, pemimpin Partai Demokratik Korea menyatakan, Yoon dianggap sebagai “dalang pemberontakan”.

Ia menekankan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi konstitusi Korea Selatan.

(Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih)

14/12/2024 18:31