Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Ditjen Pajak: PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah

    Ditjen Pajak: PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tidak seluruh jenis barang akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, bukan berarti hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak.

    Artinya, bukan hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Dia mengatakan, beberapa jenis barang yang mendapat pengecualian kenaikan PPN yaitu minyak goreng curah Kita, tepung terigu dan gula industri. 

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah [DTP], sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/12/2024).

    Sementara itu, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Barang dan jasa tersebut sepertia brang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Selain itu, jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum juga mendapat pembebasan PPN 0%.

    Kemudian, barang lainnya seperti buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana,  rusunami, listrik, dan air minum juga diberikan fasilitas PPN 0%. Pemerintah juga akan memberikan insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

    Dia melanjutkan, bahwa kenaikan tarif PPN tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2022 lalu. Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya.

  • BMKG Ungkap Musim Hujan Tahun Ini Berbeda, Apa Penyebabnya?

    BMKG Ungkap Musim Hujan Tahun Ini Berbeda, Apa Penyebabnya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kondisi musim hujan tahun ini di Indonesia berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena fenomena La Nina lemah, yang mengakibatkan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya.

    “Tahun lalu yang terjadi adalah El Nino dan bersifat kering, sementara tahun ini adalah La Nina lemah. Hal inilah yang menjadi booster pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga intensitas dan volume hujan meningkat,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Sabtu (21/12).

    “Bagi Indonesia fenomena ini menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir sebagian besar wilayah yang berkisar 20-40 persen,” lanjut dia.

    Selain itu, Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra juga dikepung oleh bibit siklon yang mengakibatkan angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan potensi seruakan udara dingin (cold surge) yang bergerak dari Siberia menuju wilayah barat Indonesia, juga diproyeksikan aktif selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Saat ini Indonesia tengah berada di puncak musim penghujan. Kondisi ini ditambah La Nina serta kombinasi aktif Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta konvektif lokal di wilayah barat, selatan, dan tengah Indonesia memperkuat dinamika atmosfer yang mendukung terjadinya hujan lebat di berbagai daerah,” jelas dia.

    Oleh karena itu, sejak November BMKG terus mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi. Selain mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana, BMKG juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan potensi bencana.

    Sebelumnya, merujuk data prakiraan hujan BMKG, hampir seluruh wilayah Tanah Air diperkirakan berpotensi diguyur hujan lebat selama Desember dengan intensitas lebih dari 200 mm.

    Dwikorita mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Menurut dia kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen.

    Fenomena ini disebut akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025.

    Dwikorita, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu, juga mewanti-wanti bencana banjir besar di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 berpotensi terulang kembali di awal 2025.

    Ia mengatakan dua fenomena iklim dapat berdampak pada skenario terburuk curah hujan ekstrem hingga banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Jabodetabek empat tahun lalu.

    Hal ini turut disebabkan oleh pergerakan seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. BMKG, kata dia, sudah mendeteksi potensi masuknya seruak dingin tersebut ke wilayah Indonesia.

    “Sejak minggu lalu kami mendeteksi adanya potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Kemudian diprediksi mulai Desember ini sudah bergerak mengarah ke wilayah Indonesia,” Jelas Dwikorita.

    “Diprediksi landing-nya ini kira-kira sekitar tanggal 20 Desember sampai sekitar 29 Desember,” ujar dia menambahkan.

    Dwikorita menjelaskan seruak dingin menyebabkan terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, dan peningkatan curah hujan. Kecepatan angin dan peningkatan gelombang tinggi ini akan terjadi terutama di Laut Natuna.

    Di wilayah barat Indonesia, seruak dingin ini dalam skenario terburuk dapat menyebabkan banjir parah yang menerjang Jakarta pada 2020.

    “Kemudian kalau saat landing ke Indonesia bagian barat yaitu Jawa Barat, Lampung, kemudian Banten, DKI. Skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrem,” kata Dwikorita.

    “Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu. Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi,” imbuhnya.

    (tim/dmi)

  • Padi Tahan Garam Ditanam di Pesisir Semarang, Lahan Tidur Jadi Produktif

    Padi Tahan Garam Ditanam di Pesisir Semarang, Lahan Tidur Jadi Produktif

    Jakarta –

    PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina ikut mendukung ketahanan pemerintah lewat budidaya padi Biosalin di pesisir utara Semarang, tepatnya di Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, PGN menjalin kerja sama dengan BRIN dan Pemkot Semarang.

    Program ini juga merupakan bagian dari Riset Smart Farming Biosalin 1 dan 2 Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2024 di Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu.

    Padi Bioselin merupakan varietas benih padi yang tahan akan kadar garam tinggi. Padi tersebut ditanam di lahan pesisir seluas 20 hektar yang bisa dikembangkan menjadi 100 hektar. Sementara itu, seluas 20 hektar lahan diantaranya merupakan lahan tidur. BRIN juga menggandeng TNI Polri untuk mempercepat penyiapan lahan.

    Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang esensial dalam rangka ketahanan pangan. BRIN mengapresiasi langkah pemanfaatan lahan pesisir untuk budidaya Padi Biosalin bersama PGN dan Pemkot Semarang. “Program biosalin ini merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dan ada 400 hektare tanah sejenis yang bisa ditanami dengan varietas biosalin. Program ini juga mendukung program emas 2045,” ujar Hevearita Gunaryanti Rahayu, Walikota Semarang.

    Lingkup bantuan CSR PGN berupa pengembangan produksi padi Biosalin dilaksanakan dari Desember 2024 – April 2025 yang terdiri dari bantuan benih dan pupuk dan dilanjutkan pendampingan pasca panen dan pengolahan prosesing benih sampai Desember 2025

    Kondisi lahan pesisir utara Jawa ini sangat abrasif dan kurang subur, seiring dengan air laut yang semakin mengikis tanah pesisir pantai dan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Biosalin menjadi tanaman yang cocok untuk menghidupkan kembali lahan pesisir tersebut. Upaya ini juga ditujukan untuk menghijaukan kembali lahan pesisir utara Semarang.

    “BRIN bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk mendukung program pemerintah melalui riset dan pengembangan keilmuan. Kami harapkan hasil riset kami bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat seperti yang kami lakukan bersama Pemkot Semarang dan PGN hari ini. Budidaya Padi Biosalin diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Kota Semarang,” imbuh Kepala Pusat Riset SPBPDH BRIN, Nugroho Adi Sasongko.

    “Langkah PGN dalam budidaya Biosalin merupakan bagian dari komitmen PGN untuk memberikan manfaat sosial& lingkungan bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan lahan tidur ini, juga bagian dari dukungan PGN untuk menjaga ketahanan pangan, selaras dengan program ketahanan pangan Presiden RI,” ujar Direktur infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta yang turut hadir dalam kegiatan penanaman Biosalin di Semarang.

    Harry melanjutkan, budidaya Biosalin sekaligus menjadi salah satu solusi untuk menangani lahan yang terdampak salinitas di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Tuga. Sebagai informasi, salinitas adalah tingkat keasinan dalam air. Pada tahun 2021, kegagalan panen seluar 50 hektar pernah terjadi di Kecamatan Tugu akibat masuknya air laut di lahan persawahan. Pasca kejadian itu, lahan sawah yang terdampak menjadi terbengkalai dan tidak dapat ditanami.

    Budidaya pada Biosalin ini diharapkan berhasil tumbuh dan bisa panen dengan kualitas yang baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, budidaya Biosalin ini diharapkan dapat menjadi lapangan kerja bagi para buruh tani.

    PGN terus berkomitmen agar kegiatan CSR PGN dapat memberikan dampak yang positif bagia masyarakat. Tidak hanya menyediakan gas bumi sebagai solusi energi ramah lingkungan, tetapi keberadaan PGN juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif.

    (fdl/fdl)

  • Berharta Rp 64 T, Chung Mong Koo Sulap Hyundai Jadi Raksasa Otomotif Dunia

    Berharta Rp 64 T, Chung Mong Koo Sulap Hyundai Jadi Raksasa Otomotif Dunia

    Jakarta –

    Keberadaan mobil Hyundai banyak wara-wiri di jalanan berbagai negara termasuk Indonesia. Keberadaannya tak bisa dilepaskan dari tangan dingin Chung Mong Koo, mantan bos Hyundai Motor Group, produsen mobil terbesar asal Korea Selatan (Korsel).

    Dilansir dari Forbes, Minggu (22/12/2024), Chung Mong Koo menjabat sebagai pimpinan Hyundai Motor selama lebih dari 20 tahun, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Maret 2020. Posisinya digantikan oleh putra satu-satunya, Chung Eui Sun.

    Chung Mong Koo memang bukan berasal dari keluarga biasa, ia merupakan salah satu anak Chung Ju Yung yang merupakan pendiri Hyundai Group. Grup itu merupakan konglomerasi bisnis terbesar di Korsel.

    Chung Mong Koo lahir pada 19 Maret 1938 di Kangwon, Korsel. Usai lulus dari SMA Kyungbock, ia mengambil kuliah bidang teknik industri di Universitas Hanyang.

    Chung Mong Koo memulai kariernya dengan terjun langsung di bisnis keluarga di mana pada 1970, ia bekerja di Hyundai Engineering & Construction. Tujuh tahun kemudian sudah memegang berbagai posisi CEO di anak perusahaan Hyundai.

    Berkat kepiawaiannya memimpin perusahaan, ia ditunjuk sebagai ketua Hyundai Group pada 1996. Setahun kemudian, krisis keuangan menghantam Asia hingga sang pendiri grup Chung Ju Yung melepas beberapa entitas bisnis antara lain seperti Hyundai Motor Group, Hyundai Department Store Group, dan Hyundai Heavy Industries Group.

    Meski menyandang nama Hyundai, unit-unit bisnis tersebut tidak terikat secara hukum dengan Hyundai Group. Walaupun begitu, sebagian besar bekas anak usaha Hyundai Group tetap dipimpin oleh kerabat Chung.

    Selama krisis keuangan Asia 1997, Hyundai juga mengakuisisi Kia Motors dan LG Semi-Conductor. Pada April 1999, Hyundai Group mengumumkan restrukturisasi perusahaan besar-besaran yang meliputi pengurangan dua pertiga unit bisnis.

    Konglomerasi ini juga mengumumkan rencana untuk memecah grup menjadi lima grup independen pada tahun 2003. Saat Hyundai Group ‘bubar’, Chung Mong Koo pun menggantikan ayahnya sebagai ketua divisi Hyundai Motor.

    Chung Mong Koo didapuk jadi ketua dan CEO Hyundai Motor Co dan Kia Motors Corp sejak tahun 2000 hingga 2020. Di bawah kepemimpinannya, Hyundai Motor Group menjadi produsen mobil terbesar kelima di dunia.

    Chung Mong Koo berjasa mengubah Hyundai dari bisnis keluarga kecil menjadi raksasa otomotif global. Keberadaannya juga memainkan peran penting dalam pengembangan industri otomotif Korsel.

    Meskipun hanya memiliki 5,2% saham Hyundai Motor, Chung Mong Koo sudah masuk jajaran orang terkaya Korsel dari sumber duitnya itu. Forbes mencatat kekayaan bersihnya mencapai US$ 4 miliar atau setara Rp 64,64 triliun (kurs Rp 16.160).

    Di balik riwayat karier Chung Mong Koo yang cemerlang, ia terjerat kasus penggelapan dana perusahaan dan pelanggaran kewajiban fidusia pada 2007. Akibat perbuatannya divonis hukuman tiga tahun penjara.

    Tidak perlu waktu lama, Chung Mong Koo hanya beberapa bulan saja menjajal tidur di balik jeruji besi lantaran hukumannya ditangguhkan dan mendapat pengampunan dari pemerintah.

    Selain itu, Chung Mong Koo juga dituduh melakukan nepotisme karena penunjukan putranya Chung Eui Sun sebagai penerus pemimpin raksasa sekelas Hyundai Motors Group. Penunjukan itu dicemooh lantaran sang ‘ahli waris’ dianggap belum teruji handal mengelola bisnis.

    (aid/rrd)

  • NSO Pembuat Pegasus Dinyatakan Bersalah, Retas Data 1.400 Pengguna WhatsApp

    NSO Pembuat Pegasus Dinyatakan Bersalah, Retas Data 1.400 Pengguna WhatsApp

    Bisnis.com, JAKARTA – NSO Group, perusahaan pembuat perangkat lunak mata-mata (spyware) Pegasus, dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, termasuk dugaan terlibat dalam peretasan 1.400 akun WhatsApp. 

    NSO Group merupakan perusahaan teknologi asal Israel yang mengembangkan dan menjual solusi keamanan siber dan intelijen, termasuk perangkat lunak spyware Pegasus.

    Perangkat Pegasus tersebut kemudian digunakan oleh sejumlah perusahaan untuk mengawasi aktivis, jurnalis, dan oposisi politik serta dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

    Diketahui, WhatsApp awalnya mengajukan gugatan pada 2019 setelah menduga bahwa Pegasus digunakan untuk meretas telepon milik kelompok-kelompok seperti aktivis, jurnalis, dan pejabat pemerintah. Gugatan tersebut berjalan dengan NSO dituduh turut bertanggung jawab. 

    Dilansir dari The Verge, setelah 5 tahun berjalan, NSO Group dinyatakan bertanggung jawab atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, pelanggaran Undang-Undang Akses Data Komputer Komprehensif California dan Penipuan, dan pelanggaran kontrak, menurut putusan hari ini. 

    Sidang sekarang akan dilanjutkan “hanya pada masalah ganti rugi.” Pembuat perangkat lunak mata-mata itu berpendapat bahwa mereka tidak bertanggung jawab karena Pegasus dioperasikan oleh klien yang menyelidiki kejahatan dan kasus keamanan nasional, tetapi hakim menolak argumen tersebut, yang dapat menjadi preseden bagi perusahaan lain dalam bisnis yang sama.

    “Keputusan ini merupakan kemenangan besar bagi privasi,” kata pimpinan WhatsApp Will Cathcart dalam postingan Threads, dikutip Minggu (22/12/2024). .

    Dia mengatakan bahwa perusahaan menghabiskan waktu lima tahun untuk menyampaikan kasus ini. Whatsapp sangat yakin bahwa perusahaan spyware tidak dapat bersembunyi di balik kekebalan hukum atau menghindari pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang melanggar hukum. 

    “Perusahaan pengawasan harus diberi tahu bahwa mata-mata ilegal tidak akan ditoleransi,” kata Will, 

    Sementara itu atas tudingan tersebut, NSO Group tidak segera membalas permintaan komentar.

    Indonesia

    Pegasus juga sempat menjadi sorotan di Indonesia. Beberapa media massa Tanah Air mengangkat liputan mengenai dugaan pemanfaatan Pegasus oleh sejumlah badan di Tanah Air. 

    Indonesia Corruption Watch (ICW) kemudian mendesak Polri untuk membuka informasi mengenai pengadaan Pegasus, yang diklaim sebagai alat sadap dengan metode “zero-click”. ICW menilai alat tersebut dapat mengancam demokrasi.

    Pegasus dirancang untuk menyusup ke perangkat seluler tanpa diketahui pengguna. Perangkat ini dapat mengumpulkan data pribadi pengguna. Diduga juga Pegasus memiliki fitur zero click, sebuah serangan siber tanpa memerlukan interaksi pengguna smartphone. 

    Pembeli iPhonePerbesar

    Apple

    Pada April 2024, Apple memperingatkan para pengguna iPhone di 92 negara perihal bahaya sasaran serangan spyware Pegasus.

    Pemberitahuan tersebut tidak mengungkapkan identitas penyerang atau negara tempat pengguna menerima pemberitahuan.

    “Serangan ini kemungkinan besar menargetkan Anda secara spesifik karena siapa Anda atau apa yang Anda lakukan. Meskipun tidak mungkin mencapai kepastian mutlak saat mendeteksi serangan semacam itu, Apple sangat yakin dengan peringatan ini – mohon ditanggapi dengan serius,” tulis Apple dalam pesan yang dikirim kepada pengguna yang mungkin terdampak. .

    Apple mengirimkan pemberitahuan semacam ini beberapa kali dalam setahun dan telah memberi tahu pengguna tentang ancaman serupa di lebih dari 150 negara sejak 2021, menurut halaman dukungan Apple yang diperbarui.

    Apple juga mengirimkan peringatan serupa kepada sejumlah jurnalis dan politisi di India pada Oktober 2023. Peringatan tersebut tidak terlepas dari hasil temuan kelompok advokasi nirlaba Amnesty International.

    Mereka melaporkan bahwa telah menemukan spyware invasif Pegasus milik pembuat spyware Israel, NSO Group, di iPhone jurnalis terkemuka di India.

    Orang yang mengetahui masalah tersebut menyebut pengguna di India termasuk di antara mereka yang telah menerima pemberitahuan ancaman terbaru dari Apple.

    Peringatan spyware ini muncul pada saat banyak negara sedang mempersiapkan pemilu.

  • Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Vietnam telah mengambil langkah signifikan dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen, berlaku hingga Juni 2025. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. 

    Meskipun diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam, pemerintah berharap penurunan PPN ini akan merangsang aktivitas bisnis dan produksi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui pajak lainnya. 

    Selain itu, pemerintah Vietnam berencana merampingkan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 21. 

    Reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan. Rencana ini diperkirakan akan selesai pada April 2025. 

    Sebaliknya, Indonesia berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai perbandingan dengan langkah Vietnam. 

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi domestiknya. 

    Indonesia juga memberikan berbagai insentif pajak untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan PPN untuk bahan makanan pokok. 

    Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia, yang saat ini dianggap rendah dibandingkan dengan negara lain. 

  • Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

    Fajar.co.id, Vietnam — Berbeda dengan Indonesia yang pada periode kali ini menghadirkan kabinet gemuk dengan gaji pejabatnya dinilai tak bersesuaian dengan kondisi keuangan negara yang terus melemah. Vietnam, salah satu tetangga dekat Indonesia justru memangkas kementerian untuk menghemat keuangan dan merampingkan birokrasi.

    Sebagaimana diberitakan Bloomberg pada Senin (16/12/2024), Negara Vietnam akan mengalihkan anggaran gaji para pejabat ke proyek pembangunan.

    Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara. Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi.

    Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

    Lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara Vietnam termasuk badan-badannya akan dibubarkan, dikutip dari Reuters

    Menariknya lagi, negara itu juga akan menggabungkan beberapa kementerian.

    Direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 Kementerian dalam program yang digambarkan sebagai “reformasi kelembagaan”.

    Jika reformasi tersebut selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

    Pemerintah Vietnam akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.

    2 kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

    Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri

  • Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    loading…

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%. Foto/SINDOnews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%.

    Pada April 2025 mendatang direncanakan mulai dilakukan pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Saat ini Istana Negara dan Istana Garuda sudah berdiri megah dengan latar belakang patung Garuda yang berdiri gagah.

    ”Jadi saat ini total keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini boleh dikatakan pembangunannya sudah selesai 90-an persen lebih. Bahkan Istana juga boleh dikatakan sudah selesai,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw di sela-sela kegiatan Media Gathering Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di IKN, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Saat ini pembangunan infrastruktur terus dikebut. Pantauan SINDOnews di lokasi, kawasan IKN saat pagi cukup sejuk dan sering berembun dengan hamparan hijau hutan yang terbentang. Sedangkan saat siang cukup panas dan berdebu dengan lalu lalang kendaraan truk dan mobil proyek karena masih dalam proses pembangunan.

    Pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di antaranya kantor kementerian seperti kantor kementerian koordinator (kemenko). Kemudian tower rusun hunian untuk ASN dan para pekerja sektor pemerintahan di IKN yang saat ini sudah ada 4 unit siap huni.

    Sejumlah fasilitas hiburan atau entertainment juga disiapkan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) dalam pembangunan infrastruktur IKN di Penajam Passer Utara.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Peluang Investasi IKN, Agung Wicaksono menjelaskan, entertainment yang di antaranya berupa mal dan olah raga.

    “Jangan sampai ASN ini mati gaya (di IKN). Dari segi investasi, nanti akan ada groundbreaking mal, namanya mal Nusantara yang lokasinya berdekatan dengan hotel Nusantara,” ujar Agung.

  • Mitsubishi Bakal Produksi Mobil Hybrid di Cikarang

    Mitsubishi Bakal Produksi Mobil Hybrid di Cikarang

    Jakarta –

    PT Mitsubishi Krama Yudha Indonesia (MMKI) selaku produsen mobil Mitsubishi berencana untuk memperluas segmen model di Indonesia. Tak cuma penjualan mobil yang lebih ramah lingkungan, Mitsubishi juga berencana memproduksi mobil hybrid dalam negeri.

    President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation Takao Kato membeberkan keberhasilan Mitsubishi yang mencapai angka satu juta unit diraih dalam waktu tujuh tahun. Lebih dari 400 ribu unit di antaranya diekspor ke pasar luar negeri. Ini membuktikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan pabrik di Cikarang juga dipercaya pasar luar negeri.

    “Selama tujuh tahun ini banyak sekali produksi yang dilakukan MMKI, sampai saat ini sudah 400 ribu kendaraan sudah diekspor ke lebih dari 50 negara, ini berkontribusi banyak terhadap perekonomian Indonesia,” kata Takao Kato di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12/2024).

    “Terkait rencana ke depan, Mitsubishi Motors akan meningkatkan volume produksi MMKI lebih banyak. Kita akan mengenalkan banyak model baru, termasuk elektrifikasi seperti model hybrid,” tambahnya lagi.

    Pabrik Mitsubishi ini berdiri di kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat. Ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai berproduksi pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160.000 kendaraan. Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi tersebut ditingkatkan menjadi 220.000 kendaraan. Tercatat Mitsubishi ‘Made in Cikarang’ ini sudah diekspor ke sekitar 50 negara.

    Takao bilang ekspor Mitsubishi buatan Cikarang sudah merambah ke Timur Tengah, Afrika, ASEAN, dan banyak negara lain. Dia mengungkap rencana Mitsubishi bakal memproduksi hybrid yang juga menyasar pasar ekspor.

    “Kita akan produksi mungkin model hybrid, jadi nantinya model hybrid itu akan diekspor ke negara-negara tersebut,” kata dia.

    Saat disinggung lebih jauh apakah modelnya Xpander Hybrid yang bakal diproduksi dalam negeri, Takao tidak memberikan informasi secara terang-terangan. Mengingat Xpander sudah berhasil membetot perhatian publik.

    “Mungkin (Xpander Hybrid), tapi masih rahasia,” jelasnya lagi.

    Selain memproduksi mobil internal combustion engine (ICE) seperti Pajero Sport, Xpander, Xpander Cross, Colt L300, dan XForce, Mitsubishi juga sudah melokalisasi mobil listrik lewat L100 EV.

    Mitsubishi juga didorong pemerintah untuk memperluas segmen elektrifikasi di Tanah Air.

    “Pemerintah sangat menghargai komitmen tinggi Mitsubishi Motors untuk bisa partisipasi dalam perlindungan terhadap lingkungan dan bumi dengan memproduksi mobil EV. Ini menunjukkan komitmen yang bukan hanya untuk pemerintah hari ini tapi juga untuk generasi kita yang akan datang,” ujar Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian Faisol Riza.

    “Kami berharap PT MMKI bisa terus percepat inovasi dan teknologi elektrifikasi untuk jawab kebutuhan mobilitas masa depan,” tambah dia.

    (riar/rgr)

  • Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%, Ini Penjelasan dan Hitungan Lengkapnya

    Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%, Ini Penjelasan dan Hitungan Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Indonesia siap-siap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. 

    Mulanya, pemerintah menyebut hanya barang-barang mewah yang terdampak PPN 12%. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lalu menjelaskan bahwa semua barang yang selama ini dikenakan PPN 11% akan naik menjadi 12% tahun depan. 

    Salah satu yang dikenai PPN 12% adalah transaksi uang elektronik dan dompet digital (e-wallet). Hal ini sudah dikonfirmasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

    Pasalnya, jasa atas transaksi uang elektronik dan e-wallet sudah lama tercakup sebagai barang dan jasa kena pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    Saat tarif PPN masih 11% sejak 1 April 2022 hingga kini, jasa transaksi uang elektronik dan e-wallet sudah menjadi objek pajak. Artinya, jasa transaksi itu bukan barang baru yang dikenakan tarif pajak saat PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025.

    “Jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022,” dikutip dari keterangan tertulis Ditjen Pajak bernomor KT-03/2024, Sabtu (21/12/2024).

    Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajak bukan nilai pengisian uang (top up), saldo (balance), atau nilai transaksi jual-beli. Adapun pengenaan pajaknya dilakukan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut.

    Mengutip situs Kementerian Keuangan, PPN atau value added tax (VAT) dikenal juga dengan istilah goods and services tax (GST). PPN adalah pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak.

    Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Untuk memahami besaran kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% terhadap biaya transaksi di dompet digital ataupun e-wallet, termasuk pembayaran dengan QRIS, berikut ini simulasi yang telah dibuat oleh Ditjen Pajak:

    a) Zain mengisi ulang (top up) uang elektronik sebesar Rp1.000.000. Biaya top up misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:

    11% x Rp1.500 = Rp165.

    Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut:

    12% x Rp1.500 = Rp180.

    Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15.

    b) Slamet mengisi dompet digital atau e-wallet sebesar Rp500.000. Biaya pengisian dompet digital atau e-wallet misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:

    11% x Rp1.500 = Rp165.

    Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut:

    12% x Rp1.500 = Rp180

    Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15.

    “Artinya, berapapun jumlah nominal transaksi sepanjang jasa layanan yang dibebankan oleh provider tidak mengalami perubahan, maka jumlah PPN yang dibayar akan tetap sama,” kata Ditjen Pajak.

    (fab/fab)