Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Sejarah Gereja Katedral Jakarta, Berusia 123 Tahun dan Pernah Terbakar

    Sejarah Gereja Katedral Jakarta, Berusia 123 Tahun dan Pernah Terbakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap tahun, Gereja Katedral Jakarta menjadi sentra peringatan Hari Raya Natal bagi Umat Kristiani. Mereka menderaskan doa kepada Tuhan seraya berharap Natal dan Tahun Baru membawa keberkahan dan kebaikan.

    Tahun ini Katedral Jakarta membagi Misa Natal ke dalam lima sesi yang dimulai pada malam tanggal 24 Desember hingga esok hari pada 25 Desember. Acara pun terbagi secara daring (online) dan luring (offline).

    Gereja Katedral Jakarta yang berlokasi di Sawah Besar, Jakarta Pusat, merupakan bangunan bersejarah. Catatan sejarah menunjukkan gedung Katedral Jakarta diresmikan pada 1901, alias 123 tahun lalu. 

    Meski begitu, sejarah Katedral Jakarta sendiri lebih tua dibanding gedung tersebut. Dalam situs resmi disebutkan, Katedral Jakarta sudah eksis pada 1808. Hal ini ditandai dengan pendirian gereja Katolik pertama di Batavia. Lokasinya berada di Buffelsvald atau kini disebut Lapangan Banteng.

    Eksistensi Katedral Jakarta tak terlepas dari perubahan angin politik ketika Hindia Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Gubernur Jenderal Louis Napoleon memperbolehkan umat Katolik mendirikan gereja di Batavia. Maka, berdirilah gereja Katedral pertama di Jakarta.

    Seiring waktu, Katedral terus mengalami dinamika. Pada 1810, lokasinya pindah ke rumah pemberian Gubernur Jenderal dan pencetus kerja paksa, Daendels, yang berada di kawasan Senen. Namun, keberadaannya tak lama. Pada 1826, gedung terbakar dan membuat lokasi ibadah berubah. 

    Perpindahan ini terus berlanjut sebab gereja kerap rubuh karena faktor usia dan konstruksi. Permasalahan ini lantas membuat banyak umat Katolik berinisiatif membangun gereja baru dengan konstruksi lebih kuat. Alhasil, pada 1890 proyek gereja baru dimulai. Lokasinya berada di Buffelsvald atau kini disebut Lapangan Banteng.

    Selama pembangunan, pendanaan dibantu oleh subsidi pemerintah kolonial dan bantuan dermawan. Biasanya para Uskup akan turun gunung meminta bantuan pendanaan ke umat Katolik yang mampu. Proses ini berlangsung selama 7 tahun.  Terkait rancangan, gereja akan mengikuti arsitektur neo-gotik khas gereja di Eropa. 

    Singkat cerita, pada 21 April 1901, gereja Katedral Jakarta resmi beroperasi. Awal mula operasi ditandai dengan penasbihan oleh Vikaris Apostolik Batavia. Kini gereja tersebut masih bisa kita lihat di tempat yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal. 

    Setelahnya, Gereja Katedral Jakarta menjadi pusat tempat ibadah umat di hari-hari perayaan keagamaan, seperti Kenaikan Yesus Kristus dan Natal. Beberapa kali juga menjadi tempat bersejarah kunjungan pemimpin tertinggi Vatikan, yakni Paus. Mulai dari Paulus VI hingga Paus Fransiskus. 

    Sepanjang eksistensi Gereja Katedral Jakarta, terdapat juga catatan kelam nan berdarah. Pada tahun 2000, menjelang perayaan Natal, gereja ini menjadi serangan teroris oleh kelompok ekstremis, yang membuat perayaan Natal menjadi berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

    (mfa/mfa)

  • PDIP Jelaskan Naiknya PPN Jadi 12 Persen demi Program Prabowo, Termasuk Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    PDIP Jelaskan Naiknya PPN Jadi 12 Persen demi Program Prabowo, Termasuk Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah partai politik saling beradu pendapat atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai diberlakukan pemerintah per 1 Januari 2025.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menjelaskan awal mula lahirnya keputusan menaikkan PPN dari 11 ke 12 persen. Kenaikan tersebut didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Kenaikan PPN sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika,” kata Said kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Ia menerangkan terjadi kenaikan PPN secara bertahap. Sebelum 1 April 2022, tarif yang berlaku adalah 10 persen. Setelah UU HPP berlaku, tarif ini naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan kembali naik ke 12 persen pada 1 Januari 2025.

    Namun, Said memberikan catatan, bahwa dalam UU HPP tersebut, pemerintah diberikan diskresi untuk menurunkan PPN hingga batas bawah sebesar 5 persen dan batas atas 15 persen, jika dipandang perlu atas dasar pertimbangan kondisi perekonomian nasional.

    “Namun pemerintah diberikan ruang diskresi untuk menurunkan PPN pada batas bawah di level 5 persen dan batas atas 15 persen bila dipandang perlu, mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional,” katanya.

    Kemudian pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 persen ke dalam target pendapatan negara di APBN 2025. 

    APBN 2025 ini kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 yang disepakati seluruh fraksi di DPR, hanya PKS yang setuju dengan memberikan catatan.

    Selanjutnya, kata Said, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara lewat asumsi kenaikan PPN 12 persen dengan tujuan demi mendukung program Presiden Prabowo Subianto, seperti program Quick Win yang dananya diambil dari APBN 2025. 

    Program itu antara lain makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp1,8 triliun, pemeriksaan penyakit menular Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, lumbung pangan Rp15 triliun. 

    Selain itu, dalam rapat menteri koordinator bersama Banggar DPR, pemerintah era Presiden Prabowo juga menargetkan swasembada beras pada tahun 2027.

    Said pun menyatakan bahwa seluruh program tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda PDIP untuk peningkatan sumber daya manusia. 

    “Program-program di atas sesungguhnya sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif,” kata Said. 

    PDIP pun menyatakan ikut berkomitmen mengawal program Presiden Prabowo yang didukung dari APBN 2025 alias dari pendapatan PPN 12 persen.

    “Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya program Quick Win di atas melalui dukungan terhadap APBN 2025,” lanjut dia.

    Kendati mendukung, PDIP memberi beberapa mitigasi risiko dari naiknya PPN 12 persen di tahun depan, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.

    PDIP mengusulkan pemerintah menambah jumlah anggaran untuk pelindungan sosial masyarakat, subsidi bbm, gas elpiji, listrik diperluas sampai ke rumah tangga menengah. Pengemudi ojek daring juga diminta tetap mendapat subsidi bbm.

    Kemudian perluasan subsidi transportasi massal di kota besar, subsidi rumah untuk kelas menengah bawah, penebalan bantuan pendidikan, memasifkan operasi pasar 2 bulan sekali, hingga menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah dari sektor UMKM sebesar 50 persen.

    “Saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah,” kata Said.

  • BSSN Inisiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk Roebiono Kertopati

    BSSN Inisiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk Roebiono Kertopati

    Jakarta:Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Reobiono Kertopati. Inisiasi ini sebagai penghargaan tertinggi atas pengabdian, perjuangan, darmabakti dan karyanya di bidang persandian. 

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, semasa hidupnya dr. Roebiono Kertopati telah melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi, serta karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, khususnya di bidang persandian.

    “Keberhasilannya dalam mengembangkan sistem persandian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meredam berbagai gejolak pemberontakan dalam negeri melalui jejaring komunikasi rahasia negara, menggerakkan kami mengajukan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati menjadi Pahlawan Nasional,” ujarnya.

    Karena dedikasi dr. Roebiono Kertopati dalam dunia intelijen, pada 4 April 1946, Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin memerintahkannya membentuk sebuah badan pemberitaan rahasia bernama Dinas Code dengan tujuan untuk mengamankan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

    “Dinas Code inilah kemudian berubah nama menjadi Djawatan Sandi (1949), lalu Lembaga Sandi Negara (1972), dan kini bernama Badan Siber dan Sandi Negara (2017) dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Hinsa. 
    Dia menambahkan, sistem persandian buatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati begitu efektif dipakai dalam berbagai kegiatan militer dan politik negara yang selalu membutuhkan kerahasiaan komunikasi pemberitaan.

    Selain itu, juga dapat diandalkan dalam pengamanan komunikasi, baik di medan perang, perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dan PBB, di perbatasan, serta gerilya. 

    “Sosoknya yang berani tidak dikenal membuatnya dipandang ketat dalam menjaga kerahasiaan negara oleh insan persandian. Karena baginya, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara,” ujar Hinsa.

    Hinsa menjelaskan, pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    Ketentuan spesifik mengenai pahlawan nasional, terdapat pada Pasal 25 dan 26, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia atau yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) Berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) Berlakukan baik; dan 5) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. 

    Usulan sebagai Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati sudah melalui beberapa tahapan. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, lalu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kementerian Sosial. Penganugerahan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Jakarta:Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Reobiono Kertopati. Inisiasi ini sebagai penghargaan tertinggi atas pengabdian, perjuangan, darmabakti dan karyanya di bidang persandian. 
     
    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, semasa hidupnya dr. Roebiono Kertopati telah melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi, serta karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, khususnya di bidang persandian.
     
    “Keberhasilannya dalam mengembangkan sistem persandian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meredam berbagai gejolak pemberontakan dalam negeri melalui jejaring komunikasi rahasia negara, menggerakkan kami mengajukan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati menjadi Pahlawan Nasional,” ujarnya.
    Karena dedikasi dr. Roebiono Kertopati dalam dunia intelijen, pada 4 April 1946, Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin memerintahkannya membentuk sebuah badan pemberitaan rahasia bernama Dinas Code dengan tujuan untuk mengamankan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
     
    “Dinas Code inilah kemudian berubah nama menjadi Djawatan Sandi (1949), lalu Lembaga Sandi Negara (1972), dan kini bernama Badan Siber dan Sandi Negara (2017) dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Hinsa. 
    Dia menambahkan, sistem persandian buatan Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati begitu efektif dipakai dalam berbagai kegiatan militer dan politik negara yang selalu membutuhkan kerahasiaan komunikasi pemberitaan.
     
    Selain itu, juga dapat diandalkan dalam pengamanan komunikasi, baik di medan perang, perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dan PBB, di perbatasan, serta gerilya. 
     
    “Sosoknya yang berani tidak dikenal membuatnya dipandang ketat dalam menjaga kerahasiaan negara oleh insan persandian. Karena baginya, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara,” ujar Hinsa.
     
    Hinsa menjelaskan, pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
     
    Ketentuan spesifik mengenai pahlawan nasional, terdapat pada Pasal 25 dan 26, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia atau yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) Berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) Berlakukan baik; dan 5) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. 
     
    Usulan sebagai Pahlawan Nasional untuk Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati sudah melalui beberapa tahapan. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, lalu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kementerian Sosial. Penganugerahan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

    Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Pasalnya sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers dikutip, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementerian Pertanian yang kemudian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

    Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah,  bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

    Dia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

  • ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kecurangan atau fraud dalam tender proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 ruas Batang-Cirebon-Kandanghaur.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan bahwa Kementerian ESDM menghormati langkah KPPU terkait penyelidikan pada kasus tersebut.

    Dia pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) itu dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM. 

    “Ini kami akan lihat dan koordinasikan dengan KPPU. Dalam hal ini bukan persaingan usaha, tapi adalah bagaimana kita melihat ini penyaluran gas ini relatif sumbernya satu, Pertamina, dan penyalurannya nggak mungkin banyak operator, tetep itu ditunjuk operatornya,” kata Yuliot di Medan, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Dia pun mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh proses pemeriksaan KPPU dan akan menyampaikan semua informasi pelaksanaan tender proyek Cisem II sehingga memberikan kejelasan kepada publik. 

    Selain itu, Kementerian ESDM juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Menurut Yuliot, hal ini mencerminkan sikap proaktif Kementerian dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. 

    “Kami juga akan menyiapkan apa yang disampaikan keberatan oleh KPPU. Nanti kami akan jelaskan lebih detail,” ucap Yuliot.

    KPPU melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) multi years contract (Cisem 2) dengan nilai pagu tender kisaran Rp3 triliun.  

    Dalam hal ini, mantan Menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Maju Arifin Tasrif telah memenuhi panggilan KPPU dalam penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2024. 

    Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.  

    Instalasi baja karbon berdiameter 20 inci tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandanghaur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada 14 Juli 2024. 

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU Deswin Nur mengatakan, tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

    Untuk itu, sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.  

    Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut. 

    “Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dan diancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda”, jelas Deswin. 

  • Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani Nasional 24 Desember 2024

    Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani Nasional 24 Desember 2024

    Panen Raya Datang Lebih Cepat, Zulhas Instruksikan Bulog Serap Gabah Petani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) 
    panen raya
    akan lebih cepat dari biasanya, yakni pada bulan Februari-Maret 2025.
    Zulhas pun memerintahkan pemerintah daerah maupun Bulog untuk menyerap gabah-gabah yang dihasilkan oleh para petani saat panen raya demi kesejahteraan petani.
    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret, (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati, atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
    Zulhas menjelaskan, pihaknya sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap.
    Formula itu nantinya bakal disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 sampai Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” kata dia.
    Lalu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk karena sejumlah aturan menghambat proses
    distribusi pupuk
    telah dipangkas.
    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang, kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas.
    Ia menyebutkan, proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.
    Zulhas juga menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.
    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” kata Zulhas.
    “Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” ujar dia.
    Sementara itu, Zulhas memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat jika distribusi pupuk mengalami keterlambatan.
    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah, ganti,” katanya.
    Zulhas mengatakan, langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal.
    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik bangsa Indonesia, tidak main-main,” ujar ketua umum Partai Amanat Nasional itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulhas Tegaskan Distribusi Pupuk ke Petani Harus Tepat Waktu

    Menko Zulhas Tegaskan Distribusi Pupuk ke Petani Harus Tepat Waktu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ke depan para petani akan lebih mudah mendapatkan pupuk. Hal itu menyusul pemangkasan sejumlah aturan yang menghambat proses distribusi pupuk ke petani.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12).

    Zulhas melanjutkan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

    Selanjutnya, Ketua Umum PAN ini meminta distribusi pupuk tidak boleh telat. Pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

    “Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” kata Zulhas.

    Zulhas yang juga mantan mentari perdagangan ini memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

    Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

    Dia menambahkan pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp6.500-Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

    (inh/inh)

  • Panen Raya Diprediksi Maju, Menko Zulhas Minta Gabah Petani Diserap dengan Harga Bagus – Page 3

    Panen Raya Diprediksi Maju, Menko Zulhas Minta Gabah Petani Diserap dengan Harga Bagus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Dia menambahkan pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” imbuhnya.

    Selain itu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Sebab sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

    “Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

    Zulhas mengatakan adapun nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.

    “Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

  • Jatuh Bangun Berantas Judi Online

    Jatuh Bangun Berantas Judi Online

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Fenomena judi online (judol) masih menjadi persoalan krusial di Indonesia sepanjang 2024. Selain banyak tindakan penanganan yang dicanangkan pemerintah, pihak kepolisian hingga kini masih terus mengejar para pelaku yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini.

    Para tersangka dari beragam latar belakang pun telah diciduk dan diproses secara hukum terkait isu judol. Praktik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat ini telah menyeret sejumlah pihak dari masyarakat umum, pejabat, hingga influencer.

    Dengan perputaran uang mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023 berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah dan sejumlah lembaga di tahun 2024 masih pontang-panting memberantas praktik ilegal tersebut.

    Upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi judi online pun hingga kini dilakukan dengan berbagai strategi dan langkah kolaboratif antarinstansi.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024, Budi Arie Setiadi, sempat membeberkan enam langkah strategis untuk mempercepat pemberantasan judi online beberapa waktu lalu.

    Langkah yang diupayakan di antaranya memblokir Virtual Private Network (VPN) gratis yang sering digunakan untuk mengakses situs-situs judi online, serta memperkuat kebijakan pemutusan Network Access Provider (NAP) terutama dari Kamboja dan Filipina, yang kerap menjadi pusat operasional situs-situs judi online.

    Budi Arie pun menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pada saat itu telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian untuk memberantas judi online.

    “Langkah-langkah pembentukan Satgas terpadu akan diputuskan. Satgas ini nantinya akan melibatkan pejabat dari Kominfo, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemenlu, OJK, Polri, dan Kejaksaan,” jelas Budi.

    Budi juga mengakui bahwa upaya penghapusan konten judol di internet atau media sosial saja tidak cukup. Menurutnya, harus ada tindakan hukum yang lebih menyeluruh serta melibatkan aparat penegak hukum.

    Tak hanya Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut berperan dalam menindak aktivitas judol.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pihaknya telah memblokir 5.000 rekening yang diduga terkait dengan judi online sejak akhir 2023 hingga Maret 2024. Rekening-rekening ini masih dibekukan sambil menunggu keputusan hukum lebih lanjut.

    “Kami terus memonitor pergerakan dana mencurigakan ini agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah sistem keuangan,” ujar Mahendra.

    Biro Penerangan Masyarakat (Biro Penmas) sebelumnya juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.862 situs judol kepada Kominfo.

    Selain itu, Mabes Polri mencatat dalam periode 23 April hingga 6 Mei 2024, sebanyak 142 tersangka dari 115 perkara berbeda terkait sindikat judol di berbagai wilayah telah ditangkap.

    Kemudian belum lama ini, Polri menindak 85 influencer yang mempromosikan judi online di media sosial. Para influencer ini terbagi dalam dua kategori, yakni yang mempromosikan situs judi baru dan mereka yang mempromosikan situs judi yang sudah tidak aktif.

    “Influencer memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan anak muda. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam promosi judi online menjadi perhatian serius,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam konferensi pers pada 21 November lalu.

    Langkah konkret juga dilakukan terhadap kasus TikToker Sadbor, yang sempat menjadi sorotan karena menerima gift promosi dari situs judi online.

    Dua pelaku, MG dan FBW, ditangkap karena berperan sebagai marketing dan pengelola situs judi tersebut.

    Tak hanya itu, penggerebekan terhadap markas judol pun telah dilakukan beberapa kali.

    Polda Metro Jaya mengamankan 11 orang dari tiga rumah mewah di Tangerang, Banten, yang dijadikan pusat operasional judi online pada 26 April 2024. Menurut Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Uly, penggerebekan ini merupakan hasil patroli siber yang intensif.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini melaporkan bahwa sejak 2017 hingga Desember 2024, mereka telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten terkait judol di ruang digital.

    Pada Desember 2024 saja, Komdigi menindak 72.543 konten, termasuk situs web, akun media sosial, dan platform file sharing yang mempromosikan judi online.

    Namun, di tengah upaya ini, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di internal Komdigi justru turut mencuat hingga menuai perhatian publik.

    Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah menangkap 26 tersangka, termasuk sejumlah pejabat, terkait kasus pemblokiran situs judol yang dilakukan tidak sesuai aturan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Barang bukti yang ditemukan dan disita polisi dari dua tersangka terakhir yang berhasil diringkus yakni 2 unit ponsel, 9 buku rekening, serta uang tunai dengan total mencapai Rp1,4 miliar yang berasal dari beberapa mata uang.

    Namun hingga kini, Polda Metro Jaya masih memburu empat buronan lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Keempat buronan tersebut berinisial J, JH, F, dan C, yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Berlanjut ke halaman berikutnya…

    Tak hanya di dalam negeri, ancaman judi online juga muncul dari luar negeri. Sebanyak 21 WNI berhasil dipulangkan dari Myanmar pada 29 November lalu, setelah menjadi korban perdagangan orang.

    Mereka diketahui dipaksa bekerja sebagai operator judi daring di kawasan konflik Myawaddy, Myanmar. Kementerian Luar Negeri RI, bekerja sama dengan KBRI di Yangon dan Bangkok, memimpin operasi pembebasan ini.

    Melalui serangkaian nota diplomatik, negosiasi dengan otoritas setempat, dan dukungan jejaring lokal, 21 WNI tersebut akhirnya berhasil dipulangkan.

    Upaya pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui jalur penegakan hukum. Pemerintah juga diketahui telah menggandeng platform teknologi besar seperti Google, Meta, dan TikTok untuk menghapus kata kunci terkait judi online dari mesin pencari maupun media sosial.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut, sejak Desk Pemberantasan Judol mulai bertugas pada 4 November, sebanyak 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta telah dihapus. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi eksposur masyarakat terhadap situs-situs judi online.

    Selain itu, Desk Pemberantasan Judol juga memblokir ribuan konten terkait judi online di berbagai platform digital, termasuk 92.940 situs, 6.911 konten di Meta, hingga 48 konten di TikTok. 

    Meutya sempat mengungkapkan bahwa tantangan besar yang dihadapi dalam pemberantasan judi online adalah munculnya situs-situs baru meski telah banyak yang diblokir.

    Menurutnya, salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan tersebut yakni memutus aliran keuangan pelaku. Pemerintah telah memblokir lebih dari 3.455 rekening yang terindikasi terkait judi online sejak paruh akhir 2023 hingga tahun 2024. Selain itu, 47 akun e-commerce yang digunakan untuk transaksi ilegal juga telah diblokir.

    Selain bank, Meutya mengatakan Desk Pemberantasan Judol juga menemukan pergerakan dana judol lewat e-wallet atau dompet digital.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemenkomdigi juga telah menunjuk Brigjen Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Komdigi pada 25 November lalu.

    Jabatan ini dibentuk untuk mengatasi kompleksitas kejahatan digital, termasuk judi online dan pencurian data, serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.

    Menkomdigi Meutya Hafid juga menegaskan bahwa upaya pemerintah memberantas judi online tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs. Langkah selanjutnya, kata Meutya, adalah memberangus server-server judi online.

    Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia pada 14 November lalu, ia menyebutkan perlunya kolaborasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melacak dan memblokir server yang menjadi basis operasional aktivitas judi online.  

    “Mungkin nanti yang kita perlu koordinasikan dengan kepolisian. Maksudnya, memang target berikutnya bukan hanya take down, tapi server-nya yang kita lacak di mana. Jadi server-nya yang kita blok. Dan itu memungkinkan,” ujar Meutya.  

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses terhadap 187 ribu situs judi online hanya dalam waktu sepuluh hari. Angka ini disebut Meutya sebagai jumlah pemblokiran terbanyak dalam waktu singkat. Meski demikian, ia mengakui penanganan yang lebih luas perlu berhati-hati mengingat sejumlah pegawai kementeriannya sempat terseret kasus serupa.  

    Selain memblokir situs judi, hingga saat ini sebanyak 10 ribu rekening telah diblokir hasil kerja sama antara Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah bank.  

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa proses pemblokiran dilakukan setelah pendalaman menyeluruh oleh pihak perbankan.

    “Kami meminta bank untuk melakukan assessment dan langkah serupa terhadap rekening-rekening lainnya yang dimiliki oleh individu yang terlibat,” katanya.  

    Langkah ini didukung dengan pengembangan situs cekrekening.id, yang memungkinkan masyarakat memverifikasi rekening terindikasi ilegal. Platform ini diintegrasikan dengan anti-scam center yang digagas OJK untuk meningkatkan literasi digital.

    Polri tak hanya menyasar pelaku di tingkat lokal, tetapi juga jaringan judi online internasional.

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil memblokir aset senilai Rp36,8 miliar yang terkait dengan situs judi internasional.

    Beberapa waktu sebelumnya, polisi juga mengungkap kasus situs judi internasional Slot8278 yang dikendalikan warga negara China dengan perputaran uang mencapai Rp685 miliar.  

    Dalam kasus ini, polisi menyita uang tunai senilai Rp83,9 miliar, beberapa unit mobil mewah, dan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan situs tersebut.

    “Pemain judi online dari situs ini di Indonesia mencapai 85 ribu orang,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber, Brigjen Himawan Bayu Aji, dalam sebuah keterangan tertulis pada 12 November lalu.

    Belum lama  ini, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap sindikat penjualan rekening bank yang digunakan untuk transaksi keuangan judi online dengan jaringan hingga Kamboja. Sindikat ini diorganisir dalam tiga klaster.  

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahduddi menjelaskan bahwa klaster pertama adalah individu yang menjual atau menyewakan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai tempat penampungan transaksi judi online.  

    Klaster kedua terdiri atas pelaku yang bertugas merekrut masyarakat untuk menjual atau menyewakan rekening bank mereka. Selain itu, klaster ini juga mengumpulkan rekening-rekening yang telah dijual untuk diserahkan kepada pimpinan.  

    Klaster ketiga adalah pemilik dan pengelola bisnis jual beli rekening bank. Klaster ini berperan sebagai penghubung utama yang mengirimkan rekening-rekening tersebut ke para bandar judi di Kamboja.

    Setiap rekening yang dijual ke sindikat di Kamboja dihargai sebesar Rp10 juta per rekening. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap delapan tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. 

    Polri dan aparat daerah juga aktif melakukan penggerebekan. Di Jakarta Barat, Polres Metro sempat menggerebek rumah mewah yang digunakan sebagai markas penyewaan rekening untuk judi online.

    Sementara di Kendal, Jawa Tengah, Polda Jateng mengamankan tiga warnet yang memfasilitasi akses ke situs judi online melalui VPN.  

    Sedangkan di Bogor, Polresta setempat menangkap seorang pria yang membuat situs judi online sekaligus seorang Disk Jockey (DJ) yang mempromosikan aktivitas ilegal ini.  

    Kenapa judi online jadi candu

    Ahli kriminologi Universitas Indonesia Josias Simon, judi online adalah refleksi dari hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki berbagai kebutuhan yang kebetulan dapat dipenuhi melalui judol.

    “Karena judi online ini menurut saya ya adalah seperti hukum permintaan dan penawaran. Jadi akhirnya mereka mengambil judol itu karena kebutuhan memang. Judi itu kebutuhan, baik hiburan, ekonomi, dan segala macam alasan itu. Jadi emang permintaan yang kemudian diakomodasi dalam penawaran oleh pihak-pihak yang tadi,” kata Simon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Ia juga menyoroti bahwa kondisi ekonomi masyarakat tertentu yang melemah menjadi salah satu faktor utama. Hal ini dianggapnya menimbulkan ruang bagi lembaga-lembaga tertentu untuk menyediakan jasa peminjaman uang.

    “Sekarang kebetulan ekonomi agak sedikit ini ya, melemah ya. Rakyat kecil tuh banyak yang memang perlu banget uang gitu, akhirnya pinjem. Ini kan kalau kita lihat, timbulnya pegadaian, tempat pinjam uang, ada kantor-kantor kecil tempat peminjaman uang. Nah ini juga sama, hanya ini bedanya online,” ujarnya.

    Untuk menanggulangi imbas negatif dari judi online, Simon menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan penanganan yang tegas untuk memberikan efek jera.

    Ia berpendapat bahwa Kementerian Komdigi harus mempertegas regulasi yang sudah dicanangkan sejak lama agar dapat memberantas praktik judol hingga tuntas.

    “Regulasi itu tadi, kerjasama dan segala macam, seperti apa? Komdigi kan sudah menginisiasi ya. Tapi harus jelas regulasi seperti apa,” ujarnya.

    Selain itu, Simon mengatakan bahwa pendekatan situasional seperti penegakan hukum melalui restorative justice juga dapat menjadi pilihan.

    Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

    “Yang ketiga situasional, kalau memang sudah sangat-sangat bermasalah ada kasus hukum ya selesaikanlah secara hukum. Selesaikanlah secara, ada restorative justice atau apapun,” ujar Simon.

    Ia pun memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Komdigi yang telah memulai berbagai inisiatif, tetapi juga menekankan masih perlunya kerjasama lintas sektor yang lebih mendalam.

    “Jadi betul, Komdigi dengan segala upayanya saya sebenarnya appreciate ya, tapi juga kerjasama dengan semua pihak ya,” tuturnya.

    Peran Teknologi dalam Pengawasan

    Dalam menghadapi sifat dinamis dari platform judi online yang masih menjadi tantangan utama dalam pemberantasannya, Simon mengusulkan pengembangan sistem yang lebih canggih.

    “Menurut saya Komdigi harus membuat satu, semacam aplikasi besar ya, platform besar yang memang bisa dimonitor oleh kita, bisa dilihat oleh kita, seperti apa sih proses takedown-nya dan mana yang memang dikatakan judi online itu aplikasi yang mana saja,” jelasnya.

    Simon menambahkan, pentingnya aspek edukasi dalam sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian Komdigi juga perlu disoroti.

    Tak hanya sekadar memblokir situs-situs terkait judi online, kata Simon, namun upaya pemberantasan tersebut seharusnya juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat terkait contoh situs yang mengarah ke praktik judi online, agar masyarakat dapat menghindarinya.

    “Jadi bisa diantisipasi, ada pembelajaran juga. Jadi jangan hanya takedown takedown tapi tidak ada penjelasan lebih detilnya seperti apa,” imbuhnya.

    Membangun Kepercayaan Publik

    Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan judi online oleh pemerintah juga menjadi perhatian Simon. Menurutnya, pengawasan yang baik dapat membantu membangun kembali kepercayaan tersebut.

    Simon menyebut, salah satu langkah awal yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan menindak keluhan serta laporan masyarakat secara sigap.

    Evaluasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat ini pun dapat dilakukan dengan menilik program pengaduan masyarakat yang dimiliki pihak kepolisian atau pemerintah.

    “Pihak polisi membuka nih tempat laporan apa gitu, call center apa, itu dievaluasi, jangan-jangan enggak ada yang laporan, karena tadi, ketidakpercayaan itu,” kata Simon.

    Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus tidak boleh hanya bergantung pada tingkat viralitas di media sosial.

    “Jangan no viral no justice ya. Itu udah ketidakpercayaan masyarakat yang memang sangat-sangat luas gitu,” imbuhnya.

  • Prabowo Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

    Prabowo Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mampu memberikan gerak cepat dalam penanganan bencana di dalam negeri.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah terus hadir di tengah Indonesia yang kembali menghadapi runtutan bencana alam yang menimbulkan korban dan kerugian signifikan bagi masyarakat.

    Dalam periode 1 November hingga 13 Desember 2024 saja, telah terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi di lebih dari 50 wilayah.

    Tercatat beberapa bencana yang cukup besar seperti banjir bandang di Sukabumi dan Cianjur, erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Nusa Tenggara Timur dan enam wilayah lain, gempa bumi di 10 wilayah dengan skala rendah dan bencana-bencana lainnya.

    “Presiden telah memberi apresiasi atas penanganan bencana, khususnya di Gunung Lewotobi, saat Sidang Kabinet Paripurna. Hal ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap aksi gerak cepat tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Adita kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Adita menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga terkait, TNI dan Polri serta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Perlu menjadi perhatian, kata Adita, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, telah menyampaikan bahwa cuaca ekstrem diperkirakan akan terus terjadi hingga Maret-April 2025 akibat fenomena La Nina lemah yang meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen.

    Asta Cita dan Visi Indonesia Maju yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas dalam menghadapi bencana.

    Dia melanjutkan bahwa tiga pesan utama Presiden Prabowo terkait bencana alam dan penanganannya.

    Pertama, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya “negara hadir”, sigap, gesit dalam merespons bencana alam, memberikan tanggap darurat yang cepat dan tepat.

    Menurutnya, Prabowo mengakui, tenaga terlatih Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Nasional dan Daerah) dan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai first responders telah menunjukkan kapasitas yang unggul.

    “Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk merespons bencana sudah terjadi dalam waktu singkat, namun tetap efektif,” kata Adita.

    Kedua, orang nomor satu di Indonesia itu, kata ADita, ingin pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan seperti gedung, jalan, kantor pemerintahan dan infrastruktur lainnya yang kuat dan tahan bencana penting untuk mengurangi dampak bencana.

    “Termasuk penggunaan teknologi. Hadirnya sistem peringatan dini, peta bencana digital buatan BNPB, dan prakiraan juga modifikasi cuaca oleh BMKG, sangat penting memperkaya dan memutakhirkan rencana kontinjensi,” tandas Adita.