Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Alasan Presiden Prabowo Subianto Resmikan Kenaikan PPN 12 Persen

    Alasan Presiden Prabowo Subianto Resmikan Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 12 persen akan berlaku per 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan menaikkan PPN 12 Persen.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, kebijakan besaran PPN yang dimaksud akan berlaku untuk barang dan jasa yang bersifat mewah. Prabowo Subianto menyebut, kebijakan ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    “Jadi saudara sekalian kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ungkap Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    “Jadi sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025,” sambungnya.

    Dalam kesempatan tersebut Prabowo mengungkapkan bahwa, kebijakan PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah ini telah mempertimbangkan berbagai faktor.

    Mulai dari daya beli masyarakat, inflasi, hingga target pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diambil, lanjut Prabowo, juga disebut telah mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

    “Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” papar Prabowo.

    “Sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto ketika mengumumkan secara resmi kenaikan PPN menjadi 12 persen.

  • Pernyataan Lengkap Prabowo PPN 12 Persen Hanya untuk Jet Pribadi-Yacht

    Pernyataan Lengkap Prabowo PPN 12 Persen Hanya untuk Jet Pribadi-Yacht

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen ke barang mewah semacam jet pribadi, yacht dan rumah mewah seharga Rp30 miliar ke atas.

    Selain barang mewah, ia mengatakan barang lain seperti bahan pokok tarif PPN-nya gratis. 

    Lalu, untuk barang yang sudah terkena PPN dengan tarif 11 persen, tarif tidak naik alias tetap.

    Kepastian ia berikan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12) sore.

    Berikut pernyataan lengkap Prabowo soal pemberlakuan PPN 12 persen bagi barang mewah tersebut.

    Sore hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang PPN yang mungkin masih ada suatu keragu-raguan dan ketidakpemahaman yang tepat.

    Sehingga, saya berkoordinasi dan diskusi dengan menteri keuangan dan jajaran dan merasa perlu untuk saya sampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini.

    Jadi kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dan perintah UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Jadi sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Setelah itu, tarif dinaikkan dari 11 menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 besok.

    Kenaikan bertahap ini di maksud agar tak beri dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpinan, juga saya yakin pemerintah pendahulu saya bahwa tiap kebijakan perpajakan harus mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi.

    Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak. Berpihak pada kepentingan nasional dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

    Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan, dan telah berkoordinasi dengan DPR, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah

    Saya ulangi, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh; pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan dan digunakan masyarakat papan atas. Lalu kapal pesiar, yacht, rumah sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah

    Artinya untuk barang dan jasa selain barang-barang mewah tak ada kenaikan PPN,  tetap berlaku sekarang yang sudah berlaku sejak 2022.

    Untuk barang dan jasa bahan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0 persen, masih tetap berlaku

    Untuk barang dan jasa dibutuhkan masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok, beras, susu, jasa kesehatan, pendidikan rumah sederhana, air minum

    Dengan ini sangat jelas pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan prorakyat. Saya kira hal-hal lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan semua lembaga terkait

    Saya kira itu saja. Terimakasih dan selamat malam tahun baru.

    (rzr/agt)

  • PPN 12% untuk Barang Mewah Berlaku Besok, Tarif Tol hingga Internet Terdampak?

    PPN 12% untuk Barang Mewah Berlaku Besok, Tarif Tol hingga Internet Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berlaku pada esok hari, Rabu, 1 Januari 2025. Sejumlah harga barang dan jasa mengalami kenaikan, tol hingga paket internet termasuk?

    “Oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berkoordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” kata Prabowo kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024). 

    Sebelumnya, pada 24 Desember 2024, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir menuturkan, umumnya kenaikan tarif PPN tak memiliki implikasi yang berarti pada sektor konstruksi.

    Sejalan dengan hal itu, Munir mengakui bahwa isu mengenai kenaikan PPN itu belum menjadi prioritas pembahasan pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Namun demikian, Munir tidak menutup kemungkinan kenaikan PPN bakal berdampak pada kenaikan tarif tol yang bakal ditanggung oleh para pengguna jalan nantinya. Khususnya pada jalan tol yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

    Akan tetapi, bila kenaikannya dipandang tidak signifikan, Munir berharap hal itu dapat ditanggung oleh BUJT saja tanpa harus dilimpahkan bebannya pada masyarakat.

    “Dampak penerapan PPN 12% sendiri seperti apa gitu ya, rasanya sih kalau PPN itu biasanya kita sesuaikan [tarif tol]. Ya konsekuensinya kalau memang sangat signifikan [dampaknya] akan berpengaruh ke tarif, tapi kalau tidak signifikan ya otomatis berarti ada kenaikan tadi itu menjadi risiko badan usaha,” ujarnya.

    Kendaraan melewati jalan tolPerbesar

    Pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu.

    Sementara itu PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Indosat Tbk (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. mendukung dan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan PPN 12%.  

    Presiden Direktur Smartfren Telecom Merza Fachys menuturkan apabila terjadi kenaikan PPN 12%, maka hal tersebut akan berdampak ke industri telekomunikasi. Menurutnya, FREN akan mengikuti peraturan pemerintah.

    “Semua peraturan kami ikuti, tidak bisa dibantah. Semua kenaikan harga di pasar pasti ada gejolak dulu,” ujar Merza, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dia melanjutkan penyesuaian harga terhadap produk-produk FREN akan dilakukan setelahnya. Merza menuturkan FREN akan menyesuaikan harga produk mereka secara bertahap seiring dengan kenaikan PPN menjadi 12%.

    “Penyesuaian harga nanti [dilakukan], enggak langsung, pelan-pelan,” tutur Merza.

    Dua emiten telekomunikasi lainnya yaitu PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyampaikan akan mendukung kebijakan pemerintah.

    Head External Communications XL Axiata Henry Wijayanto menuturkan XL Axiata akan mengikuti aturan pemerintah mengenai peningkatan PPN menjadi 12% tersebut.

  • Presiden Pastikan Barang dan Jasa Bukan Mewah PPN-nya Tidak Naik

    Presiden Pastikan Barang dan Jasa Bukan Mewah PPN-nya Tidak Naik

    Presiden Pastikan Barang dan Jasa Bukan Mewah PPN-nya Tidak Naik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto memastikan barang dan jasa yang bukan termasuk ke dalam golongan mewah, tidak akan mengalami kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (
    PPN
    ) 12 persen tahun depan.
    Prabowo bilang, PPN untuk barang-barang tersebut tetap seperti yang berlaku saat ini, yakni sebesar 11 persen sejak diberlakukan sejak April tahun 2022.
    “Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar berlaku sekarang, yang sejak 2022,” kata Prabowo di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).
    Begitu pula untuk barang dan jasa kebutuhan pokok lain yang mendapat pembebasan PPN atau tarif PPN sebesar 0 persen.
    Barang tersebut, yakni barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum.
    “Barang jasa kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini dibebaskan ata tarif PPN 0 persen masih tetap berlaku. Saya ulangi, barang dan jasa yang selama ini diberi fasilitas pembebasan pajak yaitu PPN 0 persen masih berlaku,” ucap dia.
    Adapun kategori barang mewah yang dikenakan
    PPN 12 persen
    antara lain, kapal pesiar (yatch), jet pribadi, hingga rumah bernilai fantastis. 
    “Contoh, pesawat jet pribadi. itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Kapal pesiar, yacht, motor yacht, rumah yang angat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” jelas Prabowo.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen dari semula 11 persen mulai tahun 2025. Pemerintah menyebut, kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah.
    Namun, sejumlah barang dan jasa lain rupanya turut menjadi objek kenaikan PPN.
    Hingga kini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025 belum juga terbit.
    Padahal PMK ini diperlukan sebagai aturan teknis pemberlakuan PPN 12 persen.
    Sejak awal, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.
    Tak hanya lewat petisi di media sosial, sejumlah elemen masyarakat pun turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan pungutan pajak ini.
    Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Pastikan Barang dan Jasa Bukan Mewah PPN-nya Tidak Naik

    10 Pernyataan Lengkap Prabowo Saat Umumkan Kenaikan PPN 12 Persen Nasional

    Pernyataan Lengkap Prabowo Saat Umumkan Kenaikan PPN 12 Persen
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto resmi mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
    Pengumuman itu disampaikan Prabowo di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa.
    Namun, Prabowo menegaskan bahwa
    kenaikan PPN
    12 persen tersebut hanya untuk barang dan jasa mewah.
    Kemudian, Prabowo memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    “Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif nol persen. Antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ujarnya.
    Selain itu, Prabowo mengatakan, Pemerintah menyiapkan paket stimulus bagi masyarakat yang nilainya mencapai Rp 38,6 triliun.
    Saudara-saudara sekalian sore hari ini dari tadi, dari sejak jam 15.50 WIB, kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya.
    Jadi, pada hari ini jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke Pemerintah Indonesia dari perpajakan, bea cukai, dari PNBP, kemudian karena tepat pada waktu nanti pukul 00.00 berarti tahun anggaran 2024 ditutup.
    Tadi, saya diberi paparan oleh Menteri Keuangan pelaksanaan dari APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya yang memengaruhi harga-harga komoditas yang ujungnya memengaruhi penerimaan kita juga mempengaruhi harga-harga minyak dan gas, ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudence, dengan bijak, dengan hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola.
    Dalam hal ini juga, saya kira ada baiknya saya menyampaikan ada beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mungkin masih ada suatu keragu-raguan atau suatu ketidakpemahaman yang tepat sehingga setelah saya koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain saya merasa perlu menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini.
    Jadi, kenaikan PPN jadi 12 peran ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    Jadi, sesuai kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan
    Kemudian, perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 januari 2025. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
    Saudara-saudara sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintan pendahulu saya bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat serta mendorong pemerataan ekonomi.
    Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
    Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI , hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.
    Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyakat berada, masyarakat mampu.
    Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimafaatkan atau digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian, papan pesiar, yacht, motor yacth, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah.
    Artinya, untuk barang dan jasa yang selain barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap yang berlaku sekarang yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022.

    Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak atau dikenakan tarif PPN nol persen masih tetap berlaku.
    Pemerintah telah berkomtmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah Rp 38,6 triliun.
     
    Seperti yang diumumkan sebelumnya:
    paket stimulus ini nilainya adalah Rp 38,6 triliun.
    Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif nol persen. Antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum.
    Dengan ini, saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Rapat Tertutup dengan Sri Mulyani, Prabowo Umumkan Kenaikan PPN Jadi 12%

    Usai Rapat Tertutup dengan Sri Mulyani, Prabowo Umumkan Kenaikan PPN Jadi 12%

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu jelang malam pergantian tahun. Biasanya, Menteri yang datang ke Istana bertemu atau memenuhi panggilan Presiden, tapi kini justru Prabowo yang datang langsung bertemu Sri Mulyani.

    Prabowo menyambangi Sri Mulyani Indrawati hari ini, Selasa (31/12/2024). Prabowo tiba di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar pukul 15.52 sore.

    Prabowo dan Sri Mulyani melangsungkan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam. Usai pertemuan, Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Sri Mulyani membahas soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    “Tentang PPN, yang mungkin masih ada suatu keraguan, suatu ketidakpahaman yang tepat sehingga setelah koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan menteri lain lain, saya perlu sampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” ujar Prabowo di Kemenkeu.

    Jadi, kata Prabowo, kenaikan PPN 12 persen ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

    “Sesuai kesepkatan pemerintah dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap darr 10 ke 11 persen April 2022. Ini sudah dilaksanakam. Dari 11 ke 12 persen 1 januari 2025 besok,” kata Prabowo

    (hns/hns)

  • Indonesia Hadapi Tantangan Rasio Dokter 0,47 Per 1.000 Penduduk, Ini Upaya Kemenkes – Halaman all

    Indonesia Hadapi Tantangan Rasio Dokter 0,47 Per 1.000 Penduduk, Ini Upaya Kemenkes – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan masih rendahnya rasio dokter di Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

    Rasio dokter Indonesia saat ini masih 0,47 per 1.000 penduduk.

    “Angka ini jauh dari standar WHO yang menetapkan rasio 1 per 1.000 penduduk. Ini bukan sekadar angka, ini gambaran nyata kesenjangan layanan kesehatan,” kata Menkes dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Menkes mengatakan, Pemerintah akan terus mengejar kenaikan rasio dokter di Indonesia agar memenuhi standar minimum WHO. 

    “Ketertinggalan ini harus kita kejar. Ini perjuangan panjang, tapi bukan tak mungkin dicapai,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) April 2024.

    Beasiswa Kedokteran

    Mendukung visi membangun keadilan layanan, Kemenkes meluncurkan program beasiswa afirmasi untuk mencetak tenaga medis dari daerah yang paling membutuhkan.

    Di 2024, sebanyak 966 beasiswa diberikan kepada lulusan SMA dan mahasiswa kedokteran dari wilayah DTPK. Harapannya, tenaga medis ini akan kembali ke daerah asal mereka, menjadi pahlawan kesehatan di tanah kelahiran mereka. 

    Selain itu, sebanyak 2.330 tenaga medis dan kesehatan ditempatkan di puskesmas daerah terpencil melalui program Penugasan Khusus.

    Upaya ini dinilai cukup untuk menutupi kebutuhan tenaga medis.

    Namun tambahan 1.023 beasiswa dokter spesialis dan subspesialis—ditambah 788 beasiswa dari LPDP merupakan bukti nyata pemerintah tidak tinggal diam. 

    Kemenkes juga menargetkan spesialisasi strategis seperti kanker, jantung, hingga kesehatan ibu dan anak melalui 170 beasiswa fellowship dokter spesialis.

    Kemenkes turut mengundang diaspora Indonesia di luar negeri untuk pulang ke Tanah Air.

    Melalui program adaptasi dokter diaspora, sebanyak tujuh dokter spesialis yang berpraktik di luar negeri telah kembali untuk mengabdi di tanah air. 

    Dibukanya kelas internasional di Poltekkes Kemenkes juga menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin menjawab tantangan global.

    Terkait pemerataan layanan kesehatan, untuk memastikan daerah terpencil memiliki akses ke dokter spesialis, Pemerintah mengupayakannya melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU), sebuah inisiatif terobosan dari Kemenkes.

    Pada tahap awal, program ini membuka enam bidang spesialisasi utama, yakni jantung dan pembuluh darah di RSJPD Harapan Kita, neurologi di RS PON, pediatri di RSAB Harapan Kita, onkologi radiasi di RSK Dharmais, oftalmologi di RSM Cicendo, dan ortopedi-traumatologi di RSO dr. Soeharso. 

    Dengan skema pembiayaan penuh dari pemerintah, para residen akan menjalani pendidikan di RSPPU dan jejaring rumah sakitnya di berbagai daerah di Indonesia.

    Revolusi Kualitas Tenaga Kesehatan

    Untuk menjawab kebutuhan tantangan perkembangan dunia teknologi, telah diluncurkan platform digital bernama Plataran Sehat dan saat ini memiliki 1,4 juta pengguna terdaftar.

    Platform ini menjadi wadah bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya dan menyediakan berbagai macam pelatihan gratis untuk mempermudah tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam mencukupi kebutuhan Satuan Kredit Profesi (SKP).

    Hingga akhir tahun ini, total 8,9 juta sertifikat telah diterbitkan, menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM kesehatan.

    Kemenkes terus berupaya untuk memastikan mutu pelatihan tenaga medis dan kesehatan dengan mengakreditasi 180 lembaga penyeleggara pelatihan.

    Lembaga tersebut meliputi balai pelatihan, unit diklat pada RS pemerintah maupun swasta, penyelenggara pendidikan tinggi, hingga institusi pelatihan swasta.

    Upaya ini dilakukan agar menjamin pelatihan sesuai standar kurikulum, sehingga pasca mengikuti pelatihan, para tenaga medis dan kesehatan memiliki kompetensi yang siap menghadapi tantangan di lapangan.

    Upaya lainnya adalah menerapkan pembaharuan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan tanpa biaya, sesuai amanah UU Nomor 17 Tahun 2023.

    Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terus mendedikasikan diri untuk sektor kesehatan di Indonesia.

    Plt. Dirjen Tenaga Kesehatan Yuli Farianti mengatakan, transformasi SDMK jelas merupakan langkah besar.

    “Namun, untuk benar-benar mewujudkan layanan kesehatan merata dan berkualitas, diperlukan lebih dari sekadar program di atas kertas,” ujarnya.

    Dia menegaskan, kolaborasi lintas sektor, transparansi anggaran, dan mekanisme evaluasi yang ketat harus menjadi pilar utama kesuksesan program ini.

    Selain menambah jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan, transformasi SDMK juga untuk memastikan kualitas serta keberlanjutan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

    “Kemenkes akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDMK bagi memenuhi kebutuhan prioritas pelayanan KJSU-KIA melalui fellowship dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di negara-negara yang memiliki keunggulan dalam pelayanan kesehatan sebagai contoh di Tiongkok dan Jepang,” ujar Yuli Farianti.

  • Darurat Judi Online hingga PDNS Lumpuh

    Darurat Judi Online hingga PDNS Lumpuh

    Jakarta –

    Tahun segera berganti dalam hitungan jam. Di 2024, Indonesia mengalami beberapa kejadian terkait keamanan siber.

    Berikut adalah rangkaian serangan siber sepanjang 2024 yang dirangkum lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

    Januari 2024: KAI Diserang Stormous

    PT. KAI mengalami serangan siber yang dilakukan oleh aktor peretas Stormous dan membocorkan 82 kredensial karyawan PT. KAI dan hampir 22 ribu kredensial pelanggan, serta 50 kredensial data karyawan perusahaan lain yang bermitra dengan KAI.

    Data kredensial yang berhasil didapatkan peretas berasal dari sekitar 3.300 URL yang menjadi permukaan serangan external situs PT KAI. Peretas itu mendapatkan akses masuk ke sistem PT KAI melalui akses VPN menggunakan beberapa kredensial dari beberapa karyawan.

    Setelah berhasil masuk mereka berhasil mengakses dashboard dari beberapa sistem PT KAI dan mengunduh data yang ada di dalam dashboard tersebut. Peretas menuntut tebusan sebesar 11,69 BTC atau hampir setara dengan Rp 7,9 miliar dan mengancam akan mempublikasikan semua data yang mereka dapatkan jika tebusan tidak dibayarkan.

    Februari 2024: Gaduh Pilpres Gegara Sirekap

    Terjadi kegaduhan pada proses Pilpres dan Pilleg 2024 karena sistem Sirekap yang dipergunakan oleh KPU membuat perbedaan antara suara yang dihitung di tingkat TPS dengan hasil yang ditampilkan oleh Sirekap.

    Salah satu kendala Sirekap adalah tidak adanya error checking yang seharusnya sistem langsung bisa mengetahui adanya kesalahan jika jumlah suara dalam satu TPS lebih dari jumlah surat suara yang dimiliki oleh TPS tersebut.
    Proses rekapitulasi suara berjenjang juga sempat dihentikan pada tanggal 19 dan 20 Februari yang bahkan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang keabsahan hasil pemilu.

    Sistem Sirekap juga menuai polemik karena diduga server yang dipergunakan untuk Sirekap berada di luar negeri. Kerjasama KPU dengan Alibaba Cloud untuk layanan Sirekap merupakan langkah yang buruk, karena dengan menggunakan server yang dimiliki oleh pihak lain apalagi asing memiliki risiko lebih besar terutama terhadap data hasil pemilu.

    KPU juga dituntuk melakukan audit publik dari source code yang dipergunakan untuk Sirekap sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi berjalan dengan kaidah umum dan tidak ada baris-baris program yang disusupkan untuk melakukan suatu hal yang dapat menguntungkan pasangan calon presiden tertentu.

    Maret 2023: Biznet Diserang

    Salah satu Internet Service Provider (ISP) di Indonesia menjadi korban serangan siber yang diindikasikan sebagai insider threat atau serangan dari dalam pada tanggal 10 Maret 2024.

    Peretas juga dengan percaya diri memberikan beberapa petunjuk tentang jati dirinya dan mengancam akan membagikan data Biznet Gio jika Biznet tidak menghapus kebijakan FUP sampai dengan 25 Maret 2024.

    Berdasarkan investigasi pada laman darkweb milik peretas yang menggunakan nama anonim Blucifer tersebut terdapat 5 table yang sudah dibagikan antara lain table Customers, Addresses , ContractAccounts , Contract serta tabel Products.

    Saat CISSReC mengakses laman darkweb, peretas sudah menghapus petunjuk terkait jati dirinya. Beberapa data pribadi yang ada di beberapa tabel tersebut antara lain nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tanggal lahir, jenis kartu identitas (NPWP, KTP, KITAS), nomor kartu identitas (NPWP, KTP, KITAS), email, nomor HP, nomor telepon, nomor fax, akun media sosial, alamat lengkap bahkan Mac address dari perangkat yang digunakan pelanggan.

    April 2024: Indonesia Darurat Judi Online

    Pengamat keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha, mengatakan pemerintah dan aparat terkesan tak serius menangani persoalan judi online, karena jika hanya memblokir situsnya, tak akan berpengaruh apa-apa.

    “Para agen judi slot bisa bikin lebih banyak lagi. Bahkan mereka nekat meretas situs milik kampus atau pemerintah yang tak dikelola dan mengubahnya jadi judi slot,” ujarnya.

    Ada ribuan website milik pemda yang disusupi judi online dan tidak diblokir, karena kalau diblokir seluruh pelayanan di dalam website akan mati.

    Selain itu, membuat situs judi juga sangat mudah karena mereka sudah punya template, tinggal beli domain, dan pasang template itu. Domain yang murah banyak tersedia, bahkan yang gratisan juga ada.

    Mei 2024: Polemik Starlink di Indonesia

    Resmi beroperasinya Starlink di Indonesia menimbulkan polemik. Meskipun Starlink memiliki manfaat melayani daerah 3T yang sulit dijangkau teknologi fiber optik atau radio, masuknya Starlink membawa sisi lain yang kurang menyenangkan, misalnya kesan diberi ‘karpet merah’ saat masuk ke Indonesia, termasuk terkait perizinan yang begitu cepat.

    Selain itu juga ada masalah Network Operating Center (NOC) yang seharusnya berada di Indonesia. Diharapkan Starlink selalu menaati regulasi sampai kapanpun, bukan hanya saat ini saja ketika baru beroperasi di Indonesia. Salah satu contohnya dengan memastikan bahwa arus internet di Indonesia melalui Starlink hanya melalui NAP lokal dan tidak menggunakan Laser Link sebagai backbone layanannya.

    Juni 2024: Pusat Data Nasional Lumpuh

    Server Pusat Data Nasional (PDN) mengalami kelumpuhan dan berimbas pada terganggunya aktivitas layanan pengecekan imigrasi di bandara dikarenakan serangan ransomware oleh group Brain Cipher.

    Total terdapat 282 instansi pemerintah yang datanya tersimpan di PDNS Surabaya terdampak serangan ransomware, mencakup data kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

    Brain Cipher adalah kelompok peretas yang beraksi menggunakan varian ransomware LockBit 3.0 dan pelaku serangan ransomware ke PDNS Surabaya memang meminta uang tebusan USD8 juta atau sekitar Rp131,8 miliar untuk membuka gembok pada data-data di fasilitas itu.

    Di bulan yang sama, pemerintah membentuk satgas judi online yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, Jumat (14/6), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai ketua satgas.

    Dalam Pasal 4 Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Judi Online bertugas:

    Mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online secara efektif dan efisienMeningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian onlineMenyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online.

    Pembentukan Satgas Judi Online dilakukan karena kegiatan perjudian online melanggar hukum dan menimbulkan kerugian finansial, gangguan sosial, serta dampak psikologis dengan efek kriminal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perjudian online perlu ditindak tegas.

    Juli 2024: Dirjen Aptika Mundur Imbas PDNS Diserang

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Pangerapan mengumumkan pengunduran dirinya setelah insiden ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

    Ia menyebut pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab moral karena secara teknis, masalah PDN seharusnya bisa ditangani dengan baik.

    Sementara itu, Brain Cipher yang berada di balik serangan ini menegaskan tidak ada motif politis di balik serangannya dan meminta maaf kepada publik Indonesia dan mereka akan memberikan kunci ramsomwarenya secara cuma-cuma serta berharap serangan mereka membuat masyarakat paham betapa pentingnya membiayai industri keamanan siber dan merekrut spesialis yang berkualifikasi.

    Brain Cipher juga meminta ada pernyataan terbuka kepada publik yang menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka dan mengonfirmasi bahwa mereka ‘secara sadar dan independen telah mengambil keputusan ini’.

    Agustus 2024: Kebocoran Data BKN

    Kali ini insiden kebocoran data terjadi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Temuan ini bermula dari sebuah unggahan dari akun peretas bernama TopiAx di Breachforums pada Sabtu (10/8).

    Peretas berhasil mendapatkan data dari BKN sebanyak 4.759.218 baris yang mencakup informasi seputar Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor SK CPNS, Nomor SK PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, email, pendidikan, jurusan, hingga tahun lulus.

    Di unggahan itu, peretas menawarkan seluruh data yang berhasil didapatkannya dengan nominal USD 10 ribu atau sekitar Rp 160 juta. Hacker juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.

    CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random pada 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp, dan menurut mereka data tersebut valid, meskipun beberapa ada yang menginformasikan adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK.

    September 2024: Data Dirjen Pajak Bocor dan Indodax Gangguan

    Diduga data 6,6 juta wajib pajak milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Akun anonim mengaku sebagai ‘Bjorka’ mengklaim telah membobol dan mencuri data wajib pajak, termasuk milik Presiden Jokowi, menteri-menteri, dan pejabat tinggi lainnya.

    Data DJP yang diperoleh tersebut sebesar 2GB dalam bentuk normal, dan 500MB dalam bentuk terkompresi. CISSReC mengungkap telah melakukan penelusuran dan mengunduh sampel data yang diberikan dan dugaan kuat mengarah pada DJP sebagai sumber kebocoran, mengingat nomenklatur data sangat spesifik, seperti terdapat field nama KPP, nama Kanwil, status PKP, serta jenis wajib pajak (WP). Hacker menawarkan data curian tersebut dengan harga USD 10 ribu atau sekitar Rp 153 juta.

    Di bulan ini juga, perusahaan exchanger kripto Indodax mengalami gangguan sistem akibat peretasan. Dalam salah satu laporan, peretasan yang dialami Indodax menyebabkan kerugian senilai USD22 juta atau Rp337,4 miliar (asumsi kurs Rp15.336 per USD).

    Peretasan yang dialami Indodax terjadi pada 11 September 2024. Berdasarkan akun media sosial X, peringatan keamanan real-time dari platform Cyvers @CyversAlerts menyampaikan adanya transaksi yang mencurigakan di platform Indodax.

    Lebih lanjut, akun itu juga menyebut sudah ada alamat yang mencurigakan untuk menukarkan koin di Indodax ke bitcoin Ether.

    Oktober 2024: Kominfo Menjadi Komdigi dan UU PDP Berlaku

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Keamanan data pribadi, pemberantasan judi online, internet ramah anak, dan digitalisasi layanan pemerintah menjadi fokus utama Menteri Komdigi Meutya Hafid pada program 100 hari pertamanya.

    Perubahan nomenklatur Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komdigi dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang makin berkembang ke ranah digital. Meutya mengatakan, komunikasi ke depan akan berbasis digital dan PR yang diembannya adalah bagaimana mengamankan data-data itu terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien efektif.

    Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan memiliki perhatian terhadap Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo, termasuk menjatuhkan sanksi pada institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang menjadi korban kebocoran data, karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah berlaku penuh sejak 18 Oktober 2024.

    UU PDP memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan data pribadi, termasuk sanksi bagi pelanggaran, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Namun hingga kini, lembaga yang bertugas menegakkan aturan tersebut belum juga terbentuk.

    November 2024: Pegawai Komdigi Terlibat Judi Online

    Kasus pegawai Komdigi melindungi judi online menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah pakar digital sampai angkat bicara. Sampai saat ini polisi sudah menetapkan 16 tersangka, termasuk 11 pegawai Komdigi. Tidak menutup kemungkinan ada tambahan lagi seiring kasus ini masih terus didalami.

    Pada kasus ini, terungkap bahwa para tersangka diduga telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang mereka ‘bina’. Tercatat mereka sudah melakukan ‘binaan’ terhadap sekitar seribu situs judi.

    Desakan kian menguat agar Komdigi segera melakukan pembenahan. Bahkan para pakar digital dan keamanan siber satu persatu bersuara. Para pakar menawarkan solusi konstruktif untuk Komdigi.

    Desember 2024: Serangan Ransomware BRI Diduga Hoax

    Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mensinyalir, penyebaran informasi bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkena serangan Bashe Ransomware, patut diduga sebagai sebuah hoax dan merupakan upaya pemerasan.

    CISSReC juga melihat bahwa informasi serangan ransomware ini hanya upaya coba-coba untuk memeras BRI bahwa seolah-olah mereka terkena serangan ransomware.

    “Jika memang group Bashe Ransomware memiliki data asli BRI hasil serangan malware, tentu seharusnya mereka menggunggah data tersebut dan bukannya mengunggah data yang sudah pernah diposting di Scribd sebelumnya,” duga Pratama.

    Apalagi, group Bashe Ransomware sendiri mengaku sudah bekerja sejak 3 September 2019. Dugaan BRI diserang siber dengan modus ransomware berawal dari ungggahan akun FalconFeeds.io di platform X pada 18 Desember 2024, pukul 18.54 WIB.

    FalconFeeds.io kemudian membuat postingan klarifikasi pada pukul 22.42 WIB, yang mengatakan bahwa klaim yang melaporkan serangan siber kepada BRI adalah berita yang kurang benar.

    “Investigasi tim CISSReC menemukan bahwa sampel data yang diberikan oleh Bashe Ransomware identik dengan salah satu unggahan di Scribd yang diunggah oleh salah satu akun bernama ‘Sonni GrabBike’ pada 17 September 2020,” jelas Pratama.

    “Tim CISSReC juga menemukan bahwa nomor kartu yang tertera pada sample data didapatkan di Scribd, adalah valid serta nomor kartu tersebut masih aktif, karena masih bisa dilakukan transfer ke nomor tersebut,” imbuhnya.

    (rns/rns)

  • Refleksi kebijakan fiskal di tahun transisi

    Refleksi kebijakan fiskal di tahun transisi

    Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup menantang untuk kebijakan fiskal. Tak hanya ‘ketidakpastian global’–yang kerap menjadi jargon pembuka di banyak pemaparan isu ekonomi – tetapi juga transisi pemerintahan.

    Peralihan struktur dalam tubuh pemerintahan tak dimungkiri menimbulkan banyak penyesuaian dalam manajemen fiskal.

    Triwulan tahun pertama, pengelolaan anggaran disibukkan dengan pesta demokrasi yang digelar serentak. Tentu dengan dana yang besar, namun juga dengan dampak yang besar.

    Dua triwulan berikutnya, pengelolaan fiskal setidaknya bisa lebih berfokus pada program-program tahun berjalan, sembari menunggu hasil pemilu.

    Triwulan akhir, banyak ‘gebrakan’ dalam domain pengelolaan fiskal, mulai dari beralihnya posisi Kementerian Keuangan menjadi di bawah komando langsung presiden, utak-atik anggaran untuk mengakomodasi kementerian/lembaga baru, hingga polemik kebijakan pajak yang masih belum surut per hari terakhir tahun ini.

    Kaleidoskop APBN 2024

    Sebagai catatan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 secara umum menunjukkan tren penerimaan yang melambat namun dengan defisit yang terkendali.

    Pada Januari, APBN mencatatkan surplus Rp31,3 triliun, ditopang oleh pendapatan negara Rp215,5 triliun dan belanja Rp184,2 triliun. Surplus mulai tergerus sejak Februari karena lonjakan belanja yang tumbuh 18 persen (year-on-year/yoy) akibat persiapan Pemilu, sementara penerimaan negara mengalami kontraksi.

    Pada Maret, surplus menyusut menjadi Rp8,07 triliun dengan pendapatan Rp620,01 triliun (-4,1 persen yoy) dan belanja Rp611,9 triliun (+18 persen yoy). Tren surplus kembali naik pada April mencapai Rp75,7 triliun, tetapi tidak bertahan lama karena pada Mei terjadi defisit pertama senilai Rp21,76 triliun, seiring pendapatan yang turun 7,1 persen (yoy).

    Defisit APBN terus melebar pada semester kedua 2024 akibat tekanan dari belanja negara yang terus melonjak. Hingga Agustus, defisit mencapai Rp153,7 triliun, dengan realisasi belanja Rp1.930,7 triliun (+12,2 persen yoy) dan pendapatan Rp1.777 triliun (-4,3 persen yoy).

    Sementara catatan terakhir, yakni per akhir November, defisit menyentuh Rp401,8 triliun atau setara 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan mulai rebound mencapai Rp2.492,7 triliun (+1,3 persen), sementara belanja Rp2.894,5 triliun (+15,3 persen).

    Defisit November masih jauh di bawah target yang ditetapkan Pemerintah pada APBN 2024, yakni sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen.

    Retrospeksi kampanye penerimaan negara

    Per Agustus 2024, APBN telah menyalurkan Rp30,5 triliun untuk belanja pemilu. Investasi negara pada pemilihan presiden dan legislatif penting mengingat dampak jangka pendek terhadap perputaran ekonomi maupun dampak menengah-panjang terhadap arah kebijakan perekonomian negara ke depan.

    Dalam konteks fiskal, salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian adalah penerimaan negara. Rasio pajak di Indonesia terbilang rendah di kisaran 10 persen, dibandingkan dengan rata-rata negara lain sebesar 15 persen.

    Sedikit kilas balik, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menawarkan target peningkatan rasio pajak dan rencana kebijakan fiskal yang beragam.

    Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, misalnya, menargetkan rasio pajak 13-16 persen yang diperoleh dari penyerapan dari pajak karbon, pajak 100 orang terkaya, hingga evaluasi insentif pajak.

    Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menduduki tahta istana, membidik angka yang cukup ambisius, yakni rasio pajak sebesar 23 persen. Strategi yang diusung termasuk di antaranya pajak usaha kecil menengah (UKM), cukai minuman, hingga menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) pada industri buku.

    Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud Md membidik angka 14-16 persen melalui pungutan pajak karbon, platform digital, warisan, hingga perluasan dan peningkatan pajak barang mewah.

    Fiskal di awal pemerintahan baru

    Pergantian pemerintahan mendorong fiskal negara untuk beradaptasi dengan sistem baru. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah bertambahnya jumlah kementerian/lembaga.

    Total, ada 109 pejabat dalam kabinet Presiden Prabowo (48 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri), jauh lebih tinggi dari rata-rata kabinet sebelumnya yang berkisar 33-39 orang. Artinya, akan ada lonjakan belanja pemerintah.

    Untuk anggaran 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan tidak ada beban tambahan baru akibat penambahan K/L. Sementara untuk anggaran 2025 masih dalam tahap kajian.

    Selain itu, pemerintahan baru juga memiliki sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) contohnya.

    Pemerintah juga perlu membayar utang jatuh tempo senilai Rp1.353,2 triliun pada tahun depan, yang terdiri dari Rp800,3 triliun pokok utang dan Rp552,9 triliun bunga utang.

    Mengingat berbagai kebutuhan itu, maka meningkatkan pendapatan negara dan mengelola fiskal dengan lebih efisien menjadi krusial.

    Soal strategi mendongkrak penerimaan, pajak menjadi isu yang cukup sensitif. Problem yang paling utama adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.

    Hingga hari ini, penolakan terhadap kebijakan itu masih terus disuarakan, karena dianggap menambah beban masyarakat di tengah daya beli yang melemah dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) tinggi.

    Pemerintah merespons dengan paket stimulus, contohnya bantuan beras, diskon listrik, PPN DTP untuk merespons daya beli dan penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memitigasi PHK.

    Pengusaha dan industri yang juga bakal terdampak turut diberikan insentif, termasuk perpanjangan insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM dan dukungan subsidi PPh hingga bunga untuk industri padat karya.

    Akan tetapi, manfaat stimulus itu dinilai bersifat temporer. Sedangkan pemerintah sebetulnya memiliki alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan. Misalnya, sebagaimana yang diusulkan oleh Direktur Celios Bhima Yudhistira, ada opsi perluasan basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak yang dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

    Di sisi lain, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi belanja melalui pengurangan subsidi dengan terfokus pada masyarakat rentan, fokus belanja untuk prioritas nasional, hingga evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja publik. Rekomendasi ini bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Menyambut 2025, seiring dengan lebih stabilnya perpolitikan dalam negeri, diharapkan kebijakan fiskal dapat dikelola dengan lebih optimal.

    Harapannya, APBN bisa mendukung program pemerintah, sembari menjaga kesejahteraan rakyat, dan tetap sehat untuk menopang perekonomian nasional.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • 7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sederet peristiwa politik yang memanas hingga perang masih mewarnai sepanjang 2024.

    Timur Tengah di tahun ini masih menjadi perhatian komunitas internasional, mulai dari agresi Israel di Palestina yang tak kunjung henti hingga perang rudal Iran-Israel.

    Banyak pengamat khawatir konflik di Timur Tengah bisa mengganggu stabilitas global.

    Di Asia, peristiwa politik paling dramatis mengguncang sejumlah negeri seperti Bangladesh dan Korea Selatan.

    Tahun ini juga bak tahun politik global lantaran banyak negara menggelar pemilihan umum termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

    Berikut peristiwa menggemparkan sepanjang 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com

    1. Perang rudal Iran-Israel

    Iran dan Israel sempat perang rudal sepanjang 2024.

    Perang itu muncul usai pasukan Israel membombardir fasilitas diplomatik Iran di Suriah pada 1 April. Serangan ini menewaskan dua komandan pasukan khusus dan empat perwira militer Iran.

    Iran tak tinggal diam. Dua pekan kemudian mereka meluncurkan ratusan rudal secara langsung ke Israel.

    Serangan itu berhasil dihalau karena sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, dan Yordania disebut turut membantu mencegat rudal Iran.

    Kemudian pada 19 April, Israel balik menyerang Iran. Mereka menggempur fasilitas militer negara musuhnya.

    Serangan itu sempat membuat Iran menutup wilayah udara dan segera mengaktifkan sistem pertahanan udara. Pemerintah berulang kali menyatakan akan membalas Israel dengan lebih keras.

    Di tengah kemarahan Iran, mereka kehilangan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei.

    Lalu pada Juli, Iran kian dongkol ke Israel usai bos Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam operasi pasukan Zionis di Teheran. Hamas merupakan milisi yang dilaporkan mendapat dukungan dan pelatihan dari Iran.

    Belum reda kemarahan mereka, Israel menghabisi ketua milisi Hizbullah, Hassan Nasrallah, pada September. Operasi ini juga menewaskan jenderal utusan Iran.

    Iran murka dan membalas Israel dengan meluncurkan 200 rudal balistik hingga hipersonik pada 1 Oktober.

    Serangan ini mengenai sistem pertahanan tercanggih Negeri Zionis, Iron Dome.

    “Beri tahu [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu bahwa Iran bukanlah negara yang suka berperang, tetapi Iran berdiri teguh melawan ancaman apa pun,” kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Israel menganggap balasan Iran sebagai serangan rudal terbesar dalam sejarah. Beberapa pekan kemudian, pasukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu balik meluncurkan gempuran.

    Mereka menyerang empat kota Iran dan menyasar fasilitas militer termasuk gudang senjata dan situs untuk mengembangkan nuklir.

    2. Israel invasi Lebanon

    Di tengah agresi di Palestina dan konflik yang membara dengan Iran, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon.

    Serangan intensif mereka terendus saat ribuan pager meledak di Lebanon pada 17 September. Israel dianggap dalang insiden ini.

    Tak lama setelah itu, Israel membunuh komandan strategis Hizbullah hingga Hassan Nasrallah.

    Menteri Pertahanan Israel Ketika itu Yoav Gallant bahkan sempat mengatakan negara dia sedang memasuki perang fase baru.

    Kemudian pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengklaim hanya menyasar infrastruktur Hizbullah.

    Namun, kenyataannya pasukan Israel menembaki kamp pengungsian hingga menyerang pos pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    3. Revolusi Gen Z Bangladesh

    Bangladesh sempat menjadi sorotan dunia karena demo besar-besaran yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) pada Agustus lalu.

    Demo ini dijuluki revolusi Gen Z. Peserta aksi berisi mahasiswa-mahasiswi yang berusia 18 hingga 23 tahun.

    Protes Gen Z itu menguar sejak Juli lalu. Mereka saat itu menuntut pembatalan kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang yang dianggap diskriminatif.

    Kuota PNS ini menjadi cara Hasina melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan para pendukungnya di lembaga pemerintah.

    Sistem kuota itu muncul saat Bangladesh menghadapi angka pengangguran yang meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, hingga ekonomi yang melemah.

    Di Bangladesh, lebih dari 30 juta orang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.

    Demo kuota PNS yang berawal damai berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 300 orang. Saat itu, pasukan keamanan meluncurkan peluru karet dan para pedemo juga banyak yang membawa tongkat.

    Hasina lantas menyalahkan oposisi dan memutus internet di seluruh negeri.

    Kematian para demonstran menjadi api para mahasiswa-mahasiswi kembali menggelar aksi. Mereka tak puas dengan tindakan pemerintah dan menuntut Hasina mundur.

    Para pedemo lalu merangsek ke Istana PM di Dhaka. Hasina lalu mundur dan kabur ke luar negeri.

    Profesor yang mengkaji isu kekerasan politik dari Universitas Cornell, Sabrina Karim, mengatakan api revolusi menjalar di antara kaum muda saat melihat kawan-kawan mereka tewas.

    Semangat perubahan itu bahkan tak bisa dihentikan jam malam atau pemblokiran internet.

    “Ini mungkin merupakan revolusi pertama yang dipimpin oleh Generasi Z yang berhasil,” kata Karim, dikutip CNN.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    4. Penembakan Trump hingga menang Pilpres AS

    Donald Trump turut menjadi sorotan dunia karena tertembak saat kampanye untuk pemilu Amerika Serikat di Pennsylvania pada Juli lalu.

    Dia mengalami luka di bagian telinga kanan. Foto Trump mengepalkan tangan usai ditembak pun viral di media sosial.

    Sejumlah pengamat menilai insiden itu membuat nama Trump di atas angin saat Partai Demokrat sibuk mempertanyakan kandidat presiden mereka.

    Pemilu di AS berlangsung pada November. Trump berhasil mengalahkan calon dari Demokrat Kamala Harris. Dia mengantongi lebih dari 51 persen suara populer dan 299 suara elektoral.

    5. Drama darurat militer Korsel

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Yoon mengatakan darurat militer perlu diambil untuk menjaga negara dan kekuatan anti negara yang ingin menghancurkan Korsel. Kekuatan anti negara yang dimaksud adalah oposisi yang menguasai parlemen, demikian dikutip Korea Herald.

    Status darurat militer memicu kecaman, kekacauan, hingga demo besar-besaran dari warga Korsel. Mereka mendesak Yoon mundur atau dimakzulkan.

    Lalu pada 14 Desember, parlemen berhasil memakzulkan Yoon melalui pemungutan suara.

    Usai pemakzulan, Yoon dibebastugaskan dari tugas dan wewenang sebagai presiden. Posisi ini sementara dipegang Perdana Menteri Han Duck Soo hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi Korsel soal status pemakzulan.

    Saat ini, status pemakzulan sedang diproses di MK Korsel dan akan memakan waktu hingga 6 bulan.

    Yoon juga dalam investigasi karena dianggap melakukan pemberontakan dan pengkhianatan usai darurat militer.

    6. Rezim Assad runtuh

    Kembali lagi soal Timur Tengah. Kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad yang berlangsung selama 24 tahun runtuh dalam hitungan hari.

    Sejak akhir November, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melancarkan serangan ke Suriah. Lalu pada awal Desember mereka berhasil menguasai kota terbesar kedua, Aleppo.

    Aleppo sekaligus menjadi gerbang milisi untuk menyerbu dan menguasai Damaskus.

    Pada 8 Desember mereka berhasil menguasai Damaskus dan mendeklarasikan keruntuhan rezim Assad. Dia dan keluarganya kabur ke Rusia.

    Lebih dari sepekan usai Suriah dikuasai HTS, Assad tak kunjung bicara. Lalu pada 16 Desember, dia mengeluarkan pernyataan perdana.

    Assad menyebut milisi yang saat ini mengendalikan Suriah adalah teroris. Selama ini, dia kerap melabeli siapa saja yang menentang pemerintahannya sebagai teroris.

    “Ketika negara jatuh ke tangan terorisme dan kemampuan memberi kontribusi yang berarti hilang, posisi apapun jadi tak ada gunanya,” kata dia dalam rilis resmi pada Senin (16/12), dikutip AFP.

    Assad juga membantah dia angkat kaki dari Damaskus saat milisi menyerbu ibu kota Suriah itu.

    “Kepergian saya dari Suriah tak direncanakan dan tak terjadi di jam-jam terakhir pertempuran, ” ujar dia.

    7. Desember kelabu di Kazakhstan hingga Korsel

    Desember jadi bulan paling kelabu bagi dunia dirgantara di sejumlah negara.

    Sejumlah kecelakaan pesawat penumpang terjadi di bulan itu. Terparah adalah kecelakaan Azerbaijan Airlines dan maskapai Korea Selatan Jeju Airlines. Azerbaijan Airlines jatuh di Kazakhstan menewaskan 39 orang diduga kena sasaran rudal Rusia.

    Jeju Airlines meledak dan menewaskan 179b orang setelah mendarat darurat di Bandara Muan, Korsel, diduga karena menabrak burung sehingga mengalami kerusakan mesin. Roda bagian depan juga tidak berfungsi sehingga pesawat mendarat tak bisa melakukan pengereman dan menabrak beton kemudian meledak.

    Pesawat Air France juga mengalami masalah darurat sehingga kembali ke Paris karena masalah mesin pesawat. Begitu pula pesawat KLM Belanda yang melakukan pendaratan darurat.