Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Deva Mahenra Mengaku Takut “Dirujak” Penonton setelah Terima Tawaran Main Film Tentang Perselingkuhan

    Deva Mahenra Mengaku Takut “Dirujak” Penonton setelah Terima Tawaran Main Film Tentang Perselingkuhan

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor muda Deva Mahenra mengaku agar khawatir menerima tawaran bermain dalam film La Tahzan. Pasalnya, film ini adalah film keduanya yang akan bercerita tentang cinta segitiga dan perselingkuhan setelah sebelumnya dirinya sukses memerankan tokoh Aris di film Ipar adalah Maut.

    Kekhawatirannya memerankan tokoh yang kontroversial itu diungkapkan pria kelahiran Makassar, 19 April 1990, saat hadir dalam syukuran produksi film La Tahzan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    “Jujur saya pas ketemu Pak Manoj ditawari untuk kembali memainkan peran (perselingkuhan), yang akan dirujak dan digeprek sama seluruh penonton Indonesia. Saya sangat terkejut dan sangat khawatir yah,” ungkap Deva.  

    Ditambahkan Deva Mahendra, sebelum menerima tawaran bermain dalam film ini, ia mengaku sempat menolak Ketika diminta memerankan tokoh Utama di film garapan Hanung Bramantyo itu.

    “Awalnya gue ditawari, gue sempat ngomong ke beliau (Manoj Punjabi) ‘are u sure pak?’ dan  beliau bilang iya serius,” ucapnya.

    Namun, Deva Mahendra mengaku enggan awalnya untuk bermain di film ini. Hal ini karena karena peran di film Ipar adalah Maut masih banyak penonton Indonesia yang kesal.

    “Ini mau ditambah lagi main dengan film  perselingkuhan. Gue sempat takut ada dendam pribadi entah ke gue langsung lewat karakternya,” ucapnya.

    “Namun, Ketika saya pikir lagi ini buat challenge, karena artinya peran gue bagus dan ini bisa jadi ruang buat gue untuk membuktikan bahwa gue bisa,” tambahnya.

    Deva mengaku tak takut apabila nantinya banyak dimusuhi seperti aktor Fedi Nuril yang kini dicap sebagai pria yang mendukung poligami berkat aktingnya di beberapa film bertema poligami.

    “Kalau si abang (Fedi Nuril) kan perannya yang sah-sah meskipun mendua, ini gue yang enggak halal. Gue malah takutnya jadi berimbas ke diri gue, tetapi balik lagi gue percaya kalau memang banyak yang nyinyir, artinya gue sukses memerankan karakter itu dan gue yakin orang juga paham bahwa itu hanya akting. Jadi life must go on,” tandasnya.

    Dalam film ini, Deva Mahendra akan bermain artis Marshanda, Ariel Tatum , Rachel Mikhayla, Asri Welas, Benidictus Siregar, Patricia Gouw, Reza Nangin, Ayu Dyah Pasha, Elma Theana dan beberapa artis berbakat lainnya.

  • Dilantik Senin, Ini Sederet Skandal Trump: Penipuan Pajak-Model Porno

    Dilantik Senin, Ini Sederet Skandal Trump: Penipuan Pajak-Model Porno

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump merupakan presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS) yang menghadapi tuntutan pidana. Politisi berusia 78 tahun ini bahkan memiliki lusinan tuntutan hukum serta investigasi lainnya.

    Namun, kemenangannya dalam pemilihan presiden 5 November 2024 lalu telah membuka jalan baginya untuk kembali ke Gedung Putih, serta mengakhiri atau menunda kasus pidana yang menjeratnya saat ini.

    Berikut daftar ringkasan dari kasus-kasus hukum utama yang melibatkan Trump, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Sabtu (18/1/2025).

    Kasus Penipuan Pajak

    Pada musim gugur tahun 2022, Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan perdata terhadap Trump, dan para putranya yang sudah dewasa, serta mantan ajudannya Allen Weisselberg.

    James menuduh adanya skema yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di mana Trump secara curang melaporkan nilai properti untuk menurunkan tagihan pajaknya atau memperbaiki persyaratan pinjamannya, semuanya dengan tujuan untuk menggelembungkan kekayaan bersihnya.

    Hakim Arthur Engoron memutuskan pada tanggal 16 Februari bahwa Trump harus membayar US$355 juta ditambah bunga, yang merupakan jumlah yang dihitung dari keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah dari penipuan. Hakim sebelumnya telah memutuskan terhadap Trump dan para terdakwa lainnya pada akhir September 2023.

    Pada tanggal 25 Maret, hari ketika ia seharusnya membayar uang jaminan, pengadilan banding mengurangi jumlah yang harus ia bayar dari lebih dari US$464 juta menjadi US$175 juta. Trump telah mengajukan banding atas kasus tersebut. Dalam sidang September, hakim pengadilan banding New York tampak skeptis terhadap kasus terhadap Trump dan bersimpati terhadap argumennya, sehingga mereka belum memutuskan.

    Pencemaran Nama Baik dan Pelecehan Seksual

    Meskipun kasus-kasus lain ini semuanya diajukan oleh badan-badan pemerintah, Trump juga menghadapi sepasang gugatan pencemaran nama baik dari penulis E. Jean Carroll, yang mengatakan bahwa Trump melakukan kekerasan seksual terhadapnya di ruang ganti sebuah department store pada tahun 1990-an. Ketika Trump menyangkalnya, Carroll menggugatnya atas pencemaran nama baik dan kemudian menambahkan klaim penyerangan.

    Pada Mei 2023, juri menyimpulkan bahwa Trump telah melakukan kekerasan seksual dan pencemaran nama baik terhadap Carroll, dan memberinya ganti rugi sebesar US$5 juta. Kasus pencemaran nama baik kedua menghasilkan putusan sebesar US$83,3 juta pada Januari 2024.

    Trump mengajukan banding atas kedua kasus tersebut dan membayar uang jaminan sebesar US$83,3 juta pada Maret. Bandingnya dalam kasus US$5 juta ditolak pada tanggal 30 Desember.

    Kasus Uang Tutup Mulut

    Pada Maret 2023, Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg menjadi jaksa pertama yang mengajukan tuntutan pidana terhadap Trump. Ia menuduh mantan presiden tersebut telah memalsukan catatan bisnis sebagai bagian dari skema untuk membayar uang tutup mulut kepada wanita yang mengaku pernah berhubungan seksual dengan Trump.

    Sidang dimulai pada tanggal 15 April dan berakhir dengan vonis pada tanggal 30 Mei. Trump akan dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Januari.

    Meskipun tuduhan tersebut adalah tentang pemalsuan catatan, catatan tersebut dipalsukan untuk menyembunyikan informasi dari publik saat masyarakat memberikan suara dalam pemilihan umum tahun 2016. Itu adalah salah satu dari banyak serangan Trump terhadap pemilihan umum yang adil, di mana dua pemakzulannya juga dilakukan atas upaya untuk melemahkan proses pemilu.

    Pada tanggal 3 Januari, Hakim Juan Merchan menjadwalkan vonis pada tanggal 10 Januari, tetapi mengindikasikan bahwa ia kemungkinan akan menjatuhkan hukuman pembebasan tanpa syarat kepada Trump, yang berarti tidak ada hukuman penjara atau masa percobaan, dan tidak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

    Pemindahan Dokumen Negara Secara Ilegal ke Mar-a-Lago

    Penasihat Khusus Jack Smith mendakwa Trump dengan 37 tindak pidana berat terkait dengan pemindahan dokumen dari Gedung Putih saat ia meninggalkan jabatannya, tetapi Hakim Aileen Cannon telah membatalkan kasus tersebut dengan menyatakan bahwa pengangkatan Smith tidak konstitusional, yang kemudian Smith mengajukan banding.

    Dakwaan tersebut mencakup penyimpanan informasi keamanan nasional secara sengaja, menghalangi keadilan, menahan dokumen, dan pernyataan palsu. Trump membawa kotak-kotak dokumen ke berbagai properti, tempat dokumen-dokumen tersebut disimpan secara sembarangan, tetapi dakwaan tersebut berpusat pada penolakannya untuk mengembalikannya kepada pemerintah meskipun telah diminta berulang kali.

    Smith mengajukan dakwaan pada Juni 2023. Pada 15 Juli 2024, Cannon membatalkan dakwaan tersebut. Smith mengajukan banding pada 26 Agustus, tetapi mengajukan pembatalan dakwaan pada 25 November.

    Melindungi rahasia negara adalah salah satu tanggung jawab terbesar pejabat publik mana pun yang memiliki izin rahasia, dan Trump tidak hanya mempertaruhkan dokumen-dokumen ini, tetapi ia juga diduga menolak untuk mematuhi panggilan pengadilan, mencoba menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut, dan berbohong kepada pemerintah melalui pengacaranya.

    Kontroversi Pemilu 2020

    Di Fulton County, Georgia, yang meliputi sebagian besar Atlanta, Jaksa Distrik Fani Willis mengajukan kasus pemerasan besar-besaran terhadap Trump dan 18 orang lainnya, dengan tuduhan konspirasi yang menyebar selama berminggu-minggu dan di berbagai negara bagian dengan tujuan mencuri pemilu 2020.

    Willis memperoleh dakwaan pada Agustus 2023. Jumlah orang yang didakwa membuat kasus ini sulit dilacak. Beberapa dari mereka, termasuk Kenneth Chesebro, Sidney Powell, dan Jenna Ellis, membuat kesepakatan pembelaan pada musim gugur.

    Pada 19 Desember, pengadilan banding mengeluarkan Willis dari kasus tersebut, dengan alasan hubungannya dengan mantan jaksa khusus dalam kasus tersebut. Dia telah mengajukan banding, dan masa depan kasus tersebut tidak jelas.

    Ini adalah kasus besar yang harus ditangani oleh jaksa setempat, bahkan di daerah sebesar Fulton. Undang-undang pemerasan memungkinkan Willis untuk mengumpulkan banyak materi, dan dia memiliki beberapa bukti kuat-seperti panggilan telepon di mana Trump meminta Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger untuk “menemukan” sekitar 11.000 suara. Sekarang tidak jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan setelah Willis dicopot.

    Kasus Pasca Kekalahan Pemilu 2020

    Penasihat Khusus Smith juga mendakwa Trump dengan empat tindak pidana federal terkait upayanya untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu 2020.

    Pada tahun 2022, Smith sempat ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan umum 2020 sebelum penyerangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

    Sebuah dewan juri mendakwa Trump pada 1 Agustus 2023. Sidang awalnya dijadwalkan pada bulan Maret tetapi dibekukan sementara Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah mantan presiden tersebut harus kebal dari tuntutan hukum.

    Pada 1 Juli 2024, para hakim memutuskan bahwa seorang presiden kebal dari tuntutan hukum atas tindakan resmi tetapi bukan tidak resmi, menemukan bahwa beberapa tindakan Trump pascapemilu bersifat resmi dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan untuk menentukan yang lainnya.

    Smith memperoleh dakwaan baru pada 27 Agustus, yang mempertahankan empat dakwaan tindak pidana yang sama tetapi tidak menyebutkan adanya korupsi di Departemen Kehakiman. Pada 25 November, Smith mengajukan permohonan untuk mencabut tuntutan karena terpilihnya kembali Trump.

    Kasus Uang Tutup Mulut Bintang Porno Stormy Daniels

    Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada Mei karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal.

    Trump, yang mengklaim persidangan tersebut adalah “perburuan penyihir”, ingin menghentikan Daniels dari mengungkapkan dugaan hubungan seksual tahun 2006, karena khawatir hal itu akan merugikannya selama kampanye 2016. Dia dihukum atas semua 34 dakwaan terhadapnya dalam kasus tersebut.

    Secara teori, ia dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun. Namun, bahkan sebelum kemenangan pemilu minggu ini, beberapa pakar hukum meyakini bahwa pelanggar pertama kali tersebut kemungkinan besar akan lolos dengan denda dan masa percobaan.

    Trump berpendapat kasus tersebut harus dibatalkan sama sekali berdasarkan putusan kekebalan presiden, yang telah dibantah oleh jaksa sebelum pemilihan. Jika ia tidak berhasil membatalkan kasus tersebut, penjahat yang dihukum itu berpotensi menghadapi masalah yang berkelanjutan setelah ia meninggalkan jabatannya.

    (pgr/pgr)

  • Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China

    Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. 

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih. 

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025). 

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik. 

    “Dalam diskusi dengan Ray Dalio, salah satu anggota Global Advisory Board @dewanekonomi.id, ia menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan,” imbuhnya. 

    Untuk itu, dia menekankan bahwa RI semestinya tidak lagi hanya menjadi penonton, terlebih negara tetangga mulai mengguyurkan insentif besar untuk menarik investasi teknologi. 

    Luhut bercerita, sebelumnya dirinya sempat berbincang dengan mendiang Sehat Sutardja yang merupakan diaspora Indonesia yang sukses di Silicon Valley sebagai CEO Marvell Technology. 

    Kala itu, mendiang sempat mengungkap niatnya dalam membangun industri semikonduktor di Indonesia. Namun, peluang tersebut hilang karena kurang di respons dengan cepat. 

    “Saat ini, meskipun terlambat, kita harus bergerak lebih agresif. Kita bisa mulai dengan menjadikan kampus seperti ITB sebagai special economic zone untuk semikonduktor,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. 

    “Ketika saya melaporkan hal ini kepada Presiden @prabowo, saya sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati,” jelasnya. 

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

    Sebagai informasi, industri semikonduktor secara global didorong oleh permintaan produk chip untuk produksi peralatan elektronik sepertiu laptop, ponsel pintar, mobil, dan lainnya. Berdasarkan data Semiconductor Industry Association (SIA), total nilai pasar semikonduktor global pada 2023 mencapai US$526,9 miliar.

    Sebanyak 32% dari nilai tersebut diproduksi untuk peralatan komunikasi seperti ponsel pintar, disusul oleh komputer pribadi/laptop sebesar 25%, sedangkan otomotif mencapai 17%.

    SIA mencatat penjualan penjualan industri semikonduktor global mencapai US$49,1 miliar pada Mei 2024. Nilai ini meningkat 19,3% secara year-on-year dari US$41,2 miliar pada Mei 2023 dan meningkat 4,1% dibandingkan US$47,2 miliar pada April 2024.

  • Awal 2025, Ada 293 Kasus DBD di Jember, 56 Orang Positif dan Satu Meninggal Dunia

    Awal 2025, Ada 293 Kasus DBD di Jember, 56 Orang Positif dan Satu Meninggal Dunia

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember, Jawa Timur telah menerima 293 laporan kasus dengue per 14 Januari 2025.

    Ratusan laporan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan medis.

    Ditemukan 56 pasien dinyatakan terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) di awal tahun ini.

    Selain itu, dari puluhan pasien yang terkena DBD ini. Satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat gigitan nyamuk aedes aegypti di Kabupaten Jember..

    Jika dibandingkan awal tahun lalu, jumlah pasien yang terjangkit DBD ini lebih tinggi. Mengingat minggu kedua Januari 2024 kemarin, terdapat 54 kasus.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes) Jember, dr Hendro Soelistijono, mengatakan total pasien DBD di 2024 mencapai 1.627 kasus. Sementara pada pertengahan Januari 2025 sudah ada 293 laporan kasus, dan ditemukan 56 orang terkena gigitan nyamuk itu.

    “Satu kasus meninggal meninggal dunia berada di wilayah kecamatan Tanggul Jember karena keterlambatan penanganan. Pasien meninggal di RS Jatiroto Lumajang,” ujarnya, Sabtu (18/1/2025).

    Menurutnya, puncak terjadinya DBD diprediksi akan berlangsung pada Maret-April 2025 menjelang akhir musim penghujan. Sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan genangan air di sekitar.

    “Mohon semua warga tahu bahwa demam berdarah itu penyebabnya adalah genangan. Mohon masyarakat melakukan pembersihan sarang nyamuk secara rutin, minimal seminggu sekali,” imbuh dr Hendro.

    dr Hendro mengakui banyak laporan permintaan fogging. Namun Dinkes Jember perlu melakukan analisa epidemiologi dahulu, untuk menghitung angka bebas jentik di tempat tinggal pasien terpapar DBD.

    “Kalau angka bebas jentiknya rendah baru kami lakukan fooging. Karena meskipun ada penderita, tapi angka bebas jentiknya 100 persen, rugi kalau di fogging. Harus ada jentik yang ditemukan,” ulasnya. 

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Dhofir Syah mengaku, menerima laporan ada 10 pasien baru di Puskesmas Curahnongko Kecamatan Tempurejo mengalami gejala DBD kemarin.

    “Insyallah senin akan dilakukan tindakan, dengan assesment untuk fogging melalui deteksi jentik nyamuk. Serta melokalisir agar tidak terjadi penyebaran,” tanggapnya.

    Dhofir meminta, Dinkes Jember lebih aktif jemput bola di masyarakat, untuk mengedukasi mereka tentang DBD sebagai pencegahan. Mengingat, kasus ini diperkirakan bertambah hingga Maret-April 2025.

    “Jangan sampai menunggu adanya ledakan kasus. Kami tekankan kepada Dinkes dan 50 Puskesmas agar lebih proaktif,” pintanya.

    Legislator Fraksi PKS ini menjelaskan, penderita DBD tidak selalu mengalami pendarahan. Karena ada perubahan gejala sejak tiga hingga lima tahun terakhir.

    “Kalau dulu kalau ada virus demam berdarah di dalam tubuh, itu yang diganggu adalah proses pembekuan darah atau trombosit. Jadi gampang dilihat, ketika mimisan, keluar darah dari gusi atau keluar bintik merah di kulit pasien,” ucap Dhofir.

    Sementara ini, gejalanya persis dengan penyakit tipes. Kata Dhofir, pasien mengalami demam tinggi hingga menggigil selama empat hari.

    “Cuma kalau tipes kan sehari demam besoknya turun lagi, terus demam lagu. Tetapi kalau demam berdarah itu tubuhnya terus panas meskipun diberi obat penurun panas, tetap panas hingga empat hari,” katanya.

    Setelah empat hari pasien mengalami demam tinggi. penderita akan mengalami gejala tambahan pada tubuhnya, seperti mual dan muntah.

    “Jadi tidak langsung menunjukan perdarahan. Sehingga sekarang ada perubahan gejala, kemungkinan jenis nyamuknya sama, tetapi dia sudah berkembang biak,” tutur Dhofir lagi.

  • Apakah Dana Bos Bisa Digunakan oleh Siswa? Ini Jadwal Pencairan Dana 2025

    Apakah Dana Bos Bisa Digunakan oleh Siswa? Ini Jadwal Pencairan Dana 2025

    JABAR EKSPRES – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program andalan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh negeri. Program ini memberikan bantuan pendanaan kepada sekolah guna mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

    Namun, banyak pertanyaan yang sering muncul, seperti kapan anggaran operasional sekolah 2025 cair dan apakah dana tersebut boleh digunakan oleh siswa secara pribadi?

    Penting untuk diketahui bahwa Dana BOS tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi siswa. Penggunaan dana ini telah diatur secara ketat agar hanya dimanfaatkan untuk kepentingan operasional sekolah. Contoh penggunaan anggaran operasional sekolah meliputi:

    Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.Pengembangan perpustakaan sekolah.Pemeliharaan fasilitas sekolah.Peningkatan kesejahteraan guru honorer.

    Baca juga : Kapan Dana BOS 2025 Cair? Ini Jadwal dan Syarat Pencairan Tahap 1

    Pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran operasional sekolah akan dikenai sanksi tegas, seperti:

    Pemberhentian, penurunan pangkat, atau mutasi kerja.Tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.Penyidikan hingga proses hukum di pengadilan.Pemblokiran dana dan penghentian bantuan pendidikan sementara.

    Penyaluran anggaran operasional sekolah dilakukan dengan pengawasan ketat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses ini menggunakan sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk memastikan alur anggaran operasional sekolah transparan dan tepat sasaran. Berikut tahapan penyaluran anggaran operasional sekolah:

    Data rekening sekolah diinput ke aplikasi Dapodik.Data diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan bank menggunakan aplikasi BOS Salur.Jika data telah valid, pencairan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).Dana langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah penerima.

    Baca juga : Akhirnya Dapodik Semester Genap 2025 Rilis, ini Dampak Terhadap Pencairan Dana BOS

    Jadwal Pencairan Dana BOS 2025

    Penyaluran anggaran operasional sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kategori, yaitu:

    BOS Reguler: Dicairkan dalam tiga tahap, yakni Januari, April, dan September.BOS Afirmasi dan Kinerja: Dicairkan dalam satu tahap, biasanya pada bulan April.

    Namun, pencairan anggaran operasional sekolah tahap berikutnya hanya akan dilakukan jika sekolah telah melaporkan penggunaan dana sebelumnya melalui laman resmi bos.kemdikbud.go.id. Apabila laporan tidak disampaikan, pencairan tahap berikutnya akan ditunda.

  • BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencatat, program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan kepada ratusan ribu penerima manfaat.

    Rinciannya yakni 650.000 penerima manfaat selama 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

    “Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat,” kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Dadan menambahkan, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

    Adapun target hingga April, pemerintah ingin MBG menyasar 3 juta penerima.

    “Pada bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Pada Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” kata dia.

    Adapun untuk target selama tahun 2025, pemerintah ingin MBG menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

    Dadan menyebut, pemerintah tengah mencari cara agar anggaran bisa naik dan program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

    Karena itulah, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

    “Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya,” tandas Dadan.

    Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

    Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    “Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

    Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

    BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, ” jelasnya.

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

     

     

     

  • Pemanfaatan Energi Surya dan Teknologi Rumah Pintar Didorong untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Pemanfaatan Energi Surya dan Teknologi Rumah Pintar Didorong untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemanfaatan energi surya atau solar cell dan teknologi rumah pintar (smart home) terus didorong untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor properti.

    Inisiatif ini digaungkan dalam kegiatan pertemuan industri (industry meet-up) yang dihadiri sejumlah perusahaan ternama seperti Cahaya Power Indonesia, ITM Bhinneka Power, AMPD Energy, Daya Alam Surya, Modena, dan Bardi yang diselenggarakan Megabuild Indonesia di Jakarta baru-baru ini.

    Diskusi berfokus pada inovasi terbaru di sektor energi surya dan teknologi rumah pintar yang ramah lingkungan, serta ajakan untuk berkolaborasi dalam kampanye #IndonesiaEcoCon. 

    “Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi teknologi berkelanjutan di berbagai proyek konstruksi di seluruh Indonesia,” ungkap President Director Panorama Media Royanto Handaya Sabtu (18/1/2025).

    Dia mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan tingginya permintaan masyarakat terhadap solusi bangunan ramah lingkungan diyakini akan terus meningkat. “Megabuild Indonesia 2025 hadir untuk menjembatani inovasi dan kebutuhan pasar dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” ungkapnya.

    Ajang ini juga menjadi pusat inspirasi, edukasi, dan koneksi bisnis melibatkan 500 merek lokal dan internasional dan diwarnai berbagai kegiatan seminar, konferensi, dan sesi business matching yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan industri konstruksi dan desain yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

    Beberapa diantaranya adalah Tomorrow Talk yang merupakan diskusi interaktif dengan para ahli industri tentang material eco-friendly dan teknologi cerdas.

    Kegiatan lainnya adalah Hosted Buyers Program yang mempertemukan pembeli strategis dengan pemasok untuk menciptakan peluang bisnis baru.

    Kemudian, Green Haven Installation berupaa instalasi rumah berkelanjutan pertama di Indonesia, di mana pelaku industri atau pemilik brand dapat memamerkan produk mereka dalam pengalaman imersif dan interaktif kepada audiens.

    “Fokus utama kami adalah menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung, terutama melalui instalasi di area prefunction. Instalasi ini dirancang sebagai perwujudan konsep kehidupan berkelanjutan dimana pengunjung dapat melihat dan merasakan rumah masa depan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan dan inovasi terbaru dari produk rumah pintar,” ujar Talitha Sabrina, Project Manager Megabuild Indonesia.

    Megabuild berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta di Hall A, Hall B dan Hall Cendrawasih, pada 24-27 April 2025 dan diikuti para profesional industri, mulai dari pengembang properti, arsitek, desainer interior, hingga distributor bahan bangunan dan insinyur konstruksi, untuk bergabung dalam perhelatan yang akan menentukan arah masa depan sektor konstruksi Indonesia.

    Royanto Handaya menegaskan event ini diharapkan menjadi platform strategis untuk mendorong inovasi dan memperluas koneksi bisnis di sektor konstruksi. “Kami mengundang seluruh pelaku industri bahan bangunan, konstruksi, arsitektur, dan desain interior untuk bergabung di Megabuild Indonesia 2025 untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

  • BGN: Program MBG Butuh Tambahan Rp100 Triliun untuk 82,9 juta Orang

    BGN: Program MBG Butuh Tambahan Rp100 Triliun untuk 82,9 juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

    Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

    “Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat,” katanya kepada wartawan.

    Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.

    Apalagi, kata Dadam saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.

    Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15–17,5 juta penerima manfaat.

    “Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya ‘Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah,” pungkas Dadan.

  • Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

    Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

    GELORA.CO – Seorang pejabat di Kementerian Perhubungan mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan berbagai pihak terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Perhubungan era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Budi Karya Sumadi.

    Dalam persidangan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (DJKA), pejabat tersebut mengaku diperintahkan untuk mengumpulkan dana guna mendukung kampanye pemilihan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

    Pengamat politik, Rocky Gerung dan Jurnalis Senior Hersubeno Arief dalam podcast Rocky Gerung Official menilai, keterlibatan Budi Karya Sumadi, yang dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi, menambah bobot dugaan tersebut.

    “Sekarang, ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawahi soal perkeretaapian, yang menjadi saksi dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia mengaku ditugaskan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan uang bagi kampanye Pilpres 2019. Ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan saat itu digunakan untuk mendesain penggalangan dana melalui berbagai hierarki birokrasi, dari kementerian hingga kontraktor proyek,” ujar Rocky dalam podcastnya Rocky Gerung Official seperti dikutip Optika.id, Jumat (17/1/2025).

    Rocky menjelaskan, dugaan ini menguatkan tuduhan sebelumnya bahwa rezim Jokowi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik. Dia menyoroti hierarki sistemik dalam kasus ini, di mana menteri memerintahkan direktur jenderal, yang kemudian memberi tekanan kepada kepala dinas dan seterusnya hingga tingkat kontraktor.

    “Ini bukan hanya korupsi biasa, tetapi korupsi yang terorganisasi dengan baik dalam satu orkestrasi kekuasaan. Fakta-fakta yang baru dibuka ini menunjukkan bahwa ada orkestrasi yang terjadi dalam pengumpulan dana untuk pemilu, di mana Presiden Jokowi memerintahkan menterinya, menteri memerintahkan dirjen, dirjen memerintahkan kepala dinas, dan seterusnya,” jelasnya gamblang.

    Dia juga menyebut bahwa modus seperti ini memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis untuk memaksimalkan pengumpulan dana demi melanggengkan posisi kekuasaan.

    “Jika kita telusuri lebih lanjut, akan terlihat ke mana arah dari kasus korupsi ini. Tidak mungkin kasus ini terus disembunyikan,” sambungnya.

    Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa ada tim yang dibentuk untuk kepentingan Pemilu 2019, dengan pengumpulan uang yang terjadi di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh pemerintah.

    “Jika pejabat-pejabat di kementerian atau BUMN dipaksa mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu, artinya ada pola korupsi yang sama di seluruh sistem,” ujarnya.

    Sesuai Penilaian OCCRP

    Rocky juga menegaskan bahwa rezim Jokowi ini sesuai dengan penilaian lembaga OCCRP yang menyebutkan pemerintahan ini terlibat dalam praktik korupsi.

    Rocky juga semakin yakin bahwa pengakuan ini memperkuat label yang diberikan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin korup. Dia menyebutkan bahwa sertifikasi tersebut bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan sebuah kenyataan yang mulai terbongkar.

    Kasus ini diperkirakan akan membuka lebih banyak fakta lain di berbagai kementerian dan lembaga. Rocky mendesak para pejabat yang mengetahui atau pernah dipaksa terlibat dalam praktik korupsi di era Jokowi untuk bersuara dan melapor ke KPK. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengembalikan moralitas politik dan demokrasi di Indonesia.

    “Kejujuran adalah kunci. Mereka yang pernah ditekan untuk korupsi demi mendukung rezim harus berani mengungkapkan kebenaran. Ini bukan soal balas dendam, melainkan pemulihan integritas bangsa,” tegasnya.

    Dengan pendekatan deduktif, Rocky menduga bahwa hampir seluruh kementerian, BUMN, dan instansi pemerintah berada dalam tekanan untuk menyumbang dana demi kepentingan politik Jokowi.

    Dia menggambarkan ini sebagai bentuk pemerasan terstruktur, yakni pejabat dipaksa mengumpulkan dana untuk kampanye Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 dengan cara yang melanggar hukum dan etika.

    “Ini adalah pemerasan, yang merupakan bentuk korupsi,” tukasnya.

    Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah insiden terisolasi, melainkan praktik yang merasuki banyak lini pemerintahan. Dia menekankan bahwa dugaan korupsi di era Jokowi tampaknya dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

    Dia mengkritik rezim Jokowi yang cenderung menyembunyikan praktik-praktik korupsi dan menyebut pengakuan pejabat Kemenhub ini sebagai pintu gerbang untuk mengungkap lebih banyak fakta besar lainnya.

    Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo

    Rocky menekankan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru berjalan beberapa bulan ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini.

    “Prabowo telah berjanji memberantas korupsi, dan ini adalah momen untuk membuktikan komitmen tersebut,” ungkapnya.

    Dia menambahkan bahwa keberanian KPK dan penegak hukum lainnya akan diuji, mengingat laporan-laporan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan lingkarannya selama ini sering kali terhenti tanpa kejelasan.

    “Sekarang saatnya untuk membuka semuanya, agar tidak ada lagi kebohongan,” ujarnya.

    Rocky juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan politik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan!

    Sidang Kasus Korupsi DJKA

    Diketahui, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

    Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/1/2025), dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan sebagai saksi.

    Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan pada pilpres.

    Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Dia menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” katanya pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.

    Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK.

    Ia menjelaskan ada sembilan PPK yang menyetor masing-masing sekitar Rp600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza.

    Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

    Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi.

    Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar Rp595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK.

    Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020.

    Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar.

    Operasi Tangkap Tangan KPK

    Dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Enam dari 10 tersangka itu berperan sebagai pemberi suap. Sedangkan empat lainnya adalah penerima suap.

    Belakangan, jumlah trsangka bertambah menjadi 17 orang dan satu perusahaan. Salah satunya adalah Yofi Oktarisza yang pernah menjadi PPK BTP Semarang pada 2017 hingga 2021.

    Seperti dilansir Majalah Tempo dalam laporannya berjudul Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api, sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi, yaitu Wahyu Purwanto. Dia diduga turut menikmati uang suap itu.

    Hal ini berdasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

    Harno terbukti menerima suap sebesar Rp 3,2 miliar dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya, dia pun divonis lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta pada 11 Desember 2023.

    Dalam persidangan, Harno mengungkapkan mengenal Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. “Wahyu berpartisipasi memberikan Rp 100 juta,” kata Harno seperti tertulis dalam putusannya.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Wahyu sebagai saksi pada Kamis, 30 November 2023 lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato, terdakwa kasus korupsi rel kereta api, dalam persidangannya pada 16 November 2023.

  • Segini Harga Nintendo Switch 2 Kalau Kata Para Analis

    Segini Harga Nintendo Switch 2 Kalau Kata Para Analis

    Jakarta –

    Bentuk asli Nintendo Switch 2 resmi terungkap. Namun sayangnya informasi lain yang tak kalah penting seperti harganya, masih menjadi misteri.

    Pada pengumuman Nintendo Switch 2 kemarin, Nintendo memang belum menyebutkan berapa harga yang akan ditawarkan. Sepertinya mereka juga tidak berniat mengatakannya dalam waktu dekat.

    Sebenarnya paling memungkinkan, informasi soal harga bisa saja keluar di event Nintendo berikutnya. Namun sepertinya acara bertajuk Nintendo Switch 2 Direct yang digelar 2 April 2025 mendatang, kemungkinan besar akan berfokus pada perangkat lunaknya.

    Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan niat para analis di industri game ini untuk berpendapat soal harga Nintendo Switch 2. Meski belum tentu sama, cuma proyeksi dari para analis ini bisa menjadi pegangan bagi gamer yang ingin membeli handheld terbaru Nintendo ini.

    Dilansir dari IGN, Sabtu (18/1/2025), jawaban dari setiap analis berbeda-beda. Meski begitu, satu angka kerap muncul berulang kali dari mereka, yakni USD 400 atau sekitar Rp 6,5 juta.

    Sersan Toto dari Kantan Games Inc, menyebutkan kalau harga segitu dibutuhkan Nintendo supaya bisa meraih kesuksesan dari handheld terbarunya. Dirinya melanjutkan, usai melihat video pengumuman Nintendo Switch 2, tidak ada elemen lain yang bisa mengangkat harganya ke arah USD 450 atau sekitar Rp 7,3 juta.

    Harga tersebut tentunya lebih tinggi dari harga peluncuran Nintendo Switch edisi pertama sebesar USD 300 atau sekitar Rp 4,9 juta. Lalu untuk Nintendo Switch OLED dibanderol USD 350 atau sekitar Rp 5,7 juta, dan Nintendo Switch Lite dijual seharga USD 200 atau sekitar Rp 3,2 juta.

    Analis lain seperti Mat Piscatella dan Piers Harding-Rolls juga punya tebakan harga yang serupa dengan Toto. Ya meskipun mereka sempat menyampaikan bisa saja mencapai USD 500 atau sekitar Rp 8,1 juta, tapi tetap, USD 400 atau sekitar Rp 6,5 juta menjadi yang masuk akal.

    Rhys Elliot dari MIDiA juga setuju bahwa USD 400 atau sekitar Rp 6,5 juta merupakan ‘titik manis’ bagi Nintendo. Cuma ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi angka tersebut, seperti pasokannya.

    “Jika Switch 2 terbatas pasokannya saat peluncuran, Nintendo bisa saja mematok harga lebih tinggi. Pengguna awal pasti bersedia membayarnya, dan jika memang akan terjual habis, Nintendo mungkin berpikir, ‘Kenapa tidak?’,” kata Elliot.

    Menurut Elliot, Nintendo tidak seperti brand platform gaming lainnya, karena sepenuhnya bergantung pada bisnis konsolnya. Jadi asumsi Elliot, mereka pasti tidak akan mengambil resiko dengan memberikan harga tinggi, yang pada akhirnya malah membuat kerugian bagi perusahaan.

    (hps/afr)