Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Industri Properti Mulai Tumbuh, Sinar Mas Land Targetkan Raup Rp 2 Triliun Lewat Program Ini – Halaman all

    Industri Properti Mulai Tumbuh, Sinar Mas Land Targetkan Raup Rp 2 Triliun Lewat Program Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri properti di Indonesia menunjukkan prospek yang cerah pada tahun 2025. Berdasarkan Property Outlook 2025 dari Knight Frank, sektor hunian tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan properti nasional.

    Memanfaatkan momentum ini, Sinar Mas Land menghadirkan program National Sales bertajuk Move in Quickly (MIQ) yang resmi dimulai pada 22 Januari 2025 di ICE BSD City.

    Program MIQ dirancang untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki properti siap huni di tahun 2025, baik untuk tempat tinggal maupun keperluan bisnis. Dengan unit-unit yang sudah siap ditempati (ready to move), konsumen tidak perlu menunggu lama untuk menikmati kenyamanan dan fungsionalitas properti yang mereka inginkan.

    “Kami melihat peluang besar di tahun 2025 dengan kebutuhan properti yang terus meningkat. Program Move in Quickly ini memudahkan konsumen untuk memiliki properti dengan berbagai kemudahan,” ujar Herry Hendarta, Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land saat MoU Signing & Press Conference Grand Launching Sinar Mas Land National Program 2025.

    Kata dia, perusahaan optimistis dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Sebelumnya, program serupa yang kami luncurkan pada 2020 mendapat respon positif dari masyarakat, dan program penjualan nasional tahun 2024 berhasil meraih Rp 1,4 triliun. 

    “Tahun ini, kami menawarkan lebih dari 1.350 unit properti dan menargetkan perolehan sebesar Rp 2 triliun dari program Move in Quickly 2025,” sambungnya.

    Program Move in Quickly 2025 terbagi menjadi tiga periode sepanjang tahun. Periode pertama dimulai pada 22 Januari hingga 30 April 2025 dengan berbagai promo menarik, seperti diskon harga hingga 25 persen, subsidi uang muka (DP) hingga 15%, bebas biaya BPHTB, bebas biaya KPA hingga 2,5%, bebas IPL hingga 1 tahun, serta voucher furniture hingga 10?n voucher elektronik hingga 4%. Selain itu, ada hadiah konsumen hingga 3,5% sesuai dengan produk pilihan.

    Pada periode peluncuran (22-31 Januari 2025), konsumen juga berkesempatan mendapatkan double lucky draw, berupa tambahan diskon hingga 3,5%, serta hadiah langsung berupa voucher belanja hingga Rp 2 juta untuk nasabah prioritas bank rekanan Sinar Mas Land.

    Sementara itu, Hermawan Wijaya Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menambahkan sebagai bagian dari Sinar Mas Land, BSDE turut berpartisipasi dalam program Move in Quickly. 

    “Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau dan solusi yang inovatif, serta mendukung visi Sinar Mas Land dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan kawasan perumahan yang modern dan nyaman,” ujarnya.

    Program Move in Quickly juga menawarkan berbagai kemudahan pembayaran, baik melalui Cash Keras, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT),  maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

    Selain itu, nasabah prioritas dari 21 bank mitra Sinar Mas Land akan mendapatkan diskon tambahan hingga 4?ngan menunjukkan kartu nasabah prioritas. Loyal customer yang terdaftar sebagai anggota Sinar Mas Land Precious juga berhak mendapatkan diskon tambahan hingga 1,25% untuk pembelian produk berikutnya.

    Herry melanjutkan, anggota sinar mas land yang berpartisipasi dalam program Move in Quickly tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di Tangerang Raya, ada BSD City dan Taman Banjar Wijaya. 

    Di Jakarta, terdapat The Elements, Southgate, dan Apartemen Aerium. Di Cibubur, ada Kota Wisata dan Legenda Wisata, serta proyek di luar Jakarta seperti Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam, hingga Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur.

    “Kemudahan memiliki produk-produk Sinar Mas Land juga didukung oleh kerja sama dengan 21 bank terkemuka di Indonesia, seperti BCA, Mandiri, BNI, Maybank, CIMB Niaga, dan lainnya, untuk memfasilitasi pembiayaan melalui KPR, KPT, dan KPA,” pungkasnya.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Lewat Program Move in Quickly 2025, Sinar Mas Land Targetkan Raup Rp 2 Triliun

  • Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

    Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

    Kawasan

    Jumlah Anak Penerima Manfaat

    Asia Selatan

    125 juta anak

    Amerika Latin-Karibia

    80 juta anak

    Asia Timur Pasifik

    57 juta anak

    Eropa-Asia Tengah

    55 juta anak

    Afrika Sub-Sahara

    53 juta anak

    Amerika Utara

    29 juta anak

    Timur Tengah-Afrika Utara

    19 juta anak

    Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya. 

    Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

    Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu. 

    “Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan. 

    Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

    Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai. 

    Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

    Ketiga, pemerintah juga  bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG. 

    Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

    Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday. 

    Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

    Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis. 

    “Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

     

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

     

    Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

    Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun. 

    Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

    Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

    Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

    “Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal. 

    Utak Atik Kebijakan 

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

    Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan. 

    “Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

    Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan. 

    “Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

    Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

    Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN). 

    “Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

    Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik? 

    Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

    Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG. 

    Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya. 

    Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

    Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

    Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.  

    “Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya. 

    Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

    Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

    Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong. 

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

    Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

    Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

    “Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan. 

    Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu. 

    “Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

  • Menhub Usul Work From Anywhere demi Antisipasi Lonjakan Pemudik Nyepi dan Idul Fitri – Halaman all

    Menhub Usul Work From Anywhere demi Antisipasi Lonjakan Pemudik Nyepi dan Idul Fitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan para pegawai kementerian hingga swasta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA), di momen Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, yang saling berdekatan, di bulan Maret 2025.

    Dudy menyebut usulan itu dilakukan untuk mengurai lonjakan pemudik di momen dua hari raya yang saling berdekatan tersebut.

    Dudy mengatakan, usulan tersebut akan disampaikan kepada presiden. “Kami akan mengusulkan mulai tanggal 24 Maret sampai 27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere.”

    “Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lain bisa melakukan work from anywhere untuk pegawai-pegawai. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Dan untuk pihak swasta kami harus berkoordinasi dengan pihak kementerian tenaga kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk diberlakukan.”

    “Kalau ini diberlakukan, ini akan sangat menolong bagi para stakeholder yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik 2025,” imbuhnya.

    Dudy mengungkapkan, periode 28-30 Maret 2025 menjadi tantangan bagi Kemenhub untuk mengurai proses arus mudik.

    Sebab itu, dia akan mengusulkan usulan WFA kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu sebabnya, kami akan mengusulkan dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang nanti akan kami sampaikan kepada Presiden.”

    “Mohon izin, Bapak, ini kami belum sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sedang melakukan kordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ujarnya.

    Untuk diketahui, cuti bersama dan libur nasional Hari Suci Nyepi jatuh pada Jumat 28 Maret dan 29 Maret 2025. 

    Sedangkan libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret dan 1 April 2025.

     

  • Surat Edaran Bersama Libur Sekolah Ramadan Terbit, Ini Jadwalnya

    Surat Edaran Bersama Libur Sekolah Ramadan Terbit, Ini Jadwalnya

    Liputan6.com, Banyuwangi – Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang libur sekolah dan pembelajaran di bulan Ramadan 2025. Aturan ini mengatur kegiatan pembelajaran sekolah, madrasah hingga guru selama bulan Ramadan, termasuk di Banyuwangi.

    Aturan ini diteken langsung oleh tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400. 1/320 SJ tertanggal 20 Januari 2025.

    “Surat edaran bersama ini menjadi pedoman kita semua dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah dan madrasah,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, Kamis (23/1/2025). 

    Di dalamnya diatur tentang waktu pembelajaran mandiri di rumah serta pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan, Idul Fitri, dan cuti bersama Idul Fitri sesuai dengan kalender pemerintah. SEB Tiga Menteri ini sekaligus membatalkan wacana libur sekolah selama Ramadan 2025 yang muncul ke publik sebelumnya. 

    Berdasarkan SEB dimaksud pembelajaran pada bulan Ramadan 2025 diatur sebagai berikut. 

    Tanggal 27-28 Februari dan 3-5 Maret 2025, pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah. 

    “Kami berharap para orangtua turut berperan mendampingi proses belajar putra-putrinya, terutama saat kegiatan belajar mandiri,” kata Kepala Dinas Pendidikan Suratno. 

    Dilanjutkan tanggal 6-25 Maret 2025, siswa masuk sekolah alias kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah.

    Selama masuk sekolah, siswa diberikan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan karakter mulia. Seperti pembiasaan ibadah, tadarus bergilir, serta pondok Ramadan. 

    “Sementara bagi non-muslim juga diberikan kegiatan yang sepadan sehingga semuanya tetap jalan,” urai Suratno. 

    Adapun libur bersama Idul Fitri akan dilaksanakan pada 26-28 Maret dan 2-8 April 2025.

    “Siswa akan masuk sekolah kembali pada 9 April. Ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan,” katanya. 

     

  • Penipuan Dana Umrah Rp 14,2 Miliar di Yogyakarta, 291 Jemaah Jadi Korban

    Penipuan Dana Umrah Rp 14,2 Miliar di Yogyakarta, 291 Jemaah Jadi Korban

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DI Yogyakarta berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dana umrah yang melibatkan seorang perempuan berinisial ID (46), warga Mergangsan, Yogyakarta. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp14,2 miliar.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, mengungkapkan kasus ini terjadi dalam dua periode berbeda.

    “Kerugian pada periode Desember hingga April 2025 mencapai Rp 12 miliar, ditambah dengan data paket perjalanan Haji Furoda pada Mei hingga Juli 2025 sebesar Rp 2,149 miliar. Total kerugian konsumen mencapai sekitar Rp 14,2 miliar,” ujar Endriadi, Kamis (23/1/2025).

    Tersangka ID, yang merupakan pemilik biro travel perjalanan umrah HMS, menggunakan modus menawarkan paket umrah VIP dengan harga murah, berkisar antara Rp 33 juta hingga Rp 48 juta. Ia menjanjikan keberangkatan jamaah pada Desember 2024. Para korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer, namun hingga saat ini mereka belum diberangkatkan.

    “Sebanyak 291 jamaah yang dijanjikan berangkat antara Desember 2024 hingga April 2025 tidak pernah diberangkatkan, sehingga mereka melapor ke Polda DIY,” jelas Endriadi.

    Dalam penyelidikan, polisi menyita berbagai barang bukti dari tiga lokasi berbeda. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perjanjian umrah, kwitansi pembayaran, buku risalah doa, rekening koran, serta barang operasional seperti laptop, kain ihram, koper, dan tas punggung. Selain itu, ditemukan pula brosur dan barcode QRIS yang digunakan tersangka untuk memikat korban.

    Atas perbuatannya, ID dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. ID terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.

  • Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan pemberlakuan bekerja di mana saja atau Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret untuk membantu kelancaran libur Lebaran 2025.

    “Dengan adanya momen dua hari raya besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Hal ini dapat membantu dalam mengantisipasi kepadatan utamanya pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi.

    “Kalau kami memberikan ilustrasi bahwa libur cuti bersama telah dimulai dari 28 Maret 2025 itu cuti bersama Hari Raya Nyepi, kemudian libur Lebaran kalau tidak ada perubahan akan jatuh pada 30 Maret, selanjutnya adalah cuti bersama Lebaran sampai dengan tanggal 7 April. Kami melihat bahwa tanggal 28 Maret hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kita hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang,” kata Dudy.

    Itulah sebabnya, Dudy akan mengusulkan pemberlakuan WFA dan tentu juga kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang nanti kami sampaikan kepada Presiden RI.

    “Mohon izin ini kami belum sampaikan kepada Presiden RI dan kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lembaga lainnya bisa memberlakukan WFA bagi pegawai-pegawai, sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja. Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk (WFA) ini diberlakukan,” katanya.

    Kalau ini diberlakukan, lanjutnya, maka hal itu akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik di Lebaran 2025.

    Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Puwagandhy membahas wacana (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025 dengan tujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Menhub mengusulkan sistem bekerja di mana saja (WFA) yang dimulai sejak 24-27 Maret 2025. Usulan ini untuk mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri.

    Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret.

    Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4.503 Orang Bersaing dalam Ujian PPPK Tahap Kedua Pemkab Jember

    4.503 Orang Bersaing dalam Ujian PPPK Tahap Kedua Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ujian seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bakal diikuti 4.503 orang. Sebelumnya ujian tahap pertama diikuti 6.643 orang.

    Pendaftar tahap kedua ini terbanyak dari tenaga teknis yakni 4.155 orang, diikuti tenaga kesehatan 306 orang, dan guru 42 orang. Pemkab Jember merekrut dua ribu tenaga PPPK dengan rincian 738 tenaga pendidikan, 662 tenaga kesehatan, dan 600 tenaga teknis untuk mengisi formasi PPPK.

    Tenggat akhir pendaftaran tahap kedua ini sempat diundur dari 15 Januari 2025 menjadi 20 Januari 2025. Rencananya seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 17 April hingga 16 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan untuk instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan akan dilaksanakan pada 22 hingga 31 Mei 2025.

    Sementara untuk instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, seleksi akan dilaksanakan pada 25 April hingga 17 Mei 2025. Hasilnya akan diumumkan pada 22 sampai dengan 31 Mei 2025 setelah nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan diintegrasikan.

    Seleksi PPPK ini adalah bagian dari penataan tanaga honorer. Kelak aparatur sipil negara hanya terdiri atas dua kategori atau status, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno mengatakan, tenggat penataan tenaga honorer yang diberikan pemerintah pusat adalah 31 Desember 2024.

    Jumlah aparatur sipil negara Pemkab Jember berdasarkan data November 2024 adalah 12.627 orang. Sebanyak 8.594 orang adalah pegawai negeri sipil (3.917 guru, 1.923 tenaga kesehatan, 2.169 tenaga teknis, dan 585 orang tenaga struktural).

    Sisanya adalah 4.033 PPPK yang terdiri atas 3.736 orang guru, 128 orang tenaga kesehatan, dan 169 orang tenaga teknis. Sementara itu jumlah pegawai non aparatur sipil negara atau honorer tercatat 11.680 orang. Sebanyak 8.013 orang di antaranya masuk dalam data base Badan Kepegawaian Nasional, dan 3.667 orang tidak masuk data base.

    Dalam wawancara dengan beritajatim.com pada 6 Januari 2025, Suko mengatakan, pegawai yang tidak masuk data base BKN bisa mengikuti seleksi tahap kedua asalkan memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun bekerja terus-menerus setelah pendataan pada Juli-Oktober 2022. “Mereka menjadi prioritas ketiga dalam kelulusan seleksi ini,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian PAN-RB mencatat Pemkab Jember memiliki 7.341 orang pegawai honorer atau non ASN yang masuk pangkalan data BKN. Namun Pemkab Jember saat ini hanya merekrut dua ribu orang PPPK karena mempertimbangkan kekuatan anggaran.

    “Kalau mengambil asumsi gaji take home pay Rp 3,9 juta per orang untuk dua ribu PPPK, maka dibutuhkan anggaran Rp 109,2 miliar untuk 14 bulan. Sementara jika 7.341 orang diambil semua menjadi PPPK, maka kebutuhannya meningkat menjadi Rp 400,818 miliar,” kata Suko. [wir]

  • Mengenal Steven Marcelino Sosok Inspiratif di Balik Equatorise – Halaman all

    Mengenal Steven Marcelino Sosok Inspiratif di Balik Equatorise – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Steven Marcelino, pria kelahiran Surabaya, 13 April 1992, terus menorehkan prestasi gemilang di panggung internasional. Sebagai Managing Partner & CEO dari Equatorise, Steven memainkan peran penting dalam menghubungkan pasar Indonesia dengan Inggris dan Uni Eropa, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi global.

    Equatorise, yang berbasis di London, adalah perusahaan strategic consulting spesialis pasar Indonesia. Di bawah kepemimpinan Steven, perusahaan ini mendukung korporasi dan institusi Indonesia untuk memasuki serta menjalankan bisnis di pasar Inggris dan Uni Eropa. Sebaliknya, Equatorise juga membantu perusahaan Inggris dan Eropa menjalin kemitraan strategis di Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

    Selain memimpin Equatorise, Steven saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Bilateral Inggris-Indonesia di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia). Ia juga berperan sebagai sherpa internasional dalam berbagai inisiatif global, termasuk COP (Conference of the Parties) dan B20, yang merupakan bagian dari rangkaian acara G20.

    Sebelum bergabung dengan Equatorise, Steven memiliki pengalaman luas di sektor strategic consulting. Ia pernah bergabung dengan Accenture Strategy London sebagai ASEAN Capital Market Lead dan Global Client Engagement Director untuk COP26. Kariernya dimulai di UBS Investment Bank, London, di mana ia bekerja di divisi prime brokerage.

    Tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, Steven juga aktif berkontribusi untuk pembangunan komunitas dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia – UK. Sejak 2019, ia menjabat sebagai Ketua Global Indonesia Professionals Association (GIPA), organisasi yang memajukan profesional Indonesia di kancah global.

    Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Young Indonesian Professionals Association (YIPA UK), yang berfokus pada pemberdayaan profesional Indonesia di Inggris pada 2015-2019. Dengan populasi sebanyak 4.948 Warga Negara Indonesia (WNI) di Inggris dan Irlandia, kontribusi Steven melalui organisasi-organisasi tersebut menjadi semakin relevan dalam memperkuat jejaring dan mendukung diaspora Indonesia di kawasan tersebut.

    Lulusan University of Leeds ini juga mengukir prestasi selama masa studinya dengan meraih tiga penghargaan bergengsi: Best Strategic Management Consulting Award, Best Extra-Mile Award for Student, dan Special Recognition Award. Penghargaan ini menjadi bukti dedikasi, komitmen, dan kontribusi Steven dalam berbagai bidang. Selain itu, Steven Marcelino juga masuk ke dalam Nominasi IoD Award.

    Dengan perjalanan karier dan kontribusinya yang luar biasa, Steven Marcelino tidak hanya menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing ditingkat global.

  • Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana (tengah) melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Kepala BGN: Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:59 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

    Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

    “Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

    “Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

    Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

    “CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

    Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

    “Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

    Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

    “Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

    Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

    Sumber : Antara

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)