Grup Musik: APRIL

  • Jadwal Operasional Kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Selama Libur Lebaran 2025 – Halaman all

    Jadwal Operasional Kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Selama Libur Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal operasional kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama libur Lebaran 2025.

    Selama libur Lebaran dan cuti bersama 2025, sejumlah kantor pelayanan melakukan penyesuaian pada jadwal operasionalnya. Termasuk kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

    Masyarakat pun perlu mengetahui jadwal operasional BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terbaru selama libur Lebaran dan cuti bersama 2025.

    Pasalnya, jadwal operasional kedua lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial ini selama libur Lebaran 2025, sangatlah berbeda dari hari biasanya.

    Selengkapnya, simak penjelasan jadwal operasional kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan elama libur Lebaran 2025 dan cuti bersama 2025 di bawah ini.

    1. Jadwal Operasional Kantor BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). 

    Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret 2025 kemudian tangga; 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat. 

    Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

    “Jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3/2025).

    “Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan,” tambahnya, dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan.

    Peserta BPJS Kesehatan juga dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar. 

    Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

    “Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar.”

    “Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” jelas Ghufron.

    Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan, penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). 

    Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

    Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. 

    Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis.

    “Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif,” kata dia.

    BPJS Ketenagakerjaan juga ikut melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur Lebaran dan cuti bersama 2025.

    Mengutip dari akun Instagram-nya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penutupan sementara layanan di Kantor Cabang, Unit Layanan dan Lapak Asik mulai dari 28 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Layanan BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi normal kembali pada 8 April 2025. 

    Meski demikian, masyarakat masih bisa memperoleh akses informasi dan pengaduan melalui Layanan Masyarakat 175.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Film Sah Katanya: Dimas Anggara Jadi Gelandangan demi Nadya Arina

    Film Sah Katanya: Dimas Anggara Jadi Gelandangan demi Nadya Arina

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor Dimas Anggara akan kembali tampil dalam film bergenre drama komedi berjudul Sah Katanya. Suami Nadine Chandrawinata itu akan memerankan seorang gelandangan yang ternyata anak orang kaya.

    “Karakter aku di sini akan jadi Marno, pria yang jadi gelandangan tetapi sebenarnya anak orang kaya. Di film ini aku berupaya memperebutkan hati Marni yang diperankan oleh Nadya Arina, tetapi harus bersaing dengan sahabat Marni yang diperankan Celvin Jeremy,” ungkap Dimas saat berbincang dengan media rilis poster dan trailer film Sah Katanya di Kawasan Kota Kasablanka Jakarta, Senin (24/3/2025). 

    “Kita sering jalan dan ngobrol bareng. Terus kita banyak diskusi tentang peranannya. Untungnya mereka semua orangnya asyik sehingga gampang membangun chemistry-nya,” tandasnya. 

    Film Sah Katanya ini akan mulai tayang di bioskop Tanah Air mulai 24 April 2025 mendatang.  

  • Puan tegaskan DPR belum terima Surpres RUU Polri

    Puan tegaskan DPR belum terima Surpres RUU Polri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya belum menerima Surat Presiden soal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

    “Surpres (RUU Polri), saya tegaskan sampai saat ini belum diterima pimpinan DPR,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dengan begitu, Puan mengatakan bahwa draf RUU Polri yang beredar di media sosial bukan draf yang resmi.

    Selain itu, Surat Presiden (Surpres) soal RUU Polri yang beredar di publik bukanlah surat resmi dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Puan juga memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi sebab pimpinan DPR hingga saat ini belum menerima surpres terkait RUU tersebut.

    “Jadi, kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi,” katanya.

    Puan menambahkan bahwa DPR baru menerima surpres terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Hal tersebut diungkap Puan dalam penutupan masa sidang II tahun 2024–2025 hari ini.

    Menurut dia, surpres yang diterima bernomor R19/Pres/03/2025 terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU KUHAP. Surpres RUU KUHAP tersebut akan ditindaklanjuti Komisi III DPR.

    Menurut Puan, alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU KUHAP akan diputuskan pada masa persidangan selanjutnya.

    DPR RI akan memasuki masa reses mulai 26 Maret hingga 16 April 2025.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bikin Tenang! AION Siapkan Bengkel Siaga bagi Pemudik yang Pakai Mobil Listrik

    Bikin Tenang! AION Siapkan Bengkel Siaga bagi Pemudik yang Pakai Mobil Listrik

    Jakarta

    Tingginya minat masyarakat terhadap mobil listrik turut mendorong tren penggunaan kendaraan ramah lingkungan ini untuk perjalanan mudik Lebaran Idulfitri. Menyikapi hal tersebut, sejumlah produsen mobil listrik mulai menyiapkan layanan khusus bagi pelanggan, termasuk AION

    Sebagai merek yang sepenuhnya berfokus pada kendaraan listrik, AION menghadirkan berbagai pilihan mobil listrik murni di Indonesia, seperti AION V, AION Hyptec HT, dan AION Y Plus.

    Demi memastikan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi pelanggannya, AION Indonesia menyiapkan delapan bengkel siaga di berbagai kota strategis.

    “Kami sudah mendapatkan banyak informasi dari para customer-customer pemilik EV atau mobil listrik ini sudah mulai ‘berani’ untuk keluar dari area Jakarta untuk sekadar berlibur atau mungkin di minggu depan, di mana periode mudik sudah mulai,” ujar Aldi Ruvian perwakilan dari tim aftersales AION Indonesia.

    “Maka dari itu, kami dari aftersales AION Indonesia sebagai komitmen kami dalam menemani atau menjaga customer kami yang akan melakukan mudik lebaran dengan menggunakan mobil EV kami akan menyediakan berbagai program agar customer merasa aman dan nyaman tanpa khawatir,” lanjut Aldi.

    Bengkel siaga yang disiapkan oleh AION Indonesia tersebar di beberapa kota besar di Indonesia:

    AION PIK (Jakarta Utara)AION Halim (Jakarta Timur)AION Cikarang (Kab. Bekasi)AION Soekarno Hatta Bandung (Kota Bandung)AION Semarang (Kota Semarang)AION Bantul (Kab.Bantul)AION Surabaya (Kota Surabaya)AION Bali (Kab. Badung)AION Indonesia siapkan 8 bengkel siaga selama mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Foto: dok. AION Indonesia

    Layanan ini tersedia pada 29-30 Maret dan 2-6 April 2025, dengan jam operasional pukul 08:30 – 16:30 WIB. Di bengkel siaga ini, pelanggan dapat melakukan perawatan rutin, perbaikan kendaraan, atau sekadar beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

    Tak hanya itu, AION Indonesia juga menyediakan layanan darurat 24 jam melalui Emergency Roadside Assistance (ERA), yang dapat dihubungi di nomor 021-3005 8888. Selain itu, pelanggan juga bisa mengakses layanan bantuan melalui WhatsApp Chatbot di nomor 0851 8605 7870.

    (mhg/dry)

  • Soal Penggati Hasto, DPP PDIP: Kader Banyak, Silakan Bertarung yang Mau jadi Sekjen PDIP

    Soal Penggati Hasto, DPP PDIP: Kader Banyak, Silakan Bertarung yang Mau jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengungkapkan hingga sejauh ini dirinya belum mengetahui siapa kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    Nantinya, ujar dia, Sekjen akan dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan akan diumumkan dalam Kongres mendatang. 

    “Saya belum tahu ya itu nanti [diumumkan] di Kongres, Sekjen itu Ketua Umum terpilih yang akan menentukan siapa saja,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Lebih lanjut, dia pun enggan membocorkan siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi Sekjen. Dia hanya menyebut silakan saja para kader bertarung bila ingin menjadi Sekjen.

    “Ya kader banyak, silakan bertarung mau menjadi sekjen silakan,” ucap Komarudin.

    Legislator PDIP ini turut menerangkan bahwa dalam Kongres nantinya hanya akan memilih ketua umum saja. Sementara itu, seluruh pengurus termasuk sekjen akan dipilih oleh ketua umum.

    Senada, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengatakan di Kongres mendatang pihaknya akan menentukan pengganti Hasto sebagai sekjen.

    “Ya pasti [bahas Sekjen], di Kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” katanya di tempat yang sama.

    Di lain sisi, Ketua DPR ini belum bisa memberikan kepastian tanggal digelarnya Kongres. Dia mengatakan ada kemungkinan diselenggarakan pada April, tetapi masih menunggu Lebaran.

    “InsyaAllah [April]. Belum tahu. Tunggu lebaran,” tukas Puan.

  • Pihak KAI Utamakan Keamanan dan Kenyaman Penumpang

    Pihak KAI Utamakan Keamanan dan Kenyaman Penumpang

    PIKIRAN RAKYAT – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berbicara soal keamanan dan keselamatan penumpang dalam rangka mudik Lebaran 2025.

    Pihak KAI memastikan kedua hal tersebut bisa berjalan baik sebab menjalankan instruksi dari Menteri Perhubungan (Menhub) terkait mudik Lebaran 2025 menggunakan kereta api.

    “Sesuai instruksi Menteri Perhubungan, kami memastikan perjalanan kereta api selama masa angkutan Lebaran berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI (Persero) Dadan Rudiansyah pada 24 Maret 2025.

    Untuk diketahui, masyarakat masih meminati kereta api sebagai transportasi mudik lebaran 2025 ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini berkaca dari sebuah survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan dimana sekitar 52 persen penduduk Indonesia atau 146,48 juta orang yang ingin mudik lebaran 2025. Serta 16,2 persen diantaranya masih menggunakan layanan KAI.

    Pihak KAI, lanjut dia, menyatakan siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman dengan selamat.

    Di lain hal, dia mengungkapkan bahwa angkutan selama Lebaran 2025 dimulai sejak 21 Maret 2025 sampai dengan 11 April 2025.

    “Angkutan Lebaran ini kita jadwalkan mulai tanggal 21 Maret dan akan berakhir pada 11 April, sedangkan poskonya kita baru buka hari Senin ini nanti akan berakhir pada 8 April,” katanya.

    Dia mengungkapkan bahwa ada 9.000 personel keamanan yang terdiri atas petugas internal maupun eksternal dengan melibatkan kepolisian, TNI, dan instansi terkait.

    Selain ramp check atau pengecekan perihal sarana dan prasarana untuk para penumpang di stasiun kereta api. Dia menyebut juga bekerja sama dengan pihak tertentu terkait risiko bencana alam.

    “Kami juga menempatkan petugas tambahan yang bekerja 24 jam untuk memantau lokasi-lokasi rawan seperti daerah berisiko longsor, banjir, dan gangguan keamanan,” kata Dadan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Pastikan Kongres PDIP Bahas Posisi Sekjen hingga Struktur Baru

    Puan Pastikan Kongres PDIP Bahas Posisi Sekjen hingga Struktur Baru

    Jakarta

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara mengenai pelaksanaan Kongres PDIP 2025. Puan memastikan Kongres PDIP akan membahas posisi sekjen dan struktur kepengurusan baru.

    “Ya pasti (bahas sekjen), di kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari tingkat atas sampai bawah ya,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    Namun, Puan belum dapat memastikan kapan tepatnya Kongres PDIP digelar. Ketua DPR RI itu meminta untuk menunggu Hari Raya Idul Fitri terlebih dulu.

    “Insyaallah belum tahu (kongres digelar April), masih tunggu Lebaran,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan Kongres PDIP kemungkinan digelar April 2025. Namun, dia belum dapat menjelaskan lebih rinci mengenai waktu dan lokasi Kongres PDIP.

    “Nanti saja bulan April (ada perbedaan atau tidak saat kongres). Saya tidak tahu (dimajukan atau tidak), belum tahu kapan itu, ada rencana tapi waktunya belum,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen dalam kesempatan terpisah.

    “Nggak ada, kongres jadwal biasa tiap 5 tahun sekali, tidak ada pengaruh lah, kongres tetap berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai nama-nama calon kandidat sekjen, Komarudin mengaku belum mengetahuinya. Dia mengatakan semua kader berpeluang untuk menjadi sekjen.

    “Saya belum tahu (nama-nama calon sekjen) itu kan nanti di kongres. Sekjen itu nanti ketum terpilih yang menentukan siapa siapanya,” imbuh dia.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Habis Lebaran Langsung Serbu Samsat! Tunggakan dan Denda Pajak Dihapus

    Habis Lebaran Langsung Serbu Samsat! Tunggakan dan Denda Pajak Dihapus

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Cukup membayar pajak kendaraan tahun berjalan atau tahun 2025, maka tunggakan pajak dan denda di tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku setelah Lebaran. Usai mudik lebaran, warga Jawa Tengah bisa langsung ke Samsat untuk menikmati keringanan ini.

    Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, program itu berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Sasarannya, wajib pajak yang belum menyalurkan pembayaran PKB dalam periode sekian tahun ke belakang.

    Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Dari penerapan relaksasi pajak berlandaskan pergub tersebut, diharapkan akan merangsang penyaluran piutang PKB sekira Rp2,8 triliun di Jateng.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    “Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak PKB dan dendanya, tetapi dengan batas waktu. Dan ini harus cepat. Karena apa? Hanya kesempatan ini yang kita berikan,” kata Luthfi.

    Tak cuma tunggakan pajak dan dendanya, denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pun diputihkan. Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jateng, Triadi menambahkan, sebagai bentuk dukungan ke Pemprov Jateng, instansi tersebut menghilangkan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun-tahun sebelumnya.

    (rgr/din)

  • Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Jane, seorang ibu di Australia, mengira kondisi anaknya di ‘childcare’ atau tempat penitipan anak-anak baik-baik saja.

    Setidaknya itu yang disebutkan dalam laporan harian yang diterimanya.

    Putranya tampak bahagia, sedang bermain, ataupun belajar.

    “Semuanya palsu,” kata Jane.

    “Kenyataannya, ini adalah mimpi buruk setiap orang tua.”

    Putranya dan anak-anak lainnya dibiarkan di kursi bayi selama berjam-jam, dicekoki makanan secara paksa, dicubit, ditarik, dan dilempar ke lantai.

    “Tempat itu penuh kengerian dan para pekerja di dalamnya adalah iblis bagi saya.”

    Untuk pertama kalinya, Jane menceritakan kisahnya kepada program Four Corners ABC yang selama enam bulan terakhir menyelidiki industri penitipan anak di Australia.

    Penyelidikan ini mengungkap kalau sektor ‘childcare’ dilanda krisis dengan adanya pencatutan, kegagalan sistem, dan celah dalam aturannya.

    Dengan proses pengadilan sedang berlangsung, nama asli Jane tidak bisa kami terbitkan. Tapi ia tetap ingin membagikan pengalamannya.

    “Saya tidak ingin orang tua mana pun mengalami apa yang saya alami.”

    Diikat, dicubit, dilempar

    Jane mengatakan putranya memiliki “senyuman terlebar”, “tawa paling lucu”. Ia juga penuh empati dan energik.

    Putranya pertama kali dititipkan di salah satu cabang Jumpstart Education di negara bagian New South Wales ketika berusia tiga tahun.

    Saat itu ia tidak bisa berbicara dan perkembangannya tertinggal dari anak-anak lain.

    Dalam video promosinya, Jumpstart menyebut diri mereka sebagai sebuah perusahaan yang hangat dan ramah.

    Mereka mengaku beroperasi “dengan filosofi kalau setiap anak akan belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda.”

    Jane kini ingat kembali saat ia mengantar putranya ke tempat itu. Putranya pernah akan menangis. Putranya tampak sedih. Jane mengira hal ini normal.

    “Saya pikir … ini wajar. Ternyata tidak. Putra saya seolah ingin memberitahu ia tidak ingin ada di sana. Ia tidak merasa aman.”

    Jane tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dokumen pengadilan mengungkap beberapa perilaku brutal yang dialami putranya.

    Selama berbulan-bulan, ia diikat di ‘highchair’ atau kursi anak selama lima hingga enam jam saat berada di tempat penitipan anak.

    Ia hanya diturunkan dari ‘highchair’ salah satunya ketika hendak difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke orang tuanya.

    Ketika putranya yang berusia tiga tahun mulai menggoyang-goyangkan kursinya, staf Amara Jaroudi mengikatnya ke pagar dengan tali atau benang.

    Kadang-kadang, Amara mencipratkan air kepadanya untuk hiburannya sendiri saat diikat di ‘highchair’.

    Ia juga sering menarik lengan anak laki-laki itu dan menurunkannya dengan kasar. Putranya juga dicubit, dicengkeram, dan dilempar ke lantai.

    Tapi putra Jane bukan satu-satunya anak yang diperlakukan seperti ini.

    Anak laki-laki lain juga didudukkan di ‘highchair’ selama tiga hingga enam jam sehari sampai ia dalam keadaan menggantung dengan lengan mereka.Seorang anak perempuan berusia dua tahun yang menangis diangkat dengan tangan dan kaki dan “dibanting” ke bangku. Ketika menangis lebih keras, Amara menutup mulut anak perempuan itu untuk menahan jeritannya.Beberapa anak dipaksa makan oleh Amara sampai mereka muntah. Jika mereka tidak menghabiskan makanan mereka, ia akan menyemprotkan air ke dalam mulut mereka. Ketika seorang anak autis berusia tiga tahun muntah, kepalanya diarahkan ke tempat sampah oleh Amara dan seorang pendidik lainnya.

    Menurut dokumen pengadilan, tujuh anak di pusat penitipan tersebut menjadi sasaran tindakan kasar dan brutal antara bulan April dan Oktober 2021. Anak-anak lainnya dibiarkan terpapar pada kondisi berbahaya.

    Dibiarkan tidak tahu

    Jane tidak mengetahui apa yang terjadi pada putranya pada tahun 2021. Ia tidak diberi tahu oleh pekerja atau manajemen Jumpstart atau Departemen Pendidikan Australia.

    Baru pada tahun 2023, jaksa agung meneleponnya.

    “Saya benar-benar harus meminta mereka untuk berhenti membacakan beberapa hal yang terjadi pada putra saya. Karena saya sangat terkejut. Tidak seorang pun mengatakan apa pun,” kata Jane.

    “Saya seharusnya tahu semuanya … Saya bisa berbuat lebih banyak untuk anak saya lebih awal.”

    “Saya bisa mencari konseling, saya bisa mencari lebih banyak terapi okupasi.”

    “Ada luka permanen di bokongnya yang tidak pernah saya ketahui dari mana asalnya, dokter pun tidak tahu. Ternyata karena ia duduk selama berjam-jam.”

    “Mereka tidak melindungi anak saya. Mereka memilih anak yang rentan yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa menceritakan betapa takutnya mereka atau betapa menjengkelkannya perlakuan ini.”

    Amara Jaroudi dan perusahaan penitipan anak Jumpstart mengaku bersalah atas tuduhan mendisiplinkan anak secara tidak wajar dan gagal memberikan layanan yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

    Perusahaan tersebut didenda AU$186.620, termasuk senilai AU$8.280 karena menyuapi anak dengan paksaan. Amara dikenakan tujuh pasal pelanggaran dan didenda AU$38.650.

    Jane mengatakan hukuman ini hanyalah “sebuah lelucon.”

    “Anak-anak yang dilecehkan dan mengalami trauma selama sisa hidup mereka, tapi hanya itu hukumannya,” katanya.

    “Sebagai orang tua, jika saya melakukan itu kepada anak saya dan dilaporkan, saya akan kehilangan anak saya, saya akan dianggap sebagai orang tua yang tidak layak.”

    Kasus tersebut mengungkap masalah yang lebih luas di tempat penitipan anak di Australia.

    Misalnya seorang anak berusia 16 tahun yang bekerja tanpa pengawasan dan staf yang tidak memiliki pelatihan CPR atau pertolongan pertama.

    “Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari anak-anak itu dan mereka tersedak dan tidak ada yang tahu cara melakukan CPR … apa yang akan Anda lakukan? Anak itu bisa saja meninggal?” kata Jane.

    Usaha baru pemilik

    Lima cabang Jumpstart, yang dimiliki oleh Thomas Fanous dan istrinya Sally, tutup pada tahun 2022.

    Selama hampir 10 tahun beroperasi, tidak ada satu pun cabangnya yang memenuhi peringkat kualitas minimum.

    Meskipun standar ‘childcare’ Australia ditetapkan di tingkat nasional, tanggung jawab untuk menerapkan standar berada di masing-masing tangan regulator negara bagian.

    Setiap negara bagian menentukan cara mereka untuk memeriksa, menyelidiki, dan menghukum penyedia layanan pengasuhan anak, akibatnya penegakan hukum tidak konsisten.

    Beberapa negara bagian melakukan inspeksi lebih sering, sementara di negara bagian lainnya bisa jarang melakukannya.

    Beberapa mengeluarkan denda, yang lain membiarkan pelanggaran berlalu begitu saja, mengandalkan peringatan atau pemberitahuan.

    Bahkan ketika pelanggaran serius ditemukan, beberapa cabang tetap beroperasi.

    Seorang juru bicara Departemen Pendidikan di New South Wales mengatakan mereka menyelidiki secara menyeluruh setiap tuduhan yang diterimanya.

    “Regulator mengambil tindakan tegas ketika keselamatan anak telah dikompromikan,” katanya.

    Dokumen perusahaan menunjukkan Thomas dan Sally Fanous sudah pindah ke industri baru: NDIS, skema layanan untuk membantu warga disabilitas.

    NDIS mengatakan mereka “menekankan pada membangun hubungan yang kuat dengan klien dan keluarga mereka, memastikan lingkungan yang mendukung dan membina.”

    Ketika tim Four Corners mendatangi Thomas di perusahaan barunya untuk bertanya tentang Jumpstart, ia meminta kami untuk pergi.

    ‘Pengkhianatan’

    Jane tidak dapat memahami bagaimana pihak yang menjalankan Jumpstart sekarang bisa menjalankan perusahaan layanan NDIS.

    “Ketika saya mengetahuinya, saya hampir muntah. Saya sangat kesal,” katanya.

    “Saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak dapat melihat bagaimana pemerintah kita mengizinkannya, karena memang begitulah adanya. Seperti mereka mengizinkannya mendapatkan akreditasi itu.”

    Putra Jane sekarang berusia tujuh tahun.

    Ia didiagnosis menderita autisme. Ia khawatir putranya masih mengalami dampak pengalamannya di tempat penitipan anak.

    Bagi Jane dan seluruh anggota keluarganya, ia mengatakan terjadi “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan”. Salah satunya mereka menjadi lebih sulit untuk mempercayai orang lain.

    “Itulah pengkhianatan. Pengkhianatan kepercayaan yang total dan mutlak.”

    “Anda menitipkan anak-anak Anda kepada para pendidik, kepada orang-orang yang Anda pikir akan mencintai dan mengasuh mereka … lalu malah menemukan mereka tidak melakukannya dan merendahkannya dengan cara-cara yang tidak dapat saya pahami.”

    “Sektor childcare perlu diubah. Peraturan harus lebih ketat, lebih kuat, lebih tegas.”

    “Kita perlu orang-orang yang memeriksa lebih teratur. Dan perlu ada hukuman yang lebih berat untuk pelecehan seperti ini, atau memang tidak mampu untuk mengasuh anak dengan baik.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris. Saksikan laporan Four Corners di ABC TV and ABC iview.

    Lihat juga video: Penampakan Daycare di Depok Disegel Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Balita

  • Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Jakarta

    Saat semua pemerintah berjuang mencari dana untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya, negara-negara Afrika justru semakin terbebani oleh utang yang terus meningkat.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah Afrika rata-rata menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang dibandingkan untuk sektor kesehatan. Di saat yang sama, inflasi semakin mempersempit kemampuan mereka untuk berinvestasi. Untuk keluar dari lingkaran ini, banyak pemerintah mulai mencari sumber pendapatan baru.

    “Banyak negara memilih jalur termudah, yakni mengambil keuntungan dari sumber yang paling mudah dijangkau,” kata Alvin Mosioma, pakar perpajakan yang juga menjabat sebagai wakil direktur program ekonomi dan iklim di Open Society Foundation, Nairobi.

    “Pemerintah memberlakukan pajak konsumsi karena mereka tahu bahwa masyarakat tetap harus berbelanja. Pajak seperti ini tidak bisa dihindari,” ujar Mosioma kepada DW.

    Pajak konsumsi terbaru memicu kemarahan warga

    Di Kenya, warga yang sudah kesulitan akibat inflasi semakin marah dengan rencana pajak baru. Setelah Presiden William Ruto mengumumkan pada Juni 2024 bahwa pemerintah akan mengurangi utang nasional dengan menerapkan pajak baru pada makanan dan barang konsumsi, gelombang protes besar-besaran meletus. Tekanan publik yang kuat memaksa Ruto membatalkan rencana tersebut dan merombak sebagian besar kabinetnya.

    Perlawanan yang didominasi oleh Generasi Z ini, juga menginspirasi aksi serupa di Nigeria, Uganda, dan Ghana. Namun, di negara-negara tersebut, protes lebih berfokus pada meningkatnya biaya hidup yang semakin membebani masyarakat miskin.

    Menurut Mosioma, setiap negara harus menghitung tingkat kekayaan secara spesifik untuk mengatasi ketimpangan.

    Seruan untuk pajak kekayaan makin kuat

    Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, dan ini bukan hanya terjadi di Afrika. Laporan terbaru dari NGO Oxfam mengungkapkan bahwa 60% populasi termiskin di dunia telah kehilangan kekayaan gabungan sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp330 triliun) sejak 2020.

    Sementara itu, para miliarder justru semakin kaya, dengan total kekayaan mereka bertambah 3,3 triliun dolar AS (sekitar Rp54 ribu triliun) dalam periode yang sama. Oxfam mencatat bahwa “kekayaan mereka tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan laju inflasi.” Karena itu, NGO tersebut kembali mengusulkan pajak kekayaan, yakni sebuah gagasan yang sebenarnya telah lama diperbincangkan.

    Pada November lalu, di bawah kepemimpinan Brasil, G20 menyepakati formula kompromi untuk perpajakan yang lebih efektif bagi kaum super kaya. Namun, usulan pajak tahunan sebesar 2% atas kekayaan mereka gagal disetujui karena mendapat penolakan dari Jerman dan Amerika Serikat.

    Afrika Selatan kini menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kepemimpinannya di G20. Pada April 2020, sejumlah akademisi Afrika Selatan mengusulkan pajak kekayaan solidaritas untuk membiayai bantuan COVID-19. Salah satu pendukungnya adalah ekonom Aroop Chatterjee dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, yang meneliti ketimpangan kekayaan.

    “Untuk mengatasi ketimpangan, kita harus melihat lebih dalam dan mempengaruhi proses yang menyebabkannya. Pajak kekayaan hanyalah salah satu alat kebijakan untuk menghasilkan pendapatan. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan setelahnya,” ujar Chatterjee kepada DW.

    Chatterjee juga mengingatkan potensi dampak negatif dari pajak kekayaan: “Selalu ada risiko pelarian modal, baik dalam bentuk penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal,” katanya. “Namun, kami telah mempertimbangkan faktor ini dalam perhitungan kami.”

    Afrika Selatan punya jutawan terbanyak dan ketimpangan terbesar

    Tidak ada negara di dunia dengan distribusi pendapatan yang paling timpang, selain di Afrika Selatan. Dalam perhitungan Bank Dunia, negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks Gini, indikator matematika yang mengukur ketimpangan ekonomi di berbagai negara.

    Ekonom Aroop Chatterjee menilai bahwa sejarah dan institusi di Afrika Selatan memainkan peran besar dalam ketimpangan ini. “Pola akumulasi kekayaan yang terbentuk selama era kolonial dan apartheid masih berlanjut hingga kini. Ini mencakup diskriminasi rasial dalam kepemilikan tanah dan partisipasi ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

    Afrika Selatan juga menjadi sorotan dalam berbagai survei. Laporan Africa Wealth Report dari konsultan kekayaan Inggris, Henley & Partners, mencatat bahwa negara ini memiliki 37.400 jutawan dalam dolar AS, yaitu orang-orang dengan aset lebih dari satu juta dolar AS.

    Angka ini mewakili lebih dari seperempat total jutawan di Afrika, dan Johannesburg menjadi rumah bagi hampir satu dari sepuluh jutawan di benua itu, diikuti oleh Cape Town di peringkat kedua.

    Pajak kekayaan dan fenomena ‘bangkitnya oligarki’

    Di Open Society Foundation, Mosioma melihat kendala dalam upaya negara mengenakan pajak lebih tinggi pada orang-orang terkaya. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa otoritas pajak sering kali tidak memiliki data lengkap tentang aset mereka, seperti properti, investasi, dan dana tersembunyi.

    Para miliarder dapat memindahkan aset mereka dengan cepat, membuat negara sulit mengejarnya. Meski begitu, kata Mosioma, otoritas pajak di Kenya dan Uganda kini telah membentuk unit khusus yang berfokus pada individu terkaya.

    Tantangan lainnya adalah banyak politisi, terutama di Kenya, berasal dari kalangan kaya sehingga pajak kekayaan akan berdampak langsung pada mereka sendiri. Mosioma menyebut fenomena ini sebagai “bangkitnya oligarki.” Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif hanya dapat diterapkan oleh politisi yang tidak memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. “Mereka harus berasal dari elite politik, tetapi tidak boleh mengorbankan kebijakan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri,” ujarnya.

    Tapi ada harapan baru dari Senegal, yakni oposisi sayap kiri menang telak dalam pemilu tahun lalu. Namun, keberhasilan pajak kekayaan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik, efektivitas otoritas pajak, dan kebijakan yang jelas.

    Hingga kini, belum ada satu pun pemerintah di Afrika yang benar-benar menerapkan pajak kekayaan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan para miliarder berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan publik.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Yoo Yeon Seok Tersandung Kasus Pajak Rp 79,1 Miliar

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini