Xcloud.id

Grup Musik: APRIL

  • Dirjen Perkeretaapian: Angkutan Motis kereta mitigasi kecelakaan mudik

    Dirjen Perkeretaapian: Angkutan Motis kereta mitigasi kecelakaan mudik

    Hingga hari ini pukul 03.30 WIB, tercatat 7.401 unit motor telah terdaftar atau 99,69 persen dari total kuota 7.424 unit, serta terdapat 606 unit motor yang terdaftar pada perjalanan contraflow

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan bahwa program angkutan Motor Gratis (Motis) melalui kereta api menjadi solusi transportasi bagi masyarakat dan bagian upaya pemerintah menekan kecelakaan lalu lintas selama periode mudik.

    “Dengan adanya program ini, kami harapkan masyarakat dapat lebih memilih moda transportasi massal yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Risal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan secara resmi melepas keberangkatan kereta api pada penyelenggaraan angkutan mudik Motor Gratis (Motis) Lebaran 2025 dari Stasiun Pasar Senen.

    Program itu sebagai bentuk dukungan terhadap program yang bertujuan mengurangi penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh dan meningkatkan keselamatan pemudik.

    “Program Motis merupakan inisiatif pemerintah untuk mengakomodir tingginya permintaan perjalanan masyarakat selama masa mudik Lebaran dengan menyediakan layanan angkutan sepeda motor gratis menggunakan kereta api,” ujar Risal.

    Selain itu, program tersebut juga berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi massal yang lebih aman dan nyaman.

    Risal menyatakan bahwa 2025 merupakan tahun ke-11 penyelenggaraan program Motis sejak pertama kali dilaksanakan pada 2013.

    “Tahun ini, DJKA melakukan peningkatan layanan dengan memberikan fasilitas angkutan sepeda motor gratis yang dilengkapi dengan 2 tiket penumpang serta 1 tiket infant (anak berusia kurang dari tiga tahun) secara gratis,” tutur Risal

    Motis 2025 melayani dua lintas pelayanan, yaitu lintas tengah yang melintasi Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kroya – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan sebanyak 3 kali perjalanan (pergi-pulang/PP).

    Sementara itu, lintas utara yang melintasi Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) – Bekasi (penumpang) – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang sebanyak 1 kali perjalanan (PP).

    Risal menambahkan bahwa pendaftaran telah dibuka sejak 8 Maret 2025 dan akan berlangsung hingga 6 April 2025, atau hingga kuota terpenuhi.

    Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id atau secara langsung di posko-posko stasiun yang telah disiapkan, seperti Stasiun Bekasi, Cibinong, Depok Baru, Tangerang, serta stasiun lainnya yang melayani angkutan Motis.

    “Hingga hari ini pukul 03.30 WIB, tercatat 7.401 unit motor telah terdaftar atau 99,69 persen dari total kuota 7.424 unit, serta terdapat 606 unit motor yang terdaftar pada perjalanan contraflow,” ucap Risal

    Pengangkutan motor untuk arus mudik dimulai 26 Maret hingga 29 Maret 2025. Sedangkan arus balik akan dimulai dari tanggal 4 hingga 7 April 2025.

    DJKA Kemenhub menyiapkan kuota pengangkutan sebanyak 7.424 sepeda motor dan 16.960 penumpang secara gratis bagi yang ingin mudik Lebaran Idul Fitri 2025, menggunakan transportasi kereta api.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PMI Jakbar sediakan posko siaga lebaran di dua terminal

    PMI Jakbar sediakan posko siaga lebaran di dua terminal

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat menyediakan posko siaga lebaran bagi para pemudik di dua terminal, yakni Terminal Kalideres dan Terminal Grogol.

    Posko tersebut dibuka mulai 24 Maret hingga 6 April 2025, dengan jadwal layanan Terminal Kalideres mulai pukul 08.00-17.00 WIB dan Terminal Grogol mulai pukul 16.00-24.00 WIB.

    Ketua PMI Jakarta Barat Beky Mardani di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya menyiagakan 50 personel yang terdiri dari dokter, perawat, petugas ambulans, dan relawan yang akan bertugas selama arus mudik dan arus balik di kedua posko tersebut.

    “Kami pastikan pemudik yang butuh pertolongan pertama atau layanan kesehatan dapat segera mendapatkan bantuan,” ujar Beky.

    Adapun layanan yang diberikan seperti pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah, pertolongan pertama untuk pemudik yang mengalami kelelahan, pusing, atau cedera ringan.

    “Kemudian kita ada layanan ambulans untuk evakuasi medis darurat,” kata Beky.

    Selanjutnya, di samping memberikan layanan kesehatan, PMI juga membagikan personal Kit kepada pemudik. Kit ini berisi perlengkapan sederhana seperti obat-obatan ringan dan antiseptik yang dapat digunakan selama perjalanan.

    “Dengan layanan ini, diharapkan perjalanan mudik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh pemudik,” pungkas Beky.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dilarang Dipakai Mudik, Kendaraan Dinas Pemkab Banyumas Dikandangkan Regional 27 Maret 2025

    Dilarang Dipakai Mudik, Kendaraan Dinas Pemkab Banyumas Dikandangkan Regional 27 Maret 2025

    Dilarang Dipakai Mudik, Kendaraan Dinas Pemkab Banyumas Dikandangkan
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diimbau untuk tidak menggunakan
    kendaraan dinas
    untuk keperluan mudik atau keperluan pribadi lainnya selama
    libur Lebaran
    .
    Libur tersebut berlangsung dari Jumat, 28 Maret 2025, hingga Senin, 7 April 2025, dan selama periode ini, seluruh kendaraan dinas diminta untuk dikandangkan.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas,
    Agus Nur Hadie
    , menekankan pentingnya aturan ini.
    “Selama libur Lebaran, saya mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik,” kata Agus kepada wartawan pada Kamis (27/3/2025).
    Namun, ada pengecualian bagi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang tetap harus menjalankan tugas selama libur Lebaran.
    OPD tersebut antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
    ASN di OPD tersebut diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk menjalankan tugasnya.
    “Meskipun libur, beberapa OPD tetap harus menjalankan tugas untuk memantau kelancaran arus mudik, memastikan lampu penerangan jalan menyala, jalan tidak rusak, dan lainnya,” ujar Agus.
    Agus juga mengingatkan para ASN untuk tidak membolos dan kembali bekerja tepat waktu setelah menjalani libur panjang Lebaran.
    “Setelah libur yang cukup lama, penting bagi ASN untuk kembali bekerja dengan semangat baru dan kedisiplinan yang tinggi,” ujar Agus.
    Ia menambahkan, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak berangkat usai libur panjang, kecuali alasan sakit atau keadaan tertentu.
    “Tidak ada alasan bagi ASN untuk membolos kecuali karena alasan sakit atau keadaan tertentu. Kami berharap kinerja ASN lebih efektif dan produktif setelah liburan panjang ini,” tutup Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Madiun Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik Lebaran Surabaya 27 Maret 2025

    Polres Madiun Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik Lebaran Surabaya 27 Maret 2025

    Polres Madiun Buka Penitipan Kendaraan Gratis bagi Pemudik Lebaran
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    –
    Polres Madiun
    , Jawa Timur, resmi membuka layanan
    penitipan kendaraan gratis
    bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan
    mudik Lebaran 2025
    .
    Lokasi penitipan kendaraan ini tersedia di Polres Madiun serta seluruh kantor polsek di Kabupaten Madiun.
    Kapolres Madiun
    , AKBP Mohammad Zainur Rofik, menjelaskan bahwa layanan penitipan kendaraan gratis ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga yang meninggalkan kendaraannya selama mudik.
    “Pelayanan penitipan kendaraan gratis ini berlangsung hingga 13 April 2025,” ungkap Rofik dalam konferensi pers pada Kamis (27/3/2025).
    Rofik menambahkan bahwa kapasitas penitipan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, akan disesuaikan dengan luas halaman yang tersedia di setiap lokasi.
    Seluruh kendaraan yang dititipkan akan dijaga oleh petugas.
    “Dengan layanan ini, kami ingin memastikan warga bisa mudik dengan tenang dan nyaman,” ungkap Rofik.
    Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan penitipan kendaraan gratis ini, Rofik mengingatkan agar menunjukkan STNK dan kartu SIM sebagai syarat.
    Persyaratan ini juga merupakan bagian dari edukasi bagi masyarakat untuk selalu tertib dalam administrasi kendaraan bermotor.
    Selain itu, Kapolsek Geger, AKP Afin, turut menunjukkan lokasi yang digunakan untuk penitipan kendaraan gratis, menegaskan komitmen Polres Madiun dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hanura bagikan ribuan sembako sasar pengemudi ojol jelang Lebaran 2025

    Hanura bagikan ribuan sembako sasar pengemudi ojol jelang Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) membagikan ribuan paket sembako yang menyasar kelompok pengemudi ojek daring (ojol) menjelang Lebaran 2025 di Kantor Kreatif Muda Partai Hanura, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kepada siapa saja yang lewat, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama ya pengemudi motor ini karena kayak ojol ini dia sering mengantarkan orang, berkat Lebaran ini maka mereka bisa menyampaikan niatnya kepada keluarganya,” kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

    Tidak hanya pengemudi ojol, aksi sosial bertajuk Berbagi Kasih Ramadan: Ribuan Sembako untuk Lebaran itu disambut antusias oleh warga sekitar yang membutuhkan sehingga ikut mengantre pembagian sembako hingga pemberian santunan uang tunai.

    OSO menyatakan bahwa aksi sosial tersebut merupakan bentuk dukungan pihaknya kepada masyarakat yang membutuhkan terhadap bahan pokok menjelang Lebaran 2025 serta di tengah tantangan perekonomian dunia saat ini.

    Ketua Umum Partai Hanura mengatakan bahwa pemberian bantuan itu menjadi momentum kebersamaan antarkader partainya dan warga yang membutuhkan sebab bantuan itu berasal dari urunan donasi kader partai politik itu.

    “Bantuan ini bukan dari satu orang atau satu kelompok saja, melainkan dikumpulkan secara kolektif oleh anggota Hanura yang ingin berbagi pada bulan suci ini. Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian dan gotong royong kader terhadap masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berkata, “Ramadan adalah momen untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Kami ingin memastikan, masyarakat, khususnya yang membutuhkan, bisa merasakan kebahagiaan menjelang Idulfitri.”

    Bahkan, kata dia, acara tersebut menjadi bagian konsolidasi dari rangkaian agenda menuju pengukuhan pengurus Partai Hanura yang rencananya akan digelar pada bulan April.

    “Insyaallah dalam persiapan, ini (pengukuhan) kira-kira bulan depan, dan kami juga sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum, tinggal pelaksanaan yang sedang diatur oleh daerah-daerah,” tuturnya.

    OSO menyebut aksi sosial tersebut bukan kali pertama. Partai Hanura berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik dalam politik maupun aksi sosial yang berdampak langsung.

    “Kami ingin Hanura selalu dekat dengan rakyat, dan kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani, para pengurus, dan simpatisan Partai Hanura lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebih dari 1 Juta Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta Via Tol Hingga Malam Ini

    Lebih dari 1 Juta Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta Via Tol Hingga Malam Ini

    Lebih dari 1 Juta Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta Via Tol Hingga Malam Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tak kurang sudah lebih dari satu juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui jalan tol yang dikelola PT
    Jasa Marga
    (Persero), hingga Kamis (27/3/2025) malam.
    “Tercatat sudah hampir berapa? Satu juta lebih kendaraan yang sudah meninggalkan Jakarta,” ucap Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini usai melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Jasa Marga di Bekasi, Jawa Barat.
    “Itu belum puncaknya, diperkirakan besok. Mulai malam ini dan besok itu puncak arus
    mudik
    ,” imbuh dia.
    Menurut dia, mayoritas kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju ke wilayah timur seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
    “Sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian Jogjakarta ya,” singkat Anggia.
    Sementara itu, Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, jumlah kendaraan disampaikan merupakan akumulasi dari pemantauan Jasa Marga sejak 21 Maret 2025.
    “Dari tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret ini memang sudah mencapai 1 juta ya, kendaraan yang keluar Jakarta. Memang ini dinominasi 49 persen itu ke arah timur,” kata Lisye.
    “Lalu diikuti 21 persen lebih itu ke arah Selatan melewati Gerbang tol Ciawi ke arah Bogor. Dan 29 persennya itu ke arah barat atau Merak,” sambungnya.
    Untuk kendaraan yang melaju ke arah timur, lanjut Lisye, mayoritas kendaraan terpantau menuju Tol Trans Jawa melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama.
    “Itu terbagi memang dari 49 persennya itu didominasi 60 persennya ke arah Trans Jawa melewati Gerbang Tol Cikampek Utama,” jelas Lisye.
    Lisye menambahkan bahwa jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dan sekitarnya masih akan terus meningkatkan hingga beberapa hari ke depan.
    “Memang dari prediksi kami ini puncak tertingginya akan jatuh pada besok di hari Jumat, 28 Maret 2025. Dan nanti mungkin masih akan diikuti di hari Sabtunya 29 Maret 2025 juga masih dalam periode puncak mudik,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, pemerintah memprediksi puncak
    arus mudik

    Lebaran 2025
    akan terjadi pada 26-28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6-7 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kepadatan selama periode tersebut.
    “Diperkirakan akan mulai memasuki masa padatnya mobilitas ke kampung halaman dan diprediksi pada tanggal 26-28 (Maret), itu akan terjadi puncak arus mudik. Dan sebaliknya arus balik diperkirakan di tanggal-tanggal 6-7 bulan April,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kick-Off Pembahasan RKUHAP Dimulai Awal Sidang Mendatang

    Kick-Off Pembahasan RKUHAP Dimulai Awal Sidang Mendatang

    JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dimulai pada awal masa sidang mendatang.

    Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR sudah resmi ditetapkan sebagai komisi yang membahas revisi KUHAP setelah pimpinan DPR menerima Surpres penunjukan wakil pemerintah beberapa waktu lalu. 

    “Iya sudah (fix komisi III, red), kan Mbak Puan bilang kan, karena memang kan secara prosedural akan diselesaikan kick off-nya itu di awal masa sidang yang akan datang besok. Jadi udah fix,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Maret. 

    “Saya juga tadi koordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI), memang sudah fix di Komisi III  Jadi kita akan terus sampai ke sana, menyerap aspirasi masyarakat,” sambungnya. 

    Menurut Habiburokhman, RKUHAP menjadi UU yang paling “aneh” lantaran penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan jauh sebelum rapat pembahasan yang baru akan dimulai usai masa reses DPR. 

    “Ini kayaknya undang-undang yang paling aneh, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena penyerapan aspirasi masyarakatnya jauh sebelum kick off raker pembahasan. Supaya lebih maksimal aja, anehnya dalam konteks positif ya,” ucapnya. 

    Dalam pembahasan RKUHAP nanti, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengundang Dewan Pers, PWI, AJI, dan Forum Pemred pada 8 April mendatang. Undangan itu dalam rangka membahas soal peliputan persidangan. 

    Di mana sebelumnya, sempat diusulkan tidak adanya peliputan langsung saat persidangan agar tidak mempengaruhi saksi. 

    “Setelah lebaran. Khusus membahas hal itu (peliputan persidangan), bagaimana pengaturan yang paling baik. Kami paham teman-teman menjalankan tugas untuk memberitahukan kepada masyarakat. Tapi ada beberapa acara di pengadilan, dalam persidangan pidana, yang memang nggak bisa disiarkan,” jelasnya. 

    “Yang paling penting adalah pemeriksaan saksi. Karena saksi itu kan keterkaitan ya, nggak boleh saling mendengar. Itu yang memang perlu disiasati. Apakah yang nggak bisa disiarkan secara live, itu hanya terkait pemeriksaan saksi. Jadi spesifik, bukan kalau umum,” sambung Legislator Gerindra dapil Jakarta itu. 

    “Ini kan, kayaknya teman-teman dipersulit untuk meliput jadinya. Kalau meliput harus izin, apa namanya, izin ketua pengadilan. Padahal kita menganut prinsip sidang terbuka untuk umum. Kecuali yang terkait susila, gitu lho. Yang terkait susila oke lah. Tapi kalau perkara biasa memang seharusnya terbuka,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Hal itu disampaikan Puan dalam rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret. 

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas rancangan UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,” ujar Puan di ruang rapat.

    Puan menyebut, Surpres mengenai RUU KUHAP tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR. “Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Puan.

    “Ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III,” imbuhnya.

  • Pertamina Siap Layani Masyarakat Saat Arus Mudik dan Balik

    Pertamina Siap Layani Masyarakat Saat Arus Mudik dan Balik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina Grup menyiapkan Satgas Ramadan dan Idulfitri untuk melayani masyarakat saat arus mudik dan balik terutama dengan menyiapkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat. 

    Pertamina sudah mulai siaga dan bersiap sejak 17 Maret 2025 sampai 13 April 2025 dan ada empat nilai layanan yaitu energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi, dan juga layanan tambahan.

    Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro menyebut tidak hanya SPBU tetapi Pertamina juga menyiapkan SPBU modular, motoris yang tujuannya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik. 

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan serambi My Pertamina dan beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” kata Wiko dalam konferensi pers di Kantor Graha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025). 

    Dalam kesempatan yang sama, VP Coorporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, dari hulu ke hilir siap pihaknya melayani masyarakat. 

    Hal itu mulai dari sektor hulu yang dipastikan produksi dan lifting migas domestik tetap dalam kondisi optimal. Pada Maret 2025 produksi dan lifting minyak di sekitar 400.000 barel oil per hari sedangkan untuk produksi gas mencapai 2.505 MFSCFD dan lifting gas mencapai 1.780 MMSCFD. 

    Sementara itu, Supporting Commercial dan Trading Pertamina juga memastikan stok BBM, LPG, semuanya dalam kondisi aman serta menyiagakan SPBU di beberapa titik 24 jam dan beberapa layanan fasilitas lainnya yang siap menyambut masyarakat untuk mudik sampai ke kampung halamannya. 

    Selanjutnya Tim Juru Bicara Pertamina, Ratih Triutami Wijayanti menjelaskan bahwa untuk layanan energi sudah menyediakan layanan BBM dan LPG melalui industri, rumah tangga, transportasi darat, sungai atau laut, dan juga udara. 

    Tidak hanya itu, Pertamina juga telah melakukan inspeksi terhadap kelayakan sarana dan fasilitas BBM, sarana dan fasilitas SPBU, mobil tangki, dan tentunya adalah kesehatan awam mobil tangki. 

    “Jadi, tidak hanya alatnya saja, tetapi juga yang membawa awaknya ini juga kami juga sudah tes kesehatan semuanya, dan semuanya all done,” ujar Ratih tentang kesiapan Pertamina menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

  • FSB Rusia: Intel Ukraina Rekrut Agen di Rusia Berkedok Lembaga Think Tank AS RAND Corporation – Halaman all

    FSB Rusia: Intel Ukraina Rekrut Agen di Rusia Berkedok Lembaga Think Tank AS RAND Corporation – Halaman all

    FSB Rusia: Intel Ukraina Rekrut Agen di Rusia Berkedok Lembaga Think Tank AS RAND Corp

    TRIBUNNEWS.COM – Badan intelijen Rusia yang bertugas menangani keamanan internal, Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuding Intelijen Ukraina beroperasi di wilayah negaranya.

    Dalam pernyataan Kamis (27/3/2025), FSB menyebut intelijen Ukraina terlibat dalam perekrutan agen dan mengumpulkan informasi tentang operasi militer khusus di Rusia berkedok aktivitas lembaga think tank (lembaga pemikir kajian dan analisis) RAND Corporation Amerika Serikat (AS).

    “FSB Rusia telah memperoleh informasi tentang penggunaan oleh perwakilan dari layanan khusus Ukraina dari kedok lembaga AS yang berpengaruh, RAND Corporation untuk kegiatan perekrutan di wilayah Rusia dan memperoleh informasi terbatas tentang Rusia yang melakukan operasi militer khusus di Ukraina,” kata FSB, Kamis.

    Untuk tujuan ini, kata FSB, intelijen khusus Ukraina menghubungi orang-orang Rusia, terutama yang memiliki koneksi militer, melalui instant messenger, menawarkan kolaborasi dengan RAND Corporation dengan imbalan imbalan uang.

    “Mereka bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang penerbangan strategis dan personil militer yang terlibat dalam operasi,” kata pernyataan FSB.

    PERSONEL FSB RUSIA – Anggota pasukan khusus dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) memeriksa sebuah rumah di Nalchik, ibukota republik Kabardino-Balkaria, Rusia. Foto diambil dari video yang dirilis oleh Komite Antiterorisme Nasional Rusia pada hari Kamis, 11 April 2024.

    FSB Usir Dua Diplomat Inggris Atas Dugaan Spionase

    Pada catatan serupa, awal bulan ini, FSB mengumumkan pengusiran dua individu yang terkait dengan Kedutaan Besar Inggris di Moskow, menuduh mereka melakukan spionase dan kegiatan yang menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

    Orang-orang yang dimaksud adalah Alkesh Odedra, yang memegang posisi sekretaris kedua di kedutaan, dan Michael Skinner, suami Tabasum Rashid, sekretaris pertama di departemen politik kedutaan.

    Menurut FSB, baik Oddra dan Skinner memberikan rincian yang tidak akurat ketika mengajukan izin masuk ke Rusia, melanggar undang-undang setempat.

    Badan itu mengklaim telah menemukan bukti bahwa keduanya terlibat dalam operasi intelijen dan kegiatan subversif.

    Telah ditetapkan bahwa sekretaris kedua Kedutaan Besar, Alkesh Odedra, lahir pada 12/25/1990, dan Michael Skinner, lahir pada 30/06/1992, suami dari sekretaris pertama departemen politik Kedutaan Besar, Tapasum Rashid, yang dikirim ke Moskow, dengan sengaja memberikan informasi palsu ketika menerima izin untuk memasuki negara kita, yang melanggar hukum Rusia.

    Pada saat yang sama, FSB Rusia mengungkapkan tanda-tanda bahwa para diplomat ini melakukan pekerjaan intelijen dan subversif yang mengancam keamanan Federasi Rusia,” kata pernyataan itu.

     

    (oln/almydn/*)