Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional (PSN) sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur.
“Indonesia memiliki lahan pertanian yang subur, tetapi justru banyak yang dikonversi menjadi beton dalam proyek strategis nasional. Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial,” tegasnya.
Dalam konteks global, Hardjuno juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, termasuk Amerika Serikat yang berjuang mengatasi defisit anggaran.
“Elon Musk sendiri menyatakan bahwa jika AS tidak memangkas anggaran sebesar 2 triliun dolar, maka mereka bisa bangkrut. Jika negara sekuat AS saja memiliki tantangan ekonomi yang berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, tetapi justru pembeli dolar. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara,” jelasnya.
Dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto dapat menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hardjuno menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut.
“Jika kita ingin bangkit, maka presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak dari 60 miliar dolar AS menjadi hampir 5000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat,” tegasnya.