TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Pusat Hong Kong menggelar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.
PHK massal ini diungkap langsung oleh Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan.
Dalam keterangan resminya PHK akan mulai digelar bulan ini hingga April 2027.
Hal ini dilakukan di tengah defisit yang meningkat imbas penurunan pendapatan dari penjualan tanah dan pajak transaksi properti yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan signifikan bagi pemerintah
Alasan tersebut yang membuat defisit anggaran Hong Kong untuk tahun fiskal 2024-2025 melonjak mencapai sebesar 11 miliar dolar AS.
Naik dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya, menandai peningkatan defisit selama tiga tahun berturut-turut.
Mencegah terjadinya lonjakan serupa di kuartal awal 2025, pemerintah Hong Kong mulai mengumumkan beberapa langkah antisipasi.
Termasuk diantaranya pemangkasan 10.000 posisi yang setara dengan 2 persen dari total pegawai negeri sipil.
Tak hanya itu pemerintah juga akan melakukan pembekuan gaji sektor publik tahun ini.
Dengan diberlakukan kebijakan tersebut anggaran kumulatif belanja publik diperkirakan dapat menyusut sebesar 7 persen hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028.
“Pemotongan anggaran ini bertujuan untuk menciptakan landasan fiskal yang berkelanjutan bagi pembangunan masa depan,” kata Paul Chan yang dikutip dari SCMP.
“Langkah ini memberikan jalur yang jelas menuju tujuan pemulihan keseimbangan fiskal dalam akun operasional, secara terencana dan progresif,” imbuhnya.
Tugas PNS Digantikan AI
Untuk menggantikan tugas para PNS yang terdampak pemecatan, pemerintah Hong Kong mulai mengembangkan kecerdasan buatan (AI) dan sektor teknologi tinggi lain termasuk robotika.
Hal tersebut sejalan dengan ambisi pemerintah China yang semakin kuat untuk meningkatkan pengembangan industri AI.
Tak tanggung-tanggung untuk mempercepat adopsi AI, kota ini telah mengalokasikan 1 miliar dolar Hongkong untuk sebuah lembaga Penelitian dan pengembangan AI.
AI dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai negeri yang bisa diotomatisasi.
Selain itu dengan adanya chatbot atau asisten virtual, layanan publik menjadi lebih cepat dan responsif.
Ini memungkinkan para pegawai untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan strategis.
Kehadiran AI juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam pekerjaan administratif atau pelayanan publik.
Ini karena sistem otomatis dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dengan demikian, teknologi AI diharapkan dapat menggantikan beberapa tugas administratif dan rutin yang selama ini dilakukan oleh pegawai pemerintah, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi biaya operasional dan mengatasi defisit.
Namun sejumlah pengamat mengatakan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengatasi keuangan kota yang cekak, justru PHK massal dinilai membawa banyak perubahan struktural.
“Meskipun cadangan fiskal kota menyediakan penyangga, defisit yang meningkat menuntut tindakan segera dan strategis,” kata William Chan, mitra di Grant Thornton Hong Kong.
“Untuk menjaga kemakmuran masa depan Hong Kong, kami mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan studi perluasan basis pajak yang komprehensif.” imbuhnya.
(Tribunnews.com / Namira)