PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer Israel penjajah di Jalur Gaza yang terus berlanjut tanpa jeda.
Dia menyebut Gaza telah berubah menjadi “medan pembunuhan” akibat serangan brutal Israel penjajah yang menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.
“Gaza adalah medan pembunuhan – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak ada habisnya,” kata Antonio Guterres dalam konferensi pers di New York, Selasa 8 April 2025.
Gaza Tanpa Bantuan, Situasi Kemanusiaan Memburuk
Guterres menyoroti kondisi kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan di Gaza. Selama lebih dari sebulan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah itu.
“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat. Tidak ada pasokan komersial,” ucapnya.
Antonio Guterres juga menolak keras mekanisme baru yang diusulkan Israel penjajah untuk mengontrol masuknya bantuan, menyebutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
“Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemandirian dan netralitas,” tuturnya.
Agresi Terus Berlanjut: Serangan Udara Tewaskan Anak-anak
Serangan udara Israel penjajah pada Selasa 8 April 2025 malam menewaskan enam warga sipil, termasuk tiga anak-anak, di daerah pengungsian al-Mawasi, sebelah barat Khan Younes, Jalur Gaza bagian selatan. Jet-jet tempur dilaporkan menargetkan tenda pengungsi dan beberapa titik di lingkungan Zeitoun, Gaza.
Menurut sumber medis, hanya dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 58 jenazah warga Palestina ditemukan, dan 213 orang terluka di berbagai wilayah Gaza.
Sejak Israel penjajah kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran pada 18 Maret 2025, usai mengakhiri secara sepihak gencatan senjata, lebih dari 1.449 orang tewas dan 3.647 terluka dalam waktu kurang dari sebulan.
Secara keseluruhan, sejak awal agresi Oktober 2023, Israel penjajah telah menewaskan 50.810 warga Palestina dan melukai 115.688 lainnya, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, sekitar 10.000 orang masih dinyatakan hilang dan diduga tewas tertimbun di bawah reruntuhan.
Tepi Barat: Pengetatan Militer dan Penutupan Sekolah UNRWA
Sementara itu, Israel penjajah juga terus memperketat kontrol di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pada Selasa malam, tentara Israel penjajah meningkatkan pembatasan di pos pemeriksaan Beit Furik, timur kota Nablus.
Warga dilaporkan dipaksa turun dari kendaraan dengan tangan terangkat, mengalami kekerasan fisik, dan ditahan dalam waktu lama hingga menyebabkan kemacetan parah.
Sejak dimulainya gencatan senjata awal tahun ini, militer Israel penjajah justru memperluas blokade dan membangun penghalang baru. Setidaknya 898 titik penghalang kini mengisolasi wilayah Tepi Barat, termasuk 18 gerbang militer baru yang dibangun sejak awal 2025.
Pengetatan ini bertepatan dengan penutupan enam sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA di Yerusalem Timur. Penutupan dilakukan oleh aparat Israel penjajah dengan dalih keamanan, meski dikecam luas sebagai bentuk pembungkaman hak pendidikan warga Palestina.
Pengusiran Sistematis dan Serangan terhadap Komunitas Badui
Di wilayah Jericho, komunitas Arab al-Mlaihat menjadi sasaran serangan brutal kolonis Israel penjajah. Penjajah bersenjata dan bertopeng dilaporkan menyerbu pemukiman Badui, menggeledah lumbung ternak, dan mencoba menabrak seorang guru perempuan.
“Serangan ini adalah bagian dari upaya sistematis pendudukan untuk menggusur komunitas Badui dan mencuri tanah mereka demi perluasan permukiman ilegal,” kata Hasan Mlaihat, pengawas dari Organisasi al-Baidar.
Sekitar satu juta warga Israel penjajah saat ini tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menurut hukum internasional merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.
Guterres: Pemindahan Paksa adalah Kejahatan
Menanggapi usulan dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk “memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain”, Guterres dengan tegas menolaknya.
“Palestina memiliki hak untuk tinggal di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan bertentangan dengan hukum internasional,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WAFA News.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
