Garap Perkebunan hingga Gunung Wayang, Pemprov Jabar Akan Kerjasama dengan Artha Graha Milik Tomy Winata

Dedi Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak mungkin lepas dari pengusaha. Sebagai gubernur, aku Dedi, dirinya mesti terbuka dengan dunia usaha.  

Asalkan, dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, taat pajak, menumbuhkan lapangan kerja, dan berlangsung secara terbuka.

“Tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Selain itu, tidak merusak lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat. “Bagi saya tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dalam pembangunan, katanya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengusaha. “Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong-kalikong”.

Katanya, negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pembangunan. Dia melanjutkan, lebih baik jadi pemimpin yang berhubungan dengan kalangan pengusaha lalu interaksinya ditampilkan secara terbuka, misalnya, menjadi konten media sosial.

“Dibanding mengaku orang yang anti-oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi, untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki,” katanya.