Gaduh Walikota Sukabumi Berkata Kasar di Forum Resmi, Bikin DPRD Panas Tuntut Minta Maaf

Liputan6.com, Sukabumi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menuntut Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki untuk segera menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka.

Tuntutan ini disampaikan menyusul viralnya isu mengenai ucapan yang dinilai tidak pantas, bahkan tergolong ucapan kasar, yang dilontarkan Wali Kota kepada perwakilan DPRD dalam sebuah pertemuan resmi pekan lalu.

Wawan Juanda menyampaikan sikap resmi lembaganya pada Selasa (14/10/2025). Ia menegaskan bahwa pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan isu yang beredar sekaligus menyatakan sikap resmi DPRD.

“Kami menyesalkan ucapan Bapak Wali Kota Ayep Zaki terhadap Lembaga DPRD sebagai wakil rakyat yang terjadi pada hari Rabu, 8 Oktober 2025,” ujar Wawan.

Ia menjelaskan, insiden itu terjadi di sebuah ruangan khusus sebelum acara pelantikan lima pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Saat itu, Wawan sebagai Ketua DPRD dan Opik mewakili Komisi I hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saat itu, saya sendiri sebagai Ketua DPRD dan juga Pak Opik mewakili Komisi I diundang. Tiba-tiba beliau (Wali Kota) menyampaikan diskusi satu arah dan melontarkan kata-kata yang dinilai tidak pantas bagi seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan masyarakat,” jelasnya.

DPRD menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam dinamika pemerintahan adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut semestinya disampaikan dengan bahasa yang santun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi etika serta tata krama dalam bernegara.

“Untuk menjaga suasana kondusif dan mencegah terulangnya kejadian serupa, kami berharap Bapak Wali Kota Sukabumi segera menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keteladanan seorang pemimpin daerah,” tegas Wawan.

DPRD juga menegaskan posisi kelembagaan mereka sebagai mitra sejajar dengan eksekutif, bukan bawahan, dan bukan pula lawan politik.

“Kami sama-sama sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Tentunya kami menuntut agar setiap komunikasi antar lembaga dijaga dalam koridor etika dan kehormatan saling menghargai,” imbuhnya.