Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.
FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 02 Desember 2024 – 18:56 WIB
Elshinta.com – Keseriusan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka dalam mengawal progam UHC membuahkan hasil, dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (29/11/2024) sore akhirnya disetujui pada APBD tahun 2025.
Sempat menjadi kekhawatiran bersama soal adanya pemberhentian sementara program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 nanti.
Salah satunya yaitu Fraksi PKS Majalengka, dimana Ketua Fraksi PKS Majalengka Dhora Darojatin mengungkapkan pihaknya dengan tegas melakukan koordinasi dengan beberapa fraksi di DPRD Majalengka untuk menyepakati UHC lanjut di Tahun 2025.
“Saya ingin sampaikan dari tahun-tahun yang lalu juga, mulai dari 2021 sejak COVID-19 saat itu, dan memang baru bisa dilaunching di 2023 kemarin,” ujar Dhora Darojatin, Jumat (29/11/2024).
Usai rapat paripurna DPRD Majalengka, Dhora Darojatin menyyayakan bahwa anggaran untuk program UHC sebesar Rp 39 M.
“Nah, pada saat ini memang angka yang ada baru 39 M atau dianggaran 31 M, ya untuk 2025. Jadi saya sebagai ketua fraksi meminta Pak Wakil Ketua untuk memastikan bahwa program UHC bisa aman di 2025,” ungkapnya.
“Jadi akhirnya informasi dari Pak Wakil Ketua bahwa UHC bisa terlaksana di 2025. Dan tentunya ini sangat kami tunggu dan kami harapkan karena kebermanfaatan kami itu betul-betul terasa oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, yang perlu dibantu,” tegasnya.
Politisi Perempuan itu memastikan bahwa sampai saat ini partainya terus berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat Majalengka melalui perjuangan yang dilakukan di legislatif.
“Karena kami betul-betul berharap inipun tidak hanya menjadi kewajiban kami, tapi untuk mencapai suatu tujuan yang sama, tentunya perlu kolaborasi dari semua. Dan alhamdulillah tadi informasi dari Pak Wakil Ketua, semua akhirnya menyepakati untuk bisa melakukan program UHC tahun 2025,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Majalengka, Deden Narayanto mengungkapkan bahwa hasil komunikasi yang dilakukan oleh Fraksi PKS, mampu meyakinkan semua pihak.
“Alhamdulillah setelah kita lagi mengadakan rapat Paripurna mengenai perencanaan APBD 2025, alhamdulillah ada beberapa poin yang semoga ini bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Majalengka mengenai kebutuhan dasar di bidang kesehatan, khususnya tadi di pelayanan kesehatan,” tuturnya.
“Alhamdulillah di tahun 2024-2025 kita melanjutkan program UHC, program 2025. Jadi kita bisa melanjutkan program UHC ini untuk masyarakat,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (2/12).
Sebelumnya, menurut Deden, sempat viral soal adanya utang BPJS kesehatan yang masih nunggak belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.
“Karena pasca kemarin heboh-heboh Majalengka, ada hutang yang belum dibayar di tahun 2024, program UHC ini sempat berhenti. Dan begitu banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan kesehatan kita ini. Tapi Alhamdulillah melalui lobi-lobi dari fraksi PKS, dari Komisi 4 dan yang lainnya, ini bisa menghasilkan program UHC ini bisa dilanjut di tahun 2025,” Ungkapnya.
“Jadi memang program ini merupakan program yang bisa menyentuh ke masyarakat karena memang dana ini adalah masyarakat. Jadi harus kembali ke masyarakat langsung dirasakan,” tambahnya.
“Dan ini luar biasa, ini banyak sekali testimoni dari masyarakat yang terbantukan oleh BPJS ini. Jadi jangan sampai di 2025 ini berhenti. Karena mulai APBD 2025 ini dengan anggaran Rp39 M ini kita bisa hanya sampai di bulan Februari UHC itu. Tapi Alhamdulillah tadi kita dengan dipimpinan dengan Pihak BAPD, kita sepakat untuk bisa menutupi kekurangan di bulan kedepannya,” ujarnya.
Adapun untuk alokasi bulan Maret, April, Mei pihaknya akui untuk menutupi kekurangannya dengan dana cadangan yang ada hampir Rp164 miliar dengan harapan mampu dialihkan sebagian untuk UHC, lalu sebagiannya untuk investasi.
Sehingga, pihaknya meminta doa kepada masyarakat untuk Fraksi PKS tetap bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang sangat mendasar seperti kesehatan.
“Saya sebagai pimpinan DPRD siap menjadi garda paling terdepan untuk mengawal program-program yang diusung oleh fraksi PKS,” tandasnya.
Sumber : Radio Elshinta
