Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan digital guna mendorong masyarakat lebih cermat dalam mengelola keuangan serta memahami risiko produk investasi. Sejalan dengan tren digitalisasi, OJK menekankan pentingnya edukasi yang tepat agar masyarakat tidak hanya tergiur keuntungan, tetapi juga memahami risiko di balik setiap keputusan finansial.
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, mengatakan bahwa era digital menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, termasuk terkait keuangan dan investasi. Namun, pemanfaatannya harus diiringi dengan pemahaman yang baik.
“Banyak hal, ilmu-ilmu di Instagram, di media sosial bisa kita ambil, termasuk dalam peningkatan literasi keuangan. OJK mendapat mandat undang-undang untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, bagaimana membangun budaya menabung, membuat anggaran, serta mengambil kredit dengan benar,” jelasnya dalam Talkshow Dupoin Futures Indonesia bertema “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi” di Jakarta, Kamis (27/2/25).
OJK menekankan bahwa setiap individu harus memahami alasan di balik keputusan investasinya, bukan hanya berfokus pada potensi keuntungan. “Why you buy it, and know what you buy. Jangan hanya melihat return-nya, tapi juga pahami risikonya,” tambah Cecep.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan edukasi keuangan, OJK telah menyusun berbagai materi, termasuk buku saku untuk produk-produk keuangan baru seperti aset kripto dan derivatif. Inisiatif ini bertujuan agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. “Jangan sampai kita tidak mengerti kewajiban, misalnya terkait pembayaran atau denda, sehingga akhirnya mengalami kerugian,” jelas Cecep.
Untuk mendukung perlindungan konsumen, OJK juga menyediakan kanal pengaduan melalui Kontak OJK 157 yang dapat diakses melalui telepon atau WhatsApp. “Kalau ada pertanyaan, mau nanya atau komplain, bisa langsung menghubungi 157. Kami sudah memiliki regulasi yang memastikan seluruh pengaduan mendapat respons dalam 10 hari kerja,” ujar Cecep.
Menurut data OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak 2013. Pada 2024, angka literasi keuangan mencapai 65,43%, naik signifikan dibandingkan 49,68% pada 2022. Namun, tingkat inklusi keuangan justru mengalami penurunan ke level 75,02% dari 85,10% pada 2022. Angka ini masih jauh dari target 90% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan meningkat, akses terhadap layanan keuangan masih perlu diperluas. Digitalisasi produk keuangan menjadi salah satu solusi dalam menjembatani kesenjangan ini. “Produk keuangan harus mudah, aman, dan terjangkau. Harapannya, dengan kanal pengaduan yang ada, masyarakat merasa lebih percaya untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal,” ujar Cecep.
Di sisi lain, salah satu tantangan utama dalam literasi keuangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pasar modal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, tingkat literasi di pasar modal hanya 4,11%, sementara inklusinya sebesar 5,19%.
Pemahaman yang kurang memadai kerap membuat masyarakat terjebak dalam investasi berisiko tinggi tanpa pertimbangan matang. “Jika ingin berinvestasi di produk yang lebih kompleks, seperti forex, harus benar-benar memahami mengapa membeli, apa risikonya, dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai hanya tergiur potensi keuntungan tanpa memahami leverage dan faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian besar,” jelas Cecep.
Sebaliknya, emas menjadi pilihan investasi jangka panjang yang lebih stabil dan aman. Sebagai instrumen store of value, emas telah terbukti mampu menjaga nilai dalam jangka panjang. “Literasi (keuangan digital) yang baik akan membantu masyarakat memahami risiko dan peluang sebelum berinvestasi, baik di forex maupun emas,” tambahnya.