Farhan Diminta Berani Bersihkan Birokrasi dan Pilih Pejabat Terbaik di Tengah Badai Korupsi
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Wali Kota Bandung terpilih,
Muhammad Farhan
, diminta berani membersihkan birokrasi Pemerintah Kota Bandung, terutama di tengah sejumlah kasus korupsi yang masih berlangsung.
Beberapa pejabat Pemkot Bandung, seperti sekretaris dinas, kepala dinas, dan sekretaris daerah, terlibat dalam kasus korupsi, termasuk kasus pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) dalam program Bandung Smart City yang sedang ditangani oleh KPK.
Bonti, akademisi dari Universitas Pajajaran (Unpad) Bandung, menilai bahwa Farhan sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menata birokrasi di Kota Bandung, terutama dalam memilih orang untuk mengisi jabatan penting.
“Hampir setiap periode kalau Bandung itu pasti ada yang kena (kasus korupsi). Tapi kita pernah lihat ada satu masa dimana Bandung itu relatif
clean and clear
di zaman Pak Oded, hampir tidak pernah ada kasus sampai beliau meninggal dalam keadaan mulia,” ujar Bonti saat dihubungi, Sabtu (15/2/2025).
Bonti juga menekankan pentingnya Farhan untuk lebih teliti dalam menempatkan pejabat di posisi kedinasan, mengingat beberapa jabatan penting di Pemkot Bandung saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Ia menambahkan bahwa penerapan sistem meritokrasi dalam seleksi jabatan harus terus dilakukan dan dibenahi.
“Merit sistem, yang menggunakan pendidikan dan rekam jejak, akan lebih efektif jika didukung oleh nilai dan etika yang baik,” kata Bonti.
Akademisi lainnya, Rizky Ilhami dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, juga mengingatkan bahwa Farhan harus segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) dan menggunakan
merit
system
untuk menjaring pejabat terbaik, terutama untuk posisi-posisi krusial seperti Sekretaris Daerah (Sekda), yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas.
“Harus ada pansel. Banyak seniman dan budayawan yang harus dirangkul, itu fungsinya
merit system
untuk kemajuan Kota Bandung,” jelas Rizky.
Selain itu, Rizky mengingatkan Farhan untuk memperhatikan regenerasi dalam pemerintahan Kota Bandung.
Saat ini terdapat 238 posisi jabatan kosong, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun di beberapa dinas, dengan tambahan 40 ASN yang akan pensiun tahun ini.
“Kita butuh kader-kader penerus untuk lebih melihat langkah-langkah strategis yang harus dikerjakan atau dikolaborasikan,” kata Rizky.
Farhan, menurut para akademisi, harus berani melakukan perubahan di dalam birokrasi Pemkot Bandung untuk memastikan masa depan Kota Bandung yang lebih baik, bebas dari praktik korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/11/27/6746c3c1c25ea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)