Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta Megapolitan 11 April 2025

Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota
DPD RI
daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta
Fahira Idris
menyampaikan lima rekomendasi pengendalian
inflasi
kepada Badan Pusat Statistik (
BPS
) DKI Jakarta. 
Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari Tim Pengendalian
Inflasi
Daerah (TPID), BPS DKI Jakarta telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan data statistik yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk perumusan kebijakan
pengendalian inflasi
.
“Dalam kunjungan kerja (kunker) pengawasan pengendalian inflasi ini, kami mengapresiasi konsistensi BPS DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama TPID, pemprov, dan
stakeholder
lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025). 
Dia mengatakan itu dalam kunker ke Kantor BPS Provinsi Jakarta, Kawasan Salemba, Jakarta Pusat (10/4) yang diterima langsung Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin.
Sebagai informasi, inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2,00 persen
month to month
(mtm), dengan inflasi tahunan berada pada angka 1,02 persen
year on year
(yoy) yang masih dalam kategori terkendali dan bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 1,03 persen yoy.
Inflasi Maret 2025 di Jakarta bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. 
Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.
Dalam pertemuan itu, Fahira menyampaikan lima rekomendasi dalam upaya pengendalian
inflasi di Jakarta
.
Pertama, meningkatkan pemanfaatan data BPS dalam menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah yang dilakukan TPID.
Dalam hal ini, TPDI dapat mengidentifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga. 
“Pemanfaatan data spasial harga yang dapat menunjukkan distribusi tekanan inflasi di wilayah tertentu, terutama hingga tingkat kecamatan dapat menjadi
early warning system
inflasi,” ujarnya.
Kedua
, peningkatan diseminasi data. Saat ini, penyajian data inflasi BPS sudah cukup baik. Namun, dia berharap terdapat visualisasi interaktif, seperti
dashboard
digital, infografis, dan peta tematik, setidaknya hingga level kecamatan. 
Fahira menilai, hal itu akan lebih mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga.
Selain itu, para camat atau lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayahnya masing-masing.
Ketiga
, memperkuat survei khusus atau survei pelengkap terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Senator Jakarta itu menjelaskan, BPS dapat melakukan survei, misalnya usai Idul Fitri, untuk memahami seberapa besar tekanan inflasi berdampak pada kehidupan nyata masyarakat. 
“Survei tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari aspek frekuensi konsumsi dan substitusi barang,” ungkapnya. 
Menurutnya, survei semacam itu berguna mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.
Keempat
, penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas.
Fahira mencontohkan, sistem itu dapat dibentuk seperti
dashboard
digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait. 
“Sistem tersebut dapat memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan,” katanya.
Kelima
, pengusulan untuk program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga, khususnya melalui media sosial, kanal BPS, atau kerja sama dengan komunitas lokal.
“Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga-harga di pasaran,” jelas Fahira.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.