Ketum TP PKK Tekankan Optimalisasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program PKK
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (
TP PKK
) Tri Suswati menekankan optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-
program PKK
dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Ia mengingatkan anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif semata.
“Saya ingin bahwa itu adalah suatu program. Oleh sebab itu saya dibantu teman-teman pengurus, kemudian setiap kelompok kerja (pokja) membuat program masing-masing,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/11/2024).
Dengan demikian, kata dia, pihaknya bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara efisien.
Tri mengatakan itu dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X TP PKK 2025 di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu juga mendorong pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung keberlanjutan program PKK.
Menurutnya, kolaborasi itu merupakan solusi untuk memperoleh sumber daya tambahan selain anggaran dari pemerintah yang kadang terbatas.
Tri juga mendorong pemanfaatan sumber dana lain, seperti
corporate social responsibility
(CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), asalkan data penerima manfaatnya jelas dan terpercaya.
“Mereka sangat mendukung sebetulnya, kalau kami bisa membuktikan program kita itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga bermanfaat buat mereka,” ujarnya.
Di samping itu, dia menegaskan, keberhasilan dalam menjalankan program PKK tidak hanya bergantung pada anggaran atau program, tetapi juga memerlukan keterampilan organisasi yang baik.
Menurutnya, keterampilan itu seperti pengelolaan jaringan dan hubungan baik dengan
stakeholder
yang akan berguna untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tri menilai, program PKK adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju.
Oleh karena itu, dia menekankan, program PKK harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Tidak hanya dalam sepuluh tahun, dua puluh tahun, tetapi ratusan tahun nanti yang mana Indonesia menjadi negara yang kuat, yang maju, yang sesuai dengan tujuan kita, yaitu dalam pembangunan masyarakat ini,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Event: Zakat Fitrah
-
/data/photo/2024/11/20/673d9ee9463bb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketum TP PKK Tekankan Optimalisasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program PKK Nasional 20 November 2024
-

Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 19 November 2024 – 20:10 WIBElshinta.com – Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membantu solidaritas kemanusiaan, tidak hanya di nasional tapi juga di dunia internasional.
Melihat kerja sama yang telah terjalin dengan berbagai stakeholder di dunia, menurut Marwan, BAZNAS telah mampu membangun rasa solidaritas tidak hanya di tanah air tetapi juga secara internasional.
“Ini pertanda bahwa ke depan BAZNAS akan mampu menghimpun para muzaki yang mampu mengentaskan permasalah masyarakat Indonesia maupun internasional,” kata Marwan dalam pembukaan BAZNAS International Forum di Jakarta, Selasa (19/11).
Turut hadir Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA., Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, juga dihadiri oleh perwakilan mitra, Bayt Zakat wa Shadaqat, Mishr Khair Foundation, Shuna’a Al Hayah, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), Palestine Cancer Foundation, Hayrat Yardim Turkiye serta United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).
Pada kesempatan tersebut Marwan juga menyampaikan dukungannya secara penuh untuk BAZNAS dalam membangun solidaritas dan membantu mengentaskan permasalahan umat di Indonesia maupun negara Islam lainnya.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan memberikan dukungan sepenuhnya. Apabila membutuhkan perangkat hukum atau undang-undang, mari kita diskusikan di Komisi VIII. Kami akan berikan perangkat undang-undang itu,” ujar Marwan.
Marwan mengajak seluruh stakeholder untuk terus menerus menggerakkan para muzaki. Menutup sambutannya, Marwan menyampaikan selamat atas terselenggaranya BAZNAS International Forum tersebut.
“Selamat, mudah-mudahan kita bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan di muka bumi yang berbahagia bagi kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, forum tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa bagi Indonesia tidak ada kata lain Palestina harus segera merdeka.
“Sampai saat ini sebagai contoh masyarakat Indonesia melalui BAZNAS telah membantu 400.525 orang di Gaza melalui program “Membasuh Luka Palestina”. Program ini berhasil melebihi target penggalangan dana dengan total Rp 305 miliar, mengungguli target awal sebesar Rp 250 miliar,” tambahnya.
Menurut Kiai Noor, BAZNAS International Forum tidak hanya sekadar pertemuan, tetapi juga wadah bagi kita untuk mengonsolidasikan kekuatan, berbagi pengalaman, dan mengintegrasikan upaya-upaya terbaik dari lembaga-lembaga kemanusiaan global.
“Kita ingin memastikan bahwa forum ini melahirkan sinergi yang kuat di antara kita semua, yang akan membawa dampak lebih luas dan lebih signifikan bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.
Sumber : Elshinta.Com
-

Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Ia mengingatkan agar anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif semata.
“Saya ingin bahwa itu adalah suatu program. Oleh sebab itu saya dibantu teman-teman pengurus, kemudian setiap Pokja (Kelompok Kerja) membuat program masing-masing, sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara efisien,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia mendorong pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung keberlanjutan program PKK.
Menurutnya, kolaborasi ini merupakan solusi untuk memperoleh sumber daya tambahan selain anggaran dari pemerintah yang kadang terbatas.
Tri juga mendorong pemanfaatan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), asalkan data penerima manfaatnya jelas dan terpercaya.
“Dan mereka sangat mendukung sebetulnya, kalau kita bisa membuktikan program kita itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga bermanfaat buat mereka,” ujarnya.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjalankan program PKK tidak hanya bergantung pada anggaran atau program, tetapi juga memerlukan keterampilan organisasi yang baik.
Dia menilai keterampilan ini seperti pengelolaan jaringan dan hubungan baik dengan stakeholder yang akan berguna untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, dirinya melihat bahwa program PKK adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju.
Oleh karena itu, Tri menekankan bahwa program PKK harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -

BAZNAS RI siap gelar BAZNAS International Forum di Jakarta
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
BAZNAS RI siap gelar BAZNAS International Forum di Jakarta
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 19 November 2024 – 14:11 WIBElshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI siap menggelar BAZNAS International Forum (BIF) sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan mitra internasional, yang bertujuan untuk mendukung misi kemanusiaan, khususnya untuk Palestina.
BAZNAS International Forum ini akan dibuka oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, juga dihadiri oleh perwakilan mitra Bayt Zakat Al Azhar, Mishr Al Kheir, Shunna Al Hayat, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), UNRWA, dan Islamic Solidarity Fund (ISF) OIC, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 19 November 2024 di Jakarta.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., mengungkapkan, forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat jejaring kerja sama BAZNAS di tingkat global. Selain itu, forum ini diharapkan dapat menarik lebih banyak dukungan dari para donatur untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan bagi Palestina.
“Forum ini menjadi platform bagi para donatur untuk memahami lebih jauh upaya BAZNAS dan bagaimana dapat berkontribusi lebih lanjut dalam solidaritas kemanusiaan untuk Palestina,” ujar Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Kiai Noor menjelaskan, pada forum ini BAZNAS akan menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional, seperti Bayt Zakat Al Azhar, Mishr Al Kheir, Shunna Al Hayat, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), UNRWA, dan Islamic Solidarity Fund (ISF) OIC.
“Dalam forum ini juga akan dibahas sejumlah kerja sama BAZNAS dan OIC yang diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar dalam upaya bantuan kemanusiaan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BAZNAS, RI Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., MA., menambahkan, forum tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi BAZNAS di tingkat internasional dan memperdalam kontribusinya dalam isu-isu kemanusiaan di Palestina.
“Kami akan mengedepankan solidaritas kemanusiaan untuk negara-negara lain, terutama Palestina. Bersama dengan mitra-mitra di luar negeri, kita akan berkolaborasi untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina,” katanya.
Muchlis berharap, BAZNAS International Forum yang akan diselenggarakan Selasa (19/11/1024), dapat menjadi momentum penting bagi BAZNAS untuk memperkuat peran globalnya, terutama dalam mendukung kemanusiaan di Palestina.
“Dengan mengedepankan kolaborasi lintas negara, BAZNAS siap menjadi pilar solidaritas dunia Islam di masa depan,” tambahnya.
Sumber : Elshinta.Com
-

Mudahkan Aktivitas Finansial, Sosial dan Spiritual dengan BYOND by BSI
Jakarta –
SuperApps BYOND by BSI hadir sebagai solusi terintegrasi yang mendukung berbagai aspek kehidupan. Dengan berbagai fitur unggulan, aplikasi ini tidak hanya memudahkan aktivitas finansial, tetapi juga aspek sosial dan mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual.
“BYOND by BSI membantu mengelola kebutuhan finansial, menjadi sahabat yang peduli pada sesama, dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta,” dikutip dari keterangan resmi BSI, Selasa (19/11/2024).
Berikut ini beberapa unggulan dari SuperApps BYOND by BSI:
1. Keunggulan Finansial: Semua dalam Genggaman
BYOND by BSI membantu mengelola kebutuhan finansial secara praktis:
Top Up E-Money: Praktis dan cepat, memungkinkan pengguna mengisi saldo e-money untuk
kebutuhan transportasi, belanja, hingga pembayaran online.Transfer dan Pembayaran: Kirim dana ke mana saja tanpa hambatan, termasuk ke rekening bank
lain dengan biaya terjangkau.Investasi Mudah dan Aman: Pilihan produk investasi syariah yang transparan dan aman untuk
mewujudkan tujuan finansial jangka Panjang seperti SukukTransaksi QRIS: Bayar di berbagai merchant dengan satu kode QR, mendukung gaya hidup cashless
tanpa melupakan kemudahan.2. Keunggulan Sosial: Berbagi Kebaikan Lebih Mudah
Menjadi sahabat yang peduli pada sesama, BYOND by BSI menyediakan fitur untuk memudahkan berbagi:
Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf: Fitur ini membantu menyalurkan donasi secara tepat waktu dan sesuai prinsip syariah, menjadi jalan untuk berbagi rezeki dan memperkuat solidaritas sosial.
3. Keunggulan Spiritual: Dekatkan Diri Pada Sang Pencipta
Menjaga hubungan dengan Sang Pencipta kini lebih mudah dengan fitur-fitur spiritual BYOND by BSI:
Penunjuk Waktu Sholat: Dapatkan jadwal sholat akurat sesuai lokasi, memastikan ibadah tepat waktu.Arah Kiblat dan Lokasi Masjid: Fitur ini memudahkan menemukan kiblat dan masjid terdekat,
mendukung untuk tetap konsisten beribadah di mana pun berada.Selain itu, dalam rangka launching BYOND by BSI, kamu dapat menikmati cashback 50% saat bayar pakai QRIS BYOND by BSI di merchant berikut:
Kenangan Group:Kopi Kenangan, Kenangan Heritage, Kenangan Signature, Chigo x FlipSour Sally Group:Sour Sally, Gulu Jus, Bolo KingChatimeHokbenJ.COMako
Syarat dan ketentuan cashback 50% saat bayar pakai QRIS BYOND by BSI :
Minimal transaksi hanya Rp10 ribu (J.CO & Mako Rp 50 ribu)Dapatkan Cashback 50% maksimal Rp 20 ribu di semua merchant (J.CO & Mako maksimal Rp 50 ribu)
Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2024. Yuk, bayar lebih hemat dengan QRIS BYOND by BSI dan seru-seruan menikmati sajian favoritmu!
Saksikan juga video: BYOND by BSI: SuperApp Baru yang Bikin Hidup Lebih Mudah!
(akn/ega)
-

Pj Gubernur minta KPU siapkan TPS aman dari banjir
Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Demak pada Pemilu 2024 cukup menjadi pengalaman berharga
Semarang (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta KPU setempat untuk menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi yang aman dari potensi banjir.
“Kami wanti-wanti dari awal kepada KPU untuk menyiapkan TPS-TPS yang tidak rawan banjir, cari tempat yang permanen,” kata Nana Sudjana di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikannya di sela Apel Kesiapsiagaan Bencana Menghadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Musim Hujan Tahun 2024—2025 di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang.
Menurut dia, banjir menjadi bencana alam yang patut diwaspadai seiring dengan masuknya musim hujan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Nana Sudjana mengatakan bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu, 27 November 2024, merupakan hari libur nasional.
Oleh karena itu, kata dia, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bisa memanfaatkan gedung seperti sekolah, balai desa, atau tempat lain yang representatif bagi masyarakat sebagai TPS.
Nana menyatakan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Demak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 cukup menjadi pengalaman berharga karena setidaknya terdapat 114 TPS yang terdampak banjir sehingga pihak KPU melaksanakan pemilu susulan.
“Kami terus koordinasi dengan BBWS ataupun Kementerian PUPR agar kasus tanggul jebol ini tidak terjadi, dan penguatan-penguatan sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir,” katanya.
Dalam satu bulan terakhir ini, kata dia, sudah ada beberapa kejadian bencana hidrometeorologi yang cukup menonjol akibat hujan dengan intensitas tinggi, antara lain, bencana longsor di Kabupaten Kebumen dan Pekalongan serta angin puting beliung di Kabupaten Sukoharjo.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi, Pemprov Jateng sudah melakukan berbagai upaya, mulai rapat koordinasi antarinstansi, pengecekan sarana dan prasarana di masing-masing pemangku kepentingan, serta apel siaga personel dan peralatan.
“Jadi, apel ini sengaja kami laksanakan dalam rangka untuk mengingatkan dan juga kesiapsiagaan menghadapi musim hujan pada tahun 2024/2025,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Bergas Catursasi mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan personel dan peralatan serta mengonsolidasikan sumber daya penanggulangan bencana.
Apel kesiapsiagaan bencana diikuti 250 personel yang mewakili 25 instansi, yakni TNI/ Polri, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, Baznas, Forum Zakat, PMI Jateng, Pramuka, unit pelayanan disabilitas, RS dr. Kariadi, organisasi sukarelawan di Jateng, serta sarana dan prasarana yang telah dilengkapi.
Bergas mengaku telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk mengingatkan masyarakat melalui jejaring yang dimiliki agar selalu waspada terhadap bencana longsor atau rawan banjir.
“Minimal mengingatkan supaya mereka bisa antisipasi apa-apa yang bisa merugikan, apalagi sampai membahayakan,” katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024 -

Forum Bahtsul Masail Jawa-Madura Putuskan Sikap Terkait Boikot McDonald
Jakarta: Forum Bahtsul Masa’il memutuskan sikap terkait boikot produk McDonald. Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim, menyebut aksi itu tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja di Indonesia.
“Dalam kasus ini, informasi yang beredar di media sosial mengenai afiliasi McDonald’s Indonesia dengan tindakan genosida di Israel belum cukup kuat dan valid untuk dijadikan dasar aksi boikot,” kata Abbas dalam keterangan yang dikutip Selasa, 12 November 2024.
Menurut dia, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat. Asalkan, memenuhi dua ketentuan utama. Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas.
Abbas menyebut keterkaitan ini harus dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.
Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.
“Seperti yang diungkapkan Syaikh Dr. Ali Jum’ah, boikot merupakan wewenang pemerintah, bukan keputusan individu,” tambah Abbas.Syaikh Dr. Ali Jum’ah merupakan sosok intelektual Islam dan merupakan Mufti Besar Mesir periode 2003-2013. Istilah Mufti Beesar merujuk pada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad (upaya menggali suatu hukum).
Forum Bahtsul Masa’il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren Nadhlatul Ulama untuk mengupas secara mendalam polemik yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang syariat Islam.
Sebelumnya forum Bahtsul Masa’il juga pernah beberapa topik yang menjadi polemik di masyarakat, yakni hukum ganja bagi pengobatan medis, pengabulan pengadilan agama mengenai nikah beda agama, zakat dari penghasilan konten YouTube, dan lain sebagainya.
Jakarta: Forum Bahtsul Masa’il memutuskan sikap terkait boikot produk McDonald. Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim, menyebut aksi itu tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja di Indonesia.
“Dalam kasus ini, informasi yang beredar di media sosial mengenai afiliasi McDonald’s Indonesia dengan tindakan genosida di Israel belum cukup kuat dan valid untuk dijadikan dasar aksi boikot,” kata Abbas dalam keterangan yang dikutip Selasa, 12 November 2024.
Menurut dia, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat. Asalkan, memenuhi dua ketentuan utama. Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas.
Abbas menyebut keterkaitan ini harus dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.
Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.
“Seperti yang diungkapkan Syaikh Dr. Ali Jum’ah, boikot merupakan wewenang pemerintah, bukan keputusan individu,” tambah Abbas.
Syaikh Dr. Ali Jum’ah merupakan sosok intelektual Islam dan merupakan Mufti Besar Mesir periode 2003-2013. Istilah Mufti Beesar merujuk pada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad (upaya menggali suatu hukum).
Forum Bahtsul Masa’il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren Nadhlatul Ulama untuk mengupas secara mendalam polemik yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang syariat Islam.
Sebelumnya forum Bahtsul Masa’il juga pernah beberapa topik yang menjadi polemik di masyarakat, yakni hukum ganja bagi pengobatan medis, pengabulan pengadilan agama mengenai nikah beda agama, zakat dari penghasilan konten YouTube, dan lain sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)
-

BAZNAS RI dorong penguatan layanan zakat karyawan
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Beri Apresiasi Mitra Pengumpulan
BAZNAS RI dorong penguatan layanan zakat karyawan
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Selasa, 12 November 2024 – 14:06 WIBElshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menggelar Malam Apresiasi Mitra BAZNAS 2024 sebagai upaya mendorong pelayanan dan pengumpulan Zakat Karyawan Langsung (ZKL) di lingkungan karyawan kementerian, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.
Acara penganugerahan untuk mitra BAZNAS tersebut dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin malam (11/11/2024). Turut hadir Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan Prof (HC) Dr. H. Zainulbahar Noor, M.Ec., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, MA, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat, Lc, MA., Deputi BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Arifin Purwakananta, Deputi BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si, Direktur Pengumpulan Badan BAZNAS RI Faisal Qosim, Ketua Pelaksana Acara sekaligus Kepala Divisi Zakat Karyawan BAZNAS Mohan, juga perwakilan dari 64 Mitra BAZNAS RI yang terdiri dari 17 Kementerian, 9 Lembaga Negara, 13 BUMN, dan 21 swasta.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kehadiran Bapak/Ibu semuanya membanggakan kami sekaligus juga memperteguh keyakinan kami bahwa alhamdulillah BAZNAS selama ini mendapatkan dukungan dan bantuan yang luar biasa dari bapak ibu semuanya,” kata Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA., dalam sambutannya.
Kiai Noor menjelaskan, sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS diamanahkan untuk melakukan pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara nasional.
“Salah satu cara BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat itu adalah dengan memfasilitasi layanan zakat karyawan langsung, ZKL, dimana karyawan yang berada di instansi dapat menunaikan zakat profesinya secara langsung melalui BAZNAS melalui sistem payroll atau transfer,” jelasnya.
“Jadi, dengan adanya ZKL ini, BAZNAS memfasilitasi para pegawai yang ada di lingkungan kementerian, lembaga negara, BUMN maupun swasta dan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penguatan pengelolaan zakat di setiap instansi,” tambahnya.
Kiai Noor menerangkan, saat ini terdapat 64 Mitra ZKL BAZNAS yang telah melaksanakan pengumpulannya, dengan total pengumpulan sebesar Rp18 miliar per tahun. Ia berharap, para mitra tersebut dapat terus bekerja sama mendorong kualitas layanan dan mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS di instansi masing-masing.
“Kami berharap para mitra dapat terus mendorong peningkatan pelayanan dan pengumpulan zakat karyawan di instansi masing-masing dengan mendorong kebijakan pengumpulan zakat dan peningkatan literasi zakat, dengan fasilitas layanan zakat pegawai yang ada di kementerian, lembaga negara, BUMN maupun swasta,” ucapnya.
Kiai Noor berharap, hal ini dapat memperkuat tata kelola zakat yang baik, efektif dan efisien, serta mendorong kemanfaatannya, salah satunya untuk membantu mensejahterakan umat dan mengentaskan kemiskinan.
“Kami tidak bisa membalas apapun kepada Bapak/Ibu isemuanya, para mitra yang telah memfasilitasi para muzaki, mutashoddiq, munfik di kantor dan lembaganya masing-masing,” ucapnya.
“Mudah-mudahan apa yang bapak ibu lakukan dalam mensyiarkan dakwah zakat ini dapat menaikkan derajat bapak ibu semua sehingga nanti di akhirat kita semua berada dibawah benderanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,” ujar Kiai Noor.
Sumber : Elshinta.Com
/data/photo/2024/11/15/67375dcfd6815.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
