Event: Zakat Fitrah

Kata PBNU dan MUI soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin membuka usulan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat.

Najamudin mengatakan usulan itu muncul karena menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki tipikal sifat gotong royong dan dermawan.

Selain itu, adapula potensi zakat yang besar di Indonesia.

“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dia meyakini usulannya tersebut bakal disambut baik oleh masyarakat karena terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG lewat zakat.

Sehingga, Najamudin berharap pemerintah memanfaatkan potensi zakat tersebut lewat lembaga zakat seperti Badan Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, ia juga meminta agar negara-negara lain turut berkontribusi dalam mendukung program MBG.

“Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujarnya.

Di sisi lain, usulan Najamudin itu telah direspons oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PBNU: Harus Dikaji Mendalam

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta usulan dari Najamudin itu harus dikaji secara mendalam karena manfaat zakat sudah memiliki kategori tersendiri dalam aturan agama Islam.

Jika benar-benar terealisasi, Yahya menegaskan penerima MBG yang dibiayai lewat dana zakat adalah siswa miskin.

“Harus dikaji lagi yang menerima siapa? Jika dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang itu harus lebih hati-hati,” kata dia dalam keterangannya ditulis Rabu (15/1/2025).

MUI: MBG yang Didanai Zakat Tak Tepat jika Diterima Siswa Mampu

Sementara, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, mengungkapkan usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG akan memunculkan perbedaan pendapat antar ulama.

Namun, sambungnya, perbedaan pendapat tak terjadi jika penerima MBG yang didanai lewat zakat diterima oleh siswa tidak mampu.

“Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Kendati demikian, Anwar mengungkapkan usulan tersebut tidak akan menjadi masalah ketika pembiayaan MBG lewat dana infaq.

Sehingga seluruh siswa baik dari keluarga miskin maupun mampu dapat menerimanya.

Pasalnya, kata Anwar, pengelolaan dana infaq atau sedekah tidak seketah dengan zakat.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infaq dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infaq dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

“Dimana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah,” jelasnya.

Di sisi lain, Anwar mengusulkan, jika memang pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk melaksanakan program MBG, maka bisa dilakukan tidak secara rutin.

“Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rina Ayu Panca Rini)

Artikel lain terkait Program Makan Bergizi Gratis

15/01/2025 12:44
10 Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin Nasional

Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Anwar Abbas
menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.
Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.
“Kalau dari dana zakat akan ada
ikhtilaf
atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).
“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.
Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.
Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.
Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.
“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.
Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.
Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.
“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPD
Sultan Najamuddin
mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.
Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.
Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/01/2025 12:16
PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pakai Zakat untuk MBG

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf buka suara soal pemanfaatan dana zakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat.

“Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima,” ujar Gus Yahya dikutip dari Antara,

Pernyataan Gus Yahya tersebut menanggapi usulan dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendorong pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf.

Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

“(pemanfaatan) Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” kata dia.

Sementara penggunaan infak dan sedekah untuk MBG lebih memungkinkan karena tidak hanya menyasar delapan Asnaf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

15/01/2025 10:20
Ketua DPD Usul Warga Urunan Bantu Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

loading…

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Foto/Dok.SINDOnews

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

“Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Kensati demikian, Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” usul Sultan.

Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” ucap Sultan.

“Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” sebutnya.

(shf)

15/01/2025 08:23
Ketua DPD Usulkan Dana Zakat Ikut Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Sultan, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengatakan, pembiayaan program makan bergizi gratis tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. Karena itu, kata dia, perlu membuka ruang partisipasi masyarakat termasuk dalam pembiayaan program MBG.

“Di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” tutur dia.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan menambahkan.

Sultan mengatakan dirinya juga sudah meminta beberapa duta besar dari negara lain di Indonesia, agar mendorong negaranya ikut membantu program makan bergizi gratis. Dia bersyukur karena Jepang sudah berkomitmen membantu dan mendukung program makan bergizi gratis.

“Program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tetapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” pungkas Sultan.

15/01/2025 05:01
Ketua DPD Usul Masyarakat Sumbang Anggaran Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar masyarakat ikut menyumbang anggaran makan bergizi gratis (MBG). Sebab menurutnya, banyak rakyat Indonesia yang dermawan sehingga pemerintah tak keteteran dalam membiayai program tersebut.

Hal itu disampaikan Sultan merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan, Selasa, 14 Januari.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong, nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?,” sambungnya.

Sumbangan tersebut, menurut Sultan, bisa dilakukan melalui zakat. Sehingga kata dia, pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mewujudkan program ini.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” kata Sultan.

Bahkan, Sultan mengaku sudah menyampaikan gagasannya ke beberapa duta besar. Dia berharap, negara-negara lain juga mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

“Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” katanya.

“Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” pungkas Sultan.

15/01/2025 03:24
Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons soal usulan adanya sumbangan masyarakat dalam bentuk iuran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dasco, tidak tepat jika program makan bergizi gratis dibiayai dengan iuran masyarakat karena namanya bukak makan gratis lagi.

“Kalau iuran namanya sudah enggak makan gratis lagi dong,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dasco mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN 2025. Hanya, Dasco membuka ruang juga kepada para kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggunakan APBD membiayai program MBG.

“Sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih maupun yang terpilih lagi bahwa mereka saya sudah dengar itu ada menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing masing,” tegas Dasco terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis,

Yang terpenting, kata Dasco, perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal alokasi anggaran untuk program MBG tersebut. Koordinasi tersebut untuk memastikan apakah APBD suatu daerah mampu membiayai semua program makan bergizi gratis atau perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat.

“APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Nah, ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, dalam hal ini mendagri dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat,” jelas Dasco.

Dasco juga sempat menyinggung soal usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia mengaku tak bisa berkomentar terlalu jauh karena penggunaan dana zakat sudah diatur dan jika hendak digunakan untuk MBG, maka harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya belum bisa jawab karena penggunaan dana zakat itu sudah diatur sendiri. Sebelum jawab, saya musti konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya,” pungkas dia terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis.

14/01/2025 22:53
Zakat Diusulkan jadi Sumber Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis Nasional 14 Januari 2025

Zakat Diusulkan jadi Sumber Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPD
Sultan Najamuddin
mengusulkan agar pendanaan program
makan bergizi gratis
juga diambil dari zakat.
Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
“Memang negara pasti di bawah Pak
Prabowo
, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sultan berpendapat, pelibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dilakukan.
Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.
Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.
“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” jelasnya.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.
Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.
Di sisi lain, ia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.
“Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” imbuh Sultan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/01/2025 18:03
Ketua DPD Usulkan Dana Zakat Digunakan untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

Dilanjutkan Sultan, jika hal itu terjadi maka pemerintah juga tidak bekerja sendirian dengan anggaran yang ada.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan kepada beberapa duta besar untuk turut membuka pintu bilamana negara-negara luar juga ingin ikut berkontribusi di MBG.

“Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support,” tuturnya.

Lebih jauh, dia meyakini bahwa tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin MBG berjalan maksimal.

“Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ucapnya.

Di sisi lain, dia pun berharap pihak parlemen sepertinya dapat melakukan semua fungsi yang ada untuk memastikan MBG berjalan dengan maksimal.

14/01/2025 16:35
DPD usul zakat biayai MBG sebab DNA masyarakat Indonesia gotong royong

Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis.

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG).”

Di samping nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujarnya.

Di samping itu, dia mengaku sempat menyampaikan pula kepada beberapa duta besar negara lain dalam rangka menggalang bantuan anggaran pelaksanaan program MBG.

“Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” tuturnya.

Ia berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG.

“Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas,” kata dia.

Sebelumnya, Sabtu (11/1), Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program MBG kepada masyarakat melalui ZIS.

Menurut dia, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah.

Ia percaya masyarakat juga ingin bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG.

“Bagi kami dalam program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap bahwa saat ini anggaran untuk program MBG yang disetujui DPR RI pada tahun 2025 sebanyak Rp71 triliun.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 16:28