Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Endang Wijaya Diharja (23), rela meninggalkan cita-citanya menjadi guru demi bisa mengabdi ke masyarakat.
Pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana olahraga ini memilih menjabat sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak satu tahun lalu.
“Awal mulanya (jadi LMK) karena sering membantu masyarakat, jadi kaya pengin lebih aktif lagi di masyarakat, terus sebelumnya kan melihat abang jadi LMK, saya lihat oh begini jadi LMK buat membantu masyarakat. Akhirnya, ya, udah kita coba memberanikan mencalonkan diri sebagai LMK dengan tujuan membantu masyarakat,” ujar Endang saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Meski mengikuti jejak kakaknya, Endang memastikan jabatan LMK yang diperolehnya karena dipilih oleh warga secara murni.
Bahkan, perolehan suara Endang mampu mengalahkan satu-satunya saingannya yang merupakan orang berpengalaman sebagai pengurus RW.
“Kalau waktu itu saya menang telak, jadi mutlak. Kalau saya lihat calon nomor dua hanya 20 suara kalau saya sekitar hampir 80 suara,” kata Endang.
Suara-suara itu Endang peroleh dari perwakilan warga yang datang.
“Kalau LMK itu dipilihnya satu RT perwakilan tujuh orang, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, sama pemuda,” ucap Endang.
Keputusan Endang menjadi LMK RW 13 ternyata tak selalu disambut baik oleh semua warga.
Sebagian warga justru meragukan hingga mengucilkan Endang sebagai LMK karena usianya masih muda dan belum berpengalaman.
“Itu berawal saya mencalonkan diri sebagai LMK, saya dikucilin kadang gini ‘si Endang bisa apa sih?’ Satu belum pengalaman, usianya masih muda, belum tahu apa-apa,” ujar Endang.
Meski begitu, Endang pantang menyerah dan tetap nekat menjabat sebagai LMK karena ingin mengabdi ke masyarakat dan lingkungan.
Hampir satu tahun menjadi LMK, berbagai gebrakan telah dilakukan Endang untuk membuktikan bahwa usia muda bukan menjadi halangan untuknya melakukan hal baik bagi masyarakat.
Endang telah melaksanakan berbagai program untuk warga selama menjabat sebagai LMK.
Pertama, Endang telah membantu lima warga menebus ijazahnya yang tertahan di sekolah karena keterbatasan biaya.
“Untuk sekarang ini gebrakannya saya sudah mengadvokasi penebusan ijazah Alhamdulillah sudah terbantu lima siswa,” ungkap Endang.
Endang sebagai perantara agar kelima warganya bisa merasakan program dari Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait penebusan ijazah gratis yang dibantu lewat Badan Amal dan Zakat Nasional (Baznas).
Kedua, sebagai LMK Endang juga tak segan menjadi donatur berbagai kegiatan warga.
Seperti ketika perayaan 17 Agustus, Endang memberikan bantuan air mineral dan uang untuk membeli hadiah ke semua RT.
Lalu, setiap kerja bakti, Endang rela keluar modal untuk membeli air mineral, karung, hingga memberikan uang lelah bagi warga.
Ke depannya, Endang akan menggelar event besar berupa Jalan Sehat bersama Wali Kota Jakarta Utara dan anggota DPRD Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Dalam acara itu, Endang juga telah menyediakan berbagai hadiah, yang dibeli dengan uang pribadinya.
“Alhamdulillah, doorprizenya itu dari saya pribadi sebagai LMK, kaya mesin cuci, televisi, kulkas, dispenser pokoknya perlengkapan rumah tangga,” kata Endang.
Selain itu, ada pula program futsal bernama Piala Gen Z untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Berbagai kegiatan yang dilakukan Endang untuk masyarakat sebagian besar menggunakan dana operasional yang diterimanya.
Dalam satu bulan, Endang mendapat dana operasional sebesar Rp 2,5 juta.
“Jadi selama ini operasional yang saya dapat, saya kembalikan ke warga. Saya operasionalnya dapat per bulan Rp 2,5 juta dan itu dari warga untuk warga,” ucap Endang.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Endang masih memiliki usaha yang bisa diandalkan. Sehingga, dana operasional yang didapat sebagai LMK tak sepeser pun digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Alhamdulillah kebetulan keluarga masih memiliki usaha, sedikit-sedikit ada rezeki, selama kita membantu masyarakat rezeki ada aja,” ujar Endang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Event: Zakat Fitrah
-
/data/photo/2025/10/22/68f8b981eaaef.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025
-

Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Hal itu diungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
“Guru pantas kalau bersyukur dan selama ini hanya diberikan maksimum Rp1,5 juta. Sekarang ini dalam era pemerintahan pak Prabowo kita tambahkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Itu bagi seorang guru honorer besar sekali artinya,” tutur Nasaruddin.
Capaian lainnya lanjut Menag, tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.
“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar dia.
Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.
-

Viral Ceramah Bahlil Lahadalia Bahas 8 Pintu Surga: Ahli Dagang Juga Ada di Situ
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan nasihat agama dalam sebuah acara viral di Media Sosial (Medsos).
Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia ini menekankan bahwa ada delapan pintu surga yang disediakan bagi ummat Islam.
“Itu kan masuk surga itu kan ada delapan pintu,” ujar Bahlil dikutip dari unggahan Facebook @Tsani Aini Asik (19/10/2025).
Dibeberkan Bahlil, pada delapan pintu surga yang disediakan itu, masing-masing bagi ahli salat, zakat, dagang, dan seterusnya.
“Ada ahli sholatnya, ada ahli zakatnya, ahli dagang juga ada di situ,” sebutnya.
Aktivis yang telah menjadi Menteri sejak era Presiden Jokowi ini mengatakan, jika seseorang telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan mendapat satu pintu masuk surga.
“Jadi kalau kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagus, kemudian itu bisa berdampak positif, maka insya Allah,” Bahlil menuturkan.
“Akan bisa kita mendapatkan hasil yang baik. Baik di dunia maupun di akhirat nanti,” kuncinya.
Sebelumnya diketahui, Bahlil Lahadalia kembali ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab, sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.
Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kabar ini sontak menyita perhatian publik. Banyak yang tak menyangka, Bahli yang selama ini kerap menjadi sorotan karena kebijakan dan gayanya yang nyentrik kini memegang peran penting di organisasi bernuansa religius itu.
-

Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai
Jakarta –
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, berkeinginan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi syariah untuk mengatur penggunaan dana umat Islam. Dana umat ini punya potensi besar dan belum tergarap dengan baik.
Nasaruddin menyebut, potensi dana umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan penduduk islam terbesar di dunia, yakni sekitar 2 juta penduduk.
Dana umat ini bersumber dari zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk. Menurutnya, pengelolaan ini harus diawasi ketat melalui lembaga semacam OJK.
“Nah itu kalau ini kita kelola, mungkin juga nanti ada semacam (lembaga) supaya nanti kontrol keuangannya itu bisa diatur sedemikian rupa. Kita pengin, saya membayangkan nanti kita akan memiliki semacam OJK syariah,” ungkap Nasaruddin dalam sambutannya di acara Peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham, dikutip dari YouTube Indonesia Stock Exchange, Sabtu (18/10/2025).
Dengan kehadiran OJK syariah ini, terang Nasaruddin, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak dapat seenaknya menggunakan dana yang ada. Ia menyebut, OJK syariah ini dapat mengoptimalkan kelolaan dana umat yang hingga kini belum tergarap.
“Nah kalo ini diatur dalam satu OJK syariah maka pundi umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun ini, bukan main. Luar biasa, ini harta karun yang belum tergarap ini. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang kita kembangkan ke yang diefektifkan pemerintah saat ini,” terangnya.
Nasaruddin menyebut, dana umat yang dikelola secara baik dapat mengentaskan kemiskinan dari RI. Ia menerangkan, 20 juta penduduk dengan status miskin mutlak membutuhkan dana bantuan sekitar Rp 20 miliar. Dana umat yang dikelola Baznas diklaim dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
“20 juta orang miskin mutlak dibutuhkan Rp 20 miliar untuk membebaskan mereka. Separuh dana baznas saja mereka sudah bisa selesai. Nah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu amat dahsyat,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) sendiri telah mendapat restu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang mengelola dana umat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memberinya nama, yakni Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).
Berdasarkan survei, Nasaruddin menambahkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun sementara yang dikumpulkan Baznas sebesar Rp 41 triliun. Kemudian, dari wakaf sebesar Rp 140 triliun, kurban Rp 180 triliun, fidyah dan kafarat masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 660 miliar.
Selain itu, potensi aqiqah Rp 10 triliun, pemberian uang pengganti perceraian atau iwad Rp 3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sebesar sekitar Rp 20 triliun.
“Kalau ini semuanya dikelola oleh lembaga khusus, kami tantang kepada Bapak Presiden waktu beliau membayar zakat, ‘Pak, pundi-pundi yang bisa kita peroleh itu hampir sama dengan pajak’. Pajak tahun lalu itu Rp 1.200 triliun. Nah kalau pundi-pundi ini diefektifkan, dioptimalkan itu bisa Rp 1,1 triliun. Kaget beliau. 50% saja berarti dana yang bisa kita peroleh dari pundi-pundi umat islam saja, belum katolik, protestan, hindu, itu lebih besar lagi,” pungkasnya.
(fdl/fdl)
-

Taj Yasin Harap Bupati & Walkot di Jateng Bangun RPH Halal
Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin berharap bupati dan wali kota yang ada di Jateng turut membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal. Langkah itu bertujuan untuk mendorong ekosistem produk halal Jateng.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat RPH Halal di Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (MAJT MAS), hari ini. RPH tersebut berdiri di kompleks MAJT MAS Semarang dengan bangunan dan fasilitas yang memadai. Di dalamnya terdapat juru sembelih halal, dokter hewan, juru kelet, serta mesin penggilingan daging, dan fasilitas lainnya. Kehadiran RPH tersebut memastikan proses pemotongan hewan berjalan sesuai syariat Islam dan menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya ekosistem produk halal di Jawa Tengah.
“Harapannya, bupati dan wali kota di daerah juga melakukan hal yang sama, dengan membangun RPH berbasis halal,” kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).
Dia mengatakan keberadaan RPH Halal MAJT MAS sejalan dengan 11 program prioritas yang diusungnya bersama Gubernur Ahmad Luthfi yakni melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah Muslim.
“Keberadaan RPH Halal akan memudahkan masyarakat, dalam mengakses kepastian produk makanan halal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah Ahmad Darodji menambahkan pada Idul Adha tahun ini, RPH Halal MAJT MAS telah memotong 112 ekor sapi.
“Daging hasil sembelihan diolah menjadi kornet untuk mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting di Jawa Tengah,” pungkasnya.
(akn/akn)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5383386/original/038545700_1760673772-WhatsApp_Image_2025-10-17_at_10.49.00__1_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Fatwa MUI Kukuhkan Landasan Syariah Penyaluran Dana ZIS Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja Indonesia kembali mencapai tonggak penting. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan fatwa bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Melalui fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa iuran bagi pekerja rentan dapat dibayarkan dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS maupun lembaga amil zakat (LAZ), selama pengelolaannya dilakukan sesuai kaidah syariah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyebut sinergi antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kolaborasi antara ulama dan umara dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, sementara MUI memastikan langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umat,” ujarnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, menjelaskan bahwa skema pemanfaatan dana ZIS untuk membayar iuran pekerja rentan merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dalam Islam.
“Ketika pekerja tidak mampu membayar iuran, maka dana infak, sedekah, atau bahkan zakat bisa menjadi solusi. Prinsipnya adalah saling menanggung dalam kebaikan,” jelasnya.
-

ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI
Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Festival syariah di Indonesia yang diinisiasi BI sejak 2014 ini memasuki gelaran ke-12.
ISEF menjadi salah satu platform utama dalam mempromosikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan ISEF 2025 bertujuan untuk menguatkan keuangan syariah komersial dan sosial, menguatkan industri halal, pelaku usaha syariah, halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim serta mendorong transaksi dan ekspor produk halal. Selain itu, juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional, menguatkan sinergi dan kemitraan stakeholder domestik maupun global. ISEF juga menjadi ajang memanfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dan menorehkan capaian posisi ke-3 peringkat ekonomi syariah dunia, dari sebelumnya peringkat ke-10 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan eksyar dan telah diakui dalam kancah internasional.
Perry mengatakan, posisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini telah sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi. Dia pun memastikan akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
Diketahui dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dalam Global Iislamic Economy Indicator (GIEI). Ekonomi syariah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri makanan-minuman halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim.
“Kita mempraktikan firman Allah di Ali Imran 103-104. Kita bersatu memajukan ekonomi keuangan syariah rahmatan lil alamin dan InsyaAllah kita semua termasuk umat-umat yang beruntung,” kata Perry, dalam opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta International Expo, Rabu (8/10/2025).
Dia pun optimistis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin baik karena pemerintah juga telah memasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang atau RPJMN 2025-2029.
“Alhamdulillah dalam RPJMN bahwa ekonomi keuangan syariah bagian strategi utama menjadi pusat ekonomi syariah dan ISEF menjadi platform mempresentasikan program-program ke depan,” tutur Perry lagi.
Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Rifki Ismal mengungkapkan ISEF 2025 merupakan program BI dalam memfasilitasi mitra pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia ISEF merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan dengan stakeholder ekonomi syariah, termasuk pelaku industri syariah.
“Kuncinya kita mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan sinergi kolaborasi dan itu lintas pihak. Jadi lintas segmen, lintas organisasi, karena ini program nasional. Jadi bagaimana BI memandang program ISEF,” ungkap dia.
Rifki menambahkan, ISEF bertujuan meningkatkan sinergi, yakni keterlibatan pelaku ekonomi syariah global kepada Indonesia, di mana The Islamic Development Bank mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global.
“Jadi bagaimana internasional itu masuk dalam ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harus lebih ditingkatkan. Kita sudah membuka banyak kerja sama peluang usaha, kolaborasi dengan mitra-mitra internasional,” ujarnya.
Kemudian, ISEF meluncurkan program koordinasi antara pusat dan daerah agar pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya di level pusat. Pemerintah pun memiliki program nasional Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.
“Di level daerah per tahun ini, sudah punya juga program nasional pengembangan ekonomi syariah di semua provinsi, dan kita launching tahun ini. Di ISEF ini sinergi kolaborasi tidak terpisah lagi antara pusat dan daerah, yang akan mengorkestrasikan Bappenas,” jelas Rifki.
Terakhir adalah sinergi antara pelaku syariah dan otoritas. Dalam hal ini ISEF melibatkan organisasi masyarakat agama Islam, organisasi yang mengembangkan ekonomi syariah, organisasi yang mengembangkan pengusaha muslim, himpunan pengusaha pengusaha muslim dan women syariah.
“Itu semua dihimpun pelaku usaha syariah, itu menjadi satu kegiatan besar bersama regulator,” tutur Rifki.
Sebagai informasi, ISEF ke-12 menghadirkan sejumlah kebaruan strategis yang diwujudkan melalui, pertama, perluasan dan peningkatan kolaborasi, dengan keterlibatan lebih banyak otoritas, industri, dan lembaga sosial syariah.
Kedua, harmonisasi dengan program nasional, seperti dukungan pesantren untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan back-to-back dengan Trade Expo Indonesia (TEI), serta pemberian penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam International Halal Tourism Summit (IHTS).
Ketiga, peningkatan skala dan kualitas kegiatan, di antaranya pengakuan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan pelaksanaan ISEF Run sebagai ajang pra-acara yang menggabungkan olahraga, kuliner halal, modest fashion, dan edukasi keluarga.
Masih dalam rangkaian ISEF 2025, BI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, serta Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 yang ke-4 yang mengangkat tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia’s Modest Fashion through Synergy & Collaboration”. IN2MOTIONFEST tahun ini menampilkan karya 11 desainer internasional, 214 desainer nasional, 100 kolaborasi brand dengan lebih dari 1.785 koleksi.
Salah satu peserta ISEF 2025, Reborn29 mengikuti gelaran ini sejak awal dan setiap tahun. Syukriah Rusydi selaku owner Reborn29 mengatakan, untuk mengikuti ISEF 2025, produknya melewati proses kurasi dengan kriteria dapat ditawarkan di pasar lokal dan internasional.
“Semua produk mungkin unggul ya, tetapi karakternya berbeda-beda. Untuk Reborn29 sekarang kita lagi sustainable. Ini pakai kain yang upcycling. Kain bikin sendiri dan cutting juga semaksimal mungkin tidak menyisakan limbah. Jadi zero waste,” jelas dia.
Syukriah menyebut terjadi peningkatan transaksi ketika mengikuti acara semacam ini. Dia berharap dapat mengikuti acara ini setiap tahun. Sebab ISEF 2025 berdampak positif pada bisnis.
“Kalau untuk transaksi di sini sejauh ini bagus. Aku paling menunggu acara ini karena transaksi bagus,” jelas dia.
Adapun selama penyelenggaraan Road to ISEF, ISEF mampu mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp 3,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran ISEF sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
Ajang ISEF 2025 dapat berjalan dengan baik serta melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Hasil ini menjadi bukti nyata atas peningkatan kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.
“Melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, mari kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan ISEF ke-12 tahun 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre, Minggu (12/10/2025).
Sebagaimana diketahui, ISEF 2025 diikuti lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional dari berbagai negara. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 terdiri dari 22 forum domestik dan internasional, 28 kegiatan pameran produk halal dan business linkage, 30 talkshow dan community activities, serta 20 kategori kompetisi bekerja sama dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 30 mitra internasional.
ISEF 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran 89.000 pengunjung ISEF dan 355 ribu pengunjung Road to ISEF, sehingga totalnya berjumlah 444 ribu pengunjung.
Destry Damayanti pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat sinergi yang telah terbangun berkat ISEF 2025. Sebab, keberhasilan ISEF bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.
ISEF tahun ini menghadirkan lebih dari 60 kegiatan utama yang terbagi dalam empat klaster besar. Pertama, Halal Industry & Sharia Business Forum yang menampilkan business matching, trade and investment forum, serta Halal Expo yang mempertemukan pelaku usaha halal dengan mitra global.
Kedua, Sharia Finance & Investment Forum yang membahas penguatan pasar keuangan syariah, green sukuk, dan Islamic social finance.
Ketiga, Sharia Social and Education Movement yang mencakup literasi dan edukasi ekonomi syariah, forum akademik, hingga kompetisi inovasi generasi muda seperti Youth Sharia Entrepreneurship Forum dan Shariapreneur Innovation Challenge.
Keempat, adalah Art, Culture, and Halal Lifestyle Exhibition yang menampilkan modest fashion show, kuliner halal, dan produk kreatif berbasis nilai-nilai syariah.
Penutupan ISEF 2025 juga diiringi dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), dan ISEF Award 2025. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.
ISEF 2025 terselenggara atas kolaborasi sejumlah lembaga dan mitra strategis eksyar nasional dan internasional, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian/Lembaga, Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia Financial Services Board (IFSB), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Indonesia Halal Life Center (IHLC), dan HEBITREN.
Pada akhirnya, ISEF bakal terus dikembangkan menjadi platform global kolaborasi ekonomi syariah, dengan fokus pada digitalisasi, inovasi pembiayaan, serta penguatan rantai nilai halal nasional.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
-

Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+
“Yang terakhir, crowdfunding-nya ISNU nantinya harus bisa berkolaborasi dengan Lembaga lain, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Misalnya, ISNU nanti menjadi pihak distributornya, karena memiliki program dan member yang sesuai dari crowdfunding yang dikelola,” terangnya.
Sementara itu, M Ali Yusuf membeberkan, ISNU punya modal luar biasa. Bukan hanya lewat zakat, ada juga infak, sedekah, dan wakaf.
Sebagai organisasi yang diisi para akademisi dan sarjana, dia meyakinkan pemahamannya sudah cukup tinggi dan memiliki anggota yang banyak, maka posisinya bisa berkolaborasi dengan BWI, atau badan lain sebagai pendistribusi.
“Jadi, Ayo ISNU berkolaborasi dengan BWI,” tegas Ali Yusuf.
Berkaca pada pernyataan Ketua Umum PP ISNU Prof Kamaruddin Amin yang sekaligus Ketua BWI bahwa ada Rp 181 T lebih potensi wakaf di Indonesia, tetapi ternyata baru 3,5 T yang baru terkelola. Ali Yusuf kemudian mengajak agar dengan kolaborasi ISNU bersama BWI bisa memaksimalkan pendistribusian wakaf ini.
Narasumber lainnya, Fitriansyah Agus Setiawan CRFM dari BAZNAS pun menyebut ISNU yang memiliki SDM besar bisa dioptimalkan. Zakat, lanjut dia, ada Rp 327 Triliun potensinya. Namun, kali inibaru sekitar Rp 40 T zakat yang terkelola.
“Sementara Baznas baru mengelola sekitar Rp 17 T, jadi masih ada potensi besar yang belum terkelola dan ini menjadi gerak Crowdfunding ISNU nanti agar melipatgandakan pengelolaan ini,” tuturnya.
Narasumber terakhir, Chaidir Bamualim menegaskan bahwa Indonesia pernah diminta memimpin filantropi Islam dunia. Karena itu, melihat potensi filantropi ini, Chaedir pun menilai yang lebih penting dampaknya apa.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5377610/original/083307700_1760122270-Wakil_Wali_Kota_Bontang.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wawali Bontang Turun Langsung Bekali 150 Enumerator, Tekankan Soal Data Akurat dan Valid – Page 3
Liputan6.com, Bontang Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk mencapai target nol kemiskinan pada tahun 2029. Sebagai upaya nyata, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, turun langsung memberikan pembekalan kepada 150 enumerator atau tenaga survei validasi data kemiskinan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (8/10/2025).
Sebanyak 150 enumerator tersebut merupakan peserta yang terpilih dari 300 pendaftar dan akan menjadi ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Para enumerator memiliki tugas untuk turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis geospasial. Tujuannya, memastikan setiap bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Agus Haris meminta para enumerator bekerja dengan cermat dan profesional. Pasalnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam mencapai target nol kemiskinan di Kota Bontang.
“Pendataan kemiskinan berbasis geospasial ini sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan begitu, bantuan yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat bisa tepat sasaran,” terang Agus Haris.
Agus Haris meminta para enumerator yang berasal dari 15 kelurahan di Bontang untuk fokus dan serius menjalankan tugas, mengingat peran mereka sangat krusial dan menuntut objektivitas tinggi. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap proses pendataan.
“Selama ini kelemahan pendataan terjadi karena sistem yang belum tertib. Data akan valid jika hasil manual dan geospasial saling sinkron. Dengan begitu, satu data kemiskinan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam memperbaiki basis data kemiskinan.
Dengan data yang akurat, Agus Haris berharap intervensi pengentasan kemiskinan yang bersumber dari APBD, CSR perusahaan, maupun lembaga zakat dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung akar persoalan kemiskinan di Kota Taman.
(*)
-

BAZNAS Resmikan Rumah Singgah Mustahik di Sidoarjo, Wujud Nyata Zakat Jadi Solusi Kemanusiaan
Sidoarjo (beritajatim.com) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo meresmikan Rumah Singgah Mustahik (RSM) di Jalan Candi Besar, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Fasilitas sosial ini diperuntukkan bagi keluarga pasien, peserta pelatihan, dan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat sosial.
RSM BAZNAS Sidoarjo diresmikan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Rabu (9/10/2025). Dalam acara tersebut hadir pula Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur KH. Ahsanul Haq, Ketua BAZNAS Kabupaten Sidoarjo HM. Chasbil Azis Salju Sodar, serta Plt Asisten I Ainur Rahman yang mewakili Bupati Sidoarjo.
KH Noor Achmad menyampaikan bahwa rumah singgah ini merupakan bentuk nyata zakat yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menegaskan, zakat bukan hanya ritual ibadah, melainkan solusi kemanusiaan yang konkret.
“Di sinilah kita buktikan bahwa zakat tidak berhenti di amalan ritual, melainkan menjadi solusi konkret atas penderitaan manusia. Setiap kamar di tempat ini adalah bentuk rahmat Allah yang mengalir melalui tangan-tangan yang peduli,” ucapnya dalam rilis yang diterima beritajatim.com, Kamis (9/10/2025).
RSM berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi dan memiliki delapan kamar tidur dengan kamar mandi dalam berukuran 4×4 meter. Fasilitas ini disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga pasien rumah sakit mitra, peserta pelatihan BAZNAS, hingga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana atau krisis sosial.
Pembangunan RSM BAZNAS Sidoarjo menelan biaya Rp700 juta lebih, yang seluruhnya bersumber dari BAZNAS RI. Pengelolaan operasional harian akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara BAZNAS pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Ketua BAZNAS Jatim, KH. Ahsanul Haq, menyebut rumah singgah ini sebagai model percontohan nasional pemanfaatan zakat yang berorientasi pada kesejahteraan umat. “Rumah Singgah Mustahik di Sidoarjo adalah bukti bahwa pengelolaan zakat yang baik bisa menghadirkan manfaat luas. Harapannya, daerah lain dapat meniru langkah serupa,” ujarnya.
Peresmian turut diwarnai pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sholawat hadrah, serta santunan bagi anak yatim dan dhuafa. Sejumlah tokoh agama, perwakilan rumah sakit, dan unsur Forkopimda Sidoarjo turut hadir memberi dukungan.
Ketua BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, HM. Chasbil Azis Salju Sodar, menegaskan fasilitas ini melayani masyarakat secara gratis dengan prosedur sederhana. “Kami ingin rumah singgah ini benar-benar menjadi tempat istirahat dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan, bukan sekadar bangunan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Jazuk itu.
Kehadiran Rumah Singgah Mustahik BAZNAS Sidoarjo diharapkan mampu memperluas manfaat zakat, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi bukti nyata bahwa zakat dapat menjadi solusi kemanusiaan paling relevan dalam memulihkan martabat umat. [isa/ian]