Event: Zakat Fitrah

  • Wakaf Produktif untuk Ketahanan Pangan dan Program MBG

    Wakaf Produktif untuk Ketahanan Pangan dan Program MBG

    Jakarta

    Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah besar pemerintah memastikan masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, dapat mengakses makanan sehat dan berkualitas. MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi strategi negara untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga rantai pasok, dan memperbaiki gizi dalam jangka panjang.

    Namun, program sebesar ini memerlukan fondasi yang lebih kuat dari sekadar anggaran negara. Ia membutuhkan sumber energi ekonomi baru yang lahir dari partisipasi publik.

    Di sinilah wakaf produktif menemukan relevansinya. Selama ini, wakaf sering dipersepsikan secara sempit sebagai pembangunan masjid, madrasah, atau fasilitas sosial lainnya. Padahal dalam tradisi Islam, wakaf adalah mesin ekonomi umat yang menggerakkan kebun, pasar, lahan pertanian, dan aset produktif lainnya.

    Melalui wakaf, kesejahteraan publik diciptakan secara berkelanjutan tanpa mengurangi pokok harta yang diwakafkan. Konsep ini sangat sesuai dengan kebutuhan modern, terutama ketika negara menghadapi tantangan ketahanan pangan global, perubahan iklim, dan harga pangan yang tidak stabil.

    Kementerian Agama beberapa tahun terakhir mendorong model wakaf produktif temporer-skema di mana wakif dapat menentukan jangka waktu tertentu, misalnya dua atau tiga tahun. Pokok wakaf dikelola secara produktif dan kembali kepada wakif setelah masa akad selesai, sedangkan hasilnya dimanfaatkan untuk program sosial.

    Skema ini membuka ruang bagi generasi muda dan kelas menengah untuk beramal secara terukur, sembari tetap mempertahankan stabilitas finansial mereka. Model ini semakin menarik karena sudah memiliki berbagai contoh nyata yang berhasil di sektor pangan. Salah satu yang menonjol adalah pengembangan budi daya pisang Cavendish berbasis wakaf produktif.

    Kebun Cavendish yang dikelola masyarakat bersama lembaga nazir telah terbukti memberikan hasil panen stabil, risiko rendah, siklus tanam cepat, dan potensi imbal hasil sekitar 6% hingga 12% per tahun. Dalam banyak kasus, panen pertama sudah menutup modal tanam, sementara panen kedua dan seterusnya menjadi sumber manfaat untuk program sosial.

    Model ini sangat ideal untuk mendukung suplai pangan dalam program MBG, karena pisang merupakan komoditas bergizi, mudah diserap pasar, dan dapat diproduksi dalam skala kecil maupun besar.

    Wakaf Produktif di Sektor Pangan

    Selain Cavendish, beberapa daerah juga menunjukkan keberhasilan inkubasi wakaf produktif di sektor pangan. Di Mijen, Semarang, kebun hortikultura berbasis wakaf berhasil menghidupkan lahan tidur menjadi sentra produksi sayuran organik yang dekat dengan konsumen dan dapat diarahkan untuk suplai pangan sehat bagi sekolah-sekolah.

    Di Gunungkidul, kebun melon produktif yang dikelola melalui mekanisme wakaf memperlihatkan bagaimana lahan kritis sekalipun dapat diubah menjadi sumber ekonomi dan pangan yang bernilai tinggi. Model seperti ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal karena hasilnya diproduksi dan didistribusikan di wilayah yang sama.

    Seluruh contoh tersebut menunjukkan pola yang serupa: wakaf produktif tidak hanya memberdayakan petani, tetapi juga menciptakan suplai pangan yang stabil, berkualitas, dan dekat dengan konsumen. Jika model-model ini dibiakkan di berbagai wilayah, sekolah-sekolah penerima MBG dapat memperoleh suplai sayur, buah, telur, atau pangan lainnya dari kebun wakaf di sekitar mereka.

    Nilai tambah produksi kembali kepada masyarakat, sementara petani mendapatkan kepastian pasar tanpa ketergantungan pada tengkulak. Dengan cara ini, ketahanan pangan dibangun dari bawah, bukan hanya dari pusat.

    Untuk itu, tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan. Nazir harus profesional dan mampu mengelola aset wakaf dengan pendekatan bisnis modern, tanpa meninggalkan prinsip syariah. Setiap proyek memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari studi kelayakan, manajemen risiko, hingga pelaporan yang transparan.

    Di titik inilah Kementerian Agama memperkuat regulasi, standardisasi, sertifikasi nazir, dan pendampingan kelembagaan agar wakaf produktif dapat berkembang dalam skala lebih besar.

    Program MBG adalah momentum emas untuk membangkitkan ekosistem wakaf produktif di sektor pangan. Indonesia membutuhkan lebih banyak lahan yang ditanami, lebih banyak petani yang diberdayakan, dan lebih banyak model ekonomi sosial yang inovatif. Wakaf produktif mampu menjembatani kebutuhan pangan nasional dengan partisipasi publik yang terukur dan berkelanjutan.

    Pertanyaannya kini bukan lagi apakah wakaf dapat berperan dalam ketahanan pangan dan mendukung MBG, tetapi kapan kita menjadikannya sebagai salah satu pilar strategis. Jika kita memanfaatkan momentum ini, wakaf produktif dapat menjadi fondasi penting bagi masa depan gizi bangsa, kemandirian pangan nasional, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

    Muhibuddin
    Kasubdit Bina Kelembagaan & Kerjasama Zakat dan Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama RI

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • ALKIS serukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan di Sudan

    ALKIS serukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan di Sudan

    Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan jalur pasokan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar gencatan senjata segera tercapai

    Depok (ANTARA) – Koordinator Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Sudan (ALKIS) KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi Al-Aroky menyerukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    “Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Sudan,” kata KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi Al-Aroky yang juga juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok di Depok, Selasa.

    Krisis kemanusiaan di Sudan semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Sudan sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat serius.

    Pertempuran bersenjata antarfaksi militer telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa, puluhan juta warga sipil mengungsi, dan runtuhnya layanan dasar seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan lain sebagainya.

    Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup rakyat Sudan, namun juga stabilitas kawasan Afrika Timur secara keseluruhan.

    “Indonesia, sebagai bangsa yang berlandaskan kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian tragedi ini,” ujarnya.

    Ketiga, Pemerintah Indonesia agar menugaskan Lembaga Negara yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Salah satu tujuannya, agar segera mengirimkan bantuan nyata, baik berupa tenaga medis, logistik, dan perlindungan bagi pengungsi.

    “Keempat, menggagas forum lintas lembaga dan masyarakat sipil Indonesia untuk menghimpun solidaritas dan dukungan bagi rakyat Sudan,” harapnya.

    Dirinya berharap Indonesia bisa mengambil peran dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda masyarakat Sudan. Terlebih lagi, lanjutnya, peran Indonesia saat ini di kancah Internasional sangat diperhitungkan.

    “Tentu, kita berharap agar krisis kemanusiaan tersebut bisa segera selesai. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui upaya ALKIS dalam menyuarakan kepedulian pada krisis kemanusiaan di Sudan mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah tokoh nasional.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    Jakarta

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui penyediaan solusi transaksi keuangan syariah untuk seluruh jejaring kekuatan ekonomi umat terutama di lingkup AUM.

    Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BSI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Bandung. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir.

    Haedar berterima kasih atas komitmen bank untuk saling mendukung ekonomi dan perbankan sekaligus kesejahteraan umat yang menjadi komitmen utama bank syariah. Menurutnya, Muhammadiyah terus bergerak untuk memajukan umat, sementara BSI sebagai bank syariah milik pemerintah juga berkomitmen mensejahterakan umat.

    ”Mudah-mudahan MOU ini juga bermanfaat untuk umat,” ujar Haedar dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo bersyukur bisa melayani dan berkolaborasi dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apalagi Muhammadiyah memiliki gerakan dakwah Islam yang bersifat sosial keagamaan dan kesejahteraan melalui aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

    “Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua dan sekaligus inisiator ekonomi syariah yang dalam sejarah harus diakui telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dan pengembangan ekonomi syariah,” ungkap Anggoro.

    Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kegiatan PP Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar melalui 1.039 cabang di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan PP Muhammadiyah adalah ibarat sinergi menciptakan ekosistem kebaikan.

    Ekosistem kebaikan itu dapat diimplementasikan dengan kegiatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, integrasi sharia digital transaction platform, system zakat, infak, sedekah yang terintegrasi melalui aplikasi BAIQ Core, serta kemitraan strategis lainnya antara BSI dan AUM Muhammadiyah.

    Sebagai informasi, penandatanganan MoU ini dilakukan masih dalam satu rangkaian Milad Muhammadiyah ke -113 (1912-2025) yang akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Komisaris Utama BSI, Prof Muhadjir Effendi, Direktur Ritel Banking BSI, Kemas Erwan Husainy serta disaksikan pengurus PP Muhammadiyah.

    Kedua pihak sepakat untuk kerja sama dalam bidang pemanfaatan layanan perbankan dengan prinsip syariah yang mencakup cash management mencakup solusi pengelolaan likuiditas dll, pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan mudharabah, giro dan deposito, dll, pemanfaatan produk-produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kerja sama usaha/bisnis lainnya di antaranya pembukaan loket Payment Point Online Bank (PPOB) Co-Branding dalam bentuk Kartu Anggota/Pegawai/Mahasiswa dengan multifunction card, serta kerja sama yang bersifat non- komersial untuk pengembangan kemandirian ummat terutama dalam pengembangan komunitas UMKM.

    Selain kerja sama tersebut, BSI juga nantinya akan bergabung dalam aplikasi Muhammadiyah Aisyiah SuperApp (MASA). Saat ini SuperApps tersebut sedang dalam pengembangan dan nantinya akan memayungi seluruh platform digital termasuk SatuMu, platform digital terpadu yang mendukung tata kelola dan membangun Satu Data Muhammadiyah melalui integrasi layanan keanggotaan (KTAM), organisasi (DOM), iuran (IuranMU), Tatakelola AUM, Kesehatan dan layanan lainnya.

    Adapun SatuMu memiliki total enam fitur dan saat ini telah live dua fitur, yakni Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah yang merekam 3 juta anggota dan Direktori Organisasi Muhammadiah (DOM) yang mencatat struktur organisasi tingkat PP hingga Ranting. Sementara masih ada 4 fitur yang masih dalam rencana development, yakni: IuranMU, JDIH (Jaringan Informasi dan Dok Hukum), Sistem Manajemen AUM, Sistem Manajemen Kesehatan (PKU)

    BSI selaku bank syariah terbesar akan menyediakan platform pembayaran iuran Muhammadiyah bagi anggota melalui aplikasi BYOND serta platform manajemen AUM. BSI bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini juga menyerahkan bantuan beasiswa bagi 31 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung yang diperuntukan untuk membantu biaya kuliah.

    Saat ini BSI telah berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hampir 6 ribu rekening AUM yang mencakup jasa Kesehatan, Pendidikan dan lainnya. BSI berharap dapat terus menjalin lebih luas lagi Kerjasama dengan AUM lainnya. BSI juga telah melayani ekosistem AUM termasuk pegawai, guru, dosen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan jumlah nasabah di atas 50 ribu.

    (anl/ega)

  • Menko PM Serahkan Penghargaan pada Desa dan Pondok Pesantren di Lamongan

    Menko PM Serahkan Penghargaan pada Desa dan Pondok Pesantren di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI terus mendorong upaya penghapusan kemiskinan di daerah, termasuk Jawa Timur.

    Salah satunya melalui kegiatan pilot project “Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Perdesaan Jawa Timur”, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, Jumat (14/11/2025).

    Pilot project ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif, dengan fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput.

    Dalam arahannya, Haris menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

    “Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa, kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan,” kata Haris.

    Prof. Abdul Haris dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyerahkan penghargaan kepada desa dan pondok pesantren, Jumat (14/11/2025).

    Kegiatan pilot project ini diisi dengan sesi workshop yang menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat, Ponpes Sido Giri, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, yang memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.

    Selain itu, kegiatan juga menampilkan Sesi Sinergi dan Booth Pameran Program yang mempertemukan berbagai mitra strategis seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah, guna memperkuat kemitraan konkret dan konsultasi program pemberdayaan di tingkat lokal.

    Haris menjelaskan bahwa pilot project ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pesantren dan lembaga ekonomi desa bisa menjadi pusat sinergi ekonomi rakyat.

    “Model seperti ini dapat mempertemukan potensi lokal, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kami berharap praktik baik yang muncul dari Lamongan ini dapat direplikasi di wilayah lain. Prinsipnya sederhana: pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar, dari masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

    Haris menekankan, praktik baik dari pilot project ini akan menjadi dasar penguatan jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan ekonomi desa di berbagai daerah.

    “Dari Lamongan, kita ingin mengirim pesan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari akar, dari desa, dari pesantren. Inilah makna sejati pemberdayaan,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan Pemkab Lamongan siap mendukung program pemerintah pusat, melalaui berbagai program yang difokuskan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

    “Pesantren tidak hanya menjadi pusat syiar islam tetapi juga berperan sebagai lokomotif pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), pemberdayaan sosial ekonomi umat serta benteng daripada ketahanan moral bangsa,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, program yang dijalankan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan SDM antara lain Meg Preneur, UMKM Naik Kelas serta beasiswa Perintis.

    “Kami juga melakukan kolaborasi multi pihak yang telah berjalan dengan baik di Lamongan, dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadikan Pesantren sebagai penggerak sosial, pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai motor percepatan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Pak Yes mengatakan, saat ini di Lamongan sudah ada sebanyak 96 koperasi merah putih (KMP) yang aktif di 21 Kecamatan.

    “Kegiatan usaha KMP meliputi perdagangan bahan pokok, penyediaan sarana produksi pertanian, pangkalan elpiji, perlengkapan olahraga, hingga suplai bahan 0angan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Pak Yes. (fak/but)

  • Lembaga Amil Zakat Nasional dan Pemkot Makassar Bahas Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan

    Lembaga Amil Zakat Nasional dan Pemkot Makassar Bahas Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan

    Fajar.co.id, Makassar — Sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang beroperasi di Kota Makassar menggelar forum diskusi bersama Pemerintah Kota Makassar, Jumat (14/11/2025).

    Pertemuan itu membahas penguatan sinergi dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kelompok rentan di wilayah perkotaan maupun daerah pinggiran.

    Ketua Forum Zakat Sulawesi Selatan, Amir, memaparkan pentingnya pendekatan berbasis kampung, masjid, dan komunitas rentan sebagai fondasi program pemberdayaan.

    “Kita akan melihat langsung persoalan kemasyarakatan yang terjadi dan mengukurnya dengan tepat, agar bisa diintervensi secara terarah, terutama terkait kemiskinan,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Direktur Laz Hadji Kalla, Zuhair, yang menekankan perlunya skala prioritas dalam pendistribusian dana zakat. Menurutnya, program lembaganya selama ini fokus menyasar kelompok dengan kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di pelosok provinsi lain. “Kami memperkuat basis data agar penyaluran lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

    Dari unsur pemerintah, Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Makassar, Moh. Syarief, S.STP., M.Si., menyoroti praktik baik pengelolaan zakat di daerah lain.

    Ia mencontohkan Lazismu di Kabupaten Sragen yang mampu menginisiasi berbagai program pemberdayaan, baik pada sektor masjid maupun pengelolaan Baitul Mal. “Kita harap pola seperti ini bisa direplikasikan di Sulawesi Selatan,” katanya.

    Pemerintah Kota Makassar, lanjut Syarief, berkomitmen mendukung kerja-kerja sosial yang dilakukan LAZ. Salah satu gagasan yang sedang dikembangkan ialah konsep kampung sedekah, yang dinilai dapat memperkuat ketangguhan sosial masyarakat dan mempercepat penanganan kemiskinan di tingkat lokal.

  • Penerimaan ZIS Baznas Jaksel capai Rp69,8 miliar

    Penerimaan ZIS Baznas Jaksel capai Rp69,8 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Bazis Kota Jakarta Selatan sejak Januari hingga Oktober 2025 telah mencapai 82 persen dari target yang telah ditetapkan senilai Rp85 miliar.

    “Pengumpulan dana ZIS periode Januari hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp69.805.370.906 atau 82 persen,” kata Koordinator Baznas Bazis Jakarta Selatan, M Kahfi di Jakarta, Jumat.

    Jumlah capaian sementara itu tidak lepas dari tingginya animo masyarakat untuk memberikan bantuan melalui Baznas Bazis Jakarta Selatan.

    Nantinya, dana yang telah dikumpulkan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program bantuan seperti bedah rumah dan beasiswa kepada pelajar hingga mahasiswa.

    Kemudian, juga bantuan berupa santunan disalurkan kepada mustahiq serta bantuan keagamaan lainnya di Jakarta Selatan.

    “Terima kasih kepada masyarakat Jakarta Selatan atas kepercayaan menyalurkan dana ZIS ke Baznas,” ucap Kahfi.

    Diharapkan dengan adanya pencapaian tersebut Baznas Bazis Jakarta Selatan bisa memenuhi atau bahkan melebihi target.

    Kahfi optimistis target itu dapat tercapai mengingat capaian ZIS pada tahun lalu mencapai Rp55 miliar atau 70 persen dari target.

    Sebelumnya, Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) tahun 2025 sebesar Rp400 miliar dan penyaluran ZIS tahun 2025 sebesar Rp336,9 miliar.

    Pada tahun 2024 Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta berhasil mengumpulkan ZIS sebesar Rp293,8 miliar dan total penerima manfaat Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2024 sebanyak 1,2 juta jiwa.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Atap Rumah Warga Jagalan Rusak, Wakil Wali Kota Kediri Serahkan Bantuan Bedah Rumah dari Baznas

    Atap Rumah Warga Jagalan Rusak, Wakil Wali Kota Kediri Serahkan Bantuan Bedah Rumah dari Baznas

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha menyerahkan bantuan Bedah Rumah kepada warga Kelurahan Jagalan, Rabu (5/11/2025). Bantuan ini bersumber dari dana zakat yang dihimpun Baznas Kota Kediri melalui partisipasi para muzaki. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kota Kediri yang terus konsisten menyalurkan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, program ini menjadi contoh nyata bagaimana dana zakat yang dikelola dengan baik mampu memberikan manfaat besar bagi warga.

    Lebih lanjut, Gus Qowim menuturkan, atas nama Pemerintah Kota Kediri sekaligus mewakili Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, turut bersyukur atas bantuan yang diterima oleh warga Kelurahan Jagalan ini. “Semoga dengan bantuan ini, rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan layak, serta membawa manfaat bagi Mas Iwan dan keluarga,” harapannya.

    Bantuan senilai Rp20 juta yang diberikan Baznas ini, untuk mendukung perbaikan atap rumah milik Iwan Prasetyo, warga Kelurahan Jagalan, yang sehari-hari bekerja di SPPG Banaran.

    Iwan Prasetyo saat ditemui, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang telah diterima. “Saya sangat bersyukur, Alhamdulillah, karena kendala selama ini akhirnya bisa teratasi. Rumah saya memang sudah lama, atapnya banyak yang bocor, terutama di bagian belakang. Saya sangat berterima kasih kepada Wakil Wali Kota Kediri dan Baznas Kota Kediri,” tutur Iwan.

    Turut mendampingi, Ketua Baznas Kota Kediri H Dawud Syamsuri, Wakil Ketua Baznas Kota Kediri KH Zubadduszaman, H. Abdul Basit, KH Abdul Hamid Abdul Qadir, Lurah Jagalan Hendro Purwoko, serta penerima bantuan. [nm/ian]

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Dana PMI dan ZIS di Jaksel digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

    Dana PMI dan ZIS di Jaksel digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan dana Palang Merah Indonesia (PMI) dan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Baznas Bazis di wilayahnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

    Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Rabu, mengaku optimistis target pengumpulan Bulan Dana PMI 2025 senilai Rp13 miliar dan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Baznas Bazis Jakarta Selatan senilai Rp85 miliar dapat tercapai.

    “Saya optimistis capaian PMI dan ZIS dapat mencapai target dengan dukungan dari pihak terkait baik di lingkungan pemerintah kota, institusi pendidikan, perusahaan maupun lapisan masyarakat,” katanya.

    Nantinya, dana PMI yang terkumpul digunakan untuk penanggulangan bencana, pelayanan sosial dan kesehatan, penyediaan darah, serta pembinaan dan pelatihan relawan.

    Begitu pun, dana ZIS digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha dan beasiswa, serta menyucikan harta dan jiwa para muzakki (pemberi zakat) yang disalurkan langsung kepada yang berhak (mustahiq).

    Anwar pun meminta kepada seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk mendukung program Penerimaan Bulan Dana PMI serta ZIS karena dana yang terkumpul nanti digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di Jakarta Selatan.

    Berdasarkan data dari Baznas Bazis Jakarta Selatan, dari 1 Januari hingga 31 Oktober 2025, dana ZIS yang sudah terkumpul mencapai Rp69,9 miliar.

    Sebelumnya, Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) tahun 2025 sebesar Rp400 miliar dan penyaluran ZIS tahun 2025 sebesar Rp336,9 miliar.

    Pada tahun 2024 Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta berhasil mengumpulkan ZIS sebesar Rp293,8 miliar dan total penerima manfaat Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2024 sebanyak 1,2 juta jiwa.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peduli Teman Tuli, BMM Gelar Training of Trainer Al-Qur’an Isyarat

    Peduli Teman Tuli, BMM Gelar Training of Trainer Al-Qur’an Isyarat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pembelajaran Al-Qur’an bagi penyandang disabilitas rungu, Baitulmaal Muamalat (BMM) bersama LPPOM Jawa Timur menggelar kegiatan Training of Trainer (ToT) Al-Qur’an Isyarat yang berlangsung selama dua hari pada 29–30 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 2 Islamic Center, Surabaya.

    Program Training of Trainer ini bertujuan membekali sahabat tuli, para guru, relawan dan pendamping sahabat tuli agar mampu mengajarkan Al-Qur’an dengan metode isyarat yang mudah dipahami, komunikatif dan tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Melalui pelatihan ini, harapannya semakin banyak masyarakat tuli yang dapat membaca, memahami serta mencintai Al-Qur’an serta mengenal nilai-nilai Islam.

    Dalam sambutannya, Muhammad Riandy selaku Kepala Divisi Wakaf Baitulmaal Muamalat menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan program tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif, khususnya dalam bidang pengajaran Al-Qur’an.

    “Mudah-mudahan tiga juta teman tuli di Indonesia dapat menikmati dan mempelajari Al-Qur’an isyarat. Dengan begitu, pendidikan inklusif di bidang pengajaran Al-Qur’an benar-benar bisa dirasakan oleh teman-teman tuli,” ujarnya.

    Sementara itu, Drs. H. Joesoef Syah, M.S., Apt., selaku perwakilan dari LPPOM Jawa Timur, menambahkan harapannya agar program ini mampu memberdayakan masyarakat tuli dalam menyebarkan nilai-nilai Al-Qur’an.

    “Diharapkan melalui program ini, teman-teman tuli dapat turut mensyiarkan ayat-ayat Al-Qur’an, seperti surah Al-Baqarah, sehingga mereka dan keluarga mereka terhindar dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram,” tuturnya.

    Dalam sambutan yang disampaikan oleh Dr. H. Moh Arwani, M.Ag, M.HI selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa program Training of Training ini sejalan dengan visi dan misi kementerian agama, salah satunya yaitu meningkatkan literasi alquran yang ramah, khususnya untuk semua lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi.

    Kegiatan ini juga diisi dengan sesi praktik langsung, pembekalan metode pembelajaran Al-Qur’an bagi sahabat tuli, serta diskusi interaktif antara peserta dan fasilitator.

    Melalui semangat “Dengan Isyarat, Raih Syafaat”, kegiatan ini menjadi bukti bahwa tidak ada keterbatasan dalam mendekat kepada Allah. Bahasa kasih dan dakwah dapat menjangkau siapa pun dan dengan cara apa pun. (aga/ted)