Event: Zakat Fitrah

  • BAZNAS RI lakukan `kick off` pengukuran IZN dan KDZ Nasional

    BAZNAS RI lakukan `kick off` pengukuran IZN dan KDZ Nasional

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tingkatkan Kualitas Pengelolaan ZIS:

    BAZNAS RI lakukan `kick off` pengukuran IZN dan KDZ Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:18 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI secara resmi melakukan `kick off` Pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kaji Dampak Zakat (KDZ) sebagai upaya penguatan tata kelola zakat nasional yang lebih terukur dan berdampak.

    IZN dan KDZ adalah dua alat yang digunakan oleh BAZNAS untuk mengukur dan mengevaluasi pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. IZN digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan zakat secara objektif dan dampaknya bagi mustahik (penerima zakat), sedangkan KDZ berfokus pada dampak positif zakat terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. 

    Peluncuran Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat dilakukan oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag., Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawati, serta Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

    Ketua BAZNAS RI menyampaikan apresiasi atas pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap IZN dan KDZ sebagai instrumen resmi dalam pengukuran pengelolaan zakat nasional.

    “Kami berterima kasih, Bappenas telah mengakui IZN dan KDZ menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Ini tidak mudah karena indeks seperti IZN dan KDZ membutuhkan kajian mendalam serta penerapan yang berkelanjutan,” ujar Kiai Noor.

    Ia menjelaskan, sejak awal dikembangkan, IZN terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi variabel maupun indikator pengukuran.

    “Saat ini, IZN telah mencakup komponen penting seperti perencanaan, evaluasi, serta program strategis yang didasarkan pada empat penguatan utama, yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan jaringan. Selain itu, indeks ini juga mempertimbangkan prinsip Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pengukuran,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kiai Noor menekankan pentingnya mengaitkan IZN dengan Kaji Dampak Zakat (KDZ) sebagai pendekatan yang tidak hanya melihat zakat dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan keagamaan.

    “KDZ adalah cara kita melihat sejauh mana dampak zakat terhadap mustahik dan masyarakat secara luas. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ketenangan spiritual, hubungan sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, seorang amil bukan hanya menerima zakat, tetapi juga mendoakan muzaki. Itu memberi dampak batin yang besar dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, dampak zakat yang diharapkan tidak hanya dalam bentuk perbaikan ekonomi semata, tetapi juga dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

    Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, menyampaikan, Indeks Zakat Nasional merupakan tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Zakat.

    “IZN bukan hanya sekadar alat pengukur, tetapi juga berfungsi sebagai potret kualitas pengelolaan zakat di tingkat nasional maupun daerah. Melalui instrumen ini, kita bisa melihat capaian, tantangan, dan arah penguatan perzakatan di Indonesia, baik dari sisi makro maupun mikro,” katanya.

    Dengan peluncuran IZN dan KDZ, BAZNAS RI berharap pengelolaan zakat di Indonesia dapat semakin akuntabel, terarah, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Konsumen Ngamuk di Minimarket, Merasa Ditipu Pemberian Donasi dan Harga Etalase Tak Sesuai
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Agustus 2025

    Konsumen Ngamuk di Minimarket, Merasa Ditipu Pemberian Donasi dan Harga Etalase Tak Sesuai Regional 6 Agustus 2025

    Konsumen Ngamuk di Minimarket, Merasa Ditipu Pemberian Donasi dan Harga Etalase Tak Sesuai
    Tim Redaksi
    POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
    – Seorang pelanggan minimarket di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengamuk saat berbelanja di sebuah minimarket ternama pada Selasa (5/8/2025).
    Pelanggan tersebut merasa ditipu karena harga yang tercantum di etalase tidak sesuai saat melakukan pembayaran di kasir.
    Warga bernama Ali Jenk meluapkan kemarahannya di depan kasir setelah menemukan perbedaan harga.
    Ia mengaku membeli sabun pencuci piring yang tertera seharga Rp 10.000, namun saat membayar, harga barang tersebut berubah menjadi Rp 10.900.
    “Saya merasa tertipu karena ada perbedaan harga di rak etalase dan harga di kasir,” ungkap Ali.
    Peristiwa tersebut terjadi di sebuah mini market di Jalan Muhammad Yamin Manding, Kabupaten Polewali Mandar, dan langsung diunggah ke media sosial, menjadi viral di Sulbar.
    Ali juga menambahkan bahwa insiden serupa bukanlah yang pertama kali ia alami.
    Ia pernah menemukan perbedaan harga saat berbelanja di mini market di luar Kabupaten Polewali Mandar, seperti Kabupaten Sidrap dan Bone.
    Selain itu, Ali juga memprotes sisa uang belanja yang diklaim disumbangkan ke lembaga zakat.
    Ia menganggap mekanisme donasi tersebut tidak transparan.
    “Jika memang ingin berdonasi, seharusnya dana tersebut dikelola oleh badan tepercaya agar pertanggungjawabannya jelas,” tegasnya.
    Menanggapi keluhan tersebut, Corporate Communication Alfamidi Branch Makassar, Rudi Hermawan, menjelaskan bahwa kasir sudah melakukan pengecekan terhadap harga sabun pencuci piring yang dibeli Ali.
    Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa Ali memilih barang dalam program Tebus Terus Murahnya (TTM), yang syaratnya adalah belanja di atas Rp 50.000.
    Namun, nilai belanja Ali hanya Rp 16.000, sehingga harga yang dibayarkan adalah harga normal tanpa promo.
    “Jika memenuhi syarat belanja TTM, produk tersebut baru bisa dibeli seharga Rp 10.000, sesuai yang tertera di Point of Purchase (POP) di meja kasir,” jelas Rudi.
    Pihak toko berharap penjelasan ini dapat membantu konsumen memahami mekanisme dan syarat berbelanja untuk mendapatkan harga promo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bappenas dan PFI perkuat kolaborasi melalui FIFest2025

    Bappenas dan PFI perkuat kolaborasi melalui FIFest2025

    Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas (bagian kiri) dan Perhimpunan Filantropi Indonesia tentang Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Jakarta, Senin (4/8/2025). ANTARA/HO-Bappenas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Bappenas dan PFI perkuat kolaborasi melalui FIFest2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memperkuat kolaborasi strategis melalui Filantropi Indonesia Festival (FIFest2025) yang berlangsung dari 4-8 Agustus 2025.

    Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan Perhimpunan Filantropi Indonesia tentang Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

    “Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran filantropi dalam mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan agenda iklim,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Sejak awal implementasi SDGs, lanjutnya, Bappenas menjadikan filantropi sebagai mitra strategis. Pada tahun 2018, pihaknya telah mendorong co-creation melalui Forum Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs agar filantropi menjadi bagian penting dari transformasi pembangunan.

    FIFest2025 mengusung tema “Budaya dan Ekosistem Filantropi untuk Dampak Lebih Baik: Membuka Potensi Filantropi untuk SDGs dan Agenda Iklim” dengan menghadirkan lebih dari 3.500 peserta dari berbagai sektor, termasuk filantropi, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

    Festival ini mendorong sinergi budaya memberi yang telah mengakar di masyarakat dengan ekosistem kelembagaan yang berkembang. Saat ini, PFI sudah menaungi lebih dari 250 organisasi filantropi aktif, mencakup lembaga zakat, yayasan sosial, program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga inisiatif komunitas akar rumput.

    Ketua Dewan Penasihat PFI Franciscus Welirang menyoroti urgensi budaya sebagai fondasi filantropi yang berkelanjutan. Dia menganggap nilai kepedulian dan solidaritas yang sudah hidup dalam masyarakat harus didukung ekosistem sehat dan kolaboratif. Senada, Ketua Badan Pengurus PFI Rizal Algamar menyampaikan, FIFest2025 adalah ruang strategis untuk menyatukan langkah antar pemangku kepentingan demi dampak sosial yang nyata dan pencapaian TPB/SDGs.

    FIFest2025 menampilkan forum kebijakan, diskusi tematik, pameran inisiatif, dan Rembuk Nasional Filantropi. Pada pembukaan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PFI dan Bappenas untuk memperkuat kolaborasi dalam mengarusutamakan filantropi sebagai bagian perencanaan pembangunan nasional dan memperkuat kolaborasi dalam pencapaian TPB/SDGs.

    Sebagai Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku filantropi, guna memastikan pembangunan inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

    “Kementerian PPN/Bappenas terbuka dalam berkolaborasi, termasuk dengan rekan-rekan filantropi untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi, bagi para perencana yang akan berperan dalam pembangunan Indonesia,” ungkap Rachmat Pambudy.

    Sumber : Antara

  • Bappenas: Potensi filantropi di Indonesia lebih dari Rp600 triliun

    Bappenas: Potensi filantropi di Indonesia lebih dari Rp600 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan potensi filantropi di Indonesia lebih dari Rp600 triliun.

    Berdasarkan perhitungan dari Bappenas, sumber filantropis berbasis keagamaan seperti dari zakat, wakaf, para donatur dari agama selain Islam hingga perusahaan-perusahaan yang menghimpun dana filantropi, yang diperkirakan potensi filantropi di Indonesia lebih dari Rp600 triliun.

    “Kalau ini bisa dimulai dan dilanjutkan oleh para filantropis yang berkumpul di sini, maka ini akan menjadi ladang amal kita ke depan,” katanya dalam Pembukaan Filantropi Festival 2025: Budaya dan Ekosistem Filantropi untuk Dampak yang Lebih Baik di Jakarta, Senin.

    Selama ini, para filantropis di Indonesia maupun global disebut telah berkontribusi dalam pembangunan dengan cara mereka sendiri.

    Dia menceritakan filantropis perempuan yang bernama Fatima al Fihri, membangun universitas pertama di Afrika Utara, tepatnya di negara Maroko. Hal tersebut menjadi pedoman bagi tumbuh kembang perguruan tinggi di daratan Eropa maupun Amerika yang juga berkat dukungan para filantropis.

    Rachmat juga menerangkan bahwa dirinya berkembang karena filantropis saat dulu menempuh pendidikan di Persatuan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) yang dimiliki oleh filantropis.

    Sekolah lainnya seperti Al-Izhar hingga perguruan tinggi Prasetiya Mulya turut didirikan oleh para filantropis.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepulauan Seribu perkuat UPZ himpun zakat dan sedekah

    Kepulauan Seribu perkuat UPZ himpun zakat dan sedekah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memperkuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di agar mampu mengumpulkan lebih banyak zakat, infak dan sedekah yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu warga yang membutuhkan.

    “Kita harus semangat kita meningkatkan UPZ yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaini saat membuka “Festival Muharram Kepulauan Seribu” di Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi dalam memperkuat UPZ di wilayah kepulauan.

    Aceng juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan sosial seperti ini.

    “Kami hadir bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan kesejahteraan warga, terutama anak-anak yatim dan guru-guru pengajian, bisa lebih terjamin,” kata dia.

    Wakil Ketua Bidang I Baznas-Bazis Provinsi DKI Jakarta, KH Nur Alam Bachtir berharap seluruh masjid di Kepulauan Seribu memiliki UPZ resmi.

    “Kami berharap semua masjid di Kepulauan Seribu punya UPZ. Dengan adanya SK resmi, pengelolaan zakat bisa lebih optimal dan bahkan bisa mendapat tambahan dana program,” kata dia.

    Ia mencontohkan di Pulau Pari, ada dana bantuan rehab masjid senilai Rp25 juta. Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan kolaborasi masyarakat dalam menggali potensi lokal.

    “Kerja itu bukan hanya fisik, tapi juga akal. Kita harus berpikir bagaimana potensi-potensi di Kepulauan Seribu bisa digerakkan untuk kesejahteraan bersama,” kata dia.

    Koordinator Baznas-Bazis Kabupaten Kepulauan Seribu, Lukman Nurhakim menjelaskan, pihaknya hari ini menyerahkan SK Unit Pengumpul Zakat kepada 9 dari 12 masjid di wilayah ini.

    “Ini penting agar masjid bisa menghimpun dan menyalurkan ZIS secara resmi dan tepat sasaran,” kata dia.

    Ia menjelaskan, dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga dari para pejabat, ASN dan jajaran UKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Seribu.

    Menurut dia, zakat yang ditunaikan para pemimpin dan pejabat kita menjadi salah satu sumber kebaikan yang kembali untuk masyarakat.

    Selain itu, pihaknya menyalurkan bantuan kepada 71 anak yatim dan 10 guru ngaji yang berasal dari wilayah Pulau Tidung dan sekitarnya. Masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp500.000.

    “Semoga semua amal ini mendapat keberkahan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar gencar optimalkan penerimaan ZIS dari ASN

    Pemkot Jakbar gencar optimalkan penerimaan ZIS dari ASN

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus menggencarkan untuk optimalisasi penerimaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN, khususnya dari lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2.

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono mengatakan, ZIS bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi instrumen sosial yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

    “Program pemotongan ZIS TKD 2,5 persen ASN ini bentuk konkret dari kepedulian kita bersama untuk menyalurkan sebagian rezeki kita demi kemaslahatan umat,” ucap Yuli dalam sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakbar, Senin.

    Oleh karena itu, dukungan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II merupakan elemen penting dalam menggerakkan potensi zakat sebagai kekuatan sosial yang memberdayakan.

    Melalui optimalisasi pengumpulan ZIS ASN ini, kata dia, masih ada 1.834 ASN dari 6.310 ASN potensi untuk dioptimalkan.

    “Kami berharap akan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan Baznas (Bazis) Kota Jakarta Barat dalam mewujudkan keadilan sosial dan penguatan ekonomi umat di wilayah,” kata dia.

    Sementara itu, Kasudin Pendidikan Jakbar Diding Wahyudi menyebutkan bahwa sosialisasi itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019, tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipl dan CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Serta Insekda DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2019, tentang Optimalisasi Penunaian dan Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov DKI,” ujarnya.

    Selain itu, sosialisasi tersebut untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama No 69 Tahun 2015.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Barat melalui Baznas Bazis setempat menargetkan perolehan zakat, infak dan sedekah (ZIS) tahun 2025 senilai Rp54 miliar, atau lebih tinggi dari capaian pengumpulan ZIS 2024 yang senilai Rp41 miliar.

    “Target pengumpulan ZIS Jakarta Tahun 2025 yang mana telah ditetapkan target senilai Rp54 miliar, dari pencapaian target tahun 2024 senilai Rp41 miliar,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto usai membuka rapat penetapan target pengumpulan ZIS Jakarta Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (20/2).

    Uus Kuswanto menilai bahwa penetapan target pengumpulan ZIS Tahun 2025 tersebut menjadi tantangan bagi Baznas Bazis Jakarta Barat.

    “Ini menjadi tantangan Baznas Bazis untuk bisa mencapai target yang luar biasa peningkatannya. Namun berdasarkan pengalaman tahun 2024, memang betul terjadi peningkatan. Target tahun 2023 mencapai Rp33 miliar, tahun 2024 terjadi peningkatan capaian senilai Rp41 miliar dari target Rp49 miliar. Jadi ada kenaikan capaian sekitar Rp8 miliar,” ucap Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Ingin 210.000 Orang yang Tak Lagi Miskin Kian Sejahtera

    Cak Imin Ingin 210.000 Orang yang Tak Lagi Miskin Kian Sejahtera

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mengalami penurunan 210.000 orang dibandingkan September 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan.

    “Sebanyak 210.000 orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/7/2025).

    Dia mengatakan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri. Muhaimin Iskandar menjelaskan, upaya pemberdayaan juga akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.

    Cak Imin pun menjelaskan, upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian/lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    “Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dapat tercapai,” katanya.

    Berdasarkan Inpres tersebut, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.

    Muhaimin Iskandar menambahkan, angka kemiskinan terbaru akan menjadi landasan data bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya mengurangi kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran.

  • Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juli 2025

    Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren Nasional 26 Juli 2025

    Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi VIII DPR RI,
    Marwan Dasopang
    , meminta agar
    Kementerian Agama
    (Kemenag) segera membentuk
    Direktorat Jenderal Pondok Pesantren
    .
    Upaya pembentukan Dirjen Pondok Pesantren terus dilakukan sejak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada 24 September 2019.
    “Kami lagi berjuang mendorong pemerintah supaya lahir Ditjen Pondok Pesantren. Dan ke depannya akan ada anggaran khusus untuk Pondok Pesantren,” kata Marwan saat Kunjungan Kerja Reses di Pekanbaru, Riau, dikutip dari keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
    Marwan menyampaikan bahwa lingkup kerja Kementerian Agama saat ini semakin mengecil setelah zakat, halal, dan haji menjadi badan sendiri.
    Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI terus mendorong terbentuknya Pondok Pesantren sekelas Dirjen (Eselon I).
    “Pesantren telah menjadi warisan Indonesia, dan tetap eksis sampai sekarang,” imbuh Marwan.
    Menurut Marwan, lahirnya Sekolah Rakyat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis dan menjadikan Pondok Pesantren yang sudah lama untuk terus dapat eksis.
    “Kami butuh dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program-program pendidikan di Pesantren, termasuk di Riau ini,” ucap dia.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, pondok pesantren memiliki kekhasan untuk meningkatkan perekonomian bangsa.
    “Kami juga akan mendorong dan mendukung Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kemenag selaku mitra, untuk melaksanakan program wakaf tunai. Jika setiap santri memberi wakaf Rp 1.000, itu akan berefek luar biasa,” kata dia.
    Marwan menuturkan, potensi wakaf di pesantren akan jauh melebihi Baznas sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar bagi negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 22:16 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar menginvestasikan puluah miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).  

    “Sesuai catatan, saat ini ada Rp 97 Miliar lebih Dana Rajawali yang mengendap dalam bentuk deposito,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak saat rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7). 

    Fraksi Partai Gerindra berpandangan, dalam kondisi sulit saat ini, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di  Bank Nagari. Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

    Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu. 

    Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah. 

    “Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” ujar Khairuddin. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD. 

    Rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Baznas perbaiki 13 rumah tak layak huni Kepulauan Seribu

    Baznas perbaiki 13 rumah tak layak huni Kepulauan Seribu

    Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan melakukan peletakan batu pertama rehabilitasi rumah tak layak huni di Jakarta, Kamis (18/7/2025). ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

    Baznas perbaiki 13 rumah tak layak huni Kepulauan Seribu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional Badan Zakat Infak Sedekah (Baznas Bazis) DKI Jakarta memperbaiki sebanyak 13 rumah tidak layak huni milik warga yang ada di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara. Kepala Bidang III Baznas Bazis DKI Jakarta Mufti Dulloh mengatakan program bedah rumah ini selaras dengan misi Pemprov DKI Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Program tersebut merupakan prioritas yang melibatkan semua pihak,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Wilayah Baznas Bazis Kabupaten Kepulauan Seribu Lukman Hakim mengatakan program ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dihimpun dari dana zakat, infak dan sedekah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

    Selain melakukan peletakan batu pertama rehabilitasi rumah, Baznas Bazis juga menyerahkan santunan kepada 341 anak yatim dan 60 guru mengaji di Kepulauan Seribu dengan nominal sebesar Rp500 ribu.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam menyalurkan hasil visi yang dibentuk,” kata Lukman.

    Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengapresiasi program prioritas Baznas Bazis DKI Jakarta di wilayah Kepulauan Seribu untuk membedah 13 rumah warga kurang layak huni. 

    “Kami merasa bangga dan terima kasih adanya program ini. Semoga kita semua bisa terus bersinergi dalam memaksimalkan perolehan zakat di Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Fadjar berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat untuk tinggal dengan nyaman, aman dan layak. Ia juga meminta agar program bedah rumah tersebut bisa terus berkelanjutan.

    “Kepada penerima saya harap bisa menjaga dan merawat rumahnya. Semoga kehidupan mereka lebih berkah dan hubungan keluarga tambah harmonis,” kata Fadjar.

    Sumber : Antara