Xcloud.id

Event: vaksinasi

  • 29 Sapi di Kabupaten Malang Mati Terjangkit PMK, Peternak Diminta Vaksinasi Mandiri

    29 Sapi di Kabupaten Malang Mati Terjangkit PMK, Peternak Diminta Vaksinasi Mandiri

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu’lu’ul Isnainiyah

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Malang mulai merajalela. Dari 152 kasus sapi yang terjangkit, sebanyak 29 sapi terkonfirmasi mati.

    Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo mengatakan kasus PMK mulai terjadi sejak Oktober 2024 lalu. Rata-rata kasus ini menyebar di 19 kecamatan di Kabupaten Malang, mayoritas sapi potong yang terjangkit.

    “Total 152 kasus PMK di Kabupaten Malang, 29 ekor sapi mati. Saat ini sisanya kita tangani dalam kondisi sakit,” ujar Eko ketika dikonfirmasi, Rabu (8/1/2024).

    Eko menjelaskan, penanganan sapi sakit mulai treatment dan pengobatan. Hasilnya, banyak sapi mulai berangsur membaik.

    Namun, karena faktor cuaca ini juga cukup berpengaruh dengan kesembuhan sapi. Terutama saat cuaca hujan, kondisi kandang yang lembab mengakibatkan virus berkembang pesat.

    Selain faktor cuaca, Eko mengedukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus PMK.

    “Sapi sehat itu karena kandangnya bersih setiap hari dibersihkan, disirami kandangnya,” ujarnya.

    Selain itu, pemberian vaksin kepada sapi juga harus diperhatikan. Karena sapi yang belum divaksin rentan terhadap virus PMK.

    Akan tetapi, adanya kasus PMK yang kembali merajalela, Pemkab Malang belum ada pemberian vaksin gratis. Eko mengimbau kepada peternak sapi untuk mengadakan vaksin secara mandiri.

    “Kami masih nunggu bantuan dari pusat maupun provinsi. Apabila telah turun, kita melakukan vaksinasi,” ungkapnya.

    Eko menjelaskan beberapa peternak maupun Koperasi Unit Desa (KUD) telah melakukan vaksinasi secara mandiri. Di antaranya peternak di Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang kurang lebih sebanyak 330 kambing yang tervaksin.

    Kendati peternak mengadakan vaksin secara mandiri, Eko menyampaikan pihaknya siap memberikan tenaga atau bantuan untuk vaksinasi.

    Kemudian peternak hanya perlu menyediakan vaksin yang dibeli dengan harga kisaran Rp 17 ribu hingga Rp 25 ribu per dosis.

    Kandang sapi milik Suwaji di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (8/1/2024) (tribunjatim.com/Lu’lu’ul Isnainiyah)

    Secara terpisah, Suwaji peternak sapi potong dari Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis mengaku tidak ada kasus PMK yang menjangkit hewan ternaknya. Sebanyak 21 ekor sapi pedaging yang ia miliki dalam kondisi sehat.

    Untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat yang dilakukan Suwaji adalah menjaga kebersihan kandang.

    “Kandang harus dibersihkan setiap hari, sapi diberi makan teratur dan tidak boleh macam-macam, kita perketat kandang dengan menjaga jaga jarak dari manusia dengan sapi, dan diberi vaksin,” imbuh Suwaji.

    Vaksinasi dilakukannya secara mandiri. Setiap kali vaksin, ia harus merogoh kocek sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per ekor. Idelanya sapi divaksin sebanyak empat kali.

    Dengan adanya musibah ini, Suwaji mengaku keberatan jika harus mengadakan vaksin secara mandiri. Sehingga ia berharap pemerintah memberikan subsidi vaksin kepada para peternak.

  • DPRD Malang Desak Dinas Peternakan Percepat Vaksinasi PMK

    DPRD Malang Desak Dinas Peternakan Percepat Vaksinasi PMK

    Malang (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, meminta Dinas Peternakan meningkatkan langkah antisipasi, termasuk mempercepat penyediaan vaksin untuk ternak. Pasalnya, penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur dinilai masih tinggi.

    “Harapan kami, Dinas Peternakan segera mengantisipasi penyebaran PMK dengan menyiapkan vaksin dan langkah preventif lainnya,” kata Ahmad Andi, Rabu (8/1/2025).

    Ahmad Andi juga mengimbau para peternak untuk lebih waspada dalam menjaga kesehatan ternak agar tidak terjangkit PMK. Langkah ini dinilai penting guna menjaga keberlangsungan pasokan daging di tengah ancaman wabah.

    “Peternak harus lebih hati-hati menjaga ternaknya, terutama untuk memastikan ketersediaan daging tetap terjaga,” imbuhnya.

    Ia menyoroti pentingnya kebutuhan daging bagi program-program strategis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, seperti program makan bergizi gratis.

    “Daging sangat dibutuhkan, jangan sampai kebutuhan ini terganggu akibat penyebaran PMK,” tegasnya.

    Ahmad Andi berharap langkah-langkah preventif yang dilakukan Pemkab Malang dapat memastikan ketersediaan daging tetap aman untuk mendukung kebutuhan masyarakat. [yog/beq]

  • Covid-19 Muncul Lagi di Bolivia, Warga Kembali Disuntik Vaksin Pfizer

    Covid-19 Muncul Lagi di Bolivia, Warga Kembali Disuntik Vaksin Pfizer

    Foto Health

    AP Photo/Juan Karita – detikHealth

    Rabu, 08 Jan 2025 15:00 WIB

    Bolivia – Otoritas kesehatan di Santa Cruz mengatakan Covid-19 muncul kembali secara tiba-tiba di Santa Cruz, Bolivia. Warga dihimbau melanjutkan kembali vaksinasi.

  • Ratusan Ternak di Blora Terpapar PMK, Vaksinasi Bisa Jadi Pilihan untuk Menekan Lonjakan Kasus

    Ratusan Ternak di Blora Terpapar PMK, Vaksinasi Bisa Jadi Pilihan untuk Menekan Lonjakan Kasus

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk ternak menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus PMK.

    Pasalnya, saat ini di Kabupaten Blora, berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, ada 360 ekor sapi terpapar PMK, dan 25 ekor sapi mati.

    Ratusan ekor sapi yang terpapar PMK itu, data sejak awal Desember 2024, hingga 4 Januari 2025.

    Untuk mencegah melonjaknya kasus PMK di Blora, vaksinasi PMK untuk ternak sapi yang masih sehat bisa menjadi salah satu solusi. 

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan DP4 Blora, Rasmiyana, mengatakan tujuan dari vaksinasi itu untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

    Oleh karena itu, vaksinasi PMK terhadap sapi-sapi atau ternak ruminansia yang masih sehat bisa membantu ternak tidak mudah terpapar PMK.

    “Jadi vaksin PMK ini, bertujuan agar ternak yang divaksin, bisa lebih kebal terhadap serangan virus PMK,” katanya, kepada Tribunjateng, Rabu (8/1/2025).

    Kendati demikian, kata Rasmiyana, penggunaan vaksin untuk membantu meningkatkan kekebalan ternak bersifat sementara. 

    “Secara teori atau secara ilmu kedokteran, memang vaksin itu tidak bisa melindungi ternak selamanya, jadi ada batas waktu tertentu.”

    “Jika tingkat kekebalannya sudah kembali rendah, maka perlu dilakukan vaksinasi lanjutan. Biasanya kalau sudah 6 bulan, itu perlu divaksin lagi ternaknya,” paparnya.

    Selain vaksinasi PMK, cara pencegahan lainnya yakni dengan menjaga kebersihan kandang, hingga penyemprotan disinfektan di area kandang.(Iqs)

     

  • Sepanjang 2024, sebanyak 5.803 hewan penular rabies di Jakpus divaksin

    Sepanjang 2024, sebanyak 5.803 hewan penular rabies di Jakpus divaksin

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah melakukan vaksinasi terhadap 5.803 hewan penular rabies di wilayah tersebut selama 2024.

    “Rekap sepanjang 2024 itu total ada 5.803 hewan penular rabies yang divaksin dari target 5.600 hewan untuk tahun 2024 di delapan kecamatan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat Penty Yunesi Pudyastuti di Jakarta, Rabu.

    Sebanyak 5.803 hewan penular rabies (HPR) yang sudah divaksin tersebut terdiri dari 4.690 kucing, 1.064 anjing, 30 kera dan 19 musang.

    Vaksinasi HPR ini dilakukan secara bergilir di 44 kelurahan dari delapan kecamatan di Jakarta Pusat dan dilakukan melalui layanan jemput bola, yakni mendatangi kawasan permukiman padat penduduk.

    Vaksinasi hewan ini sebagai upaya dalam menjaga status Jakarta Pusat sebagai kota bebas rabies. Selain itu, upaya ini juga untuk memudahkan warga dalam menjaga kesehatan hewan peliharaannya.

    “Alhamdulillah melebihi target 2024. Masyarakat khususnya di Jakarta Pusat yang memiliki hewan kesayangan jadilah pemilik yang bertanggung jawab,” ujar Penty.

    Penty mengimbau masyarakat untuk tetap rutin melakukan vaksinasi hewan kesayangannya secara periodik yang memang harus dilakukan terutama untuk kucing, anjing, musang dan kera.

    “Sehingga InsyaAllah Jakarta Pusat tetap mempertahankan wilayah yang bebas rabies,” tegas Penty.

    Di tahun 2025 ini, pihaknya melalui Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) kecamatan dan keluarga di Jakarta Pusat terus melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi bagi hewan peliharaan masyarakat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • PMK Merebak, Klaten Awasi Ketat Lalu Lintas Ternak dari Yogyakarta

    PMK Merebak, Klaten Awasi Ketat Lalu Lintas Ternak dari Yogyakarta

    Solo, CNN Indonesia —

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memperketat pengawasan hewan ternak seiring merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Pengetatan tersebut khususnya menyasar hewan-hewan dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Klaten.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten, Jawa Tengah, Triyanto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pemkab Gunung Kidul untuk mengawasi lalu lintas ternak antar-wilayah.

    “Memang (kasus PMK) Gunung Kidul saat ini tinggi. Kita juga sudah komunikasi dan koordinasi dalam antisipasi lalu lintas ternak,” kata Triyanto melalui telepon, Selasa (7/1).

    Selain Kabupaten Gunung Kidul, DKPP Klaten juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan wilayahnya.

    “Kita juga komunikasi dengan Bantul, Sleman, Boyolali. Yang wilayah Timur sama Wonogiri,” kata dia.

    Lebih lanjut, Triyanto mengatakan tingkat vaksinasi sapi di Klaten tergolong sangat tinggi. Dari 70 ribu populasi sapi di Klaten, tercatat ada sekitar 67 ribu sapi yang sudah mendapatkan vaksin PMK. Sayangnya, sejak Maret 2024, program vaksinasi PMK di Klaten tidak dilanjutkan lagi.

    “Terhenti karena habis,” kata dia.

    Dengan tingginya angka vaksinasi tersebut, jumlah kasus PMK di Klaten bisa ditekan maksimal. Hingga hari ini tercatat ada 70 kasus diduga (suspect) PMK di wilayahnya. Sapi-sapi tersebut merupakan ternak yang baru sehingga belum mendapatkan vaksin.

    “Sapi-sapi itu dalam proses penanganan dan pengobatan,” kata Triyanto.

    Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 948 hewan ternak di wilayahnya terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak Desember 2024.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Syam Arjayanti menerangkan angka kasus tersebut tersebar di empat kabupaten se-DIY dan tercatat melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

    Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan temuan kasus terbanyak dengan 672 ekor sapi terjangkit PMK, 30 mati dan 27 lainnya dipotong paksa.

    Disusul kemudian Kabupaten Bantul sebanyak 161 kasus, 25 mati dan 2 dipotong paksa. Kemudian, Kabupaten Sleman 103 kasus, 8 mati dan 4 hewan ternak dinyatakan sembuh.

    “Kita juga ada pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, belum sampai penutupan dan ada juga surat edaran dari Kementerian (Pertanian) kalau di pasar sudah ditemukan ada hewan yang mati (diduga karena PMK), itu ditutup sementara selama 14 hari untuk pembersihan di pasar tersebut,” papar Syam.

    (syd/sfr)

  • Kasus PMK Terus Meluas di Situbondo, 210 Sapi Terpapar, 43 di Antaranya Mati

    Kasus PMK Terus Meluas di Situbondo, 210 Sapi Terpapar, 43 di Antaranya Mati

    Liputan6.com, Situbondo – Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, mendata jumlah ternak sapi yang terdeteksi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) di daerahnya terus bertambah.

    Hingga hari ini Rabu (8/1/2025), jumlah sapi di Situbondo yang terpapar PMK mencapai 210 ekor dari sebelumnya 82 ekor sapi.

    Dari jumlah tersebut 43 ekor sapi di antaranya mati karena diduga terpapar penyakit mulut dan kuku tersebut.

    Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Achmad Junaidi, dalam sepekan ini angka kematian hewan ternak sapi akibat terpapar PMK bertambah delapan ekor dari pekan lalu yang berada di angka 35 ekor sapi.

    “Vaksinasi PMK sudah kami lakukan, namun virus penyakit mulut dan kuku pada ternak ini penyebaranya sangat cepat,” ujarnya Rabu (8/1/2025).

    Kata dia, Dinas Peternakan dengan mengerahkan petugas kesehatan hewan sudah melakukan vaksinasi PMK sebanyak 1.500 dosis bantuan dari Kementerian Pertanian.

    “Pada dasarnya sebagian besar hewan ternak sapi di Situbondo sudah tevaksinasi. Namun yang membuat terus betambah kasus PMK di Situbondo karena adanya sapi luar daerah yang masuk ke Situbondo yang belum tervaksin, sehingga sapi- sapi itu yang terjangkit PMK,” katanya.

    Dengan terus bertambahnya kasus PMK di Situbondo, pihaknya masih mempertimbangkan penutupan pasar hewan di sejumlah wilayah di Situbondo. Hal itu untuk menekan angka penyebaran virus PMK lebih luas di Situbondo.

    “Kita saat ini masih terus mengimbau kepada para masyarakat atau peternak agar tidak mendatangkan sapi dari luar daerah, karena sangat rentan terkenan penyakit PMK,” tuturnya.

  • Wabah PMK Menyebar hingga 9 Provinsi, DPR RI Desak Pemerintah Lakukan Upaya Penanganan Serius

    Wabah PMK Menyebar hingga 9 Provinsi, DPR RI Desak Pemerintah Lakukan Upaya Penanganan Serius

    Jakarta (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini merebak di beberapa daerah termasuk di beberapa wilayah di Jawa Timur. Pemerintah pun didesak melakukan upaya serius dalam menangani wabah PMK.

    Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mengaku khawatir, apabila merebaknya PMK ini tak segera tertangani, akan meluas ke daerah-daerah lain. Terlebih lagi, kata dia, imbasnya petani peternak yang akan mengalami kerugian. Sebab menurutnya, lonjakan PMK semakin hari semakin meningkat, bahkan menyebabkan kematian pada ribuan hewan ternak, terutama sapi.

    “Laporan dari beberapa daerah di Lamongan, Lumajang (Jawa Timur) dan Rembang (Jawa Tengah), PMK mulai meningkat,” kata Hindun, Selasa (7/1/2025).

    Dia pun mendorong Kementerian Pertanian segera melakukan vaksinasi. Dia pun memandang perlu membatasi pergerakan penjualan sapi antar daerah biar tidak meluas ke daerah lain.

    “Kalau bisa segera diterjunkan petugas untuk melakukan vaksin dan membatasi pergerakan penjualan sapi,” kata anggota Fraksi PKB ini.

    Selain itu, dia menambahkan, agar penanganan PMK bisa lebih cepat dan massif, Kementan diminta berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain. “ Kementan harus segera menggandeng dan melibatkan Perguruan tinggi dan juga asosiasi dokter hewan agar penanganannya bisa lebih cepat,” tegasnya.

    Seperti diketahui, wabah PMK kembali merebak di Indonesia. Jenis wabah yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kerbau, hingga domba ini mengalami lonjakan kasus sejak awal bulan Desember 2024 lalu.

    Hingga saat ini, total kasus PMK yang telah dilaporkan mencapai 8.483 kasus dengan jumlah kematian 223 kasus, dan pemotongan paksa sebanyak 73 kasus. Data tersebut tersebar di 9 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. [hen/ian]

  • Payudara Remaja 19 Tahun Berubah dari Ukuran B ke G Pasca Vaksin COVID-19

    Payudara Remaja 19 Tahun Berubah dari Ukuran B ke G Pasca Vaksin COVID-19

    Jakarta –

    Payudara seorang remaja berusia 19 tahun tumbuh secara tidak normal dari ukuran B ke triple G dalam enam bulan setelah menerima vaksin COVID-19. Para peneliti mengatakan kasus ini menjadi yang pertama memperlihatkan efek samping vaksin COVID-19 dengan pertumbuhan payudara tak normal.

    “Wanita muda yang sehat” yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan mulai mengalami pertumbuhan yang cepat seminggu setelah divaksinasi pada September 2022 – dan kondisinya memburuk setelah mendapatkan vaksin dosis keduanya.

    “Pasien percaya bahwa vaksin tersebut menyebabkan pertumbuhan payudaranya; namun, kekhawatirannya tidak ditangani secara memadai oleh dokter perawatan primernya, yang menyebabkan ketidakpercayaan pada sistem perawatan kesehatan,” tulis para peneliti yang berbasis di Toronto bulan lalu di jurnal Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open dikutip Selasa (7/1/2025).

    Para penulis studi menunjuk pada apa yang disebut fenomena “payudara Pfizer”, beberapa wanita mengklaim payudara mereka tumbuh setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID, tetapi tidak ada bukti bahwa itu benar.

    Meskipun pembengkakan kelenjar getah bening merupakan efek samping yang diketahui dari vaksinasi COVID-19, perubahan pada struktur atau kepadatan jaringan payudara “sangat jarang terjadi. Peneliti mengatakan hanya ada satu kasus yang dipublikasikan yang merinci perubahan payudara yang khas setelah suntikan penguat Pfizer, dan itu adalah benjolan yang terlihat. Wanita ini tidak memiliki benjolan.

    Wanita itu ditemukan memiliki kondisi yang sangat langka. Dia memiliki benjolan jinak yang disebut PASH dan menyebabkan pembesaran payudaranya yang ekstrem.

    “Kasus ini adalah yang pertama yang menunjukkan hubungan temporal antara gigantomastia terkait PASH dan vaksin,” tulis para peneliti.

    Wanita itu melaporkan merasakan kesemutan di payudaranya sebelum tumbuh. Dokter tidak melihat perubahan hormonal dalam hasil pemeriksaan darahnya dan meresepkan steroid dan antibiotik tetapi tidak berhasil. Payudaranya berhenti tumbuh setelah enam bulan dan dia menjalani operasi pengecilan lima bulan kemudian.

    Dia kehilangan banyak darah selama prosedur, yang membatasi jumlah jaringan payudara yang dapat diangkat oleh ahli bedah. Saat ini pasien memiliki payudara ukuran D ganda dan mungkin akan melakukan pengecilan payudara lagi untuk kembali ke ukuran normalnya.

    Para penulis studi di Toronto menyerukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah ada hubungan antara vaksin COVID-19, PASH, dan pertumbuhan payudara yang tidak normal.

    (kna/kna)

  • Lonjakan Kasus PMK, Pakar UGM Desak Vaksinasi Massal dan Mitigasi Ketat

    Lonjakan Kasus PMK, Pakar UGM Desak Vaksinasi Massal dan Mitigasi Ketat

    Yogyakarta, Beritasatu – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali meningkat di Indonesia. Penyakit ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kerbau, dan domba. Hingga awal Januari 2025, total kasus PMK mencapai 8.483, yang mencakup 223 kematian dan 73 pemotongan paksa. Kasus-kasus tersebut tersebar di sembilan provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Aris Haryanto mengungkapkan, lonjakan kasus ini disebabkan oleh vaksinasi yang belum menyeluruh dan tidak dilakukan secara berkala. 

    “Kasus PMK kali ini merupakan gelombang kedua. Sebelumnya sudah ada vaksinasi, tetapi saat kasusnya mereda, jumlah vaksinasi menurun,” jelasnya.

    PMK disebabkan oleh virus RNA dari genus Apthovirus dalam keluarga Picornaviridae, yang diyakini bertipe O di Indonesia. Virus ini mudah menyebar melalui kontak langsung, tidak langsung, dan udara. 

    “Virus ini dapat menyebar melalui udara, bahkan dalam jarak hingga 200 kilometer,” ungkap Prof Aris.

    Gelombang kedua wabah PMK kali ini kembali muncul di Jawa Timur dan Aceh, dua daerah yang juga menjadi titik awal wabah sebelumnya. Prof Aris menekankan perlunya vaksinasi menyeluruh, meskipun produksi vaksin dalam negeri masih terbatas. 

    “Vaksinasi harus dilakukan dua kali, dengan jarak satu bulan antara vaksin pertama dan kedua. Setelah itu, vaksinasi perlu diulang setiap enam bulan sekali,” tegasnya.

    Dalam upaya mitigasi, langkah pertama adalah mengatasi gejala awal seperti demam tinggi dengan pemberian analgesik dan antibiotik. Hewan yang terinfeksi harus dipisahkan untuk mencegah penularan. Apabila muncul lesi atau luka pada mulut dan kuku, pemberian antibiotik dan vitamin harus dilakukan secara berkala untuk mencegah infeksi sekunder akibat luka terbuka.

    Peternak juga diimbau untuk memperketat biosekuriti di area kandang dan segera melaporkan kasus ke satgas atau dokter hewan terdekat. 

    “Tidak perlu panik, yang terpenting adalah segera melapor dan melakukan mitigasi. Pemerintah telah menutup beberapa pasar hewan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan kami berharap masyarakat mematuhi kebijakan ini karena sifatnya sementara,” tambahnya.

    Kerja sama lintas pihak menjadi kunci dalam mengatasi wabah ini. Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), dan pemerintah terus bekerja sama untuk menangani kasus dengan efektif. 

    “Kami juga terlibat langsung, termasuk dengan mengirimkan mahasiswa untuk membantu di lapangan,” tutup Prof Aris seusai menjelaskan lonjakan kasus PMK.