Xcloud.id

Event: vaksinasi

  • DKI Kemarin, penyebaran nyamuk ber-wolbachia hingga vaksinasi rabies

    DKI Kemarin, penyebaran nyamuk ber-wolbachia hingga vaksinasi rabies

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa menarik terjadi di DKI Jakarta pada Jumat (10/1) yang dipublikasikan melalui kanal https://www.antaranews.com/ mulai dari penyebaran nyamuk wolbachia di Meruya Utara hingga vaksinasi hewan penular rabies.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. Penyebaran wolbachia dilanjutkan di Meruya Utara Jakbar

    Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melanjutkan penyebaran bibit nyamuk berwolbachia untuk menekan penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 1.180 titik Meruya Utara, Kembangan.

    Baca di sini

    2. Kejati-DKI bentuk tim kelola pendapatan daerah

    Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemerintah Provinsi DKI membentuk tim terpadu untuk optimalisasi dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah di sektor perpajakan sebagai langkah pemberantasan korupsi.

    Baca di sini

    3. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome ke Manggarai, per akhir Desember 2024 telah mencapai 42,3 persen.

    Baca di sini

    4. 108 pompa air berfungsi baik untuk cegah banjir di Jakpus

    Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat mengungkapkan seluruh pompa air yang ada di delapan kecamatan berfungsi baik untuk mencegah banjir di wilayah tersebut di tahun 2025.

    Baca di sini

    5. 9.024 hewan divaksinasi anti rabies di Jakbar

    Sebanyak 9.024 hewan penular rabies (HPR) di Jakarta Barat divaksinasi anti rabies pada 2024 untuk mendukung Jakarta menjadi kota global yang bebas rabies dan ramah hewan.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tren PMK Naik, Disnakeswan Lamongan Berencana Tutup Pasar Hewan dan Gencarkan Vaksinasi

    Tren PMK Naik, Disnakeswan Lamongan Berencana Tutup Pasar Hewan dan Gencarkan Vaksinasi

    Lamongan (beritajatim.com) – Upaya untuk memutus rantai penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Termasuk dengan menutup pasar hewan.

    Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lamongan, Shofiah Nurhayati, mengungkapkan rencana penutupan pasar hewan saat ini masih dimatangkan.

    “Rencana penutupan pasar hewan petunjuk dari Pak Bupati, karena kita ingin memutus wabah PMK di pasar hewan. Pasar hewan juga kita semprot desinfektan. Hari ini di Tikung, kemarin di Babat juga,” kata Shofiah, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Shofiah, rencana penutupan pasar hewan menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan peternak dari kerugian lebih besar yang ditimbulkan oleh PMK.

    “Penutupan ini justru untuk menyelamatkan peternak kita. Karena penyebaran PMK lebih banyak terjadi di pasar hewan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Shofiah menyampaikan, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK terus meningkat. Saat ini total sebanyak 527 kasus di Lamongan.

    “Sampai saat ini, kasus PMK total 527. Kemudian yang mati 22. Dan yang potong bersyarat 26 ekor. 133 sembuh, selebihnya masih dalam pengobatan,” ujarnya.

    Menurut Shofiah, kasus PMK di Lamongan masih berpitensi terus mengalami peningkatan. Setidaknya sampai bulan Februari.

    “Dalam sehari kenaikannya bisa 10 atau lebih. Tapi faktor kesembuhan juga tinggi. Karena yang sudah divaksin proses penyembuhannya lebih cepat,” kata Shofiah.

    Untuk menekan tingkat penyebaran, Disnakeswan masif melakukan vaksinasi. Namun untuk saat ini yang bisa dilakukan baru vaksinasi mandiri.

    “Vaksinasi yang kita lakukan rata-rata vaksinasi mandiri, artinya mereka dari pedagang menengah ke atas itu beli vaksin sendiri, kemudian petugas dari Keswan (Kesehatan Hewan) membantu memvaksinkan. Jumlah total seluruhnya vaksin mandiri 425 vaksin,” tuturnya.

    Upaya vaksinasi sidah dilakukan sejak sepekan lalu. Terkini, vaksinasi dilakukan di kandang milik Tarjo, yang berlokasi di Jalan Raya Mantup, tepatnya di Dusun Pule, Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung.

    “Hari ini kita lakukan di kandang pak Tarjo, ini 40 sapi yang kita vaksin,” ujarnya.

    Selain vaksinasi mandiri, kata Shofiah, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan vaksinasi terhadap sapi-sapi milik peternak rakyat.

    Namun vaksinasi untuk peternak rakyat masih menunggu bantuan vaksin dari Pemprov Jatim dan bantuan dari dana CSR perusahaan.

    “Kemarin kita sudah ajukan permohonan. Perkiraan untuk yang Provinsi minggu depan sudah turun, sehingga langsung bisa kita laksanakan vaksinasi untuk para peternak rakyat. Karena sapi peternak rakyat yang belum terpapar PMK ini harus kita selamatkan terlebih dahulu,” ucapnya.

    Shofiah menginbau peternak agar rutin memeriksa hewan ternaknya dan menjalin kerja sama yang baik dengan petugas Keswan. Begitu menemukan gejala PMK pada hewan ternak, masyarakat bisa langsung menghubungi petugas.

    “Karena PMK ini bisa disembuhkan. Kami juga mengimbau peternak untuk meminimalisir orang berkunjung ke kandangnya. Karena kita belum tahu orang yang datang itu dari kamdang yang sakit atau tidak. Karena ini juga rawan penularan PMK,” ucap Shofiah. (fak/ted)

  • 9.024 hewan divaksinasi anti rabies di Jakbar

    9.024 hewan divaksinasi anti rabies di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 9.024 hewan penular rabies (HPR) di Jakarta Barat divaksinasi anti rabies pada 2024 untuk mendukung Jakarta menjadi kota global yang bebas rabies dan ramah hewan.

    “9.024 HPR sudah kita vaksinasi selama 2024 dalam rangka mempertahankan Jakarta bebas rabies, menjadi kota global yang ramah hewan,” ungkap Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, Novy C. Palit di Jakarta pada Jumat.

    Jumlah HPR yang sudah divaksinasi selama 2024 sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 9.185 ekor.

    Novy meminta kontribusi masyarakat khususnya para pemilik HPR untuk mengantisipasi penularan virus tersebut dengan membawa hewannya ke lokasi vaksinasi yang telah ditentukan.

    “Mari sama-sama menyukseskan program pemerintah dengan membawa HPR-nya (anjing, kucing, kera dan musang) untuk divaksinasi,” katanya.

    Warga pemilik HPR bisa memantau akun Instagram @sudinkpkpjb untuk informasi pelayanan yang diberikan dan datang ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

    Novy menuturkan bahwa membawa HPR ke lokasi vaksinasi juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemilik HPR terhadap lingkungan dan warga sekitar.

    “Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya dan mendapatkan vaksinasi rabies gratis,” ungkap Novy.

    Menurut Novy, kucing menjadi hewan paling banyak divaksinasi dengan jumlah 7.015 ekor. Kemudian anjing dengan jumlah 1.947 ekor, lalu kera 56 ekor dan musang 6 ekor.

    Novy mengungkapkan bahwa selama 2024, Kalideres menjadi kecamatan dengan HPR terbanyak yang divaksinasi selama 2024, yakni 2.171 ekor. Kemudian Kembangan berjumlah 1.744 ekor, lalu Grogol Petamburan dengan jumlah 1.178 ekor.

    Selanjutnya Palmerah dengan jumlah 1.008 ekor, lalu Cengkareng (905), Kebon Jeruk (766), Tambora (636) dan Tamansari paling sedikit dengan jumlah 616 ekor.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dampak Wabah PMK Sangat Dirasakan Peternak Sapi di Blora, Harga Jual Jadi Anjlok

    Dampak Wabah PMK Sangat Dirasakan Peternak Sapi di Blora, Harga Jual Jadi Anjlok

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Dampak dari mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Blora sangat signifikan.

    Terutama pada anjloknya harga sapi. Penurunan harga jual sapi dinilai merugikan peternak.

    Hal itu seperti yang dirasakan oleh peternak sapi asal Desa Gedangdowo, Kecamatan Jepon, Sutikno.

    Sutikno mengatakan imbas kasus PMK harga jual sapi di Blora sangat menurun drastis.

    “Penurunannya bisa sampai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, apalagi kalau sudah terkena  PMK itu sudah nggak ada harganya,” jelasnya, Jumat (10/1/2025).

    Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang sapi asal Blora, Sutrisno (35).

    Sutrisno mengatakan sejak muncul wabah PMK, harga jual sapi anjlok. 

    “Harga jual jadi anjlok, misalnya sapi yang harusnya bisa terjual dengan harga Rp 16 juta, jadi hanya terjual Rp 14 juta. Jadi pengaruh PMK ini harga sapi jadi anjlok,” terangnya.

    Selain itu, saat ini Sutrisno juga khawatir untuk transaksi jual beli hewan di pasar hewan lantaran, takut sapi dagangannya terpapar PMK.

    Sementara itu, Petugas Kesehatan Hewan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Sri Hartatik, mengatakan terus berupaya melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada peternak terkait pencegahan dan penanganan PMK.

    “Kita sarankan kepada peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang, dan melakukan penyemprotan disinfektan kandang.”

    “Kemudian isolasi sapi yang sakit, atau sapi yang baru datang dari pasar. Selain itu, kita juga terus menggencarkan vaksinasi PMK ke sapi-sapi yang sehat,” jelasnya.

    Pihaknya mengimbau kepada peternak jika menemukan ternak bergejala PMK untuk segera melaporkannya ke petugas kesehatan hewan.

    “Kalau menemui gejala PMK pada ternak segera melaporkan ke petugas kesehatan hewan,” terangnya.

    Menurut Sri Hartatik, peternak juga bisa melakukan penanganan untuk sapi yang terjangkit PMK, secara mandiri.

    “Misal dengan pemberian vitamin, penyemprotan disinfektan di kandang, dan merawat sapi, jika sapi tidak mau makan karena mulut luka, peternak bisa menyuapi sapi,” paparnya.(Iqs)

  • DKPP Minta Peternak Jepara Bisa Gunakan Vaksinasi PMK Secara Mandiri

    DKPP Minta Peternak Jepara Bisa Gunakan Vaksinasi PMK Secara Mandiri

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara meminta para peternak bisa melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

    Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, Mudhofir mengatakan permintaan itu pun sesuai dengan surat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang kesiapsiagaan terhadap peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS).

    Dengan melihat perubahan musim dan menjelang hari besar keagamaan (HKBN).

    “Masyarakat diminta untuk melakukan vaksinasi PMK mandiri. Untuk yang sekarang, sudah ada surat edarannya itu, berbayar,” kata Mudhofir saat dikonfirmasi Tribunjateng, Jumat (10/1/2025).

    Ia menjelaskan untuk keberadaannya sendiri cukup muda ditemui, bisa didapatkan di kantornya ataupun produsen vaksin yang ada.

    Untuk saat ini masyarakat bisa membeli dengan perkemasan, bukan perdosis.

    Dia ingin masyarakat bisa membeli vaksin tersebut secara kelompok.

    Harganya bervariatif tergantung merek. Berkisar di harga Rp 25 – 30 ribu per dosis.

    “Masalahnya, produsen tidak menyediakan vaksin per dosis. Tetapi per kemasan. Misalnya minimal 10 mili liter, harganya sekitar Rp 250-300 ribu per kemasan,” ucapnya.

    Untuk itu, sementara ini vaksin yang ada dialokasikan melalui peternak yang tergabung dalam asosiasi atau kelompok peternak. 

    Sedangkan untuk peternak mandiri diarahkan untuk patungan dengan peternak lain yang ternaknya sama-sama terjangkit PMK.

    Namun melihat beberapa daerah lain angka PMK sudah mengkhawatirkan, Mudhofir berinisiatif untuk mengajukan permohonan vaksin kepada pihak Kemeterian Pertanian melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

    Pihaknya mengajukan vaksin tahap pertama sebanyak lima ribu dosis.

    “Kalau nanti pengajuannya dikabulkan, vaksinnya itu gratis,” ungkapnya.

    Vaksin itu nantinya akan diprioritaskan untuk peternak rakyat atau skala kecil. Peternak skala kecil itu bisa jadi juga koloni.

    Terlepas dari itu, Mudhofir mengimbau para peternak agar melakukan langkah-langkah antisipatif. 

    Hal utama yang paling penting adalah kebersihan ternak beserta kandangnya. (Ito)

  • Tangkal Wabah PMK, Ratusan Sapi di Bandung Divaksin

    Tangkal Wabah PMK, Ratusan Sapi di Bandung Divaksin

    Liputan6.com, Bandung – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menggelar program vaksinasi untuk mencegah penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 500 ekor sapi di Kota Bandung telah menerima vaksin PMK.

    Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan pihaknya berkaca dari wabah PMK pada 2022 silam. Saat itu, Kota Bandung menjadi wilayah terakhir yang terdampak. Namun, penularan PMK terjadi lantaran masuknya hewan ternak dari luar kota.

    “Oleh karena itu, tahun ini kami lebih sigap dengan vaksinasi dan pemberian vitamin B kompleks untuk memperkuat imunitas hewan ternak,” ujar Gin Gin dalam kegiatan vaksinasi di Peternakan Sapi Pak Entum, Kecamatan Babakan Ciparay pada Selasa, 7 Januari 2025.

    Hingga Senin, 6 Januari 2025, sebanyak 370 dosis vaksin telah diberikan kepada sapi-sapi sehat di wilayah tersebut. Kemudian program vaksinasi dilanjutkan pada Selasa, 7 Januari 2024 dengan 130 dosis. Saat ini, total 500 ekor sapi telah mendapatkan dosis vaksin.

    Gin Gin memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menaruh perhatian serius untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Sebagaimana diketahui, isu PMK belakangan kembali muncul di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    Selain mendorong program vaksinasi PMK, pihaknya juga akan melakukan sejumlah langka antisipasi lain seperti pemantauan dan pemeriksaan yang akan dilakukan secara intensif di sejumlah peternakan, khususnya peternakan sapi.

    DKPP juga, kata Gin Gin, akan memastikan koordinasi yang baik dengan para peternak melalui komunitas. “Kota Bandung lebih mudah terkoordinasi karena peternak sudah belajar dari wabah sebelumnya. Mayoritas ternak di sini adalah jenis pembesaran, bukan pembibitan, sehingga pencegahan harus dilakukan secara maksimal,” paparnya.

  • Nyaris 500 kasus, Wabah PMK di Pacitan Semakin Ganas

    Nyaris 500 kasus, Wabah PMK di Pacitan Semakin Ganas

    Pacitan (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang mulai mencemaskan banyak pihak.

    Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan mencatat hingga Rabu (8/1/2025), setidaknya terdapat 496 kasus PMK, dengan 24 ekor diantaranya dilaporkan mati.

    Untuk menghadapi situasi ini, DKPP Pacitan mengambil sejumlah langkah strategis salah satunya dengan menutup semua pasar hewan selama 14 hari, terhitung sejak Selasa (7/1/2025) hingga Selasa (21/1/2025).

    Keputusan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Pacitan Nomor 500.7.2.5/004/408.30/2025, mengacu pada SE Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kewaspadaan dini peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS).

    Plt. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Pacitan, Agus Rustamto, menjelaskan, bahwa penutupan pasar hewan di seluruh wilayah kabupaten Pacitan ini bertujuan memutus rantai penyebaran PMK melalui aspek mobilitas ternak.

    “Tentu kami akan terus memantau semua pasar dan pergerakan ternak, dan mengevaluasi kembali kebijakan ini pada 21 Januari mendatang,” ujarnya.

    Langkah pencegahan ini juga sudah diambil oleh daerah tetangga seperti Ponorogo dan Wonogiri. Dengan tujuan yang sama uaitu untuk mencegah perpindahan ternak dari daerah lain yang dapat meningkatkan risiko penularan PMK.

    “Jika Pacitan tidak melakukan penutupan pasar hewan, dikhawatirkan terjadi perpindahan ternak dari daerah lain. Tentu ini meningkatkan potensi sebaran wabah PMK” kata Agus

    Selain penutupan pasar hewan, DKPP Pacitan tengah beusaha untuk mendapatkan setidaknya 58 ribu dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat, sesuai dengan perkiraan populasi ternak yang tercatat di Pacitan.

    “Karena langkah Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya terbaik untuk menghentikan penyebaran wabah PMK,” imbuh Agus.

    Sambil menunggu ketersediaan vaksin, DKPP juga menyediakan opsi vaksinasi mandiri bagi peternak dengan tarif Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per dosis. Hingga Kamis 909/01), tercatat 496 kasus PMK, dengan rincian sebanyak 418 ternak dilaporkan sakit, 24 ekor mati, 36 ekor dipotong paksa, dan hanya 18 ekor yang dinyatakan sembuh.

    Dengan merbaknya kembali mabah PMK, DKPP Pacitan mengimbau para peternak untuk tidak memindahkan ternak secara sembarangan dan memastikan sterilitas truk pengangkut ternak. Peternak yang mendapati ternaknya terindikasi PMK juga diminta untuk segera melapor kepada petugas.

    Agus menekankan pentingnya kesadaran dan kerja sama antara warga dan pemerintah dalam mengatasi wabah PMK ini. “Kami berharap dengan adanya kerja sama yang baik antara warga dan pemerintah, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Pacitan dapat segera membaik,” pungkasnya. (sul/ted)

  • DPRD Kota Blitar Sarankan Pengadaan Vaksin PMK Pakai Dana BTT

    DPRD Kota Blitar Sarankan Pengadaan Vaksin PMK Pakai Dana BTT

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) memakai dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp150 juta. Saran itu dilontarkan DPRD Kota Blitar usai melihat kondisi dilapangan, dimana hingga saat ini vaksin PMK gratis dari pemerintah pusat belum juga turun.

    Padahal, vaksin PMK tersebut sangat diperlukan pada saat ini oleh para peternak. Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Blitar dan sekitarnya saat ini memang tengah melonjak tajam.

    “Terkait wabah PMK ini kami minta agar vaksin segera diturunkan. Kita di anggaran Kota Blitar kan ada BTT. kalau nanti menunggu tetap ada kepastian, mau tidak mau Pemerintah Kota lewat dinas terkait harus segera mengadakan vaksin gratis dari BTT,” ucap Yohan Tri Waluyo, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Kamis (9/1/2025).

    Dari pandangan DPRD Kota Blitar, anggaran BTT yang dimiliki Pemkot Blitar sebenarnya mencukupi untuk pengadaan vaksin PMK bagi peternak. Data Pemkot Blitar jumlah sapi di Bumi Bung Karno hanya 3.700 ekor yang dimiliki oleh 900 peternak.

    Dengan jumlah tersebut maka Pemkot Blitar hanya perlu mengucurkan dana sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk pengadaan vaksin PMK. Dan itu menurut DPRD Kota Blitar masih relevan dilakukan dengan anggaran BTT.

    “Ya tadi jika kita lihat data jumlah sapi di Kota Blitar kurang lebih ada 3700 ekor sapi dengan kurang lebih 900 peternak secara anggaran tidak banyak kemungkinan di angka Rp150-200 juta ini sudah bisa mengcover sekali lagi ini khusus bagi peternak dan pedagang Kota Blitar,” tegasnya.

    Vaksinasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menekan kasus PMK baik di Blitar atau wilayah lain. Namun sayangnya di tengah wabah PMK, justru vaksin dari pusat dan provinsi belum juga turun.

    Di saat seperti ini maka pemerintah daerah dituntut untuk segera mengambil langkah. Sehingga kasus PMK di daerah bisa ditekan dan perekonomian peternak bisa kembali normal. [owi/beq]

  • Peternak di Jatim Diminta Vaksinasi Sapinya Cegah PMK, Wamentan Sudaryono: Harganya Terjangkau – Halaman all

    Peternak di Jatim Diminta Vaksinasi Sapinya Cegah PMK, Wamentan Sudaryono: Harganya Terjangkau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta peternak sapi di Jawa Timur (Jatim) segera melakukan vaksinasi pada sapinya agar mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Menurut dia, vaksinasi yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan ketahanan dan kesehatan sapi, sehingga mencegah wabah PMK yang dapat merugikan peternak.

    Sudaryono mengatakan vaksin PMK dapat diperoleh melalui dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat atau dengan membeli secara mandiri.

    Ia menyebut peternak bisa mendapatkan vaksinasi dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 50 ribu.

    “Bukan berarti kita mengecilkan nilai rupiah, tapi ini kan nilainya sama dengan 1 bungkus rokok saja kan enggak sampai,” kata Sudaryono di Processing Bird House PT Surya Aviesta, Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari siaran pers pada Rabu (8/1/2025).

    “Jadi sekali lagi, selain juga nanti di masing-masing dinas itu ada vaksinasi yang memang kita berikan secara gratis, kami juga mengimbau kepada yang belum terkena PMK jangan menunggu sampai kena baru divaksin. Enggak ada gunanya,” lanjutnya.

    Para peternak pun diminta tidak menunggu bantuan dari pemerintah karena alokasi vaksin yang terbatas dan tidak dapat menjangkau semua peternak di Indonesia.

    Pemerintah telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin. Dia bilang, jumlah ini masih tidak cukup untuk seluruh populasi sapi di Indonesia.

    “Tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah karena sekali lagi jumlah alokasi vaksin yang disediakan pemerintah tidak bisa menjangkau semua,” ucap Sudaryono.

    Masyarakat diminta melapor jika ada indikasi sapi terpapar PMK. Laporan yang cepat akan membantu petugas melakukan tindakan isolasi dan pengobatan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Nanti ada pengobatannya, sapinya langsung di tempat itu langsung diisolasi, langsung dibuatkan treatment pengobatannya. Tapi kuncinya satu, kuncinya harus segera lapor. Intinya itu,” pungkas Sudaryono.

     

  • Cegah PMK di Sektor Peternakan, Dispangtan Cimahi Lakukan Ini

    Cegah PMK di Sektor Peternakan, Dispangtan Cimahi Lakukan Ini

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) terus melakukan upaya pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

    Langkah ini diambil untuk melindungi kesehatan hewan, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta menjaga stabilitas produksi ternak. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk meminimalisir dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat wabah PMK.

    Kepala Dispangtan Kota Cimahi, Tita Maryam, menjelaskan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mencegah penyebaran PMK. Salah satu langkah utama adalah memberikan edukasi intensif kepada peternak.

    BACA JUGA: Ketersediaan Pangan di Cimahi Masih Bergantung dari Kota Lain, Begini Tanggapan Dispangtan

    “Petugas kesehatan hewan mendatangi langsung lokasi peternakan untuk memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang bahaya PMK, gejala klinis, pencegahan, serta menyediakan informasi Call Center PMK untuk pelaporan dugaan kasus,” ujar Tita saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (8/1/25).

    Selain itu, Tita menambahkan bahwa Dispangtan juga memanfaatkan media sosial Instagram @dispangtancmh untuk menyebarluaskan informasi pencegahan PMK secara daring.

    “Kami ingin peternak memahami langkah-langkah pencegahan dan dapat melindungi hewan ternak mereka dengan baik,” tambahnya.

    Langkah lain yang sedang dipersiapkan adalah pelaksanaan vaksinasi PMK untuk membentuk antibodi pada hewan ternak.

    “Vaksinasi merupakan langkah krusial dalam mencegah penyebaran PMK di Kota Cimahi dan sekitarnya,” kata Tita.

    Untuk mendukung upaya ini, petugas juga melakukan desinfeksi di lingkungan kandang ternak guna membasmi virus atau bakteri penyebab PMK. Dispangtan turut membagikan desinfektan kepada peternak agar mereka dapat melakukan desinfeksi secara mandiri.

    Selain itu, pemberian vitamin pada sapi sehat juga dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak.

    “Vitamin ini kami berikan agar sapi memiliki imunitas yang lebih baik terhadap berbagai penyakit, termasuk PMK,” jelas Tita.

    Dispangtan Kota Cimahi mengimbau peternak untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam menjaga kesehatan hewan ternak mereka.

    “Kolaborasi antara pemerintah, peternak, masyarakat umum, dan stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam mengendalikan potensi wabah PMK di Kota Cimahi,” tutup Tita. (Mong)