Xcloud.id

Event: vaksinasi

  • Kementan Jamin Kebutuhan Daging Terpenuhi Meski PMK Merebak di 11 Provinsi

    Kementan Jamin Kebutuhan Daging Terpenuhi Meski PMK Merebak di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan langkah-langkah antisipatif agar stok daging tetap mencukupi seiring merebaknya wabah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak ruminansia.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy menyampaikan, langkah antisipatif yang dilakukan yakni dengan memastikan pasokan daging mencukupi, baik dari produksi lokal maupun cadangan yang ada.

    “Pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dengan memastikan pasokan daging mencukupi, baik dari produksi lokal maupun cadangan yang ada,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Selain itu, pihaknya juga terus memantau kondisi lapangan secara intens guna memastikan distribusi daging berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi naiknya harga daging.

    Berdasarkan pantauan laporan iSIKHNAS, setidaknya kasus PMK telah terjadi di 11 provinsi dengan total ternak terinfeksi 14.630 ekor sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025.

    Seiring dengan adanya kasus tersebut, Kementan sejak Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

  • Cegah Penularan PMK, Pemko Palangka Raya Usulkan 4.000 Dosis Vaksin Regional 14 Januari 2025

    Cegah Penularan PMK, Pemko Palangka Raya Usulkan 4.000 Dosis Vaksin Regional 14 Januari 2025

    Cegah Penularan PMK, Pemko Palangka Raya Usulkan 4.000 Dosis Vaksin
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemko)
    Palangka Raya
    mengusulkan 4.000 dosis vaksin untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang berpotensi menyerang hewan ternak sapi di daerah tersebut.
    “
    Vaksin PMK
    sedang diajukan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Palangka Raya mengajukan 4.000 dosis,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangka Raya, Ganjar, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/1/2025).
    Kendati demikian, Ganjar mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui kapan vaksin tersebut akan diterima.
    Ia menekankan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan PMK di suatu daerah.
    Menurutnya, populasi sapi di Palangka Raya hanya berjumlah sekitar 2.000 ekor.
    Namun, langkah antisipasi penyebaran PMK perlu diambil mengingat persiapan penyediaan sapi untuk hari raya kurban yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.
    “Yang menjadi perhatian ke depan kan sapi untuk kurban yang sudah mulai disediakan sejak Maret, jangan sampai sapi kurban ini membawa dan menularkan PMK,” jelas dia.


    Oleh karena itu, pihaknya memprioritaskan agar penggunaan vaksin nantinya dioptimalkan untuk sapi kurban.
    “Makanya sapi kurban kami wajibkan untuk vaksinasi, vaksinasi mandiri yang dibiayai oleh peternak, dinas membantu untuk proses penyuntikannya,” tambahnya.
    Saat ini, ketersediaan
    vaksin PMK
    di Palangka Raya masih kosong.
    Vaksin PMK yang dimiliki Pemko beberapa di antaranya sudah kedaluwarsa dan ditarik oleh Kementerian Pertanian karena merupakan barang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Kita belum ada vaksin, tetapi sudah membantu peternak untuk berhubungan dengan distributor vaksin,” ucap Ganjar.
    Penyediaan vaksin PMK saat ini tidak bisa dibiayai oleh APBN seperti pada 2022-2024 lalu.
    Oleh karena itu, vaksin harus dibeli oleh peternak secara mandiri.
    “Untuk kemunculan PMK sekarang, APBN tidak bisa membiayai lagi, sehingga harus dari pembiayaan mandiri (oleh peternak). Vaksin disediakan dengan pengawasan dokter hewan, kami siap bantu untuk menyuntikkan vaksinnya,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 14.630 ekor ternak terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK sepanjang Desember 2024-9 Januari 2025. 

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy, merujuk laporan iSIKHNAS, total kasus yang tercatat pada periode tersebut terjadi di 11 provinsi yang ada di Indonesia.

    “Sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025, terjadi kasus PMK di 11 provinsi dengan total terinfeksi 14.630 ekor,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Seiring dengan adanya wabah tersebut, Imron menyebut bahwa Kementan dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak akhir Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

    Adapun, materi KIE PMK telah didistribusikan ke semua pihak untuk mempercepat penanganan PMK, termasuk petunjuk teknis penanganan PMK dan flyer vaksinasi PMK.

    “Giat respons terhadap PMK di lapangan terus dilakukan setiap hari sampai saat ini,” pungkasnya. 

  • Perubahan Musim dan Lingkungan Lembap Memicu Wabah HMPV dan Influenza A – Halaman all

    Perubahan Musim dan Lingkungan Lembap Memicu Wabah HMPV dan Influenza A – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akibat Human Metapneumovirus (HMPV) dan Influenza A telah menjadi perhatian global. 

    Keduanya telah menyebabkan peningkatan kasus yang signifikan, terutama di negara-negara seperti China dan Jepang dan HMPV adalah virus yang sering dijuluki “kembaran” virus influenza.

    Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Alius Cahyadi, SpPD, FPCP mengatakan, HMPV memiliki gejala mirip flu seperti batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan namun HMPV juga bisa memicu penyakit yang lebih serius, terutama pada bayi, lansia, dan orang dengan kondisi medis yang mendasar.

     

    HMPV sering disebut mirip dengan Covid-19, hanya saja Covid-19 cenderung lebih berbahaya, menyebar lebih cepat dan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada skala global sementara Influenza A adalah virus musiman yang sudah akrab di telinga kita.

    “Virus ini dikenal sangat menular dan dapat menyebabkan penyakit yang bervariasi, mulai dari flu biasa hingga pneumonia yang parah. Subtipe H1N1 dan H9N2 dari Influenza A menjadi perhatian utama dalam wabah kali ini,” kata Alius dalam keterangannnya, Senin (13/1/2025).

    Dikatakannnya, sejumlah faktor mendukung penyebaran cepat kedua virus ini mulai kondisi cuaca seperti perubahan musim dan lingkungan lembap, yang ideal bagi virus, mobilitas tinggi penduduk di kota-kota besar dan penurunan imunitas masyarakat setelah pandemi Covid-19.

    Menurut dokter yang praktek di Bethsaida Hospital Gading Serpong ini,  HMPV dan Influenza A dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, mulai dari pneumonia dan bronkitis hingga gagal napas. 

    Selain itu, kedua virus ini juga dapat memperburuk kondisi kesehatan pada individu dengan penyakit kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

    Beberapa kelompok masyarakat lebih rentan terhadap infeksi HMPV dan Influenza A yakni bayi dan Lansia mengingat sistem kekebalan tubuh yang belum matang atau melemah membuat kelompok usia ini lebih mudah terinfeksi.

    Kemudian individu dengan Penyakit Kronis seperti penyakit seperti jantung, paru-paru, diabetes, dan gangguan imunitas dapat meningkatkan risiko komplikasi.

    “Pekerja kesehatan yakni tenaga medis yang berinteraksi langsung dengan pasien berisiko tinggi terpapar virus,” katanya.

    Untuk mencegah penyebaran HMPV dan Influenza A, beberapa langkah penting dapat dilakukan mulai vaksinasi yakni untuk Influenza A dapat dicegah dengan vaksin influenza, sedangkan vaksin untuk HMPV hingga saat ini masih belum ada.

    “Juga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan secara teratur, dan menjaga jarak fisik adalah langkah-langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penularan,” katanya.

    Kemudian istirahat yang cukup dan jika merasa sakit, segera istirahat dan hindari kontak dengan orang lain dan berkonsultasikan dengan dokter jika gejala semakin parah.

    “Pencegahan adalah kunci dalam menghadapi wabah virus seperti HMPV dan Influenza A. Penting untuk menjaga imunitas tubuh, mengikuti protokol kesehatan, dan segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala serius,” katanya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan screening untuk mendeteksi infeksi virus seperti HMPV dan juga Influenza A di rumah sakit.  (Tribunnews.com/Eko Sutriyanto)

  • Kementan Siapkan Vaksin 4 Juta Dosis Atasi Wabah PMK

    Kementan Siapkan Vaksin 4 Juta Dosis Atasi Wabah PMK

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 4 juta dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan vaksin akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK.

    Agung mengatakan sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Bangka Belitung.

    “Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis) ,” ujar Agung dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025.

    Agung mengatakan vaksin PMK itu diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma). Pusvetma, sebagai laboratorium rujukan PMK nasional, telah menjadi produsen utama vaksin milik pemerintah.

    Sebelumnya, pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi. Selain itu, sebanyak 65.000 dosis vaksinasi mandiri dilakukan di berbagai wilayah.

    Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, menambahkan, pendistribusian vaksin ini diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka kasus PMK di Indonesia.

    “Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi (khasiat) sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy.

    Dalam catatan detikcom, kasus PMK telah menyerang ternak sapi di berbagai daerah. Terbaru, 189 ekor sapi yang tersebar di beberapa desa di wilayah Bojonegoro masuk sebagai suspect penyakit mulut dan kuku (PMK). Sementara itu, 17 sapi milik warga Desa Papringan Kecamatan Temayang mati dalam sepekan ini.

    Di tempat berbeda, data dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Kuningan hingga saat ini tercatat sudah 28 sapi yang terpapar penyakit mematikan tersebut. Kepala Disnakan Kabupaten Kuningan Wawan Setiawan mengatakan, data sapi yang terpapar PMK tersebut berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Maleber dan Subang.

    (ada/fdl)

  • Bey: Kasus PMK meningkat pada 14 daerah di Jawa Barat, 53 ternak mati

    Bey: Kasus PMK meningkat pada 14 daerah di Jawa Barat, 53 ternak mati

    Ada peningkatan kasus di 14 kabupaten/kota. Total 53 ternak mati di Jabar. Dan dari DKPP, satu pasar yakni Manonjaya (Tasikmalaya) ditutup sementara

    Bandung (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin mengakui ada peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak pada 14 kabupaten/kota di provinsi itu.

    Atas kejadian tersebut, kata Bey, puluhan ternak di Jabar disebutkan mati karena terjangkit PMK dan satu pasar tradisional harus ditutup untuk mencegah penularan PMK lebih besar.

    “Ada peningkatan kasus di 14 kabupaten/kota. Total 53 ternak mati di Jabar. Dan dari DKPP, satu pasar yakni Manonjaya (Tasikmalaya) ditutup sementara,” ujar Bey di Bandung, Senin.

    Sebagai antisipasi, pihaknya segera melakukan vaksinasi guna mencegah perluasan kasus PMK. “Kami akan segera mulai vaksinasi besok untuk antisipasi dan pencegahan,” kata Bey.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wabah PMK Merebak, Keran Impor Daging Sapi Jelang Puasa Bakal Dibuka?

    Wabah PMK Merebak, Keran Impor Daging Sapi Jelang Puasa Bakal Dibuka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ribuan ternak yang terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi membuka keran impor daging sapi besar-besaran untuk memenuhi permintaan daging menjelang puasa. Alhasil, harga daging sapi diperkirakan melambung pada momentum puasa.

    Kementerian Pertanian mencatat bahwa secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. 

    Wabah ini terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, dengan data menunjukan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.

    Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengaku khawatir akan adanya penurunan populasi ternak akibat wabah penyakit ini. Sebab, pada tahun lalu, dia menyebut penurunan populasi dan produksi hampir mencapai 30% imbas wabah PMK.

    Di sisi lain, permintaan daging sapi akan meningkat di dalam negeri, apalagi menjelang puasa.

    Dengan wabah PMK ini, kata Rochadi, permintaan daging sapi akan terus meningkat sedangkan populasi menurun. Imbasnya, pemenuhan daging sapi akan bergantung pada keran impor alias food trap (keterperangkapan pangan).

    “Kalau daging, diganti sama daging impor, impor [daging sapi] yang membesar nanti. Jadi ketergantungan kita terhadap impor [daging sapi] makin membesar,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Minggu (12/1/2025).

    Rochadi menyampaikan bahwa saat ini persentase impor daging sudah hampir mendekati 50%. Padahal, sebelumnya kebutuhan daging dalam negeri mampu diproduksi sebanyak 70%, sisanya berasal dari impor.

    Ilustrasi sapiPerbesar

    “Ketergantungan impornya membesar, harga pasti mahal, karena sapinya nggak ada, orang mintanya banyak,” ujarnya.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (12/1/2025) pukul 17.46 WIB, harga daging sapi murni di pedagang eceran mencapai Rp135.100 per kilogram secara rata-rata nasional. Harganya merangkak 0,16% atau Rp210.

    Data tersebut menunjukkan harga daging sapi murni tertinggi terjadi di Papua Pegunungan tembus Rp170.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah dipatok Rp116.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Sebelumnya, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK. 

    Imron menyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan stakeholder lainnya untuk mengendalikan wabah PMK.

    Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

    “PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” jelas Imron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

    Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

    Pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan desinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

    Selain itu, Kementan juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dalam pengaturan lalu lintas ternak. “Kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari PMK,” pungkasnya.

  • Kementan Pastikan Wabah PMK Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

    Kementan Pastikan Wabah PMK Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

    Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

    “Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

    Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

    Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir. Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

    “PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

    Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

    Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

    Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

    Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025. “[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepada Bisnis.

  • Wabah PMK Pada Sapi Menyebar, Daging Impor Terancam Langka dan Semakin Mahal – Halaman all

    Wabah PMK Pada Sapi Menyebar, Daging Impor Terancam Langka dan Semakin Mahal – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA –– Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) buka suara soal mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sapi.

    Sekretaris Jenderal Aspidi Suhandri mengungkapkan, daging sapi impor terancam langka dan harganya naik, lantaran, ada pembatasan lalu lintas hewan antar daerah.

    Hal ini merujuk pada surat Direktur Kesehatan Hewan tentang Pemutakhiran Situasi Penyakit Hewan Nomor 02004/PK.320/F.4/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025.

    “Kami sendiri menunggu hasil update situasi (wabah PMK) terbaru. Hanya memang ada kesulitan untuk distribusi daging ke daerah,” ungkap dia saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (11/1/2025).

    Saat ini ujar dia, daging sapi impor di daerah-daerah masih terbilang aman.

    Pihaknya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) bisa segera pemutakhiran data lalu lintas untuk diinformasikan kepada para impotir daging sehingga pihaknya mengetahui daerah yang bisa dan tidak bisa  menerima daging impor.

    “Memang saat ini stok di daerah masih aman tetapi jika update terlalu lama bisa terjadi kekosongan daging dan harga akan naik,” kata Suhandri.

    Hingga saat ini dari data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) 28 Desember 2024 – 9 Januari 2025 tercatat 14.630 kasus PMK di Indonesia yang tersebar di 11 provinsi.

    Dengan jumlah kematian sapi mencapai 338 ekor.
    Menyebar Cepat

    Mengutip laman UGM, penyakit PMK atau bernama lain apthae epizootica (AE), aphthous fever, dan foot and mouth disease (FMD) ini disebabkan oleh virus RNA, genus Apthovirus yang termasuk dalam keluarga Picornaviridae.

     Meskipun virus ini memiliki berbagai serotipe, yakni O, A, C, Southern African Territories (SAT – 1, SAT – 2 dan SAT – 3) dan Asia – 1, kasus di Indonesia diyakini bertipe O.

    Dijelaskan Pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Prof. Dr. drh. Aris Haryanto, M.Si penyebarannya sangat cepat dan menular pada hewan ternak, baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui udara.

    Penyebaran lewat udara inilah yang membedakan virus ini dengan jenis virus lainnya.

    “Virus ini bisa menyebar secara langsung melalui udara. Jika hewan itu ditempatkan berdampingan, kemungkinan tertularnya besar. Bahkan ada kasus di mana penularannya bisa sampai 200 km jaraknya,” terang Prof. Aris.

    Ia mengungkapkan, kemungkinan lonjakan kasus PMK dikarenakan proses vaksinasi yang belum menyeluruh dan dilakukan secara berkala.

    Kasus PMK kali ini merupakan gelombang kedua, sebelumnya sudah pernah (vaksinasi) dan peternak sekarang sudah terinformasi.

    Namun karena kasusnya mereda, jumlah vaksinasinya juga menurun.

  • Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin Regional 11 Januari 2025

    Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin Regional 11 Januari 2025

    Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY) memberi waktu sampai Senin untuk kabupaten menetapkan status darurat PMK.
    Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan penyebaran PMK pada tahun ini di DIY sudah semakin cepat dan lebih besar dibanding tahun lalu.
    Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret dalam penanganannya, termasuk di dalamnya adalah penetapan status darurat PMK.
    “Ada beberapa daerah yang seharusnya mulai mempertimbangkan status darurat,” ungkap Beny pada Sabtu (11/1/2025).
    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika status tanggap darurat ditetapkan, maka daerah dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
    Namun, dia menekankan bahwa penetapan status tanggap darurat tidak bisa dilakukan serampangan; harus melalui kajian epidemiologis.
    Menurut dia, jika status darurat ditetapkan, maka dalam pengadaan vaksinasi dapat dipercepat.
    “Kajian (epidemiologis) ini akan menjadi dasar penting sebelum memutuskan langkah tersebut,” tambahnya.
    Untuk diketahui, wabah PMK terjadi di hampir seluruh DIY, dengan lokasi seperti di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.
    Hanya Kota Yogyakarta saat ini yang belum ada temuan kasus penyebaran PMK.
    “Kepala dinas terkait, saya minta selambat-lambatnya Senin mendatang sudah ada keputusan mengenai status darurat,” beber dia.
    Jika status darurat sudah ditetapkan, lanjut Beny, Pemerintah DIY bakal mempercepat pengadaan vaksin melalui e-catalog dan menjalin kerjasama dengan swasta melalui CSR.
    Ia menambahkan bahwa saat ini baru sekitar 1.000 dari total 1.800-an kasus yang tertangani.
    Ia menyebut perlunya keterlibatan institusi akademis dan balai veteriner dalam memberikan solusi di lapangan.
    “Kami (DIY) memiliki fakultas peternakan dan balai veteriner yang siap turun untuk membantu memberikan edukasi dan solusi langsung,” ujarnya.
    Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan dapat mempercepat penanganan PMK.
    Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Syam Arjayanti, meminta para peternak yang membeli hewan ternak dari daerah lain untuk mengisolasi hewan ternak tersebut terlebih dahulu.
    Syam mengatakan, mengisolasi hewan ternak baru yang dibeli dari daerah lain ini bertujuan untuk mencegah paparan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
    Ditambah lagi, kasus PMK di beberapa daerah, termasuk di DIY, sedang mengalami peningkatan.
    “Kalau beli ternak dari pasar, misalnya, kan bisa jadi carrier. Lebih baik dilakukan isolasi terlebih dahulu,” katanya, Jumat (10/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.