Xcloud.id

Event: vaksinasi

  • Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian terus menggencarkan upaya pemberantasan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah dan menyerang ternak dalam beberapa bulan terakhir. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengungkapkan, sejak akhir tahun lalu, lebih dari 49.000 vaksinasi telah dilaksanakan di 16 provinsi.

    “Sebanyak 13.956 hewan ternak yang sakit juga telah diberikan pengobatan khusus dari dokter hewan,” ujar Suganda dalam seminar nasional bertajuk Roadmap dan Strategi Menuju Indonesia Bebas PMK yang berlangsung di Auditorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM), beberapa waktu lalu.

    Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 104 miliar untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi sebanyak empat juta dosis di zona pemberantasan PMK.

    Suganda menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk dokter hewan dari berbagai institusi, untuk mengatasi wabah ini.

    “Kami memohon dukungan rekan sejawat dokter hewan dari seluruh institusi. Kita sudah membentuk jalur komunikasi karena tanpa gotong royong, maka pemberantasan PMK akan sangat sulit kita laksanakan,” tegasnya.

    Sepanjang 2024, kasus PMK memuncak pada April hingga Agustus, menjelang Iduladha. Data menunjukkan, dari 28 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025, lebih dari 25.000 hewan ternak terjangkit PMK di 2.736 desa. Suganda menilai angka ini sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan terpadu.

    Guru besar FKH UGM bidang Mikrobiologi Veteriner Agnesia Endang Tri Hastuti Wahyuni menjelaskan, PMK adalah penyakit lintas batas yang sangat menular.

  • Kasus PMK di Jombang Mengkhawatirkan, Satu Pasar Hewan Ditutup Sementara, Lainnya Bakal Menyusul

    Kasus PMK di Jombang Mengkhawatirkan, Satu Pasar Hewan Ditutup Sementara, Lainnya Bakal Menyusul

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Satu pasar hewan di Kabupaten Jombang sudah ditutup, yakni Pasar Hewan Kabuh, di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. 

    Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah persebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak khususnya sapi. 

    Penutupan pasar Kabuh ini sudah dilakukan pada Jumat (18/1/2025). 
    Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Jombang Mochammad Saleh mengatakan jika satu pasar hewan sudah ditutup. 

    Pihaknya bersama jajaran Forkopimda juga turun langsung untuk memberikan sosialisasi kepada para peternak, pedagang hewan di Pasar Kabuh. 

    “Kemarin di Pasar Kabuh sudah dilakukan sosialisasi penutupan,” ucapnya saat dikonfirmasi terpisah pada Sabtu (18/1/2025). 

    Ia melanjutkan, langkah ini sudah dipertimbangkan matang mengingat kasus PMK di Jombang mengkhawatirkan karena sudah mencapai 600 lebih.

    Tercatat, data per hari Kamis (16/1/2025) total kasus PMK mencapai 686. Ada 378 hewan ternak yang sakit dan 46 mati. 

    Lebih lanjut, untuk beberapa pasar hewan besar lain yang ada di Jombang yakni di Ngoro dan Mojoagung kan segera menyusul untuk ditutup.

    Tidak hanya itu, total akan ada 10 pasar hewan yang terdiri dari pasar kambing dan hewan di Jombang yang bakal ditutup. 

    “Jadi ada 10 pasar hewan, termasuk pasar sapi, pasar kambing yang kami identifikasi, sesuai arahan akan kami tutup,” katanya melanjutkan.

    Penutupan pasar hewan ini juga mendapatkan respon dari anggota Komisi B DPRD Jombang, Arif Sutikno. Ia mengatakan, selain langkah penutupan pasar, vaksinasi juga harus digencarkan. 

    “Tindakan vaksinasi juga harus dilakukan selain upaya penutupan pasar hewan ini,” ungkapnya saat memantau vaksinasi hewan ternak di Desa Jenisgelaran, Kecamatan Bareng, Sabtu (18/1/2024). 

    Arif melanjutkan, jika pemerintah pusat membantu penyaluran vaksin PMK kepada peternak termasuk di Kabupaten Jombang lewat lokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Ia menjelaskan, untuk tahap satu di Puskesmas Ngoro akan dialokasikan vaksin untuk 1.800 ekor hewan ternak. Kemudian di Kecamatan Wonosalam akan mendapatkan jatah 800 ekor.

    “Untuk di Kecamatan Bareng dan Ngoto akan mendapatkan alokasi untuk 1.000 ekor hewan ternak,” beber anggota DPRD Jombang periode 2024-2029 itu

  • Putus Penularan Penyakit Mulut dan Kuku dari Wonogiri, Bantul Tutup Pasar Ternak

    Putus Penularan Penyakit Mulut dan Kuku dari Wonogiri, Bantul Tutup Pasar Ternak

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda di saat acara Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan keputusan penutupan pasar hewan merupakan kewenangan kepala daerah. “Ini sesuai surat edaran Menteri Pertanian pada 3 Januari 2025. Dimana kepala daerah diminta meningkatkan pengawasan lalu lintas ternaknya untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas dan dibarengi dengan melakukan desinfektan untuk memutus rantai virus,” katanya.

    Menghadapi penyebaran wabah PMK yang mulai meningkat cepat pada minggu ketiga Desember 2024, Kementan telah menyiapkan sebanyak empat juta vaksin yang nanti dibagikan ke semua provinsi sesuai dengan pengajuan kebutuhan. Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap, di mana pada Januari ini ditargetkan 400 ribu dosis vaksin terdistribusikan. Kemudian pada Februari 1,2 juta vaksin PMK dan pada Maret sebanyak 400 ribu dosis terdistribusikan. “Sedangkan alokasi dua juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025,” papar Agung.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Syam Arjayanti mengatakan telah mengajukan permohonan vaksin sebanyak 100 ribu ke Kementan. “Pendistribusian vaksin akan diprioritaskan untuk empat kabupaten, Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Kota Yogyakarta tidak menjadi prioritas karena masih nol kasus PMK,” tutupnya.

  • Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025

    Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025

    Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Wakil Menteri Pertanian
    (Wamentan) Sudaryono meminta para peternak segera memberikan vaksin untuk ternaknya sebelum terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (
    PMK
    ).
    Ia tidak ingin para peternak menunggu distribusi vaksinasi dari pemerintah. Sebab, harga
    vaksin PMK
    terbilang murah dengan rentang Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per dosis.
    “Saya mengimbau kepada siapapun, baik itu pengusaha perorangan, ya, peternak, enggak perlu menunggu divaksin negara. Vaksin itu harganya Rp 17.000 – Rp 25.000,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
    Ia menuturkan, harga vaksin itu jauh lebih terjangkau daripada mengambil risiko sapi seharga Rp 30 juta terkena wabah.
    “Daripada sapi yang nilainya Rp 30 juta lebih terkena PMK, lebih baik pengadaan vaksin mandiri juga kita sangat mendorong, karena harganya bisa diakses dan tersedia,” ucap Sudaryono.
    “Jadi enggak perlu nunggu sampai sapinya sakit atau vaksin dari negara datang,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan,
    Kementerian Pertanian
    menargetkan distribusi 2 juta dosis vaksin untuk mencegah PMK hingga Maret 2025. Sebanyak 400.000 dosis ditargetkan didistribusikan pada Januari 2025.
    “Kita siaga, ya, Kementan siaga, vaksinasi sudah kita jalankan. Insya Allah sampai dengan April, Mei, sampai dengan tengah tahun, kita sudah bisa paling tidak 2 juta dosis kita bisa berikan untuk vaksin. Mau enggak mau harus vaksin,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, wabah PMK terdeteksi di sejumlah wilayah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kemudian mengeluarkan surat peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK.
    Surat bernomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.
    Langkah antisipasi meliputi pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, penutupan pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK, dan pelibatan peternak serta sektor swasta dalam pengendalian penyakit.
    Menurut data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), dari 9 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 tercatat 4.000 kasus PMK di Indonesia.
    Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran penyakit sekaligus menjaga stabilitas sektor peternakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Tambah 2.500 Dosis Vaksin PMK untuk Polewali Mandar

    Kementan Tambah 2.500 Dosis Vaksin PMK untuk Polewali Mandar

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Tingginya antusiasme peternak di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, dalam melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap ternaknya membuat stok vaksin di Dinas Pertanian dan Pangan setempat habis. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menambah 2.500 dosis vaksin PMK pada Februari 2025.

    Sebelumnya, Polman hanya menerima 500 dosis vaksin pada awal Januari 2025. Namun, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan peternak yang khawatir ternaknya tertular PMK.

    “Kami akan menerima tambahan 2.000 dosis vaksin dari Kementerian Pertanian pada Februari. Tambahan ini sangat dibutuhkan karena tingginya permintaan vaksinasi dari peternak,” ujar Kepala UPTD Puskeswan Polman Isnaniah Bagenda, Jumat (17/1/2025).

    Sejak akhir Desember 2024, enam ekor sapi di Kecamatan Tinambung dinyatakan positif PMK berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Veteriner Maros. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinas Pertanian dan Pangan Polman telah melakukan langkah-langkah.

    Pertama, vaksinasi serentak yang dilaksanakan di 16 kecamatan dengan prioritas utama di Kecamatan Tinambung. Kedua, pengobatan massal dan disinfeksi. Dilakukan pada wilayah yang terdampak.

    Ketiga, edukasi masyarakat, yaitu memberikan informasi tentang cara mencegah penularan PMK.

    “Sejak kasus pertama ditemukan, kami telah melokalisasi wilayah terdampak dan melakukan pengobatan massal. Disinfeksi dan edukasi masyarakat juga terus dilakukan agar PMK tidak menyebar ke kecamatan lain,” tambah Isnaniah.

    Peternak di Polman mengaku resah sejak PMK mulai mewabah. Kekhawatiran akan penularan membuat mereka berbondong-bondong meminta vaksinasi untuk ternaknya.

    “Peternak sangat antusias untuk melakukan vaksinasi karena mereka takut sapinya tertular PMK. Namun, stok vaksin yang terbatas menjadi kendala utama,” ungkap Isnaniah.

    Dengan tambahan 2.500 dosis vaksin dari Kementan, diharapkan seluruh ternak di Polman dapat divaksinasi untuk mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan ternak dan mendukung keberlanjutan peternakan di Indonesia.

  • Cegah Penyebaran PMK, Banyuwangi Tolak Sapi dari Luar Kota

    Cegah Penyebaran PMK, Banyuwangi Tolak Sapi dari Luar Kota

    Liputan6.com, Banyuwangi – Hewan ternak sapi yang diangkut empat kendaraan dari Kabupaten Jember, ditolak masuk Kabupaten Banyuwangi. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat veteriner, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Nanang Sugianto penolakan sapi dari luar kota tersebut, untuk mencegah penyebaran virus PMK di Banyuwangi. Sebab, kata dia, sapi dari Jember tersebut tidak memiliki surat keterangan sehat hewan dari dinas terkait

    “Kami sempat menolak empat kendaraan tadi dari Kabupaten Jember, kita tolak dengan asumsi bahwa mereka tidak membawa surat kesehatan hewan atau SKHH atau sertifikat veteriner sehingga kita tolak dan kembali ke Jember,” ujarnya, Senin (13/1/2025)

    Kata Nanang, meski sempat terjadi perdebatan, penolakan sapi dari luar kota tersebut juga didukung oleh pedagang dan peternak Banyuwangi. Karena mereka tidak ingin penyebaran PMK semakin meluas di Banyuwangi. “Meskipun sempat  protes tapi usaha kita sangat didukung pedagang lain  dari Kabupaten Banyuwangi. Betul itu. Jadi  luar biasa sekali antusiasme pedagang itu  dan mereka tahu kalau PMK sampai meletus di Banyuwangi, mereka juga ikut rugi karena tidak bisa berdagang” tambah Nanang.

    Dia menambahkan bahwa, hingga Minggu ke dua bulan Januari  ini, jumlah sapi yang positif terpapar virus PMK mencapai 26 ekor sapi. “Dari jumlah itu, hingga saat ini kasus kematian hewan ternak masih nihil. Sehingga Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah kasus penyebaran PMK dibandingkan daerah lainya di Jawa Timur,” tuturnya.

    Menurut Nanang, untuk vaksin PMK pada tahun 2025  masih kosong. Sebab Pemerintah pusat sendiri pada tahun ini tidak mengalokasikan vaksin PMK. Sehingga masyarakat diminta untuk melakukan vaksin PMK secara mandiri terhadap hewan ternaknya. Karena vaksin PMK selama ini murni bantuan dari Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami mendorong para peternak untuk melakukan vaksinasi PMK mandiri, karena vaksin bantuan dari pemerintah pusat belum tersedia. Selain itu, sterilisasi kandang juga penting sehingga penyebaran virus PMK ini bisa ditekan,” pungkasnya.

  • Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Kasus Meningkat, Pemda DIY Percepat Vaksinasi PMK Sapi Perah dan Sapi Potong

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY telah menerima 11.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Kementerian Pertanian. Vaksinasi langsung digencarkan dengan prioritas sapi perah dan sapi potong di lima wilayah DIY untuk menekan penyebaran penyakit.

    Kepala DPKP DIY Syam Arjayanti menyatakan, 11.000 dosis vaksin ini merupakan tahap awal dari pengajuan 113.450 dosis vaksin PMK yang diajukan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian.

    “Kasus PMK di DIY meningkat, tetapi belum tersedia anggaran memadai pada awal Januari 2025. Karena itu, kami meminta tambahan 113.450 dosis. Tahap pertama telah didistribusikan ke kabupaten/kota di DIY, fokus pada sapi perah dan sapi potong,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).

    Rencana dropping selanjutnya meliputi 34.035 dosis pada Februari 2025, 11.345 dosis masing-masing pada Maret, Juli, dan September 2025, serta 34.035 dosis pada Agustus 2025. Vaksinasi sapi menjadi prioritas, sedangkan vaksinasi kambing dan domba akan melibatkan bantuan dari Bank Indonesia, Bank BPD DIY, dan Baznas.

    Koordinasi dengan Berbagai Pihak
    Syam menjelaskan pentingnya sinergi dengan dokter hewan dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat vaksinasi. 

    “Kami butuh bantuan untuk vaksinasi karena populasi ternak cukup besar. Juga diperlukan obat-obatan dan vitamin untuk meningkatkan stamina ternak. Kami berkoordinasi dengan peternak untuk mempercepat vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak agar kasus tidak menyebar,” tambahnya.

    Meski belum menutup lalu lintas ternak, vaksinasi difokuskan pada daerah sehat (zona hijau). “Kami serahkan prioritas vaksinasi kepada kabupaten/kota, mengingat belum bisa menjangkau seluruh populasi ternak di DIY. Kami juga berharap dukungan CSR untuk memperluas cakupan vaksinasi,” tandasnya soal vaksinasi PMK di wilayahnya.

    Status Tertular dan Langkah Penanganan
    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 708 Tahun 2024, DIY berstatus tertular PMK, bukan wabah. Oleh karena itu, karantina wilayah belum diterapkan. Namun, langkah-langkah seperti peningkatan biosekuriti, pemberian vitamin, isolasi ternak terpapar, hingga penutupan sementara pasar hewan tetap dilakukan.

    “Peternak tidak perlu panik karena PMK bisa diobati. Kami mendorong peternak untuk mulai membeli vaksin secara mandiri, dengan biaya sekitar Rp 30.000 per dosis yang diberikan dua kali setahun,” ungkap Syam terkait vaksinasi PMK.

    Hingga 15 Januari 2025, tercatat 2.329 kasus PMK di DIY. Sebanyak 20 ternak sembuh, 166 mati, dan 53 dipotong paksa. Kasus aktif tersisa 2.090, mayoritas sapi. Sejak Desember 2024, sebanyak 1.314 ternak telah divaksin, mencakup 16% dari total populasi sapi potong (285.060 ekor) dan sapi perah (2.992 ekor).

    Dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah, Pemprov DIY terus mendorong percepatan vaksinasi demi melindungi ternak dan menekan penyebaran PMK.

  • Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengimbau koperasi peternak di Indonesia merawat hewan ternak dengan melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Ini memang vaksin ya, harus vaksin menurut saya,” ujar Budi Arie saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Terlebih, kata dia lagi, Indonesia sudah mampu memproduksi vaksin PMK yang diharapkan mampu menekan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian telah menyalurkan 124.225 dosis vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) tahap awal, guna menangani penyebaran penyakit hewan ternak tersebut.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pada 2025 Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap kepada 25 provinsi dengan kasus PMK.

    “Dari 4 juta dosis vaksin yang disiapkan pada 2025, sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit pembibitan,” kata Agung.

    Dia merinci tujuh provinsi penerima vaksin tahap pertama tersebut meliputi Jawa Barat dengan 20.000 dosis; Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit pembibitan ternak (3.225 dosis).

    Ia menuturkan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi.

    Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret.

    Sumber : Antara

  • Kota Blitar Dapat Jatah 300 Dosis Vaksin PMK dari Kementan, Bakal Dibagikan ke Tiga Kecamatan

    Kota Blitar Dapat Jatah 300 Dosis Vaksin PMK dari Kementan, Bakal Dibagikan ke Tiga Kecamatan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Kota Blitar mendapat jatah 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kaku (PMK) dari Kementerian Pertanian (Kementan). 

    Sebanyak 300 dosis vaksin PMK itu akan dibagi di tiga kecamatan di Kota Blitar.

    “Kemarin, kami mendapat 300 dosis vaksin PMK dari pusat. Vaksin itu akan kami bagi di tiga kecamatan masing-masing 100 dosis,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, Kamis (16/1/2025). 

    Dewi mengatakan, 300 dosis vaksin PMK itu masih sangat kurang jika dibandingkan kebutuhan vaksinasi PMK di Kota Blitar. 

    Populasi sapi di Kota Blitar saat ini sekitar 3.700 ekor dan populasi kambing sekitar 5.000 ekor. 

    Vaksin PMK ini, kata Dewi, akan diberikan kepada sapi yang memang belum pernah mendapat vaksinasi. 

    Tahap awal vaksinasi PMK sebanyak tiga kalo dengan jarak vaksin pertama ke vaksin ke dua satu bulan, lalu vaksin kedua ke vaksin ketiga jaraknya tiga bulan. 

    “Selanjutnya vaksin booster jaraknya enam bulan. Satu ekor sapi dalam setahun minimal dua kali vaksin booster,” ujarnya. 

    Menurutnya, selain dari pemerintah pusat, daerah juga akan mendapatkan kuota vaksin PMK dari Pemprov Jatim. 

    Informasi, vaksin PMK dari Pemprov Jatim turun pada akhir Januari 2025.

    “Kota Blitar dapat berapa dosis, kami belum tahu. Informasinya akhir Januari ini turun vaksin PMK dari provinsi,” katanya. 

    Dikatakannya, perkembangan kasus PMK di Kota Blitar saat ini ada 34 kasus dan 5 ekor sapi di antaranya mati. 

    DKPP terus mengimbau para peternak waspada dengan penyebaran kasus PMK dengan menjaga kebersihan kandang dan kesehatan sapi.

    “Karena belum ada status wabah dari pemerintah pusat, untuk sementara Pasar Hewan Dimoro tetap buka. Tapi, kami memperketat skrining lalu lintas sapi di Pasar Hewan Dimoro,” ujarnya

  • Kadin Harus Tetap Satu dan Solid

    Kadin Harus Tetap Satu dan Solid

    Jakarta, Beritasatu.com – Arsjad Rasjid tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Kadin Indonesia dikarenakan tidak mengajukan diri dalam Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Arsjad yang kini didapuk sebagai ketua dewan pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029, menyampaikan Kadin Indonesia harus tetap satu dan solid sebagai mitra strategis pemerintah.

    “Demi kestabilan dan kepastian dunia usaha, kita sebagai pengusaha, pengusaha berjuang harus memperlihatkan pada semuanya bahwa kita itu bisa satu dan kita solid sebagai pengusaha,” ujar Arsjad saat sambutan.

    Arsjad mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memandang persatuan Kadin sebagai hal yang mutlak bagi dunia usaha dan ekonomi Indonesia.

    “Insyaallah Kadin semakin strategis sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 8% dapat tercapai,” terang Arsjad.

    Dalam kesempatan tersebut Arsjad menyampaikan, pertanggungjawabannya sebagai ketua Kadin Indonesia periode sebelumnya, yang mana sempat menjabat di saat pandemi Covid-19.

    “Pada tahun 2021 di tengah pandemi Kadin menghadirkan program vaksinasi gotong royong dan rumah oksigen gotong royong. Tahun 2022 Kadin menjadi tuan rumah B20 Indonesia,” jelasnya.

    Lalu Kadin memegang keketuaan ASEAN Business Advisory Council tahun 2023 dan menyusun Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang telah diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, Arsjad menerangkan pada 2024 pihaknya mengadakan dialog calon presiden 2024 untuk menyambut pemerintahan baru.

    “Kadin menyusun white paper arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi 2024-2029 yang diluncurkan pada Desember lalu. Kadin juga membentuk Indonesia Center for International Arbitration, Yayasan Arbitrase bertaraf Internasional,” imbuh Arsjad.