Xcloud.id

Event: vaksinasi

  • AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah memangku jabatan presiden AS, Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Langkah ini menurut banyak ahli dapat menghambat respons dunia terhadap pandemi di masa mendatang, demikian dilaporkan koresponden BBC, Stephanie Hegarty.

    Ini adalah kedua kalinya Presiden Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari WHO. Pada 2020, di puncak pandemi Covid, Trump memberi tahu WHO bahwa ia akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Presiden Joe Biden ketika ia menjabat tahun berikutnya.

    Trump mengkritik penanganan Covid oleh WHO dan “kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan”. Dia juga secara terbuka mengkritik pengaruh China dalam organisasi tersebut.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO dan membayar sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Banyak negara berpendapatan rendah bergantung pada badan tersebut untuk mendukung sistem kesehatan mereka yang rapuh dan mensponsori kampanye vaksinasi yang telah efektif dalam memberantas penyakit. Pemotongan anggaran badan tersebut dapat mempengaruhi program-program ini.

    BBC memantau bagaimana negara-negara di seluruh dunia bereaksi terhadap pengumuman Trump.

    Negara-negara miskin di Afrika bergantung pada WHO

    Dorcas Wangira, Koresponden Kesehatan BBC Afrika

    Sejumlah pakar kesehatan di Afrika memperingatkan keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari WHO justru dapat memutarbalikkan kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam memerangi penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV di Afrika. Banyak negara-negara miskin di Afrika masih bergantung hampir sepenuhnya pada WHO untuk bantuan teknis dan vaksin.

    Sebagai kontributor keuangan terbesar WHO, keluarnya AS dari lembaga tersebut akan membuat pendanaan untuk program-program penting di seluruh Afrika berkurang drastis, termasuk kesiapsiagaan kesehatan, tanggap darurat, dan vaksinasi anak-anak.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS juga memainkan peran penting dalam merespons keadaan darurat kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat 214 keadaan darurat kesehatan di benua itu tahun lalunaik dari 166 pada tahun 2023. Di antara kondisi darurat adalah mpox.

    Tahun lalu, AS bermitra dengan Rwanda dan WHO untuk mengatasi wabah MVD di negara itu.

    Kolera, demam berdarah, dan campak juga telah muncul kembali di seluruh Afrika tahun lalu. Pada bulan Desember, WHO mencatat bahwa wabah kolera menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

    Getty ImagesWHO dan badan internasional lainnya telah menyediakan dana dan sumber daya teknis untuk mendukung program vaksinasi polio di Pakistan.

    Hilang pengaruh atau peluang baru?

    Sylvia Chang, BBC News China

    Penarikan diri AS dari WHO dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan, yang memungkinkan China memperluas pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global.

    Memperkuat peran Beijing dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO, telah menjadi prioritas utama bagi pemimpin China, Xi Jinping. China telah meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO dan memposisikan dirinya sebagai suara utama dalam kesehatan global, khususnya selama pandemi Covid-19.

    Ketika kasus pertama Covid-19 muncul di Wuhan pada bulan Desember 2019, otoritas China awalnya membungkam para pelapor dan meremehkan tingkat keparahan wabah tersebut.

    Bahkan pada pertengahan Januari 2020, ketika virus tersebut menyebar secara internasional, pejabat China menyatakan tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia.

    Pada Selasa (21/01), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan. Dia menegaskan dukungan China yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut dalam membina kerja sama kesehatan masyarakat internasional.

    Getty ImagesWHO membantu mengendalikan penyebaran demam berdarah di Sri Lanka.

    Imbas pendanaan berkurang

    Ishara Danasekara, BBC News Sinhala

    Di Sri Lanka, WHO memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan, menyediakan keahlian teknis penting, pendanaan, dan dukungan strategis untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat utama.

    WHO berperan penting dalam meningkatkan hasil Kesehatankhususnya kesehatan ibu dan anak, kampanye vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis.

    Jadi, jika pendanaan WHO dikurangi, Sri Lanka akan menghadapi kemunduran yang signifikan. Kampanye vaksinasi dapat tertunda, yang menyebabkan munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Upaya untuk memerangi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, mungkin juga akan tersendat, yang akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan. Bantuan WHO juga terbukti sangat penting bagi Sri Lanka selama krisis nasional, seperti tsunami 2004 dan pandemi Covid-19.

    Getty ImagesAnak-anak di bawah usia lima tahun di India divaksinasi untuk mencegah polio sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menurunkan kasus polio.

    Imran Qureshi, BBC News Hindi

    “Kita mungkin harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa dan China akan turun tangan secara besar-besaran,” kata Prof. K. Srinath Reddy, mantan kepala Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

    Penarikan mundur AS dari WHO dapat menghadirkan “peluang besar bagi China” dan UE untuk meningkatkan peran mereka di panggung global, katanya kepada BBC.

    Prof Reddy mengharapkan dampak yang lebih besar akan dirasakan dalam program kesehatan internasional seperti pengawasan patogen, tuberkulosis, dan resistensi antimikroba ketimbang pada program khusus India. Namun, ia juga yakin dukungan ekstra bilateral akan datang dari CDC, Institut Kesehatan Nasional, dan yayasan lain yang berbasis di AS.

    “Dalam dunia yang saling bergantung dan saling terhubung, [keluarnya AS dari WHO] akan berdampak buruk tidak hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi AS,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pada era pasca-Covid-19, kerja sama multilateral akan terus menjadi krusial dalam menangani tantangan kesehatan global utama, mulai dari ancaman pandemi hingga perubahan iklim.

    Kehilangan kontributor keuangan nasional utama WHO berarti negara lain “perlu meningkatkan kontribusi mereka dan meningkatkan tingkat kolaborasi ilmiah di antara mereka sendiri”, tambahnya.

    “Baik kerja sama internasional maupun kemandirian sekarang akan memperoleh tujuan baru dan bentuk fungsi yang baru.”

    Tarhub Asghar, BBC News Urdu

    Bagi negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam perang melawan polio, keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada upaya pemberantasan polio di masa mendatang. Pakistan dan Afghanistan adalah dua negara terakhir di dunia yang masih bergulat dengan polio endemik.

    Meskipun telah berupaya keras selama bertahun-tahun, Pakistan telah menghadapi kemunduran signifikan. Akibatnya kasus polio terus meningkat. Pada 2023, lebih dari separuh anak-anak yang tertular polio di Pakistan belum menerima imunisasi rutin apa pun, menurut kementerian kesehatan.

    Strategi Pakistan saat ini untuk mengatasi penyakit yang melumpuhkan ini sangat bergantung pada pendanaan donor internasional ketimbang investasi dalam negeri.

    WHO dan lembaga internasional lainnya telah menyediakan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan untuk mendukung upaya vaksinasi dan kampanye kesehatan. Pada 2023, WHO memberikan salah satu kontribusi terbesarnya untuk program polio Pakistan.

    Namun, mantan menteri kesehatan Dr Zafar Mirza telah meremehkan dampak langsung keluarnya AS dari WHO. Alasan dia, WHO didukung oleh sejumlah besar negara dan pendanaan AS bukanlah satu-satunya jalur penyelamat untuk pemberantasan polio.

    Namun, “hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan membangun sistem perawatan kesehatan Pakistan yang tangguh dan mandiri”, imbuhnya.

    Para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa meskipun penarikan AS mungkin tidak serta-merta menghentikan pendanaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem kesehatan global secara signifikan memperlambat segala hal mulai dari produksi vaksin hingga peluncuran program. Dan bagi Pakistan, hal ini tentu saja berarti meningkatnya ketidakpastian dalam memerangi polio.

    Getty ImagesKelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan virus polio muncul kembali di Gaza.

    Pemain kunci di Timur Tengah

    Hanan Razek, BBC News Arabic

    Perintah eksekutif Trump muncul di saat dunia Arab menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan akan penyebaran penyakit, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.

    Hampir setengah dari 2,1 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Deteksi polio pada Juli 2024 memicu kekhawatiran akan wabah tersebut.

    Pakar kesehatan mengaitkan penyebaran penyakit baru-baru ini dengan dampak konflik yang menghancurkan sistem dan infrastruktur kesehatan Gaza sejak 2023. Meskipun blokade mencegah masuknya makanan dan pasokan medis, WHO memastikan lebih dari setengah juta anak di bawah 10 tahun mendapat vaksinasi polio, sebagian besar di Gaza tengah dan selatan.

    Kolera adalah masalah kesehatan lain yang berkembang, karena penyakit ini semakin menyebar di Timur Tengah.

    Di kamp pengungsi al-Hol, Suriahyang menampung lebih dari 40.000 orang terlantarkurangnya air bersih menyebabkan insiden kolera melonjak menjadi lebih dari 200 kasus bulan lalu. WHO memberikan dukungan dengan kampanye vaksinasi 10 hari untuk menghentikan penyebaran penyakit.

    BBC News Persian

    Dampak langsung penarikan mundur AS dari WHO bagi sektor kesehatan Iran tidak pasti. Namun, langkah itu dapat membawa perubahan dalam pendanaan, diplomasi kesehatan global, dan inisiatif kesehatan regional.

    Iran mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan WHO sehingga organisasi tersebut mengoperasikan kantor di ibu kota, Teheran.

    Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat serta meningkatkan layanan perawatan kesehatan di negara tersebut. Kemitraan ini berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat.

    WHO juga sering memfasilitasi program kesehatan regional yang memerlukan kolaborasi antara negara-negara tetangga. Tidak adanya dukungan AS dapat memengaruhi cakupan dan efektivitas inisiatif ini, secara tidak langsung memengaruhi partisipasi Iran dan manfaat yang diperolehnya dari inisiatif tersebut.

    Negara-negara lain, seperti China, mungkin akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam kesehatan global yang dapat mengubah lanskap geopolitik tempat Iran beroperasi. Hal ini berpotensi membuka jalan baru bagi kolaborasi bagi Iran, atau tantangan, tergantung pada aliansi dan kepentingan yang berkembang dalam WHO.

    Lihat juga Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kasus PMK Meningkat, Pemkab Tuban Tutup Seluruh Pasar Hewan Selama 21 Hari

    Kasus PMK Meningkat, Pemkab Tuban Tutup Seluruh Pasar Hewan Selama 21 Hari

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengumumkan penutupan sementara seluruh pasar hewan selama 21 hari, mulai tanggal 28 Januari hingga 17 Februari 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 500.7.2.4/489/414.106.05/2025.

    Adapun kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah tersebut.

    Terhitung hingga 16 Januari 2025, sebanyak 104 kasus PMK dilaporkan di 20 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 94 ekor hewan masih dirawat, 6 ekor mati, 3 dipotong paksa, dan 1 ekor dinyatakan sembuh.

    Situasi ini mendorong Pemkab Tuban untuk segera bertindak guna mencegah penyebaran lebih luas.

    Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Tuban langsung mengerahkan tim dokter hewan dan paramedik di setiap Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

    Mereka menangani ternak yang dilaporkan sakit menggunakan stok obat yang tersedia. Selain itu, pengawasan lalu lintas ternak diperketat. Setiap hewan yang masuk ke wilayah Tuban harus memenuhi persyaratan vaksinasi dan uji laboratorium melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS).

    Sebagai tindakan pencegahan, penyemprotan disinfektan dilakukan di pasar hewan serta rumah-rumah warga yang memiliki ternak.

    DKP2P juga terus mengedukasi peternak untuk menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan yang cukup, serta memastikan ternaknya telah divaksinasi.

    Pemkab Tuban mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bekerja sama dalam upaya pencegahan PMK. Peternak diminta segera melaporkan jika ada ternak yang menunjukkan gejala sakit.

    Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ternak dalam kondisi sehat, dan menghindari membawa ternak sakit ke pasar.

    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyebaran PMK dapat terkendali dan aktivitas pasar hewan kembali normal setelah masa penutupan berakhir. [fyi/aje]

  • Kasus PMK Meningkat, Pemkab Tuban Tutup Seluruh Pasar Hewan

    Kasus PMK Meningkat, Pemkab Tuban Tutup Seluruh Pasar Hewan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengumumkan penutupan sementara seluruh pasar hewan selama 21 hari, mulai tanggal 28 Januari hingga 17 Februari 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 500.7.2.4/489/414.106.05/2025.

    Adapun kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah tersebut.

    Terhitung hingga 16 Januari 2025, sebanyak 104 kasus PMK dilaporkan di 20 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 94 ekor hewan masih dirawat, 6 ekor mati, 3 dipotong paksa, dan 1 ekor dinyatakan sembuh.

    Situasi ini mendorong Pemkab Tuban untuk segera bertindak guna mencegah penyebaran lebih luas.

    Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Tuban langsung mengerahkan tim dokter hewan dan paramedik di setiap Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

    Mereka menangani ternak yang dilaporkan sakit menggunakan stok obat yang tersedia. Selain itu, pengawasan lalu lintas ternak diperketat. Setiap hewan yang masuk ke wilayah Tuban harus memenuhi persyaratan vaksinasi dan uji laboratorium melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS).

    Sebagai tindakan pencegahan, penyemprotan disinfektan dilakukan di pasar hewan serta rumah-rumah warga yang memiliki ternak.

    DKP2P juga terus mengedukasi peternak untuk menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan yang cukup, serta memastikan ternaknya telah divaksinasi.

    Pemkab Tuban mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bekerja sama dalam upaya pencegahan PMK. Peternak diminta segera melaporkan jika ada ternak yang menunjukkan gejala sakit.

    Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ternak dalam kondisi sehat, dan menghindari membawa ternak sakit ke pasar.

    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyebaran PMK dapat terkendali dan aktivitas pasar hewan kembali normal setelah masa penutupan berakhir. (fyi/but)

  • Terdapat 162 kasus PMK, DKPPP Temanggung gencarkan vaksin hewan ternak

    Terdapat 162 kasus PMK, DKPPP Temanggung gencarkan vaksin hewan ternak

    ANTARA – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mencatat saat ini terdapat 162 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sejumlah hewan ternak. DKPPP Kabupaten Temanggung pun menargetkan pada bulan Januari ini untuk melakukan vaksinasi terhadap 500 ekor ternak sebagai langkah pencegahan penyebaran PMK. (Firman Eko Handy/Chairul Fajri/Hilary Pasulu)

  • Segera Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Page 3

    Segera Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah terus mematangkan persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Dia menuturkan, berbagai persiapan terus dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik.

    “Program ini akan segera diluncurkan. Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai dukungan teknis, termasuk data sasaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM),” kata dia seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Sabtu (25/1/2025).

    Pratikno mengungkapkan, nantinya program ini mencakup tiga hal yaitu:

    PKG Ulang Tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun
    PKG Sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru
    PKG Khusus yang menyasar Ibu hamil dan Balita dilaksanakan di posyandu dan puskesmas.

    “Dari segi data, data dukungan Dukcapil dari Kemendagri sudah ada sinergi termasuk dengan data BPJS Kesehatan. Karena nanti ini akan menjadi basis data sasaran implementasi untuk PKG,” jelas Pratikno.

    Terkait anggaran, lanjut dia,  Kementerian Kesehatan telah menyiapkannya serta SDM yang akan bertugas dalam pelaksanaan PKG.

    Namun, untuk distribusi layanan, pelaksanaan, infrastruktur, serta dukungan SDM penunjang masih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa.

    “Yang penting adalah memperkuat orkestrasi yang solid. Jika perlu, kita buat Instruksi Presiden (Inpres). Program ini sangat diharapkan masyarakat, namun juga memerlukan upaya besar dan penuh tantangan,” jelas Pratikno.

    Menko PMK menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu direplikasi dalam pelaksanaan PKG. Dukungan dari TNI-Polri dan pendekatan langsung ke wilayah terpencil dinilai sangat penting untuk memastikan program ini berjalan lancar.

    “Mohon dirujuk, dicek kembali pengalaman kita menangani vaksinasi Covid-19 dan apa yang bisa kita replikasi lagi untuk cek kesehatan gratis. Dan kita bisa bersama-sama harus bisa mengawal program secara sukses,” pungkasnya.

  • Sulit Akses Aplikasi Satu Sehat Mobile? Berikut Cara Mengatasinya – Halaman all

    Sulit Akses Aplikasi Satu Sehat Mobile? Berikut Cara Mengatasinya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Aplikasi Satu Sehat mobile akan digunakan dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Namun sayangnya masih ditemukan keluhan sulit mengakses aplikasi tersebut di ponsel.

    Staf Ahli bidang Teknologi Kesehatan Setiaji, menyarankan masyarakat untuk memastikan aplikasi Satu Sehat mobile sudah diperbarui ke versi terbaru.

    “Sebelum menggunakan SATUSEHAT Mobile, pastikan sudah mengunduh versi terbaru dari SATUSEHAT Mobile di Play Store atau App Store masing-masing,” kata Setiaji di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Ia menuturkan, bagi masyarakat yang mengalami e-mail verifikasi tidak masuk berkali-kali ketika hendak registrasi akun SATUSEHAT Mobile, disarankan untuk mengecek folder Spam. Jika tidak ditemukan di dalam folder Spam, maka daftar dengan e-mail lain yang dimiliki.

    Ada beberapa kemungkinan mengapa seseorang tidak dapat mendaftarkan akun, antara lain:

    A. Data Nama, NIK, dan Tanggal Lahir Anda tidak sesuai dengan data KTP dan/atau Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

    Jika ada ketidaksesuaian, Anda dapat mengunjungi dan memperbarui data Anda ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada domisili atau alamat asal Anda.

    B. Nomor telepon dan/atau e-mail Anda sudah pernah terdaftar di SATUSEHAT Mobile. Jika nomor telepon atau e-mail Anda sudah digunakan, silakan gunakan nomor telepon dan/atau email lain yang sesuai.

    C. NIK Anda sudah pernah terdaftar di SATUSEHAT Mobile. Apabila NIK Anda sudah digunakan untuk registrasi, silakan login menggunakan e-mail atau nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan dengan NIK tersebut.

    Jika tidak mengetahui e-mail atau nomor telepon terdaftar, masyarakat dapat melapor ke e-mail helpdesk@kemkes.go.id atau mengisi formulir aduan melalui https://satusehat.kemkes.go.id/mobile/contact-us (pilih kategori aduan “Akun”).

    Dalam laporan itu, mohon untuk menyebutkan data nomor telepon terdaftar dan nomor telepon baru, serta keperluan pembaruan.

    Selain itu, Anda wajib melampirkan bukti valid berupa foto diri dengan kartu identitas yang sesuai dengan akun SATUSEHAT Mobile.

    Selanjutnya, apabila masyarakat gagal mengunduh sertifikat vaksinasi,  Chief of Technology Transformation Office (TTO) ini menjelaskan beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut.

    “Pertama, apakah ada error message yang ditampilkan? Jika iya, apakah sudah pernah lapor ke hubungi kami? Kedua, jika tidak ada error message yang ditampilkan, apakah user sudah cek pada folder download di ponsel masing-masing?” jelasnya.

    Kemudian, Frequently Asked Question (FAQ) untuk kendala akun lainnya, silakan dapat mengakses informasi ke tautan https://satusehat.kemkes.go.id/mobile/faq/topic?categoryId=66a03477-fecd-4a34-a181-e8c0bf580beb.

  • Netanyahu Usir UNRWA dari Yerusalem, Diberi Waktu Kosongkan Kantor hingga Akhir Januari – Halaman all

    Netanyahu Usir UNRWA dari Yerusalem, Diberi Waktu Kosongkan Kantor hingga Akhir Januari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk angkat kaki dari kantor pusatnya yang berada di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem.

    Perintah itu disampaikan Netanyahu lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

    Dalam surat itu netanyahu mengatakan bahwa UNRWA wajib menghentikan operasinya dan mengosongkan kantor operasionalnya di Yerusalem paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

    “Badan PBB untuk pengungsi Palestina harus mengakhiri operasinya dan meninggalkan semua kantornya di Yerusalem paling lambat tanggal 30 Januari,” ujar surat perintah Netanyahu untuk PBB sebagaimana dikutip dari The Times of Israel.

    Perintah itu dilontarkan Netanyahu usai anggota parlemen Israel meloloskan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel dan Yerusalem timur.

    UNRWA juga dilarang untuk menjalankan operasinya di sektor kota yang dianeksasi oleh Israel setelah Perang Enam Hari tahun 1967.

    Namun parlemen Israel tidak melarang badan tersebut beroperasi di Gaza atau Tepi Barat.

    Pengusiran UNRWA sebenarnya sudah lama di usulkan oleh Netanyahu, bahkan Ekstremis Israel turut membakar lahan di sekitar markas besar UNRWA agar badan itu angkat kaki dari Yerusalem.

    Akan tetapi pimpinan Israel baru menemukan celah untuk melakukan hal itu sekarang.

    Netanyahu berdalih pengusiran UNRWA dilakukan karena badan itu menggunakan tanah kantor tersebut tanpa persetujuan Departemen Pertanahan Israel.

    Selain itu Israel menuding pegawai UNRWA berkontribusi terhadap serangan “Banjir Al-Aqsa” pada 7 Oktober lalu, dan bahwa “sistem pendidikan badan tersebut mendukung terorisme dan kebencian.”

    UNRWA Kecam Netanyahu

    Merespons pengusiran ini, kepala UNRWA Philippe Lazzarini buka suara.

    Ia memperingatkan bahwa mencegah lembaga tersebut beroperasi dapat menyabotase gencatan senjata Gaza, serta menggagalkan harapan orang-orang yang telah mengalami penderitaan besar.

    Tindakan Israel juga dinilai sebagai upaya pelanggaran hukum internasional karena mendiskreditkan dan mendelegitimasi peran UNRWA alam menyediakan bantuan bagi pengungsi Palestina.

    “Pekerjaan UNRWA harus terus berlanjut di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” katanya di platform media sosial X, Jumat (24/1/2025).

    Apa Dampak Larangan UNRWA?

    Didirikan 8 Desember 1949, UNRWA diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk melayani pengungsi Palestina.

    Mengutip CNN International, UNRWA merupakan kelompok bantuan kemanusiaan utama di Gaza. Hampir 2 juta warga Gaza bergantung pada lembaga ini untuk mendapatkan bantuan.

    Dengan 1 juta orang menggunakan tempat penampungan UNRWA untuk mendapatkan makanan dan perawatan kesehatan di wilayah kantong tersebut.

    Tak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, UNRWA juga turut mendukung penyaluran bantuan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan pada awal Oktober 2024, keberadan UNRWA sangat diperlukan dan tidak tergantikan.

    Pasalnya, UNRWA merupakan kelompok bantuan kemanusiaan utama di Gaza.

    Bersama dengan Bulan Sabit Merah Palestina, UNRWA menangani hampir semua distribusi bantuan PBB yang masuk ke wilayah tersebut.

    Badan ini setidaknya memiliki 11 pusat distribusi makanan untuk satu juta orang di Gaza, yang separuhnya hidup di bawah garis kemiskinan.

    Badan ini juga ikut membantu pelaksanaan vaksinasi polio darurat untuk melindungi warga Gaza dari penyebaran virus menular yang menyebabkan kelumpuhan. 

    Jika undang-undang ini diterapkan, kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya operasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza, operasi yang menjadi tulang punggung UNRWA

    Hal ini juga akan menyebabkan runtuhnya layanan-layanan penting yang disediakan oleh UNRWA di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan sanitasi.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1067, Trump-Putin Siap Dialog, Zelensky Sebut Kremlin Manipulasi – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1067, Trump-Putin Siap Dialog, Zelensky Sebut Kremlin Manipulasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah sejumlah peristiwa yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, yang telah memasuki hari ke-1067 pada Sabtu (25/1/2025).

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memperingatkan, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha untuk memanipulasi Donald Trump, lapor The Guardian.

    Putin menggambarkan hubungan antara dirinya dengan Trump sebagai “bisnis, pragmatis, dan dapat dipercaya.”

    Simak peristiwa lainnya berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1067

    Zelensky Sebut Rusia Bermaksud Memanipulasi Trump

    Zelensky memperingatkan Putin berusaha untuk “memanipulasi” Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Peringatan ini muncul setelah Putin memuji Trump dan menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengannya.

    Zelensky menyatakan dalam pidato hariannya pada Jumat (24/1/2025), Putin ingin memanfaatkan keinginan Trump untuk mencari perdamaian.

    “Putin ingin memanipulasi keinginan presiden Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian,” kata Zelensky.

    Dia juga menambahkan bahwa Putin sebenarnya lebih memilih untuk melanjutkan perang dan berusaha memengaruhi pemimpin dunia lainnya demi mendukung tujuan Rusia.

    Putin Siap Berdiskusi dengan Trump

    Putin menyatakan bahwa “siap untuk berunding” mengenai perang di Ukraina dengan Donald Trump.

    Presiden Rusia menyebut pertemuan antara keduanya bisa menjadi ide yang bagus.

    Putin menggambarkan hubungan antara dirinya dengan Trump sebagai “bisnis, pragmatis, dan dapat dipercaya.”

    Selain itu, Putin mengulang klaim Trump yang menyatakan bahwa jika Trump yang menjadi presiden pada 2022, perang di Ukraina tidak akan terjadi.

    Putin juga kembali mengungkapkan pernyataan Trump yang mengklaim bahwa pemilu AS 2020 telah “dicuri” meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh banyak pihak.

    Marco Rubio Perintahkan Bantuan Luar Negeri Dihentikan, Kecuali untuk Israel dan Mesir

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio memerintahkan untuk menghentikan hampir semua bantuan luar negeri yang diberikan oleh AS.

    Dia membuat pengecualian untuk bantuan yang diberikan kepada Israel dan Mesir, menurut memo internal yang dikirimkan ke staf di Departemen Luar Negeri AS.

    Perintah ini mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer.

    Ini juga bisa memengaruhi bantuan yang diberikan kepada Ukraina.

    Masih belum jelas seberapa luas perintah ini dan jenis bantuan apa yang akan dipotong, mengingat bahwa Kongres AS yang menetapkan anggaran pemerintah federal.

    USAID Menangguhkan Bantuan ke Ukraina

    Dikutip dari Suspilne, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan perintah untuk menghentikan bantuan internasional yang ada dan menangguhkan bantuan baru pada Jumat (24/1/2025).

    Seorang pejabat dari USAID yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa pembekuan bantuan ini berdampak pada proyek-proyek di berbagai negara, termasuk Ukraina.

    Beberapa proyek yang terkena dampak pembekuan ini termasuk bantuan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, seperti perawatan medis darurat untuk ibu dan vaksinasi anak-anak, yang sebelumnya diberikan di Ukraina.

    Dengan demikian, semua pekerjaan yang terkait dengan proyek-proyek tersebut dihentikan sementara waktu.

    Penjualan Peralatan Militer AS Capai Rekor

    Penjualan peralatan militer dari Amerika Serikat ke negara-negara lain meningkat tajam pada tahun 2024, naik sebesar 29 persen hingga mencapai $318,7 miliar.

    Kenaikan ini terjadi karena banyak negara yang ingin menggantikan persediaan senjata yang telah mereka kirimkan ke Ukraina, serta mempersiapkan diri untuk kemungkinan konflik besar di masa depan.

    Beberapa transaksi besar yang disetujui termasuk penjualan jet tempur F-16 senilai $23 miliar ke Turki, F-15 senilai $18,8 miliar ke Israel, dan tank M1A2 Abrams senilai $2,5 miliar ke Rumania.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Tabri S Munir mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, khususnya dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Dari dua hari terakhir, kami ikut serta mendalami penanganan PMK pada ternak sapi di Pamekasan. Alhamdulillah kami mendapat laporan bahwa kondisinya sudah mulai membaik dan menuju penyembuhan,” kata Tabri S Munir, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih kejadian sapi mati maupun disembelih paksa juga sudah mulai berkurang berkat pemberian vitamin maupun vaksinasi anti PMK. “Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya dan kerja keras dari paramedis kesehatan hewan di Pamekasan,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, kami mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan yang benar-benar dikoordinir oleh DKPP Pamekasan. Bahkan menurut kami, kerja mereka sudah melampaui batas kemampuan fisik mereka sendiri,” sambung politisi muda Partai Demokrat Pamekasan.

    Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, sebab tenaga medis kesehatan hewan terkadang harus melalui situasi sulit saat melakukan penanganan. “Misal sebotol vaksin harus digunakan untuk 25 ekor sapi, sementara keberadaan kandang sapi warga untuk jangkauan 25 ekor dari kandang menuju kandang lainnya membutuhkan limit waktu yang relatif jauh,” jelasnya.

    “Sehingga limit waktu yang terbatas jauh ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga medis kesehatan hewan, namun mereka tetap berupaya dan menunjukkan komitmennya melalui melalui beragam tantangan yang harus ditaklukkan saat berada di lapangan,” imbuhnya.

    Namun pihaknya mengaku baru mengetahui jika kinerja para tenaga medis keswan berbanding terbalik dengan upah yang harus mereka terima. “Jadi kami baru tahu keluh kesah mereka bahwa alokasi anggaran untuk honor paramedis keswan yang melakukan vaksinasi PMK tidak ada, dan berbeda dengan tahun sebelumnya (2023-2024),” beber Tabri.

    “Maka dari itu, kami berharap hak dan kesejahteraan paramedis keswan mendapat perhatian, baik honor maupun kendaraan operasional mereka. Sehingga kami juga segera membicarakan hal ini bersama DKPP Pamekasan, agar menemukan solusi konkrit atas jerih paya mereka,” sambung legislator yang tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Pamekasan.

    Fakta di lapangan tersebut menjadi salah satu hal dipikirkan guna memberikan hak dan kesejahteraan sebagaimana mestinya. “Kerja lapangan mereka yang harus datang ke kandang-kandang warga sangat berat, belum lagi dengan medan yang harus mereka lalui,” imbuhnya .

    “Dengan kondisi itu, kita harus berupaya agar mereka benar-benar difasilitasi dengan kendaraan operasional. Setidaknya motor yang sehat dan bisa membawa peralatan dan obat-obatan medis yang harus tetap terjaga temperaturnya,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Pemkab Lumajang Tutup Pasar Hewan, Fokus Cegah Penyebaran PMK

    Pemkab Lumajang Tutup Pasar Hewan, Fokus Cegah Penyebaran PMK

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi menutup seluruh pasar hewan di wilayahnya sejak Senin (20/1/2025) hingga Jumat (31/1/2025). Penutupan ini dilakukan berdasarkan surat edaran Bupati Lumajang tahun 2025 sebagai upaya mengendalikan penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Kepala Bidang Peternakan DKPP Lumajang, Endra Novianto, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk meminimalisir pergerakan hewan ternak yang dapat mempercepat penyebaran virus.

    “Penutupan pasar hewan dilakukan untuk menekan penyebaran PMK di Lumajang. Kebijakan ini berlaku mulai 20 Januari hingga 31 Januari 2025,” ujar Endra, Rabu (22/1/2025).

    Berdasarkan data DKPP Lumajang, sebanyak 983 ekor sapi telah terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 70 sapi dilaporkan mati akibat keterlambatan penanganan, sementara 147 ekor lainnya masih menjalani perawatan intensif.

    Penutupan sementara ini berlaku untuk sejumlah pasar hewan utama, seperti Pasar Hewan Pasirian dan Pasar Hewan Lumajang. Selama masa penutupan, DKPP akan memfokuskan upaya vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.

    “Penutupan ini sifatnya sementara untuk mempermudah pelaksanaan vaksinasi hewan ternak, khususnya sapi,” kata Endra.

    Sebelumnya, DKPP sempat menghadapi kendala akibat stok vaksinasi PMK yang habis. Namun, Kabupaten Lumajang kini telah menerima tambahan 10.500 dosis vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung program vaksinasi.

    “Vaksinasi sempat terhenti karena stok habis. Tetapi sekarang kami mendapatkan 10.500 dosis dari Pemprov Jatim,” pungkas Endra.

    Dengan langkah ini, Pemkab Lumajang berharap dapat menekan penyebaran virus PMK serta melindungi sektor peternakan, yang menjadi salah satu andalan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. [dav/beq]