Event: vaksinasi

  • Kasus Covid-19 Naik, Prabowo Panggil Menkes ke Istana

    Kasus Covid-19 Naik, Prabowo Panggil Menkes ke Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemangilan ini dilakukan terkait lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan.

    “(Membahas) Covid-19,” kata Budi saat ditanya wartawan perihal agenda kedatangannya ke Istana, Selasa (3/5/2025).

    Lebih lanjut Menkes Budi menjelaskan, meskipun terlihat banyak, tapi kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

    “Kita amati kalau ada di Indonesia, NA-gennya masih kecil sekali, ODO puluhan. Itu sudah terlihat di pusat-pusat surveilans. Memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian Omicron yang big,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, dIa mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik menanggapi lonjakan kasus ini. “Jadi harusnya enggak usah khawatir,” tutupnya

    Sebagai informasi, Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) atau wabah lainnya, lewat Surat Edaran Dirjen P2 Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19 dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat sedang sakit.

    Selain itu, juga dianjurkan segera periksa ke dokter apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan faktor risiko bagi pelaku perjalanan, melapor ke petugas kesehatan jika sakit selama perjalanan di pelabuhan, bandar udara dan lainnya yang setempat dan melakukan vaksinasi booster Covid-19 bagi yang belum atau jika termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

  • Dicurigai Ada Kepentingan Global di Balik Vaksinasi TBC

    Dicurigai Ada Kepentingan Global di Balik Vaksinasi TBC

    GELORA.CO – Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait program vaksinasi TBC mengundang kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

    Program vaksin ini disebut-sebut mendapatkan suntikan dari dana sebesar Rp 2,7 triliun (159 juta dolar AS) bersumber dari yayasan milik Bill Gates. Meski disebut sebagai bagian dari inisiatif global memerangi tuberkulosis, banyak warga Indonesia merasa skeptis.

    Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho menyoroti tidak adanya data peningkatan kasus TBC dalam Laporan Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Minggu ke-21 Tahun 2025 sebagai dasar ilmiah pelaksanaan vaksinasi massal tersebut.

    “Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” kata Agung kepada RMOL, Selasa 3 Juni 2025.

    Agung menilai adanya pengaruh kepentingan asing dan industri farmasi global dalam kebijakan ini, serta menyebut perlunya kewaspadaan terhadap intervensi lembaga internasional yang kerap membawa agenda terselubung, seperti kontrol populasi dan bisnis vaksin.

    Atas dasar itulah Rekan Indonesia menyerukan agar pemerintah menunda vaksinasi TBC sampai ada dasar epidemiologis yang jelas.

    Pemerintah juga didorong membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan serta menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.

    “Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tutup Agung.

  • Ulama dan Tokoh Jatim Tolak Vaksin TBC Jika Tanpa Transparansi

    Ulama dan Tokoh Jatim Tolak Vaksin TBC Jika Tanpa Transparansi

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur menyampaikan penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Hal ini khususnya jika prosesnya dinilai tidak transparan dan tidak memenuhi prinsip keselamatan rakyat.

    Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Jatim di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025).

    Perwakilan dari kelompok 40 habaib dan ulama Jatim, Drs. KH. Fadholi Moh. Ruham, M.Si, menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi yang menyangkut generasi muda bangsa tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa penjelasan terbuka dan akuntabel.

    “Semua ternyata bermula dari adanya rencana uji coba vaksin TBC. Jika benar direalisasikan dan tanpa memenuhi prinsip transparansi tentang manfaat terutama, lalu tujuan jujurnya apa? Kalau tujuannya tidak jujur, kamu tidak bisa mengerti,” ujar KH. Fadholi.

    Dia menegaskan bahwa vaksinasi adalah urusan besar yang menyentuh aspek hukum, adat, dan keselamatan publik. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan atas dasar proyek atau agenda tersembunyi yang tidak diketahui publik.

    “Jangan-jangan yang beredar di masyarakat bahwa ini proyek. Daripada itu, kami sangat menolak,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, para tokoh juga meminta agar DPRD Jawa Timur mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat nasional. Mereka mendorong agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat segera mengeluarkan fatwa mengenai status vaksin TBC tersebut.

    “Kalau sudah ada fatwa berarti akan ada upaya secara hukum Islam termasuk secara keselamatan rakyat,” lanjut KH. Fadholi.

    Dia juga menyebut praktik vaksinasi yang dinilai tidak manusiawi, terutama ketika dilakukan pada anak-anak yang belum mendapatkan pemahaman utuh dan harus dipaksa oleh orang tuanya.

    “Banyak peristiwa yang terekam bahwa anak dipaksakan, yang mesti dipegang orang tua untuk suntik. Ini sangat tidak manusiawi. Di situ saja sudah tidak jelas dan tidak jujur, dari situ saja tidak perlu dipaksakan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus mengedepankan keselamatan dan martabat rakyat dalam setiap bentuk kerja sama internasional, termasuk program vaksinasi.

    “Harus kita pegang teguh dan diprioritaskan, dan jika vaksin ini dipaksakan tanpa memenuhi poin-poin dalam surat ini, kami, habib, ulama, dan tokoh Jawa Timur siap melakukan langkah-langkah hukum,” tutupnya. [asg/but]

  • Lonjakan Covid-19 di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman

    Lonjakan Covid-19 di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Widyawati menyatakan meskipun kasus Covid-19 tengah mengalami lonjakan di sejumlah negara di Asia, kondisi di Indonesia masih tetap aman terkendali.

    “Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular termasuk Covid-19 terus kami perkuat baik melalui sistem sentinel maupun melalui pemantauan pintu masuk ke Indonesia,” kata Widya dalam video yang diterima Beritasatu.com, Senin (2/6/2025).

    Namun, masyarakat terutama kelompok lanjut usia dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid) diminta tetap waspada terhadap potensi penyebaran.

    “Tetapi perlu kewaspadaan bagi para lansia dan  orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta,” tambahnya.

    Menurutnya, pada situasi saat ini varian JN.1 masih menjadi variant of interest yakni varian yang memiliki kemampuan genetik dapat memengaruhi karakteristik virus sejak ditetapkan pada Desember 2023.

    Sub varian yang masih bersikulasi di Indonesia adalah MB1.1 dan KP2.18 yang secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan JN.1. Namun tidak ada indikasi sub varian ini lebih menular atau menyebabkan keparahan dibandingkan dengan sub varian sebelumnya.

    Widyawati mengaku saat ini memang terjadi peningkatan kasus Covid-19 di China, India, dan Thailand dan negara Asia lainnya seperti Hong Kong, Malaysia, serta Singapura.

    Sementara di Indonesia berdasarkan pemantauan minggu lalu nol (0) kasus positif Covid-19. Pemerintah saat ini sudah memantau situasi global dan nasional yang dapat diakses melalui kanal atau situs resmi Kemenkes yang mengintensifkan penemuan kasus covid-19.

    “Masyarakat tidak perlu panik dan tetap menjaga kewaspadaan agar tetap tenang.  Kami pastikan langkah deteksi dini pelaporan dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman,” pungkas Widyawati.

    Sebagai informasi Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) atau wabah lainnya, lewat Surat Edaran Dirjen P2 Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19 dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat sedang sakit.

    Selain itu, juga dianjurkan segera periksa ke dokter apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan faktor risiko bagi pelaku perjalanan, melapor ke petugas kesehatan jika sakit selama perjalanan di pelabuhan, bandar udara dan lainnya yang setempat dan melakukan vaksinasi booster Covid-19 bagi yang belum atau jika termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

  • COVID-19 Naik Lagi, Benarkah Cuma Propaganda? Ini Faktanya

    COVID-19 Naik Lagi, Benarkah Cuma Propaganda? Ini Faktanya

    Jakarta

    Setelah pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh WHO pada Mei 2023, ancaman COVID-19 perlahan memang mulai terabaikan. Namun sebenarnya, virus ini belum sepenuhnya hilang. Kasus penularan tetap ada dan fluktuatif, dengan lonjakan terbaru terjadi di berbagai negara akibat varian baru NB.1.8.1, turunan dari Omicron JN.1.

    India mencatat lonjakan signifikan, dari 257 kasus aktif pada 22 Mei menjadi 3.758 kasus pada awal Juni 2025. Lonjakan serupa terjadi di West Bengal, dengan peningkatan lebih dari 20 kali lipat dalam dua minggu terakhir. Meskipun sebagian besar kasus bersifat ringan, rumah sakit di Kolkata telah menambah kapasitas isolasi untuk mengantisipasi peningkatan pasien.

    Di Australia, varian NB.1.8.1 menyebabkan peningkatan kasus, terutama di Tasmania. Otoritas kesehatan mendesak warga untuk mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 dan vaksin flu, mengingat rendahnya tingkat vaksinasi pasca status PHEIC dicabut.

    Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Singapura dan Thailand. Dalam sepekan, kedua negara tersebut mencatat lebih dari 15 ribu kasus. Bahkan, Thailand melaporkan sekitar 200 ribu infeksi COVID-19 sepanjang 2025.

    Lain halnya dengan Indonesia, imbas testing COVID-19 menurun, ‘hanya’ terlaporkan 75 kasus sejak awal 2025. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai total kasus di lapangan bisa jauh lebih tinggi dari yang tercatat resmi.

    “Kalau naik pun nggak terdeteksi juga, nggak ada yang mau testing. Siapa sekarang yang mau testing, orang mungkin juga nggak bergejala. Testing kan nggak murah dan bukan jaman seperti COVID-19 yang tesnya bisa gratis,” jelas Pandu kepada detikcom, Senin (2/6/2025).

    Kenaikan kasus COVID-19 yang terkesan ‘tiba-tiba’ memicu beragam spekulasi, termasuk dugaan adanya propaganda terselubung. Ada yang menganggap tren tersebut seolah-olah dibuat dengan maksud dan kepentingan tertentu.

    Faktanya, meski status PHEIC atau ‘pandemi’ dalam istilah awam, dicabut, seluruh dunia belum benar-benar ‘terbebas’ dari virus COVID-19. Artinya, virus tetap bersirkulasi atau menularkan, tetapi menjadi tidak ‘ganas’ dan hanya memicu gejala ringan, atau bisa tidak bergejala sama sekali.

    Hal ini terjadi karena program vaksinasi COVID-19 yang sudah dilakukan di banyak negara. Indonesia misalnya, lebih dari 80 persen masyarakat di Tanah Air sudah menerima dua dosis vaksin COVID-19.

    Pandu juga menilai hal ini yang menjadi keuntungan Indonesia dalam menghadapi virus maupun mutasi COVID-19 belakangan. Kasus kematian bisa ditekan hingga 0 laporan, berdasarkan catatan Kemenkes RI sepanjang 2025. Pandu juga meyakini kenaikan kasus COVID-19 di banyak negara tidak perlu disikapi dengan kepanikan, termasuk mendadak berburu vaksinasi COVID-19 tambahan.

    “Kalau divaksinasi lagi nggak perlu, nggak ada evidence based vaksinasi ulang itu bisa menangani, karena imunitas yang ada saat ini sudah cukup memadai. Nanti kan jadi kontraproduktif Menkes (dituduh) jualan vaksin lagi,” beber Pandu.

    “Kita juga kan sangat beruntung sama menggunakan Sinovac, vaksin yang cukup andal, Sinovac kan virus utuh, kalau mRNA kan cuma bagian dari virus, yang suka berubah nah itu yang mengkhawatirkan di banyak negara, kalau Indonesia sih nggak perlu khawatir,” pungkasnya.

    NEXT: COVID-19 Cuma Propaganda?

    COVID-19 Cuma Propaganda?

    Mari dilihat dari laporan kasus COVID-19 setiap tahun. Catatan Our Wold in Data menunjukkan puncak kasus COVID-19 dunia terjadi pada 21 Juni 2022 dengan hampir 4 juta kasus dalam 24 jam. Sementara puncak kematian terjadi di tahun sebelumnya yakni 21 Januari 2021, mencapai 17.049 per hari.

    Tren kasus maupun kematian karena COVID-19 berangsur menurun signifikan tetapi tidak pernah benar-benar ‘lenyap’.

    Terendah konsisten di angka 2 ribu kasus selama periode Juni 2023 hingga akhir 2024. Pemicunya tidak lain karena kondisi kekebalan imunitas tubuh dan mutasi virus yang dapat memengaruhi tingkat penularan dan efektivitas vaksin.

    Kabar baiknya, sifat virus COVID-19 belakangan sudah tidak lagi mematikan, meskipun catatan infeksi melonjak. Meski begitu, pakar epidemiologi Dicky Budiman mengingatkan risiko yang bisa muncul di balik infeksi berulang.

    “Memang beruntungnya kita saat ini COVID-19 secara akut tidak menjadi masalah, ketika terinfeksi yasudah gejala-nya ringan,” beber dia kepada detikcom, Selasa (2/6).

    “Tapi ingat COVID-19 ini kalau berulang-ulang ada fase kronis lanjutan yang serius yang disebut dengan long COVID-19 yang cuma tidak bermasalah pada bagian paru-paru, tetapi ke jantung, dan organ lain,” sorot dia.

    Dihubungi terpisah, Hermawan Saputra dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) juga mewanti-wanti kemungkinan risiko fatal tidak hilang sepenuhnya. Terutama pada mereka dengan kelompok rentan. Hal ini terlihat dari laporan Thailand yang mencatat 50-an kasus kematian dari 200 ribu infeksi COVID-19.

    “Kasus-kasus lupus, kelainan-kelainan bawaan, orang dengan hipersensitivitas, itu sangat berisiko. Artinya daya tahannya, imunitasnya tidak optimal, kedua adalah orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang punya penyakit komorbid, istilahnya, terutama pneumonia berat karena asma, kemudian ada penyakit-penyakit diabetes, itu yang harus dilindungi lebih awal,” beber dia, kepada detikcom Senin (2/6).

    Menurutnya, pemerintah perlu melakukan skrining utamanya di pintu-pintu masuk dan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) memastikan subvarian yang dominan menyebar, meski sebagian besar karakteristik virus bersifat ringan. Hal ini tetap perlu dilakukan sebagai kewaspadaan menghadapi risiko lonjakan kasus.

    Ia tidak menampik kemungkinan beberapa orang kemudian berspekulasi dan menganggap COVID-19 sebagai teori konspirasi saat lonjakan terkesan tiba-tiba terjadi.

    “Yang perlu dipahami adalah COVID-19 itu masih ada, dia selalu ada di sekitar kita, yang membedakan saat status PHEIC dicabut, karakteristik virus maupun gejalanya saat ini relatif ringan, tidak lagi memicu gejala berat, atau kasus rawat inap, karena sudah terbentuk imunitas atau kekebalan terhadap infeksi di masyarakat, baik dari paparan maupun vaksinasi,” lanjutnya.

    NEXT: Endemik tak berarti hilang dari peredaran

    Hermawan menyebut status COVID-19 saat ini sudah menjadi endemik seperti penyakit menular lain, misalnya demam berdarah dengue (DBD). Artinya, virus tetap ada tetapi dinilai tidak lagi mengkhawatirkan.

    Senada, Dicky menyebut penyangkalan akan keberadaan COVID-19 akan selalu terjadi. Terlebih, secara psikologis pandemi COVID-19 kala itu membuat banyak orang terganggu dalam segala aktivitas dan memicu kerugian serta dampak besar bagi beberapa orang secara finansial, karena mobilitas yang mendadak dibatasi. Tidak heran, kemudian muncul penyangkalan dari situasi COVID-19 belakangan.

    “Kita tidak bisa mengandalkan penyangkalan untuk kemudian meniadakan penyakit itu. Tidak akan hilang,” tegas dia.

    “Lebih bijak yang bisa dilakukan saat ini tetap menjaga perilaku hidup bersih sehat, memakai masker, mencuci tangan,” tutupnya.

    Saksikan Live DetikSore:

  • Kasus Aktif COVID-19 di India Meroket, Naik 1.200 Persen dalam Sepekan

    Kasus Aktif COVID-19 di India Meroket, Naik 1.200 Persen dalam Sepekan

    Jakarta

    India merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Menurut data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan India, ada 3.395 kasus aktif COVID-19 hingga Sabtu pagi. Jumlah tersebut naik sekitar 1.200 persen bila dibandingkan dengan pekan lalu.

    India memiliki 257 kasus aktif pada 22 Mei dan 1.010 pada 26 Mei. Sedangkan pada 27-28 Mei, tercatat sebanyak 685 kasus COVID-19 baru dengan empat kematian.

    Dikutip dari NDTV, Kerala menjadi negara bagian dengan jumlah kasus tertinggi dengan 189 kasus baru pada 27 Mei, dan memiliki 1.336 kasus aktif. Posisinya diikuti Maharashtra 467 kasus, Delhi 375 kasus, Gujarat 265 kasus, Karnataka 234 kasus, Benggala Barat 205 kasus, Tamil Nadu 185 kasus, dan Uttar Pradesh 117 kasus.

    Lalu, ada juga Rajasthan dengan 60 kasus, Puducherry 41 kasus, Haryana 26 kasus, Andhra Pradesh 17 kasus dan Madhya Pradesh 16 kasus. Sepanjang tahun 2025, India mencatat 26 kematian akibat COVID-19.

    Indian Council of Medical Research (ICMR) menyatakan hasil sekuens genom terhadap sampel di wilayah barat dan selatan menunjukkan varian baru tersebut merupakan sub-varian omicron. Strain tersebut menjadi penyebab gelombang besar COVID di India pada tahun 2022.

    “Varian tersebut adalah LF.7, XFG, JN.1, dan NB.1.8.1. Tiga varian pertama lebih umum,” kata Kepala ICMR, Dr Rajiv Behl.

    Dr Rajiv juga telah mengonfirmasi telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di wilayah selatan, kemudian barat, dan sekarang utara India. Menurutnya, semua kasus dipantau melalui Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP).

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bulan lalu telah mengklasifikasikan subvarian LF.7 dan NB.1.8.1 sebagai Variant Under Monitoring (VUM). WHO menyarankan vaksinasi booster sebagai langkah pencegahan keparahan gejala, khususnya untuk kelompok rentan.

    “Meskipun terjadi peningkatan kasus dan rawat inap di beberapa negara tempat NB.1.8.1 tersebar luas, data saat ini tidak menunjukkan bahwa varian ini menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada varian lain yang beredar,” kata WHO.

    (avk/up)

  • WHO Peringkatkan Kasus Covid Naik di Asia Tenggara

    WHO Peringkatkan Kasus Covid Naik di Asia Tenggara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Virus Covid-19 mulai kembali mengintai sektor kesehatan dunia. Sejak pertengahan Februari 2025, virus SARS-CoV-2 global telah meningkat, dengan tingkat kepositifan tes mencapai 11%. Angka tertinggi sejak Juli 2024.

    Peningkatan ini terjadi di negara-negara di kawasan Mediterania Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Sejak awal 2025, tren varian SARS-CoV-2 global sedikit bergeser. WHO menyarankan semua negara anggotanya untuk terus menerapkan pendekatan terpadu berbasis risiko dalam mengelola Covid-19.

    Berdasarkan data SARS-CoV-2 yang dilaporkan ke Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) dari lokasi surveilans sentinel. Pada 11 Mei 2025, tingkat kepositifan tes adalah 11% di 73 negara, wilayah, dan teritori yang melapor.

    Jumlah tersebut sama dengan puncak yang diamati pada Juli 2024 atau 12% dari 99 negara dan menandai peningkatan dari 2% yang dilaporkan oleh 110 negara pada pertengahan Februari 2025.

    “Peningkatan tingkat kepositifan tes terutama didorong oleh negara-negara di Wilayah Mediterania Timur, Wilayah Asia Tenggara, dan Wilayah Pasifik Barat,” tulis WHO mengutip website resminya, Minggu (1/6).

    Negara-negara di Wilayah Afrika, Wilayah Eropa, dan Wilayah Amerika saat ini melaporkan tingkat aktivitas SARS-CoV-2 yang rendah dengan persen kepositifan dari situs pengawasan virologi sentinel atau sistematis yang berkisar antara 2% hingga 3%.

    Sebagai bagian dari program pengendalian COVID-19 yang komprehensif, vaksinasi tetap menjadi intervensi utama untuk mencegah penyakit parah dan kematian akibat COVID-19, terutama di antara kelompok-kelompok yang berisiko.

    WHO meminta, upaya pencegahan COVID-19 semakin ditanamkan dalam sistem pengawasan dan respons yang lebih luas. Berbagai negara telah bergerak untuk mengoperasikan platform pengawasan penyakit pernapasan terintegrasi – seperti eGISRS dan Coronavirus Network (CoViNet) – yang mencakup pengawasan sentinel, karakterisasi virologi, dan pemantauan air limbah, yang memungkinkan pendeteksian varian SARS-CoV-2 yang bersirkulasi dan memberikan wawasan tentang tren yang lebih luas pada penyakit pernapasan akibat virus.

    Jalur klinis yang dikembangkan selama fase akut pandemi COVID-19 sedang disempurnakan dan dipertahankan, mendukung akses ke diagnosis, pengobatan, dan perawatan untuk individu dengan COVID-19 dan kondisi pasca-COVID-19 (COVID panjang).

    Upaya vaksinasi tetap menjadi landasan perlindungan bagi kelompok berisiko tinggi, dengan vaksin terbaru yang ditawarkan melalui strategi imunisasi rutin atau yang ditargetkan, sering kali bersamaan dengan vaksin untuk influenza musiman dan respiratory syncytial virus (RSV).

    Di luar sektor kesehatan, tekanan sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti inflasi, ketidakstabilan politik, dan krisis kemanusiaan, semakin memperumit upaya untuk mempertahankan manajemen ancaman penyakit COVID-19 dalam skala besar.

    WHO dan para mitranya terus mendukung negara-negara dalam menghadapi kenyataan ini dengan mendorong integrasi yang peka terhadap konteks, penentuan prioritas, dan investasi jangka panjang dalam sistem manajemen ancaman penyakit pernapasan.

     

    (mkh/mkh)

  • Kenaikan Harga Hewan Kurban di Gunungkidul: Sapi Limosin Dibanderol Rp 90 Juta, Kambing Mulai Rp 4 Juta

    Kenaikan Harga Hewan Kurban di Gunungkidul: Sapi Limosin Dibanderol Rp 90 Juta, Kambing Mulai Rp 4 Juta

    Liputan6.com, Gunungkidul – Jelang perayaan Iduladha 2025, harga hewan kurban di Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan signifikan. Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yunianto, menyebutkan harga sapi kurban di wilayahnya bervariasi, mulai dari Rp 40 juta per ekor, bahkan ada yang mencapai Rp 90 juta untuk jenis sapi Limosin.

    “Harga hewan kurban memang bervariasi tergantung kualitas, jenis, dan berat hewan. Untuk sapi, di Gunungkidul ada yang dijual mulai dari Rp 40 juta per ekor. Sementara untuk sapi Limosin yang bobotnya besar dan kualitasnya premium, harganya bisa mencapai Rp 90 juta,” jelas Kelik saat ditemui di kantornya.

    Tidak hanya sapi, harga kambing kurban di Gunungkidul juga mengalami kenaikan. Jika tahun lalu rata-rata berada di kisaran Rp3 juta per ekor, kini harga kambing mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta per ekor.

    Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara umum, harga hewan kurban juga mengalami kenaikan yang masih tergolong wajar. Berdasarkan data yang dihimpun, kenaikan harga hewan kurban di DIY berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3 juta.

    Kelik memastikan ketersediaan hewan kurban di Gunungkidul mencukupi. Dengan stok yang memadai, pengawasan ketat, dan kesehatan hewan yang terjamin, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang dan sesuai syariat Islam.

    “Kami rutin melakukan pemantauan kesehatan dan vaksinasi hewan. Semua hewan kurban yang akan disalurkan juga wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH),” tegasnya.

    Untuk mencegah penyebaran penyakit hewan, pengawasan diperketat di wilayah perbatasan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY meningkatkan pengawasan di tujuh pos lalu lintas hewan kurban, yang tersebar di perbatasan Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo.

    “Ini (pengawasan) rutin dilakukan setiap tahun,” ujar Kepala Bidang Peternakan DPKP DIY, Erna Rusmiyati, belum lama ini.

    Berdasarkan catatan DPKP DIY Pada tahun 2025 ini, DIY diperkirakan memiliki 81.135 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 30.969 ekor sapi, 38 ekor kerbau, 28.768 ekor kambing, dan 21.360 ekor domba. Kebutuhan hewan kurban di DIY pada 2024 lalu mencapai 78.876 ekor, sehingga ketersediaan hewan kurban cukup mencukupi.

    Sebagai perbandingan, Pada triwulan I 2024, populasi sapi siap potong di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebanyak 294.839 ekor, sedangkan populasi kambing siap potong mencapai 455.889 ekor. Data ini menunjukkan bahwa DIY memiliki stok hewan kurban yang mencukupi, termasuk sapi dan kambing.

    Lebih lanjut, Kelik menambahkan bahwa harga di pasaran bisa berbeda dengan harga hewan kurban yang disalurkan melalui lembaga atau pemerintah. Pastikan hewan yang dipilih sehat, tidak cacat, dan tidak kurus. Jangan hanya tergiur harga murah, tapi perhatikan juga kelayakan hewan kurban.

     “Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga, seperti biaya pemeliharaan, pakan, hingga permintaan pasar. Jadi, harga bisa berbeda-beda,” pungkasnya.

     

    Heboh Pasutri Berangkat Haji Naik Sepeda Ontel di Purwokerto

  • Kata Epidemiolog soal MB.1.1, Varian Baru COVID-19 yang Dominan di Indonesia

    Kata Epidemiolog soal MB.1.1, Varian Baru COVID-19 yang Dominan di Indonesia

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap beberapa varian COVID-19 yang terkait peningkatan kasus di Asia belakangan ini. Jika di Thailand dan Malaysia didominasi varian XEC, di Indonesia varian COVID-19 yang dominan adalah MB.1.1.

    “Dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1,” tulis Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, Murti Utami, dalam edaran tentang kewaspadaan COVID-19 tertanggal 23 Mei 2025 tersebut.

    Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan tidak perlu kaget dan panik dengan kemunculan beberapa subvarian dari COVID-19. Menurutnya, mutasi dan kemunculan varian baru adalah mekanisme alami karena virus harus bisa bertahan dengan lebih mudah menginfeksi manusia.

    “Karena kalau di luar tubuh manusia, dia (virus) tidak akan bertahan lama, tidak lebih dari setengah hari. Dengan dia bisa cepat menginfeksi, virus akan terus bertahan dan berkembang, termasuk subvarian yang saat ini cukup dominan di Asia, Asia Tenggara,” terangnya saat dihubungi detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Dicky menyebut saat ini ada beberapa varian yang dominan, seperti LF-7, NB.1.8, MB.1.1 hingga LP.8.1. Menurutnya, semuanya memiliki karakter yang serupa, yaitu efektif dalam menginfeksi.

    Namun begitu, gejala yang muncul juga semakin ringan atau bahkan tidak bergejala. Sebab, imunitas yang terbentuk dapat mengatasi keparahan dari varian tersebut.

    “Mayoritas manusia saat ini sudah memiliki kekebalan terhadap subvarian-subvarian SARS-CoV-2 ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya,” tutur Dicky.

    Meskipun sebagian besar sudah memiliki imunitas atau kekebalan terhadap COVID-19, Dicky mengingatkan masih ada kelompok-kelompok yang rentan. Misalnya seperti lansia, anak-anak, dan orang-orang dengan komorbid, seperti diabetes tak terkendali hingga autoimun.

    NEXT: Antisipasi penularan

    Lantas, Apa yang Harus Dilakukan?

    Oleh karena itu, Dicky menyarankan untuk tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan bisa tidak ada keperluan yang mendesak.

    Terkait vaksinasi, Dicky masih belum melihat adanya urgensi pada kelompok-kelompok, kecuali yang sangat rawan, mungkin perlu mendapatkan booster. Tetapi, harus dipastikan vaksinnya sudah diperbarui untuk menghadapi subvarian baru.

    “Tapi, bukan berarti vaksin lama sama sekali tidak memiliki manfaat ya. Bisa saja dia (vaksin) tidak cukup selektif untuk menghadapi subvarian baru ini,” terang Dicky.

    “Tapi, secara umum tidak perlu khawatir,” pungkasnya.

    Simak Video “Video Varian Covid-19 yang Mendominasi Indonesia Saat Ini “
    [Gambas:Video 20detik]

  • Covid-19 Merebak di Sejumlah Negara, Nafa Urbach: Kita Jangan Lalai

    Covid-19 Merebak di Sejumlah Negara, Nafa Urbach: Kita Jangan Lalai

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Nafa Urbach meminta agar pemerintah Indonesia harus waspada dengan peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara.

    Ia menegaskan, pentingnya sinergi antar lembaga serta langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi potensi lonjakan kasus.

    Nafa Urbach menyampaikan, Komisi IX telah mendorong koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

    “Kami terus mendorong penguatan sistem kesehatan nasional dan edukasi publik agar masyarakat lebih siap menghadapi penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat tahun ini,” ujar Nafa Urbach dalam forum diskusi Denpasar 12 yang disiarkan melalui Zoom, Jumat (30/5/2025).

    Nafa Urbach meminta Kementerian Kesehatan ntuk memperketat pemantauan terhadap varian baru Covid-19 yang muncul di beberapa negara. Ia mencontohkan lonjakan 50% yang terjadi di Hongkong akibat varian baru yang terlambat terdeteksi.

    “Kita minta pemerintah lakukan pemantauan ketat terhadap varian baru, termasuk percepatan genomic sequencing agar mutasi virus tidak menyebar cepat,” tegasnya.

    Selain pemantauan, Nafa Urbach juga mendesak pemerintah menjamin ketersediaan obat, tempat isolasi, dan layanan rumah sakit bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

    Ia menekankan pentingnya kemudahan akses terhadap tes PCR dan antigen dengan harga terjangkau dan hasil yang cepat.

    “Akses tes Covid-19  harus diperluas dan diberikan harga murah. Selain itu, sistem pelaporan kasus juga harus terintegrasi dan real time dari tingkat fasilitas kesehatan hingga nasional,” jelasnya.

    Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah terhadap Covid-19 meski pandemi telah mereda. Ia menegaskan, pentingnya kampanye edukasi tentang protokol kesehatan serta booster vaksinasi untuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

    “Pemerintah harus terus mendorong masyarakat disiplin pakai masker, jaga jarak, dan pastikan kelompok rentan mendapat vaksinasi booster,” tutupnya.