Xcloud.id

Event: vaksinasi

  • Kerap Dianggap Sepele, Ini Ciri-ciri Kanker Serviks yang Perlu Diwaspadai

    Kerap Dianggap Sepele, Ini Ciri-ciri Kanker Serviks yang Perlu Diwaspadai

    Jakarta –

    Kanker serviks terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal pada lapisan serviks, bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina.

    Hampir semua kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus (HPV). Kanker serviks berpotensi dicegah dan disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Hampir semua kanker serviks dapat dicegah dengan vaksinasi HPV dan dapat ditangani dengan baik saat terdeteksi lebih awal.

    Kepala onkologi ginekologi di Northwell Health, Dr Fidel Valea, membagikan tiga tanda peringatan yang dapat mengindikasikan gejala kanker serviks.

    “(Gejala-gejala) ini tidak boleh diabaikan dan harus dievaluasi,” tutur Dr Valea dikutip dari NY Post.

    1. Perdarahan Tidak Teratur

    “Perdarahan tidak teratur adalah hal yang umum dan tidak selalu berarti bahwa wanita tersebut menderita kanker. Tetapi, itu adalah gejala umum kanker,” jelas Dr Valea.

    Kanker serviks paling sering didiagnosis pada wanita berusia antara 35 hingga 44 tahun, namun wanita dari segala usia tetap berisiko mengalaminya. Segera periksakan diri ke dokter jika mengalami perdarahan yang tidak normal dan berlangsung selama beberapa bulan

    2. Nyeri Panggul

    “Mirip dengan perdarahan, nyeri tidak berarti kanker. Tetapi, ini merupakan gejala umum wanita dengan kanker (ginekologi) secara umum,” tutur Dr Valea.

    Menurut Dr Valea, nyeri panggul ini mungkin akan muncul secara konstan atau berkala. Jika berlangsung selama beberapa bulan, segera memeriksakan diri ke dokter.

    3. Keputihan yang Tidak Normal

    Dr Valea mengungkapkan gejala kanker serviks lainnya adalah keputihan yan berbau busuk, bisa ringan atau berat. Bahkan, pada beberapa kasus bisa berdarah.

    “Bau dan/atau perlunya memakai pembalut merupakan gejala penting untuk dievaluasi,” sambungnya.

    (sao/suc)

  • Sapi Kurban Presiden RI di Bangkalan Bakal Disembelih Esok

    Sapi Kurban Presiden RI di Bangkalan Bakal Disembelih Esok

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyerahan sapi dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 H/2025 Μ.

    Bantuan Kemasyarakatan tersebut diterima dan diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Irman Gunadi, kepada Takmir Masjid Pragalba Bangkalan tadi sore.

    “Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bangkalan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyalurkan bantuan hewan kurban pada Idul adha tahun ini. Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (6/6/2025).

    Sekda menjelaskan, ada 4 sapi kurban yang disalurkan untuk masyarakat Bangkalan. Satu sapi kurban disalurkan ke masjid Pragalba dan tiga ekor lainnya dibagikan ke tiga pondok pesantren di Bangkalan.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa bantuan sapi yang diberikan merupakan jenis unggulan, antara lain Sapi Limosin, Simental Cross Belgian Blue, Madura Cross, dan Simental murni. Jenis sapi tersebut memiliki bobot yang fantastis serta kualitas daging yang premium.

    “Sapi yang kami serahkan hari ini ke masjid Pragalba adalah jenis Simental Cross Belgian Blue dengan berat 1,06 ton. Bagusnya, semua sapi bantuan ini merupakan hasil ternak dari peternak lokal Bangkalan, yang menunjukkan potensi besar Bangkalan di sektor peternakan,” jelasnya.

    Proses pemilihan sapi kurban ini juga dilakukan melalui survei dan seleksi oleh tim dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah ada 4 sapi terbaik hasil peternak Bangkalan pun berhasil terpilih sebagai bagian dari bantuan Presiden, ini membuktikan kualitas ternak lokal Bangkalan yang tak kalah bersaing.

    Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, Iskandar Ahadiyat, memastikan bahwa seluruh hewan kurban dari Presiden telah melalui pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi sebelum disembelih.

    “Seluruh hewan kurban di Bangkalan sudah kami periksa kesehatannya dan sudah mendapatkan vaksinasi,” pungkasnya. [sar/but]

  • Anggota DPRD DKI dukung penuh program BPJS Hewan dari DKPKP

    Anggota DPRD DKI dukung penuh program BPJS Hewan dari DKPKP

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung penuh program BPJS Hewan yang sedang digodok oleh pihak DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian) untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi pemilik hewan yang kurang mampu.

    “Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Kenneth menambahkan mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik, dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya.

    “Layanan BPJS Hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip, sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis,” katanya.

    Ia juga menyebutkan kepemilikan hewan nantinya bisa diupgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat. Namun, program ini direncanakan hanya berlaku untuk masyarakat yang ber-KTP Jakarta dan tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya saat dilakukan verifikasi.

    “Rencananya, Program ini akan mulai dilakukan studi kelayakan pada 2025, dengan target realisasi pada 2026,” jelasnya.

    Kent juga berharap besar agar Puskeswan Ragunan dapat menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia, bahkan dunia.

    “Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyampaikan, program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025, sebelum uji coba pada 2026.

    “Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.

    Program ini juga dirancang untuk disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan bahwa layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang telah dipasangi microchip.

    “Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik,” jelasnya.

    Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan.

    “Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Hasudungan menjelaskan bahwa hewan-hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov seperti di Puskeswan nantinya juga akan dipasangi microchip secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik.

    “Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan,” tuturnya.

    Dengan program ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang tidak hanya ramah bagi manusia, tetapi juga bagi hewan peliharaan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaktim pastikan kesiapan faskes untuk penanganan COVID-19

    Jaktim pastikan kesiapan faskes untuk penanganan COVID-19

    Arsip foto – Petugas mendorong tabung oksigen saat menyiapkan ruangan perawatan pada Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan menyediakan tempat perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.569 tempat tidur. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.)

    Jaktim pastikan kesiapan faskes untuk penanganan COVID-19
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur memastikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah tersebut.

    “Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di Jakarta Timur sudah menyediakan ruangan isolasi untuk kasus-kasus penyakit menular, seperti COVID-19,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Hal ini menandakan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun risiko wabah lainnya menyusul peningkatan angka COVID-19 di sejumlah negara di Asia.

    Herwin menyebutkan, pihaknya terus meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di wilayah setempat.

    “Kami terus berupaya meningkatkan petugas-petugas kesehatan untuk menangani kasus COVID-19 di Jakarta Timur sebagai mitigasi lonjakan kasus,” ujar Herwin.

    Selain itu, Herwin menyebutkan, vaksinasi COVID-19 juga selalu tersedia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat dan gratis untuk lanjut usia (lansia), pasien dengan masalah kesehatan kombinasi (komorbid), ibu hamil serta pasien kekebalan tubuh yang tertekan (immunocompromised).

    “Selain kriteria tersebut puskesmas tidak menyediakan vaksin COVID-19. RS dan klinik tertentu menyediakan tetapi berbayar. Untuk saat ini tingkat partisipasi dari masyarakat tidak banyak,” katanya.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, wilayah Jakarta Timur memiliki 10 Puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan, yakni Puskesmas Kecamatan Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makassar, Matraman, Pasar Rebo dan Pulogadung.

    Lalu, terdapat sekitar 80 rumah sakit di Jakarta Timur, dan beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) seperti RSUD Budhi Asih, RSUD Cipayung, RSUD Ciracas, RSUD Kramat Jati, RSUD Matraman dan RSUD Pasar Rebo.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan pihaknya mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) guna antisipasi kenaikan kasus COVID-19.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebutkan, pada minggu ke-22 tahun 2025 tercatat ada sebanyak tujuh kasus terlapor. Persentase tersebut menunjukkan dari 100 orang yang diperiksa, ada dua yang terkonfirmasi positif COVID-19.

    Dia menambahkan “positivity rate” tertinggi pada 2025 tercatat pada minggu ke-19 yakni 3,62 persen. “Positivity rate” merupakan proporsi orang positif dari keseluruhan orang yang dites, yang dihitung dengan membandingkan jumlah orang yang positif dengan jumlah orang yang diperiksa.

    “Fasyankes kami siapkan sesuai SE (Surat Edaran) yang sudah beredar,” kata Aji di Jakarta, Rabu (4/6).

    Sumber : Antara

  • Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Jakarta –

    Ketika konflik meletus di suatu belahan dunia, masyarakat global umumnya merespons dalam tiga cara, yakni diplomasi oleh pemerintah dan lembaga internasional, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan liputan media untuk menumbuhkan kesadaran publik. Absennya ketiga jenis respons menandakan bahwa sebuah krisis perlahan tenggelam dari perhatian dunia. Itulah yang kini terjadi di Kamerun.

    Laporan tahunan dari Norwegian Refugee Council (NRC) kembali menyoroti krisis yang paling terabaikan di dunia. Dalam daftar terbaru itu, delapan dari sepuluh konflik berada di Afrika, dan posisi teratas ditempati oleh Kamerun yang, menurut NRC, hampir tak mendapat perhatian dari media, minim dukungan politik untuk penyelesaian konflik, dan kekurangan dana kemanusiaan.

    “Kamerun adalah contoh nyata dari krisis yang benar-benar dilupakan dunia. Krisis di sana lemah dalam ketiga indikator utama kami: minim pemberitaan, nol kemauan politik, dan dana bantuan yang sangat terbatas,” ujar juru bicara NRC, Laila Matar, kepada DW.

    Konflik yang berlapis

    Di balik statistik, tersembunyi kompleksitas konflik di Kamerun. Negara di pesisir Afrika Tengah ini sedang menghadapi dua perang besar yang hampir tak tersentuh oleh perhatian internasional.

    Sejak tahun 2017, pertempuran bersenjata menjalar dari wilayah barat. Perang dikobarkan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dan memproklamasikan “Republik Ambazonia.” Konflik di North dan South West Kamerun merupakan perselisihan warisan kolonialisme antara Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia I. Konflik ini kerap berujung pada bentrokan dengan militer, dan telah merenggut ribuan nyawa.

    Adapun konflik kedua terjadi di utara, tepatnya di wilayah sekitar Danau Chad. Di sana, kelompok militan Islam transnasional seperti Boko Haram dan afiliasinya, ISWAP yang merupakan cabang ISIS di Afrika Barat, terus menebar teror dan kekerasan.

    “Maret lalu saja ada lebih dari sepuluh serangan di utara Kamerun dan negara bagian Borno di Nigeria, termasuk penyergapan terhadap pos militer dan perampasan senjata serta kendaraan,” kata Remadji Hoinathy, analis dari Institute for Security Studies (ISS) yang berbasis di Chad, dalam podcast DW Africalink.

    Sementara kelompok JAS, pecahan Boko Haram lainnya, dikenal sangat brutal dan acap menyerang tentara, pejabat, hingga mengorbankan warga sipil tanpa pandang bulu.

    “Penduduk di sana terjebak. Mereka kadang terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup,” ungkap Hoinathy.

    Potret penderitaan Haoua

    Konflik di utara Kamerun ini menciptakan gelombang pengungsian besar. NRC mencatat, ada lebih dari 1,1 juta warga Kamerun yang mencari perlindungan di dalam negeri, dan 480.000 pengungsi tambahan dari negara tetangga, seperti Republik Afrika Tengah. Hanya 30 persen dari mereka yang tinggal di kamp resmi; sisanya bertahan dalam kondisi seadanya.

    Salah satu dari mereka adalah Haoua, seorang perempuan berusia 39 tahun yang ditemui DW pada akhir 2024 di Maroua, kota di utara Kamerun. Sejak suaminya ditangkap dan menantunya dibunuh oleh kelompok militan, Haoua hidup bersama delapan anak dan dua cucu, tanpa penghasilan tetap.

    “Anak-anak tidak sekolah. Saya tidak punya uang untuk biaya mereka. Kami sudah empat hari tidak makan. Kalau saya mengemis di jalan, saya malah diusir,” tuturnya lirih. Dia hanya sesekali bisa mendapat uang dengan mencuci pakaian orang lain.

    Apa solusinya?

    Agar situasi membaik, pemerintah Kamerun harus bergantung kepada koalisi lintas negara. Negara-negara di kawasan Danau Chad sudah lama bekerja sama dalam operasi militer lintas batas untuk memberantas milisi Islam. Selain itu, ada juga inisiatif regional untuk stabilisasi sipil. Namun, setelah lebih dari satu dekade perang melawan Boko Haram, koordinasi antarnegara mulai mengalami kelelahan.

    “Kerja sama regional terlihat mulai melemah, terutama karena hasilnya belum signifikan dan dukungan politiknya semakin menipis,” kata Hoinathy.

    NRC pun menyuarakan kritik tajam terhadap penurunan perhatian global. Dalam laporannya, lembaga ini menyebut masa depan Kamerun akan semakin suram tanpa intervensi politik, bantuan kemanusiaan, atau pemberitaan media yang memadai.

    “Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman justru memotong anggaran bantuan luar negeri, tapi terus meningkatkan belanja pertahanan,” tegas Matar. “Anggaran militer global pada 2024 saja – kalau diambil dari pengeluaran militer tiga atau empat hari saja, itu sudah cukup untuk menutup seluruh kekurangan pendanaan kemanusiaan.”

    Menurut NRC, penyelesaian krisis seperti di Kamerun sebenarnya bukan hal mustahil. “Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik,” pungkas Matar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kamerun Mulai Program Vaksinasi Malaria Pertama di Dunia” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • India ‘Diguncang’ COVID-19, Tambah 300 Kasus Baru dalam 24 Jam!

    India ‘Diguncang’ COVID-19, Tambah 300 Kasus Baru dalam 24 Jam!

    Jakarta –

    India menjadi salah satu negara Asia yang mencatat adanya kenaikan kasus COVID-19. Per hari Rabu (4/6), India mencatat 300 kasus infeksi SARS-CoV-2 baru dalam 24 jam.

    Dikutip dari Indian Express, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mencatat saat ini ada sekitar 4.302 kasus COVID-19 aktif di India. Sementara itu, dilaporkan juga dua kematian, sehingga kini sudah ada tujuh kematian.

    Kasus tertinggi COVID-19 di India dilaporkan dari Kerala. Varian virus yang ditemukan beredar di India adalah LF.7, XFG, NB. 1.8.1., dan JN.1.

    NB. 1.8.1. sendiri merupakan subvarian yang baru-baru ini ditemukan di India. Kelompok Penasihat Teknis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa subvarian ini ‘Dalam Pemantauan’ atau varian dengan perubahan signifikan, tetapi dampak epidemiologisnya belum jelas.

    Meskipun saat ini banyak negara, khususnya di Asia yang melaporkan meningkatnya kasus COVID-19, tingkat kematian masih tetap rendah. Sebagian besar orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang ringan.

    Salah satu alasan utama meningkatnya kasus COVID-19 adalah perlindungan dari vaksinasi atau infeksi sebelumnya menurun seiring dengan waktu, membuat individu lebih rentan terinfeksi ulang.

    Sama seperti virus lainnya, SARS-CoV-2 terus bermutasi. Beberapa varian baru mungkin menyebar lebih mudah yang dapat memicu adanya lonjakan kasus baru.

    (dpy/kna)

  • Vaksinasi ulangan COVID-19 jadi rekomendasi untuk kelompok berisiko

    Vaksinasi ulangan COVID-19 jadi rekomendasi untuk kelompok berisiko

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan vaksinasi ulangan COVID-19 menjadi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk kelompok risiko tinggi.

    Yang sekarang ada dalam rekomendasi WHO adalah vaksin ulangan satu tahun sesudah vaksinasi yang lalu.

    “Tapi utamanya untuk kelompok risiko tinggi, seperti lansia dan mereka dengan komorbid berat,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Pada akhir Mei lalu, kasus COVID-19 dilaporkan meningkat di sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, Hong Kong dan Malaysia.

    Hal ini menyebabkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19, yang ditujukan pada berbagai jajaran kesehatan di daerah termasuk Dinas Kesehatan.

    Tjandra mengatakan, pemerintah harus terus meningkatkan pengamatan yang sistematis dan berkelanjutan (surveilans) epidemiologik untuk mengetahui jumlah kasus dan kematian serta pasien di pelayanan kesehatan.

    Selain itu juga melakukan surveilans genomik untuk mengetahui varian atau subvarian yang masih dan sedang beredar dan menginformasikannya kepada masyarakat.

    Dia juga mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menurunkan risiko terkena COVID-19 ataupun penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

    “(PHBS) Ini adalah modalitas utama kita, yang selalu harus kita lakukan, ada atau tidaknya peningkatan kasus COVID-19,” ujar Tjandra yang menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas YARSI itu.

    Dia mengatakan, peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara tak perlu disikapi dengan panik tetapi masyarakat tetap harus waspada.

    Sementara itu di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung menunggu arahan Kemenkes terkait kasus COVID-19 di wilayah Jakarta. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan termasuk imbauan penggunaan masker bagi penumpang transportasi umum kepada Kemenkes.

    Adapun di DKI Jakarta, tercatat 17 orang positif COVID-19. Dua orang warga Jakarta Timur dan sudah dinyatakan sembuh pada akhir Mei lalu. Sementara itu, 15 orang lainnya warga Jakarta Selatan dilaporkan positif COVID-19.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pastikan Hewan Kurban Sehat, Bupati Jombang Turun Langsung ke Kandang Jelang Iduladha

    Pastikan Hewan Kurban Sehat, Bupati Jombang Turun Langsung ke Kandang Jelang Iduladha

    Jombang (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H, geliat pasar hewan di Kabupaten Jombang mulai terasa. Aktivitas jual beli sapi dan kambing meningkat, seiring kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban. Namun, di balik semarak tersebut, perhatian terhadap kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

    Pada Rabu (4/6/2025), Bupati Jombang H. Warsubi turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi kandang dan kesehatan hewan kurban di tiga lokasi penjualan, yakni Denanyar, Kepatihan, dan Jogoroto. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh Wakil Bupati Salmanudin Yazid dan Plt. Kepala Dinas Peternakan Mochammad Saleh.

    Tidak hanya memantau dari kejauhan, Warsubi menyapa para peternak, memeriksa kondisi kandang, serta mengecek langsung satu per satu hewan ternak yang akan dijual. Dalam kunjungannya, ia juga menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada para pemilik ternak yang telah memenuhi standar kesehatan.

    “Kesehatan hewan itu bukan hanya syarat sah kurban secara agama, tapi juga demi keamanan masyarakat yang akan mengonsumsi dagingnya,” tegas Warsubi.

    Surplus Ternak, Jombang Siap Sambut Iduladha

    Bupati Jombang Warsubi saat berada di kandang sapi

    Dalam kesempatan itu, Warsubi memastikan bahwa Jombang siap menyambut Idul Adha, baik dari segi kesehatan hewan maupun jumlah ketersediaannya. Berdasarkan data Dinas Peternakan, populasi hewan ternak di Jombang mencukupi, bahkan surplus.

    Tercatat ada 54.100 ekor sapi potong, 7.350 sapi perah, 99.300 kambing, dan 61.500 domba. “Kita tidak hanya siap, tapi bahkan surplus. Masyarakat tidak perlu khawatir, hewan kurban tersedia dan aman,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Disease (LSD) di wilayah Jombang. Meski demikian, pihaknya tetap menerapkan langkah-langkah pengawasan secara ketat demi menjaga kondisi tersebut.

    Plt. Kepala Dinas Peternakan Mochammad Saleh menjelaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan telah dilakukan sejak satu bulan sebelum Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh di seluruh kecamatan yang ada di Jombang.

    Langkah preventif yang dilakukan meliputi vaksinasi PMK, pemberian vitamin dan obat cacing, penyemprotan disinfektan, hingga penyediaan hand sanitizer bagi petugas dan pemilik kandang.
    “Kami lakukan ini secara masif di 21 kecamatan. Alhamdulillah, Jombang zero case untuk PMK dan LSD hingga saat ini,” jelas Saleh.

    Melalui rangkaian upaya yang telah dilakukan, Bupati Warsubi berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu dalam membeli dan menyembelih hewan kurban karena semua hewan yang dijual telah melewati proses pemeriksaan ketat.

    “Kita ingin Idul Adha di Jombang berjalan dengan tenang. Hewan kurban harus sehat, penyembelihannya sesuai syariat, dan daging yang dikonsumsi masyarakat aman,” tutupnya. [suf]

  • Ini Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil

    Ini Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pada pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1446 H, Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak akan mengurbankan sapi untuk masyarakat Jatim. Ketiganya kompak memilih jenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO).

    Secara khusus, ternak Banmas Presiden yang terdapat di Jawa Timur berjumlah 39 ekor, yang terdiri dari 38 ekor ternak untuk kabupaten kota dan 1 ekor ternak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Untuk hewan kurban dari Banmas Presiden Prabowo berjenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO) yang berasal dari peternak Teguh di Desa takeran Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan. Dengan kondisi tinggi badan 153 cm, panjang badan 170 cm, lingkar dada 219 cm, poel 4 pasang, dan bobot badannya mencapai 1.020 kg atau 1,020 ton.

    Untuk Gubernur Khofifah berkurban satu ekor Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO) seberat 960 kg. Yang mana, berasal dari peternak Gani di Desa Takeran, Kec. Solokuro, Kabupaten Lamongan dengan tinggi badan 151 cm, panjang badan 156 cm, lingkar dada 219 cm dan poel 4 pasang.

    Sementara untuk hewan kurban Wagub Jatim berasal dari peternak Abdul di Desa takeran Kec. Solokuro Kab. Lamongan merupakan jenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO). Bobot badan sapi ini mencapai 900 kg, dengan tinggi badan 151 cm, panjang badan 156 cm, lingkar dada 219 cm, poel 4 pasang.

    “Tahun ini perayaan Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni. Meski saat ini sedang melaksanakan Ibadah Haji, Insya Allah ibadah kurban tetap dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kurban satu ekor sapi di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya,” kata Khofifah.

    Khofifah menyebut, kurban tersebut diniatkan untuk kemaslahatan Jawa Timur. Terlebih saat ini ditengah gejolak ekonomi dunia yang sedang lesu, ia berharap, Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Timur secara umum.

    “Nantinya sapi kurban akan disembelih 10-13 Dzulhijjah atau 6-9 Juni 2025 oleh tim panitia Idul Adha Masjid Nasional Akbar Surabaya. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan,” imbuhnya.

    “Kesemua sapi yang akan dikurbankan tersebut untuk masyarakat Jatim. Sapi Bantuan ini telah diperiksa oleh Dokter Hewan dan dinyatakan dalam kondisi sehat serta sudah divaksin PMK dan LSD. Bismillah, semoga semua kurban baik dari Bapak Presiden, saya, Pak Wagub, dan semua masyarakat Jatim diterima Allah,” imbuhnya.

    Khofifah menjelaskan, sapi Peranakan Ongole dikenal sebagai ras unggulan lokal di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo juga membeli sapi jenis tersebut untuk dijadikan hewan kurban.

    “Ras sapi Ongole jadi ras nomor satu dikalangan peternak. Makanya, Presiden pun juga melirik sapi unggulan jenis ini,” tukasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memastikan ketersediaan ternak kurban baik sapi, kambing, maupun domba di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman, stoknya cukup, serta sehat dari penyakit.

    Dia menjelaskan, sebagai salah satu sentra peternakan terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki populasi ternak yang sangat potensial. Jatim telah surplus ternak kurban.

    Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, total potensi ketersediaan ternak kurban tahun 2025 antara lain 526.985 ekor sapi, 872.195 ekor kambing, 292.251 ekor domba dan 1.730 ekor Kerbau.

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah melewati pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan petugas teknis di lapangan untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat Islam untuk dijadikan hewan kurban,” kata Gubernur Khofifah, di sela-sela kegiatannya menjalankan Ibadah Haji, Rabu (4/6/2025).

    Lebih lanjut disampaikan Khofifah, hewan kurban di Jatim telah mendapatkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Ini sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular yang berpotensi mengganggu kelayakan kurban.

    Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan yang dijual di lapak-lapak penjualan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah menurunkan tim ke seluruh kabupaten/kota.

    Tim ini terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, Petugas Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Mutu Bibit, selain itu juga melibatkan perguruan tinggi (Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan), organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Perhimpunan Paramedik Veteriner Indonesia (PAVETI) yang secara aktif melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

    “Pemeriksaan ini meliputi aspek kesehatan hewan,dan penerapan animal welfare, kebersihan kandang sementara, kecukupan pakan dan Kecukupan air minum. Berdasarkan laporan dari kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2025, terdapat 198 pasar hewan dan 2.831 lapak penjualan ternak kurban,” jelasnya.

    Guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang ada di Provinsi Jawa Timur, juga tersedia petugas pemeriksa hewan kurban Provinsi Jawa Timur diantaranya Dokter Hewan (Medik Veteriner) sebanyak 950 orang, Paramedik Veteriner sebanyak 1.500 orang, Pengawas Bibit Ternak sebanyak 94 orang, Pengawas Mutu Pakan sebanyak 58 orang, dan Juru Sembelih Halal Bersertifikat sebanyak 3.254 orang.

    “Juru Sembelih Halal (JULEHA) akan di perbantukan melakukan pemotongan ternak kurban di RPH dan di tempat-tempat pemotongan ternak kurban di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” katanya.

    Dengan langkah-langkah ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pemprov melalui Dinas Peternakan Jatim memberikan jaminan bahwa hewan kurban yang tersedia di pasaran aman, sehat, dan memenuhi standar.

    “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli hewan kurban dari lapak resmi yang telah mendapatkan tanda pemeriksaan dari petugas untuk memastikan kualitas dan keamanan hewan yang dikurbankan dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan,” jelasnya.

    “Ketersediaan ternak kurban Jatim cukup dan kondisinya sehat, jadi masyarakat masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan hewan kurban. Dinas Peternakan bersama instansi terkait terus memantau dan memastikan pasokan tetap stabil, harga dalam batas wajar, serta aspek kesehatan hewan tetap terjaga,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Covid-19 Merebak Lagi, Warga Minta Pemerintah Aturan Prokes Diperketat

    Covid-19 Merebak Lagi, Warga Minta Pemerintah Aturan Prokes Diperketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan temuan tujuh kasus baru Covid-19 di Indonesia pada periode 25 hingga 31 Mei 2025. Menanggapi hal tersebut,  sejumlah warga meminta pemerintah agar kembali memperketat aturan protokol kesehatan (prokes) sebagai langkah antisipasi.

    Aulia, warga yang ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2025), mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya saat menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, mass rapid transit (MRT), dan kereta rel listrik (KRL). Ia juga menekankan pentingnya menjaga jarak untuk mengurangi risiko penularan.

    “Iya itu semua langkah antisipasinya,  karena lagi melonjak juga kan kasusnya,” kata Aulia, saat ditemui Beritasatu.com di Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Aulia juga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas jika kasus positif terus bertambah. “Mungkin bisa lebih diperketat lagi kayak dahulu. Tapi kalau langsung lockdown juga aneh, pasti akan kaget juga. Lebih diperketat saja atau bisa juga mulai work from home (WFH) lagi,” tambahnya.

    Senada dengan Aulia, Saha menyarankan agar masyarakat tetap menjaga jarak saat berada di kerumunan. Ia pribadi menyarankan untuk mulai menyiapkan rencana keuangan sebagai bentuk antisipasi.

    “Ya jaga jarak saja, lalu untuk antisipasi lebih ke keuangan karena ekonomi kan lagi sulit sekarang jadi simpan uang,” katanya.

    Di sisi lain, ada Anisa meminta agar penggunaan masker kembali diwajibkan dan fasilitas cuci tangan kembali disediakan di tempat umum. Ia juga berharap pemerintah kembali melakukan sosialisasi serta membuka kembali akses vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.

    Saran lain datang dari Anisa, yang meminta agar penggunaan masker kembali diwajibkan dan fasilitas cuci tangan kembali disediakan di tempat umum. Ia juga berharap pemerintah kembali melakukan sosialisasi serta membuka kembali akses vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.