Xcloud.id

Event: Sovereign Wealth Fund (SWF)

  • Mengenal Danantara yang akan Diresmikan Prabowo, Dapat Tempat di Malaysia tapi Ditolak di Indonesia

    Mengenal Danantara yang akan Diresmikan Prabowo, Dapat Tempat di Malaysia tapi Ditolak di Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah profil Danantara yang diresmikan oleh Prabowo Subianto.

    Ditolak di Indonesia, namun diterima di Negeri Jiran.

    Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga baru yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peresmian akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Peresmian tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Minggu(23/2/2025).

    Menurut Yusuf peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Peluncuran Danantara juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita.

    “Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” katanya.

    BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

    Nantinya, terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional. Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan bergabung dengan Danantara.

    Dengan demikian, BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Sementara itu, investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun. Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran APBN.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.

    Beberapa sektor yang menjadi fokus BPI Danantara mencakup energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi, dan pangan.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara adalah mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA).

    Namun, cakupan​ Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

    Danantara juga merupakan bagian dari warisan pemikiran ekonom visioner sekaligus ayah dari Prabowo Subianto yakni Sumitro Djojohadikusumo pada akhir 1980-an. Sumitro mengusulkan pengelolaan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan investasi nasional.

    Menurut Sumitro, Danantara adalah investment trust yang juga berperan sebagai dana penjamin investasi atau guarantee fund. Dia bahkan membayangkan lembaga tersebut dapat membeli saham perusahaan swasta yang menguntungkan.

    Ide Sumitro tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan J.B Sumarlin pada 16 Desember 1996. Menurut J.B Sumarlin, Indonesia belum membutuhkan lembaga pengelola laba BUMN.

    Meski ditolak di negeri sendiri, ide program Danantara justru mendapatkan tempat di Malaysia. Meski tidak menyebutnya secara langsung, pernyataan Sumitro merujuk pada Khazanah Nasional Berhad yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada 1993.

    Khazanah berfungsi sebagai induk perusahaan negara yang berperan sebagai lembaga investasi sekaligus dana penjamin, sesuai dengan gagasan Sumitro.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Ini Tugas dan Kewenangan Danantara: Kelola Dividen BUMN Hingga Pejabat Tak Bisa Dijerat Hukum – Halaman all

    Ini Tugas dan Kewenangan Danantara: Kelola Dividen BUMN Hingga Pejabat Tak Bisa Dijerat Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ​JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara(Danantara) bakal diluncurkan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin(24/2/2025) besok.

    BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

    Nantinya, terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional. Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan bergabung dengan Danantara. 

    Dengan demikian, BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Lalu apa saja tugas dari Danantara?

    Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, salah satu tugas badan pengelola aset jumbo tersebut adalah mengelola dividen BUMN.

    Hal tersebut tercantum pada pasal 3F ayat(1). Selanjutnya pada ayat 2 pasal 3F disebutkan ada enam tugas BPI Danantara dalam melaksanakan tugas mengelola dividen BUMN, yakni:

    1. Mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional dan dividen BUMN.

    2. Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    3. Bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional.

    4. Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.

    5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden.

    6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan holding investasi dan holding operasional.

    Hal terpenting ada di Pasal 3Y draf RUU BUMN yang mengatur bahwa Menteri BUMN, pengurus BPI Danantara hingga pegawai BUMN bisa lolos dari tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian negara.

    Mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

    Dalam Pasal 3Y draf RUU BUMN disebutkan bahwa menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan beberapa syarat tertentu.

    Organ Badan yang dimaksud, pertama adalah Dewan Pengawas yaitu Menteri sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh presiden sebagai anggota badan pelaksana yaitu Danantara.

    Dalam pasal 3R RUU BUMN ada syarat usia yang bisa dipenuhi agar bisa menjadi Kepala BPI Danantara yakni maksimal 70 tahun saat dilantik pertama kali. Sementara untuk jajaran direksi maksimal 60 tahun.

    Dalam pasal 3A dan B poin 4, seluruh saham holding investasi dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan Danantara. Negara memiliki 1 persen saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

    “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 99 persen (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada Holding Investasi,” bunyi poin 6 pasal 3 AB.

    Begitupun untuk Holding Operasional, seluruh sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia dan badan. Pembagian sahamnya sama, yakni 1 persen dimiliki Negara Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan BUMN. Sementara saham seri B pada Holding Operasional sebanyak 99 persen dimiliki oleh Badan.

  • Apa Saja Manfaat Danantara? Ini Penjelasannya – Page 3

    Apa Saja Manfaat Danantara? Ini Penjelasannya – Page 3

    Sebelumnya, FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

    Danantara diketahui akan mengelola aset senilai US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

    Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

    “Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

    Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

    Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik,” ucapnya.

     

  • Profil Danantara yang Diresmikan Prabowo Besok: Ditolak di Indonesia, Diterima di Negeri Jiran – Halaman all

    Profil Danantara yang Diresmikan Prabowo Besok: Ditolak di Indonesia, Diterima di Negeri Jiran – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga baru yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peresmian akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Peresmian tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Minggu(23/2/2025).

    Menurut Yusuf peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Peluncuran Danantara juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita.

    “Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” katanya.

    BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

    Nantinya, terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional. Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan bergabung dengan Danantara. 

    Dengan demikian, BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Sementara itu, investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun. Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran APBN.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. 

    Beberapa sektor yang menjadi fokus BPI Danantara mencakup energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi, dan pangan.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara adalah mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA).

    Namun, cakupan​ Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

    Danantara juga merupakan bagian dari warisan pemikiran ekonom visioner sekaligus ayah dari Prabowo Subianto yakni Sumitro Djojohadikusumo pada akhir 1980-an. Sumitro mengusulkan pengelolaan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan investasi nasional.

    Menurut Sumitro, Danantara adalah investment trust yang juga berperan sebagai dana penjamin investasi atau guarantee fund. Dia bahkan membayangkan lembaga tersebut dapat membeli saham perusahaan swasta yang menguntungkan.

    Ide Sumitro tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan J.B Sumarlin pada 16 Desember 1996. Menurut J.B Sumarlin, Indonesia belum membutuhkan lembaga pengelola laba BUMN.

    Meski ditolak di negeri sendiri, ide program Danantara justru mendapatkan tempat di Malaysia. Meski tidak menyebutnya secara langsung, pernyataan Sumitro merujuk pada Khazanah Nasional Berhad yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada 1993.

    Khazanah berfungsi sebagai induk perusahaan negara yang berperan sebagai lembaga investasi sekaligus dana penjamin, sesuai dengan gagasan Sumitro.

  • Diluncurkan Besok, Danantara jadi Instrumen Indonesia Naikkan Daya Saing Ekonomi – Page 3

    Diluncurkan Besok, Danantara jadi Instrumen Indonesia Naikkan Daya Saing Ekonomi – Page 3

    Sebelumnya, FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

    Danantara diketahui akan mengelola aset senilai US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

    Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

    “Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

    Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

    Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik,” ucapnya.

     

  • Danantara Berpotensi Menarik Investasi Asing ke Indonesia

    Danantara Berpotensi Menarik Investasi Asing ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyedia indeks global FTSE Russell menilai, kehadiran Danantara berpotensi menarik aliran modal ke Indonesia. Danantara diproyeksikan akan mengelola aset senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.

    Besarnya nilai aset yang dikelola Danantara bisa mendorong masuknya investasi asing, termasuk investasi langsung (FDI).

    Policy Director FTSE Russell Wanming Du menyebutkan, investor global cenderung tertarik pada negara yang mengalokasikan dana kekayaannya untuk proyek infrastruktur yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendukung perkembangan perusahaan domestik.

    “Jika melihat pengalaman sebelumnya, ketika dana kekayaan negara diinvestasikan pada sektor infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, hal ini berpotensi menarik lebih banyak investasi asing, termasuk FDI,” ujar Wanming Du dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Menurutnya, investasi semacam ini dapat memperkuat dunia usaha sekaligus berkontribusi terhadap indeks saham nasional.

    Dengan asset under management (AUM) sebesar US$ 900 miliar, Danantara diperkirakan akan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, menempati peringkat ketujuh.

    Wanming juga menjelaskan bahwa banyak negara saat ini memanfaatkan sebagian kekayaan negaranya untuk mendukung pengembangan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik.

    Selain itu, Danantara juga berencana mengalokasikan investasinya ke sektor energi baru terbarukan (EBT), yang semakin relevan dengan tren global.

    Agar Danantara dapat mencapai potensinya secara maksimal, Wanming menekankan pentingnya strategi diversifikasi investasi yang mencakup baik proyek dalam negeri maupun luar negeri.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari.

    Pembentukan Danantara bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam merealokasi modal BUMN ke sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan.

    Dengan kehadiran Danantara, hasil dari investasi program hilirisasi diharapkan dapat sepenuhnya dinikmati oleh bangsa Indonesia.

    Dalam menjalankan tugasnya, pengelolaan dan realokasi modal Danantara akan berada di bawah pengawasan langsung presiden, dengan dukungan dewan pengawas yang diketuai oleh menteri BUMN serta dewan penasihat.

  • Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the France-Indonesia Business Council Philippe Louis-Dreyfus.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi MEDEF International yang terdiri dari perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis yang sejalan dengan visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor utama.

    Adapun, nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS.

    Airlangga berharap, melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antar kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan terdapat rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia.

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    “Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia tentunya juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak.

    “Untuk itu, dukungan dari sektor swasta Prancis untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sangat diperlukan,” ucap Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Philippe menjelaskan bahwa beberapa Delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2024 lalu dan sangat terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi.

    “Visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Philippe.

    Sebagai informasi, selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oréal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia.

    Adapun delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek yang penting bagi Prancis.

    Untuk itu, delegasi MEDEF International terdapat keinginan yang cukup kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

    Selain itu, diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025.

    Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara.

    Delegasi MEDEF International juga menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Sumba dan kerja sama ini diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

  • TikTok Luntang-lantung, Trump Bicara Langsung ke China

    TikTok Luntang-lantung, Trump Bicara Langsung ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib TikTok di Amerika Serikat (AS) hingga kini masih luntang-lantung. Aplikasi di bawah naungan ByteDance asal China tersebut sempat tutup selama beberapa jam pada 19 Januari 2025.

    Namun, Presiden AS Donald Trump yang kala itu baru dilantik langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunda pemblokiran permanen TikTok hingga 90 hari untuk melakukan negosiasi lebih lanjut.

    Artinya, nasib TikTok di AS belum 100% aman. Dalam beberapa kesempatan, Trump memang mengisyaratkan keinginannya agar TikTok tetap beroperasi di AS.

    Kendati demikian, perlu dibuat kesepakatan yang menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Trump ingin agar kepemilikan TikTok di AS dibagi 50% untuk investor AS.

    Bahkan, Trump meluncurkan sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi yang disebut salah satunya bisa untuk membeli operasi TikTok di AS.

    Terbaru, Reuters melaporkan Trump mengaku sudah berbicara dengan China terkait nasib TikTok. Hal itu diungkap Trump ke para wartawan di Air Force One pada Rabu (19/2) waktu setempat, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Trump mengisyaratkan bahwa pemerintah AS berupaya menjadi perantara penjualan aplikasi TikTok. Namun, belum banyak yang diungkap ke publik terkait diskusi Trump dengan China.

    Beberapa perusahaan sudah menyiratkan ketertarikan untuk memegang operasional TikTok di AS. Menurut sumber dalam, Oracle, Amazon, dan Microsoft, adalah beberapa nama yang tertarik.

    Sementara itu, TikTok dan para pendukungnya mendorong solusi lain. Dikutip dari The Wall Street Journal, pada awal Februari lalu, CEO TikTok Shou Chew bertemu dengan pejabat senior Gedung Putih dan memberikan proposal baru.

    Proposal itu berisi dorongan untuk membentuk usaha patungan atau joint venture dengan investor AS. Joint venture itu akan bermarkas di AS dan mengawasi keamanan data, menurut sumber yang familiar dengan proposal tersebut.

    Adapun manajemen akan sepenuhnya berbasis di AS. Sementara dewan direksi mayoritas akan berisi orang-orang AS. Apakah investor-investor yang dimaksud termasuk pemerintah AS masih menjadi pertanyaan besar.

    Kita tunggu saja bagaimana kesepakatan akhir antara pemerintah AS dengan TikTok dan ByteDance demi mempertahankan aplikasi populer tersebut di negeri Paman Sam.

    (fab/fab)

  • Mereka Pikir Indonesia Negara Miskin

    Mereka Pikir Indonesia Negara Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.

    Luhut mengatakan, Danantara adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah karena menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan sejumlah usaha.

    Hal tersebut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sampaikan dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.

    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas,” ucap Luhut seperti dikutip dari Antara.

    Joint Venture

    Menurutnya, banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara usai badan tersebut diresmikan pemerintah.

    Salah satunya adalah Abu Dhabi, yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya kira sangat banyak, paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” lanjut Luhut Pandjaitan.

    Ia mengakui banyak pihak yang terkejut saat pemerintah berencana meluncurkan Danantara, karena aset yang dikelolanya mempunyai nilai yang besar.

    “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin,” lanjutnya.

    Danantara Membawahi 7 BUMN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran lembaga pengelola aset negara ini akan dilakukan tanggal 24 Februari 2025.

    Pembentukan Danantara sudah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN ini disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

    Keberadaan Danantara diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan beberapa potensi yang dimiliki oleh BUMN.

    Negara diharapkan mampu menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Danantara membawahi INA dan 7 BUMN dengan total aset Rp9.480 triliun, menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut sebut Danantara buat perusahaan negara efisien dan transparan

    Luhut sebut Danantara buat perusahaan negara efisien dan transparan

    Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.

    Menurut dia, pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.

    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas,” kata dia saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Luhut menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah.

    Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya kira sangat banyak. paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia mengakui banyak pihak yang terkejut ketika pemerintah berencana untuk meluncurkan Danantara. Hal tersebut karena aset yang dikelola oleh badan ini memiliki nilai yang besar.

    “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin,” kata Luhut.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang.

    Pembentukan Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tersebut disetujui menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (4/2/2025).

    Keberadaan Danantara diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sejumlah potensi yang dimiliki BUMN.

    Dengan begitu, negara mampu menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Danantara membawahi INA dan tujuh BUMN dengan total aset sekitar Rp9.480 triliun, sehingga menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025