Xcloud.id

Event: Sovereign Wealth Fund (SWF)

  • KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

    “Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

    Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

    “Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara,” ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

    Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

    “Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

    CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

    “Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita,” kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

    Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional. 

    PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

    Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

    Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

    Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

  • Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kebijakan strategis untuk merespons kebijakan Trump.

    Ketiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Perluasan Mitra Dagang

    Terkait perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik.

    Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Genjot Hilirisasi 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Resiliensi Konsumsi

    Yang terakhir memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Kebijakan Tarif Trump

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terutama terkait penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) 32% untuk produk Indonesia yang dijual ke pasar Negeri Paman Sam.

    Untuk diketahui, Presiden Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor minimum 10% ke semua negara dan tarif lebih tinggi di kisaran 40% hingga 50% untuk sejumlah penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar. Kebijakan itu diumumkan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. 

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy melalui siaran pers, Kamis (3/4/2025).

    Tiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Dalam perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik. Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Pernah Disinggung Hashim, Dasco Turut Dengar Kabar Qatar Mau Investasi ke Danantara

    Pernah Disinggung Hashim, Dasco Turut Dengar Kabar Qatar Mau Investasi ke Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara segera mendapatkan calon investor baru dari Qatar. 

    Sebagaimana diketahui, Danantara adalah sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia yang kini mengelola aset-aset BUMN di Indonesia untuk diinvestasikan ke sejumlah proyek pemerintahan.

    Awalnya, Ketua Harian Partai Gerindra itu ditanya soal calon investor yang akan bergabung untuk menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, Dasco justru mengaku mendengar adanya rencana Qatar untuk berinvestasi melalui Danantara. 

    “Kalau investor ada beberapa yang saya dengar dari Qatar dan dari macem-macem, dan terutama mereka akan masuk di Danantara,” ujarnya saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025). 

    Saat dikonfirmasi kembali mengenai calon investor yang diklaimnya itu, Dasco mengaku belum mendapatkan informasi yang utuh. Dia menegaskan hal tersebut hanya sebatas kabar yang turut didengarnya dari pihak pemerintah. 

    “Saya juga enggak tahu, saya baru dengar kabar aja ya,” ucapnya. 

    Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo turut mengungkapkan adanya sejumlah negara yang mulai tertarik untuk berkolaborasi degan Danantara. 

    Hashim menyebut negara-negara seperti Qatar, China serta beberapa negara Uni Eropa sudah mulai tertarik untuk berkolaborasi dengan embrio superholding BUMN Indonesia itu. 

    Hashim menjelaskan, pemerintah ke depan menginginkan bahwa Danantara dapat menjadi Co-Investor sejumlah investor asing. Tujuannya untuk meningkatkan minat dan kepercayaan para investor asing. 

    “Jadi kalau bisa Danantara ini menjadi co-investor dengan investor luar negeri. Jadi Co-invest Da antara jangan 100%, kalau bisa Danantara jadi co-investor dengan proyek,” katanya dalam agenda Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

    Pria yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu menambahkan sejumlah investor yang mulai menaruh minat untuk berkolaborasi dengan Danantara itu rencananya bakal melakukan ekspansi pada sektor hidropower, geothermal, serta solar. 

    “Maka Danantara menjadi perannya jadi co-investor, juga menjamin kepada investor luar negeri bahwa negara ikut risiko. Pikul risiko dan negara ikut bertanggung jawab untuk sukses dari proyek-proyek ini,” ucapnya. 

  • Rebound, IHSG terangkat kepastian Danantara dan hasil RUPST Himbara

    Rebound, IHSG terangkat kepastian Danantara dan hasil RUPST Himbara

    Hal ini juga mencerminkan respons terhadap kondisi pasar yang sebelumnya skeptis terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana menyampaikan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terangkat oleh kejelasan struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    IHSG sempat menyentuh level terendahnya di posisi 5.996,96 pada perdagangan bursa, Senin (24/3) pukul 10.19 WIB, dan saat ini telah menyentuh posisi 6.510,62 atau berbalik menguat (rebound) lebih dari tujuh persen dari level terendahnya.

    “Kenaikan ini didorong oleh kombinasi beberapa faktor utama, terutama aksi buyback saham dan pembagian dividen jumbo oleh bank-bank Himbara, serta kejelasan struktur kepengurusan sovereign wealth fund (SWF) Danantara yang meredakan ketidakpastian pasar,” ujar Hendra, di Jakarta, Kamis.

    Hendra mengatakan pelaku pasar mendapatkan angin segar dari pengumuman susunan kepengurusan BPI Danantara yang dinilai profesional dan berbasis meritokrasi, yang menjadi faktor kunci untuk meredakan kekhawatiran pasar.

    Menurutnya, penunjukan lebih dari 40 direktur dan manajer senior dengan latar belakang profesional global, serta mayoritas berpengalaman di sektor keuangan dan investasi, memberikan sinyal bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan pragmatis dalam mengelola ekonomi.

    “Hal ini juga mencerminkan respons terhadap kondisi pasar yang sebelumnya skeptis terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru,” ujar Hendra.

    Sementara itu, terkait hasil RUPST, aksi buyback saham yang dilakukan oleh Himbara menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap valuasi saham mereka yang dinilai masih undervalued (di bawah harga wajarnya).

    Kemudian, katanya lagi, pembagian dividen besar oleh Himbara telah menjadi daya tarik utama bagi investor yang mencari imbal hasil menarik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    BPI Danantara telah mengumumkan struktur kepengurusan lengkap di Jakarta, Senin (24/3), dengan semuanya diisi oleh tokoh- tokoh berpengalaman di sektor keuangan dan investasi.

    Sementara itu, dalam RUPST, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyepakati pembagian dividen sebesar Rp51,73 triliun atau 86,02 persen dari laba bersih 2024, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp43,5 triliun atau 78 persen dari laba bersih 2024.

    Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyepakati pembagian dividen Rp13,95 triliun atau 65 persen dari laba bersih 2024, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pembagian dividen Rp751,83 miliar atau 25 persen dari laba bersih 2024.

    Selain itu, Himbara juga memutuskan untuk melakukan aksi buyback, di antaranya BBRI menyetujui melakukan buyback saham sebesar-besarnya Rp3 triliun, BMRI menyetujui buyback saham sebesar-besarnya Rp1,17 triliun, serta BBNI menyetujui rencana buyback saham sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.

    Pada Kamis (27/3) sore atau hari terakhir perdagangan bursa menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, IHSG ditutup menguat 38,62 poin atau 0,59 persen ke posisi 6.510,62, dengan indeks LQ45 naik 3,37 poin atau 0,46 persen ke posisi 735,51.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengukur dengan tepat melepaskan kita dari simpulan sesat

    Mengukur dengan tepat melepaskan kita dari simpulan sesat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dunia yang semakin kompleks dan banjir informasi, kemampuan untuk mengukur dan menilai dengan tepat menjadi sangat penting, tetapi juga semakin sulit.

    Butuh kemauan untuk menggali dan mendalami informasi untuk bisa menemukan tolok ukur yang tepat yang membawa kita kepada kesimpulan yang akurat.

    Seperti pepatah lama yang mengatakan, “Jika Anda mengukur sesuatu dengan cara yang salah, hasilnya juga pasti akan salah.”

    Coba bayangkan jika kita diminta untuk mengukur jumlah air di waduk Jatiluhur menggunakan sendok kecil. Atau, kita diminta untuk mengukur sekarung beras menggunakan timbangan bayi. Tentu saja, usaha kita akan sia-sia karena alat dan metode yang digunakan sangat tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi, jika waktu, metode, dan pembanding yang digunakan tidak tepat, maka kesimpulan yang kita ambil pun niscaya tidak akan tepat.

    Fenomena inilah yang seringkali terjadi ketika kita mencoba untuk menilai kebijakan pemerintah atau isu-isu sosial lainnya tanpa alat ukur yang tepat, kita akhirnya bisa terjebak dalam penilaian yang sesat.

    Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dalam memilih metode pengukuran dan pembanding yang digunakan.

    Salah satu contoh nyata dari pengukuran yang tidak tepat bisa kita temukan dalam perdebatan seputar RUU TNI yang sudah disahkan DPR pada 20 Maret 2025. Beberapa pihak menilai dengan adanya penambahan 40 persen jumlah kementerian yang bisa dijabat oleh TNI aktif, menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mau mengembalikan praktik dwifungsi TNI, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

    Namun, mari kita lihat dulu alat ukur yang digunakan. Jika kita bandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI tidak ada batasan bagi anggotanya untuk berperan di mana saja bahkan di ruang politik. Mereka juga bisa menjabat sebagai anggota DPR maupun kepala daerah sesuai dengan pasal 6 tentang Dwifungsi ABRI. Sementara dalam UU TNI terbaru, anggota TNI aktif sangat dibatasi hanya bisa ditugaskan ke dalam 14 kementerian dan lembaga saja yang terkait dengan bidang yang relevan dengan tugas dan kapasitas TNI, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Dengan alat ukur tadi, jelas bisa disimpulkan, Pemerintah dan DPR justru sedang berusaha menjaga konsistensi terhadap perjuangan reformasi dengan menjaga supremasi sipil melalui penebalan batas bagi anggota TNI di ranah sipil.

    Contoh lain yang dapat kita cermati adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa pihak menyimpulkan program ini gagal hanya karena sampai pertengahan Maret realisasi belanja MBG baru mencapai kurang dari 1 persen dari anggaran yang dialokasikan. Manfaat dari program ini juga baru diterima sekitar tiga juta anak. Pengukuran yang digunakan sangat tidak tepat.

    Coba kita ganti alat ukurnya bukan melihat dari jangka pendek, tetapi jangka panjang.

    Pemerintah memang merencanakan agar program MBG dijalankan secara bertahap karena menyasar skala yang sangat besar. Pada akhir Februari, targetnya adalah 2,2 juta penerima, dan pada akhir April ditargetkan enam juta penerima. Sementara itu, pada akhir Oktober, jumlah penerima akan meningkat menjadi 45 juta penerima. Nantinya, pada akhir Desember 2025, pemerintah menargetkan ada 82 juta anak dapat merasakan manfaatnya.

    Dengan kata lain, realisasi tiga juta penerima pada pertengahan Maret sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, klaim bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan program ini jelas tidak tepat.

    Satu lagi contoh pengukuran yang tidak tepat sehingga berakhir dengan simpulan sesat.

    Pembentukan Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia. Sejak 1 Januari sampai 18 Maret 2025, terjadi penurunan harga saham di beberapa sektor, termasuk saham bank-bank BUMN, dan juga net sell asing dari pasar saham Indonesia mencapai 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp26 triliun. Beberapa pihak langsung menarik kesimpulan bahwa Danantara gagal karena tidak ada kepercayaan dari investor global. Namun, pengukuran ini pun tidak tepat.

    Mari kita gunakan alat ukur yang tepat, yakni membandingkan dengan negara-negara lain secara global pada waktu yang sama. Kita akan menemukan fakta bahwa sejak 1 Januari sampai 18 Maret 2025 terjadi net sell asing dari bursa saham India (15,9 miliar dolar AS), Jepang (14,1 miliar dolar AS), dan Korea Selatan (5 miliar dolar AS).

    Sementara, Indonesia di waktu yang sama, net sell asing dari bursa Indonesia sebesar 1,6 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa adanya realokasi aset global, di mana net sell asing terjadi di berbagai bursa, berpindah ke bursa Tiongkok dan komoditas emas. Bisa disimpulkan fenomena ini bukan karena pendirian Danantara, tetapi realokasi aset oleh fund manager besar sedang terjadi secara global.

    Sudah saatnya kita membongkar cara ukur yang tidak tepat. Memberikan kritik yang konstruktif tentang kebijakan pemerintah adalah suatu kebajikan. Namun, jika caranya salah maka justru bisa merugikan banyak pihak.

    *) Noudhy Valdryno adalah Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)

    Copyright © ANTARA 2025

  • Dividen BUMN Tak Lagi Masuk ke Kas Negara, Ekonom Wanti-Wanti Tekanan Fiskal Bertambah

    Dividen BUMN Tak Lagi Masuk ke Kas Negara, Ekonom Wanti-Wanti Tekanan Fiskal Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran pemerintah akan berkurang usai setoran dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan dikelola BPI Danantara. Para pakar pun mewanti-wanti agar otoritas memberi respons secara prudent agar kepercayaan investor kepada pasar keuangan Indonesia tidak lenyap.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna menjelaskan berkurangnya anggaran pemerintah akibat hilangnya salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu dividen BUMN, akan menambah tekanan fiskal ke depan.

    “Terutama di tengah kondisi APBN yang defisit dan beban utang yang besar,” ujar Ariyo dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).

    Sebagai informasi, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah harus membayar utang pokok dan bunga utang sebesar Rp1.353,23 triliun pada tahun ini.

    Oleh sebab itu, Ariyo mengaku khawatir investor semakin tidak percaya dengan kondisi pasar keuangan di Indonesia dengan kondisi fiskal yang sudah sangat sempit, tetapi ditambah adanya pengurangan pendapatan negara.

    “Saya menanti nih rilis rating [pemeringkatan] dari Fitch and Moody’s dalam waktu dekat. Kita tahu Morgan Stanley dan Goldman Sachs rating-nya turun,” katanya.

    Beberapa waktu lalu dua perusahaan investasi global Goldman Sachs Group Inc. (dari overweight menjadi market weight) dan Morgan Stanley (dari equal weight menjadi underweight) menurunkan peringkat pasar saham Indonesia. 

    Dia pun tidak heran apabila belakangan pemerintah sibuk menggelar rapat untuk merespons perkembangan pasar belakangan, yang mana pasar saham kerap memerah dan depresiasi rupiah meningkat.

    Ariyo pun menekankan pentingnya Danantara bisa segera beroperasi dengan optimal. Hanya saja dia ragu karena banyak permasalahan operasional Danantara yang harus dibenahi terlebih terlebih dahulu seperti kelembagaan dan kebudayaan BUMN yang sangat birokratis daripada profesional.

    Sejalan, Asisten Profesor Perbankan dan Keuangan University of Southampton Wahyu Jatmiko menggarisbawahi pentingnya solusi cepat dari penurunan pendapatan negara akibat Danantara.

    Menurut Wahyu, perlu ada mekanisme yang jelas ihwal setoran keuntungan Danantara ke kas negara. Dia mencontohkan salah satu sovereign wealth fund (SWF) paling sukses yaitu Norway Government Pensiun Fund Global (GPFG) mengalokasikan 3% dari nilai pasarnya untuk ditransfer ke kas negara.

    Meski hanya 3% namun karena nilai pasar GPFG sangat besar, alokasi tersebut setara sekitar 20% dari total penerimaan APBN Norwegia. Hanya saja, dia tidak yakin Danantara bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu dekat.

    Wahyu pun takut pemerintah memutuskan untuk tutupi anggaran yang hilang dari setoran dividen BUMN dengan berutang. Masalahnya, pemerintah tidak ruang besar untuk berutang dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini.

    “Apalagi kalau sifatnya global, rating kita juga under pressure [di bawah tekanan] sekarang. Cost of borrowing [biaya pinjaman] kita akan cukup tinggi juga,” ujar Wahyu pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, dia tidak menyarankan pemerintah kembali menerbitkan surat utang meski pendapatan negara berkurang akibat dividen BUMN masuk ke Danantara—bukan kas negara.

  • Kenapa Susunan Pengurus Danantara Banyak Tokoh Global?

    Kenapa Susunan Pengurus Danantara Banyak Tokoh Global?

    PIKIRAN RAKYAT – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan alasan banyaknya tokoh global dalam susunan pengurus Danantara, khususnya Dewan Penasihat.

    CEO Danantara menjelaskan tokoh global tak dengan sendiri merisikokan dirinya masuk ke lembaga investasi negara itu dalam Meet The Team Danantara Indonesia di Jakarta.

    Mereka mempertimbangkan dengan matang dan yakin Danantara suatu sovereign wealth fund (SWF) yang dibentuk untuk tujuan yang baik pada Senin, 24 Maret 2025.

    “Mereka berbicara kepada kami baik secara strukturnya, filosofi, risk dan compliance-nya mereka ingin tahu,” ucap Rosan Roeslani seperti dikutip dari Antara.

    Nama-Nama Titipan

    “Mereka tidak serta merta pada saat kita tanya mereka bilang mau. Prosesnya cukup dalam karena mereka perlu dapat clearence dari tempat mereka bekerja bahkan dari negaranya karena ini adalah state fund,” lanjutnya.

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir mengungkap pertimbangan memasukkan tokoh global ke susunan pengurus.

    Menurutnya seiring keperluan mewaspadai risiko makroekonomi dan geopolitik yang semakin besar, dibutuhkan tokoh-tokoh internasional sebagai penasihat.

    “Karena kita tahu bahwa makro risk semakin besar, geopolitical risk semakin besar, maka we need these advisors to give us masukan-masukan tersebut,” kata CIO Danantara.

    Pihaknya memastikan beberapa tokoh yang masuk susunan pengurus Danantara adalah orang yang profesional di bidangnya dan tak ada nama-nama titipan.

    “All professional, tidak ada titipan-titipan, semua adalah yang terbaik di bidangnya dan global,” lanjut Pandu.

    Susunan Pengurus Danantara

    Lembaga investasi negara tersebut mengumumkan struktur kepengurusan lengkap pada Senin, 24 Maret 2025 di Jakarta.

    jajaran Dewan Penasihat diisi tokoh global yakni Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor​​​​​​ dan Thaksin Shinawatra.

    Menurut Rosan, susunan pengurus Danantara saat ini masih bisa berkembang seiring berjalannya waktu ke depan.

    “Nama- nama ini masih akan terus berkembang. Kami akan terus meng-update nama- nama baru yang menjadi bagian dari Danantara,” lanjut Rosan.

    Ia yakin nama-nama dalam struktur kepengurusan ini akan memberi sinyal positif bagi perekonomian nasional dan kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

    “Kalau di atasnya nama- nama sangat baik, akan memberikan sinyal sangat positif bagi perekonomian Indonesia dan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi menduduki jabatan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perjalanan kariernya sebagai politisi berlatar belakang pengusaha diwarnai kontroversi dan sejumlah tuduhan korupsi. 

    Posisi Thaksin dalam sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diumumkan, Senin (24/3/2025). Dia menjadi satu dari lima tokoh yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Danantara. Empat orang lainnya yaitu Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs dan F. Chapman Taylor. 

    Menariknya, hanya Thaksin yang memiliki latar belakang dunia politik di antara lima Dewan Penasihat Danantara tersebut. 

    Thaksin merupakan Perdana Menteri Thailand yang berkuasa selama 2001-2006. Sebelum memimpin Negeri Gajah Putih, beberapa jabatan publik yang juga sudah dipegangnya, yakni Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. 

    Sebelum berganti abad, atau tepatnya pada 1998, Thaksin mendirikan partai politik bernama Thai Rak Thai (TRT). Partai dengan kebijakan populis itu menjadi kendaraan politik Thaksin untuk memenangkan Pemilihan Umum 2001. 

    Kebijakannya dikenal populis karena berfokus pada memperluas cakupan perlindungan kesehatan, pengembangan area rural dan subsidi pertanian. Dia juga terkenal atas kebijakannya yakni perang terhadap narkotika. 

    Kendati berhasil menyelesaikan periode pemerintahannya secara penuh, partai TRT tak bertahan lama. Pada 2007, partai itu bubar dan Thaksin dijatuhi hukuman berupa tidak boleh masuk ke ranah politik selama lima tahun. 

    Beberapa kontroversi yang membayangi perjalanan karier Thaksin meliputi skandal penjualan saham kerajaan bisnis telekomunikasinya, Shin Corporation, hingga sejumlah kasus korupsi. 

    Pada 2006, atau pada tahun terakhir pemerintahannya, Thaksin menjual saham Shin Corporation senilai 73,3 juta baht ke Temasek Singapura. Dilansir Reuters, lawan poliitknya menuding adanya benturan kepentingan. Thaksin dan keluarganya diduga tidak membayar pajak atas penjualan saham tersebut. 

    Kontroversi itu turut mendorong kudeta militer di Thailand yang terjadi pada 2006. Thaksin lalu memutuskan untuk mengasingkan diri ke Inggris selama beberapa tahun. 

    Pada 2008, dia sempat kembali ke Thailand. Namun, dia kembali ke pengasingan usai dituntut atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Pada tahun tersebut, Thaksin diputus bersalah atas salah satu kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya yakni mengenai korupsi pembelian tanah. Pengadilan menyatakan Thaksin bersalah menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu istrinya membeli tanah dari lembaga negara dengan harga yang murah. 

    Tidak sampai di situ, pada 2010 Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin bersalah dalam menyembunyikan kepemilikan saham pada Shin Corporation. Para hakim menyatakan Thaksin memiliki benturan kepentingan ketika tidak secara terbuka mengakui kepemilikan saham olehnya dan istrinya di Shin Corporation. 

    Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya, yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2024 hingga saat ini.

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. Instagram @prabowosubianto

    Pertemuan Prabowo dan Thaksin 

    Pada September 2024 lalu, atau sebulan sebelum dilantik, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. 

    Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.  

    “Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia

    Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia],” tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

    Kini, Thaksin dan empat tokoh lainnya resmi menjadi Dewan Penasihat Danantara. SWF Indonesia itu mengelola aset-aset BUMN yang secara keseluruhan mencapai US$900 miliar. Danantara, super holding BUMN yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, diluncurkan pada 24 Februari 2025.  

    Pada tahap pertama, sebanyak tujuh BUMN sudah lebih dulu masuk ke Danantara yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

  • Danantara Diisi Jajaran Berintegritas Tinggi dan Diakui Global

    Danantara Diisi Jajaran Berintegritas Tinggi dan Diakui Global

    Jakarta, Beritasatu.com –  Jajaran kepengurusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diisi oleh individu-individu berintegritas tinggi yang telah diakui secara global. Menurut ekonom dari Juwai IQI, Shan Saeed, keberadaan para tokoh tersebut memberikan sinyal positif bagi pasar global dan para investor mengenai arah perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.

    “Pemerintah telah mengirimkan pesan yang jelas kepada pelaku pasar keuangan bahwa penasihat Daya Anagata Nusantara memiliki reputasi global dan integritas yang kuat. Mereka akan berperan dalam memberikan arahan strategis dalam lanskap investasi sovereign wealth fund (SWF),” ujar Shan Saeed di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (25/3/2025).

    Beberapa tokoh nasional dan internasional yang menjadi bagian dari kepengurusan Danantara di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, yang bertugas sebagai anggota dewan pengarah.

    Selain itu, tokoh-tokoh internasional yang turut bergabung dalam kepengurusan Danantara mencakup Ray Dalio yakni pendiri Bridgewater sebagai hedge fund terbesar di dunia, Jeffrey Sachs yang merupakan penasihat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, serta Thaksin Shinawatra yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand ke-23.

    “Kehadiran figur-figur ini menambah kredibilitas dan integritas dalam dunia keuangan. Dengan pengalaman serta keahlian mereka yang mendunia, mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan memberikan nasihat profesional guna memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan tata kelola investasi ini,” tambahnya.

    Shan menegaskan keberhasilan Danantara bergantung pada tim kepengurusan yang solid guna membangun kepercayaan investor serta memastikan keberlanjutan jangka panjang.

    “Melalui pemilihan individu-individu profesional dalam kepengurusan Danantara, ia menilai pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh investasi yang dikelola oleh Danantara,” tuturnya.

    Ia memprediksi Danantara akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam skala domestik maupun internasional.

    “Mandat utama Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan fondasi ekonomi makro yang kuat,” ujar Shan.

    Ia optimistis prospek ekonomi Indonesia akan terus menguat, dengan iklim investasi yang semakin menarik bagi investor global dalam jangka panjang.

    “Saya yakin prospek ekonomi Indonesia akan semakin cerah dalam tiga hingga lima tahun mendatang,” pungkas Shaan Saeed terkait Danantara.