Xcloud.id

Event: Sovereign Wealth Fund (SWF)

  • Danantara Mau Investasi di Pasar Modal, Ogah Sentuh Saham Gorengan

    Danantara Mau Investasi di Pasar Modal, Ogah Sentuh Saham Gorengan

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyampaikan mulai membidik peluang investasi di pasar global, tidak hanya di pasar domestik. Managing Director Treasury Danantara Indonesia Ali Setiawan menilai langkah ini sejalan dengan praktik yang dilakukan sovereign wealth fund (SWF) di dunia.

    Ali memastikan di instrumen saham, Danantara tidak akan sembarang memilih emiten. Bahkan pihaknya telah menetapkan sejumlah kriteria dalam berinvestasi di instrumen saham.

    “Kalau dari saham tadi saya udah bilang juga ya kita nggak akan ke saham-saham gorengan atau saham yang PE-nya luar biasa tapi pasti kita assess dengan kriteria kita. Jadi kalo saham itu kita lihat return on equity-nya, PE-nya dividend yield-nya, market cap profitability-nya dan likuiditas hariannya,” ujar Ali kepada awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Ali menerangkan untuk mencapai diversifikasi risiko yang lebih baik dan return (imbal hasil) yang optimal setelah disesuaikan dengan risiko, pihaknya wajib mengalokasikan sebagian dana untuk investasi di pasar modal luar negeri. Hal ini, lanjut Ali, biasa dilakukan oleh SWF global.

    Ali menilai ketika SWF sudah terlalu besar dibandingkan pasar domestiknya, investasinya dinilai bisa mendominasi dan mengganggu harga di dalam negeri. Oleh karena itu, agar investasi tetap efisien dan beragam, pihaknya harus mencari peluang di pasar internasional yang jauh lebih besar.

    “Karena mereka udah istilahnya gemuk di dalam negerinya dan nggak bisa menjadi mover and shaker of the market di dalam negeri, mau nggak mau mereka harus berinvestasi di pasar modal luar,” jelasnya.

    (rea/eds)

  • Raja Yordania Tertarik Pelajari Struktur hingga Aset-aset Danantara

    Raja Yordania Tertarik Pelajari Struktur hingga Aset-aset Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa Raja Yordania Abdullah II menunjukkan ketertarikan besar terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam pertemuan khusus yang digelar pada Sabtu (15/11/2025) pagi di Jakarta.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum kemudian keduanya mengantar kepulangan Raja Abdullah II di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

    Rosan menjelaskan bahwa kunjungan Raja Abdullah II ke Danantara memiliki tujuan strategis. Pihak Kerajaan Yordania ingin mempelajari lebih jauh bagaimana Indonesia membentuk dan mengelola sovereign wealth fund (SWF) barunya.

    “Oh ya, ada pertemuan dengan Raja Jordan yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Eh pada intinya dari pemerintahan kerajaan Jordan itu ingin mengetahui lebih banyak mengenai Danantara dan juga mengenai struktur Danantara,” ujar Rosan.

    Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan singkat Raja Abdullah II ke Indonesia yang menekankan semakin eratnya hubungan strategis kedua negara, baik dalam sektor pertahanan, ekonomi, maupun investasi.

    Menurutnya, pemerintah Yordania saat ini tengah menjajaki pembentukan SWF sendiri. Karena itu, wawasan mengenai fondasi Danantara menjadi penting sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran.

    “Jadi mereka ingin mengetahui baik dari segi strukturnya, pembentukannya, kemudian aset-asetnya. Jadi itu yang kita bicarakan dan akan segera ditindaklanjuti,” tandas Rosan.

  • COO Danantara Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Belum Tentu Pakai APBN

    COO Danantara Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Belum Tentu Pakai APBN

    JAKARTA – Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan belakangan ini banyak pandangan mengenai perlu atau tidaknya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyelesaian utang kereta cepat Whoosh.

    Padahal, sambung Dony, solusi penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh masih terus dikaji dan belum ada keputusan final.

    “Menurut saya, kita terjebak sama itu ya, sama perdebatan itu (pakai APBN atau tidak),” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 23 Oktober.

    Saat ini, kata Dony, Danantara sebagai pengelola dan tim negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh masih terus mencari opsi terbaik. Bahkan, salah satu opsinya penyelesaian tanpa suntikan APBN.

    “Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah. Toh Danantara juga sebenarnya, yang paling penting bagaimana beroperasinya (kereta cepat),” jelasnya.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pemerintah tidak akan menanggung sebagian utang dari Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

    Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang membawahi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.

    “Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujarnya dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

    Dia menjelaskan, Danantara saat ini mengelola dividen sebesar sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan dana sebesar itu, menurutnya, sumber daya dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek Kereta Cepat, tanpa harus menggunakan dana dari APBN.

    “Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” tegasnya.

  • Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?

    Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuarakan keraguannya terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar Indonesia Investment Authority (INA) disuntuk dana Rp50 triliun. Purbaya khawatir dana tersebut tidak akan disalurkan ke sektor riil, tapi hanya digunakan untuk membeli obligasi atau bond.

    “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang utangnya sebagian besar? Gua rasa sama obligasi juga. Anda cek dulu deh,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan usulan itu baru akan disetujui jika INA efektif menjalankan program investasi di sektor riil.

    Purbaya pun mengkritik praktik penempatan dana oleh entitas investasi pemerintah ke instrumen utang, seperti obligasi.

    “Gini, saya enggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi, buat apa? Mending saya kurangin, buat saya,” tegasnya.

    Purbaya membandingkan situasi ini dengan Danantara karena sebagian besar dananya ditempatkan di obligasi.

    “Kayak di Danantara kan gitu, sebagian besar masih bond kan kemarin? Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan, ‘Kok lu taruh bond? Kalau gitu mah, lu enggak jago-jago amat.’ Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya.

    Menurut dia, meski Danantara berjanji akan menyalurkan dana ke sektor riil, INA juga harus membuktikan keahliannya di sektor investasi, mengingat statusnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang harus mampu menarik investor asing.

    “Tapi yang penting INA juga akan kita lihat, betul seperti itu? Kan INA kan harusnya mengundang investor asing. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik aja. Kita naruh lho Rp70 triliun di situ, saya lupa. Kayaknya segitu deh,” ujarnya.

    Purbaya menyimpulkan dukungan dana baru hanya akan diberikan jika INA menunjukkan kebutuhan ekspansi yang nyata.

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kita dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Luhut menyoroti potensi besar INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menarik investasi asing. Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA.

    Dia mengatakan dana itu bisa berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ (INA) tiap tahun dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI) RP491 triliun, yang Rp200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Purbaya bersedia suntik dana ke INA asalkan tidak dibelikan obligasi

    Purbaya bersedia suntik dana ke INA asalkan tidak dibelikan obligasi

    Jakarta (ANTARA) –

    Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah menempatkan dana ke Indonesia Investment Authority (INA).

    Namun, dengan catatan bahwa dana tersebut benar-benar diarahkan ke sektor riil yang produktif, bukan ke obligasi.

    “Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Bendahara Negara itu mengaku, sebelumnya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif.

    Menurutnya, dengan kapasitas kelembagaan INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF), seharusnya kedua lembaga tersebut bisa menyerap dana investasi dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor yang lebih produktif.

    “INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” ujarnya.

    “Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya udah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” tambahnya.

    Sebelumnya, Luhut menyarankan pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke INA. Dana tersebut dinilai berpotensi besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.

    “Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’

    Luhut menambahkan, potensi dana tersebut dapat menarik aliran modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Peranan pemerintah kan cuma 10-15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Bos Danantara Ungkap Potensi Investasi Bisa Capai Rp4.150 Triliun di 2030

    Bos Danantara Ungkap Potensi Investasi Bisa Capai Rp4.150 Triliun di 2030

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan proyeksi investasi yang bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan.

    Total nilainya mencapai Rp4.150 triliun di tahun 2030 mendatang.

    Awalnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan dengan meningkatkan sumbangan dividen dari BUMN hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp166 triliun (kurs Rp16.603 per dolar AS) per tahun dalam 5 tahun ke depan, kapasitas investasi Danantara juga bisa meningkat.

    Rosan bilang, Danantara bisa meningkatkan kapasitas investasi hingga 40 miliar dolar AS atau setara Rp664 triliun tanpa menggunakan utang dan murni dari ekuitas.

    “Jadi mungkin dalam 5 tahun ke depan, kita bisa berinvestasi hingga 40 miliar dolar AS, itu tanpa leverage, itu semua dana ekuitas,” kata Rosan dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Selasa, 14 Oktober.

    Bahkan, sambung Rosan, jika Danantara melakukan pengembangan aset, maka kapasitas investasi bisa mencapai sekitar 250 juta dolar AS atau setara Rp4.150 triliun.

    “Jika saya leverage empat kali, lima kali, maka saya punya 200 hingga 250 miliar dolar AS untuk lima tahun ke depan,” katanya.

    Meski begitu, Rosan mengaku Danantara Indonesia hanya akan melakukan leverage atau pengembangan aset pada saat dibutuhkan.

    Selain melakukan investasi dari modal yang dimiliki, lanjutnya, Danantara akan melakukan investasi dengan membentuk dana investasi bersama dengan lembaga dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) dari berbagai negara.

    “Sekarang kami sudah memiliki joint fund dengan beberapa SWF, dengan Qatar, QIA, dengan China, sekarang kita juga dalam proses dengan UAE, dengan PIF. Itu akan memberikan kita kekuatan lebih untuk berinvestasi di masa depan,” ujar Rosan.

  • BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    Danantara ini menimbulkan keyakinan dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.

    “Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.

    Kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Rosan menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Melalui paparannya, Rosan menyampaikan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

    Oleh karena itu, Rosan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan melakukan perubahan aturan. Perubahan aturan tersebut diwujudkan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    PP 28, kata Rosan, disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi pengeluaran modal atau belanja modal (capital expenditure/capex) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mencapai Rp179,05 triliun pada semester I 2025, seperti yang tertera dalam pemaparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

    Meskipun begitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kinerja lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) milik pemerintah Indonesia tersebut dapat meningkat pada semester II 2025 hingga tahun mendatang.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi,” ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Selain realisasi capex Danantara, ia mengatakan bahwa realisasi serapan APBN 2026 juga diharapkan dapat dipercepat sejak awal tahun agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

    “Nah kemudian harapan berikut tentu APBN (2026) bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan (APBN) tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar,” ujarnya.

    Airlangga menyampaikan realisasi capex Danantara dan belanja APBN 2026 tersebut akan diarahkan untuk mengakselerasi berbagai program unggulan (quick win) Asta Cita.

    Ia mengatakan program-program tersebut termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), perluasan akses dan peningkatan fasilitas pendidikan, cek kesehatan gratis, serta industrialisasi dan hilirisasi.

    Selain itu, pemerintah juga menjalankan program ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, kooperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, bahwa kehadiran Danantara Indonesia dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan Danantara Indonesia mengelola aset sejumlah lebih dari 1 triliun dolar AS (Rp16,16 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.