Xcloud.id

Event: Rezim Orde Baru

  • Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan di Lamongan Longmarch Mundur

    Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan di Lamongan Longmarch Mundur

    Lamongan (beritajatim.com) –  Puluhan wartawan di Kabupaten Lamongan menggelar aksi turun jalan, Senin (27/5/2024). Aksi digelar demi menyuarakan penolakan terhadap pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Penyiaran.

    Adapun puluhan wartawan yang melakukan protes tersebut yakni perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Foto Indonesia (PFI).

    Mereka melakukan aksi longmarch dengan cara berjalan mundur dari Balai Wartawan Lamongan menuju Kantor Pemkab Lamongan yang kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Lamongan. Di sepanjang jalan hingga ke titik lokasi, secara bergantian mereka berorasi menyampaikan 3 (tiga) poin tuntutan.

    Mereka juga membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan, di antaranya hentikan pembahasan UU kontroversi di akhir jabatan, RUU Penyiaran sama halnya kembali ke Orde Baru, jangan hambat kebebasan pers dan lainnya.

    Koordinator Aksi, Kadam Mustoko menyampaikan bahwa jurnalis meminta kepada DPR RI agar mengkaji ulang draft Revisi UU Penyiaran. Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

    “Kami menyayangkan draf revisi RUU Penyiaran yang terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam draf tersebut juga terdapat sejumlah pasal yang jadi perhatian khusus jurnalis,” ungkap Kadam.

    Puluhan wartawan saat berorasi menolak RUU Penyiaran di Depan Kantor DPRD Lamongan.

    Mengenai pilihan untuk melakukan aksi jalan mundur ini, Kadam menegaskan bahwa hal itu sebagai simbol atas mundurnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    “Kami jelas menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draft Revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut. Libatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta publik dalam kajian draft,” tegasnya.

    Selebihnya, Kadam yang juga Ketua PWI Lamongan itu mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mengawal Revisi UU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

    “Mari kita kawal bersama Revisi UU Penyiaran. Kemerdekaan pers serta kreativitas jurnalis harus terus ditegakkan,” imbuhnya.

    Setibanya di depan Kantor Pemkab Lamongan, puluhan wartawan itu diterima oleh Sekretaris Daerah Lamongan Moh. Nalikan. Pada kesempatan ini, pihaknya mendukung penuh atas tuntutan dan aspirasi yang dilayangkan oleh insan pers di kota soto.

    “Sebagai bagian dari proses demokrasi, kami mendukung aksi yang dilakukan oleh para jurnalis Lamongan ini,” ujar Nalikan saat menemui massa.

    Sementara itu, saat tiba di Kantor DPRD Lamongan, puluhan wartawan ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Lamongan Khusnul Aqib dan Sekretaris DPRD Lamongan Aris Wibawa. Keduanya turut memberikan dukungan atas aspirasi wartawan.

    Tak hanya itu, keduanya bahkan bakal meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat. “Kami mendukung penuh aksi para jurnalis Lamongan ini dan akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” ujar Aqib.

    Setelah puas berorasi di Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, puluhan wartawan kemudian berangsur-angsur meninggalkan lokasi. Mereka kembali ke Kantor Balai Wartawan Lamongan yang berada di Jalan Kombespol Duriyat, dengan dikawal petugas kepolisian. [riq/but]

  • Peringati 26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Gelar Instalasi Napak Tilas Pelanggaran HAM

    Peringati 26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Gelar Instalasi Napak Tilas Pelanggaran HAM

    Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah aktivis 98 menggelar aksi instalasi peringatan 26 tahun Reformasi dan napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jl. Diponegoro No.72 Menteng Jakarta Pusat. Dalam aksi yang digelar tiga hari ini dipertunjukkan 2.000 tengkorak dan 1000-an kuburan yang ditampilkan secara dramatis dan diperkuat dengan pameran foto.

    Aktivis 98 Mustar Bonaventura mengatakan, kekejaman Orde Baru (Orba) telah memakan ribuan bahkan ratusan ribu korban, sehingga tidak boleh dilupakan oleh rakyat Indonesia. Peristiwa keji itu harus dijadikan pelajaran oleh anak bangsa yang sudah merasakan buah manis perjuangan reformasi 26 tahun silam.

    “Kalau kemudian mau kita kumpulkan semua, menurut saya, ada sampai 500.000 korban. Kalau tengkoraknya kita jejerin, dari Merak sampai Surabaya panjangnya. Ini adalah bagian kecil bagaimana dulu kejinya, kejamnya Orde Baru, dan menurut saya ini tidak boleh kita lupakan,” tegas Mustar.

    Mustar berharap, para generasi muda khususnya milenial dan gen z tidak boleh abai akan sejarah bangsa Indonesia, meskipun sejarah itu sangat kelam. Mulai dari penghilangan nyawa secara paksa, pemerkosaan, hingga diskriminasi rasial.

    “Di 26 tahun reformasi ini, ini tidak boleh kita lupakan. Generasi z, generasi jaman muda saat ini harus tau peristiwa 26 tahun lalu, ada penembakan misterius 6000 ribuan korban saat itu, ada korban massal pemerkosaan Tionghoa dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Atas dasar itulah, ia menyatakan bahwa melalui aksi instalasi peringatan 26 tahun reformasi dan napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru ini semua anak bangsa bisa merefleksikan peristiwa kelam tersebut.

    “Nah, ini yang kemudian kita refleksikan hari ini di peringatan 26 tahun reformasi, kira-kira seperti itu,” katanya. [ian]

  • Gus Imin: Revisi UU Penyiaran Wajib Libatkan Masukan dari Masyarakat dan Media

    Gus Imin: Revisi UU Penyiaran Wajib Libatkan Masukan dari Masyarakat dan Media

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, berharap Revisi UU Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media.

    Ia berpendapat UU Penyiaran harus mampu mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berkekspresi.

    Gus Imin paham betul pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers. Ia pernah bekerja sebagai jurnalis ketika menjabat Kepala Litbang Tabloid Detik pada 1993 dan tempatnya bekerja tersebut mengalami pembredelan oleh Orde Baru.

    “Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi. Maka dari itu, saya titipkan 8 Agenda Perubahan kepada presiden terpilih, pak Prabowo, yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat, sekaligus menjamin kebebasan pers, Kebebasan Pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik,” kata Gus Imin, Kamis (16/05).

    “Sejauh ini, revisi UU Penyiaran masih berupa draft. Artinya, masih ada waktu untuk menyerap dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan teman-teman media,” lanjut dirinya.

    Melarang penyiaran program investigasi, misalnya, sama saja dengan membunuh jurnalisme. Mengingat kabar-kabar pendek seperti breaking news atau info viral relatif sudah diambil alih media sosial, maka jurnalisme sangat diandalkan dalam melahirkan informasi yang panjang, lengkap, dan mendalam.

    “Mosok jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release?
    Ketika breaking news, live report bahkan berita viral bisa diambil alih oleh media sosial, maka investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini” tutur Gus Imin

    “Dalam konteks hari ini, melarang penyiaran program investigasi dalam draft RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya,” ujar Gus Imin lagi.

    Gus Imin mengambil contoh, Program Buka Mata dari Narasi TV, Program Bocor Alus dari Tempo atau film dokumenter Dirty Vote yang tayang di kanal Youtube Watchdoc. Ketika dirilis, Dirty Vote mampu memberikan perspektif dan informasi penting yang dibutuhkan publik dalam kontesasi Pemilihan Presiden 2024.

    “Dirty Vote, Buka Mata dan Bocor Alus adalah salah satu produk jurnalisme investigasi yang mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang kredibel. Karya-karya seperti ini justru perlu kita dukung karena akan membawa kebaikan bagi bangsa. Sama halnya dengan karya-karya kreatif lain yang hanya dapat muncul jika diberi ruang kebebasan,” tutur Gus Imin.

    Di sisi lain, sosok yang berhasil memimpin PKB meraih peningkatan kursi legislatif di Pemilihan Umum 2024 tersebut memahami pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah berita yang kredibel di tengah gempuran banjir informasi melalui social media dan berbagai platform penyiaran.

    “Revisi UU Penyiaran harus mampu melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi yang semakin merajalela, tanpa mengamputasi kebebasan pers. Masyarakat juga berhak untuk akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Tidak Boleh ada sensor atas jurnalisme dan ekspresi publik,” ujar Gus Imin. (ted)

  • PJ Gubernur Jatim Janji Perbaiki Monumen Marsinah di Nganjuk

    PJ Gubernur Jatim Janji Perbaiki Monumen Marsinah di Nganjuk

    Surabaya (beritajatim.com) – PJ Gubernur Jatim berjanji akan memperbaiki monumen marsinah di Nganjuk. Hal itu disampaikan langsung oleh PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono saat momen hari buruh di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Rabu (01/05/2024).

    “Kami menyanggupi, ya dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun kawasan itu sebagai monumen yang bagus,” kata Adhy Karyono di depan puluhan ribu buruh yang merayakan Mayday.

    Menurut Adhy Karyono, patung Marsinah merupakan monumen penting untuk para buruh. Dengan monumen itu, semua bisa mengingat perjuangan panjang Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh. “Monumennya kan sudah ada. Namun sekitarnya masih tidak terawat sehingga kita rencanakan untuk buat taman disitu,” tutur Adhy Karyono.

    Diketahui, Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993, setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. (ang/kun)

  • Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Anak dari tokoh PPP KH Abdul Hafidz Ma’soem, Ahmad Solahudin atau Gus Didin, memnyatakan siap maju dalam Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Memang saat ini Gus Didin tidak berpartai, namun dirinya mengelola lembaga pendidikan dan sebagai Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jombang.

    Gus Didin membenarkan bahwa dirinya siap maju dalam kontestasi lima tahunan yang dihelat pada November mendatang. Dia mengklaim bahwa hal itu bukan keinginan dirinya secara pribadi, namun permintaan para kiai.

    “Bukan dalam posisi melamar untuk mencalonkan diri di Pilbup Jombang. Melainkan dilamar untuk maju. Meski demikian, kita tetap melihat situasi yang berkembang. Artinya, siapapun kader NU terbaik yang maju, ya kita dukung,” jelas pria keturunan dari PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Peterongan Jombang ini, Sabtu (27/4/2024).

    Maju lewat partai apa? Gus Didin tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa sudah melakukan konsolidasi sejumlah parpol. Namun lagi-lagi, partai apa yang sudah melakukan konsolidasi, Gus Didin juga enggan buka suara.

    Putra dari almarhum KH Hafidz Ma’soem ini menambahkan, dirinya siap maju di Pilbup Jombang berdasarkan pengalamannya. Yakni, pernah menjadi pengurus PCNU dan saat ini sebagai Ketua Baznas Jombang. Dua hal itu menurut Gus Didin adalah modal pengalaman untuk bertarung di Pilkada.

    “Saya ingin membawa program optimisasli zakat di Jombang. Jika dikelola dengan baik, potensi zakat di Jombang bisa mencapai Rp300 miliar per tahun. Namun selama ini belum terkelola dengan baik, sehingga hanya Rp20 miliar per tahun,” ujarnya saat disinggung program yang diusung ke maju Pilkada.

    Nah, jika hal tersebut dikelola dengan baik, lanjutnya, maka problem kemiskinan ekstrem, stunting di Kabupaten Jombang bisa teratasi. Karena kalau hanya berharap pada APBD, sangat sulit.

    Sekadar diketahui, orangtua Gus Didin adalah KH Hafidz Maksum atau Gus Hafidz. Selama hidup Gus Hafidz aktif di PPP (Partai Persatuan Permbangunan). Karier politiknya dimulai dari bawah. Pernah menjadi Ketua PPP Jombang. Kemudian menjadi anggota DPRD Jombang dari PPP era orde baru.

    Lalu melesat menjadi anggota DPR RI dari partai berlambang kabah ini. Dia merupakan tokoh sentral di PPP. Maka tidak heran dipercaya menduduki jabatan ketua bidang di DPP PPP periode 2003-2008. Sedangkan Ketua Umum waktu itu adalah Hamzah Haz.

    KH Hafidz Ma’soem dilahirkan di Jombang pada 4 November 1948 dan meninggal 17 Februari 2022. Di masa tuanya Kiai Hafidz mendirikan lembaga pendidikan yang diberinama Yayasan Roushon Fikr. Nah, lembaga inilah yang saat ini dikelola oleh Gus Didin. [suf]

  • Halal Bihalal Bani Haji Yusuf Jombang: Dari Sepasang Menjadi Ratusan

    Halal Bihalal Bani Haji Yusuf Jombang: Dari Sepasang Menjadi Ratusan

    Jombang (beritajatim.com) – Halal bihalal digelar oleh keluarga besar Bani Haji Yusuf di Dusun Ponggok Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Keluarga ini terus beranak-pinak hingga saat ini jumlahnya mencapai 600 orang atau 180 KK (kepala keluarga).

    Keluarga Bani H Yusuf rutin melakukan halal bihalal setiap lebaran ke-empat. Tempatnya berpindah-pindah sesuai dengan urutan keluarga. “Tahun ini di rumah H Khudori, Dusun Ponggok. Untuk tahun depan di rumah ibu Muhhassonah Surabaya,” ujar Sekretaris Hippubay (Himpunan Putra Putri Bani Yusuf), Hanif Ashar, Minggu (14/4/2024).

    Halal bihalal yang bertempat di rumah H Khudori berlangsung meriah. Sanak keluarga dan handai taulan sejak pagi mengalir ke rumah yang berdesain lawas tersebut. Mereka duduk di kursi yang sudah disediakan.

    Sebuah tulisan halal bihalal keluarga besar Bani Haji Yusuf juga terpajang di rumah itu. Acara diawali dengan doa untuk leluhur. Kemudian pembukaan disampaikan oleh KH Mujatahid dari Pagerwojo Perak Jombang.

    Kiai Mujathid menjelaskan tentang silsilah keluarga. Yakni, Haji Yusuf adalah seorang yang berasal dari Demak Jawa Tengah. Kemudian berkelana ke Jombang untuk menyiarkan agama Islam. H Yusuf menyunting Hj Rohmah. Mereka tinggal di Dusun Ponggok Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo.

    Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai tujuh orang anak. Masing-masing; Hj Dewi Maryam, H Ahyat Dimyati, H Maskur, Hj Nafiatin, Mar’ah, Zahid Yusuf, serta Hj Asfiyah. Tujuh orang ini semuanya sudah wafat.

    Praktis, yang hadir dalam halal bihal dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1445 H adalah generasi ketiga atau cucu dan seterusnya. Mereka tersebar di berbagai daerah. Mulai Jombang hingga kota-kota lainnya di Jatim dan luar Jawa.

    KH Ahmad Masduqi Abdurrohman Al Hafidz

    KH Masduqi Abdurrahman Al Hafid saat memimpin doa di Pesantren Tambakberas Jombang

    Salah satu cucu Haji Yusuf yang saat ini menjadi kiai sepuh di Jombang adalah KH Ahmad Masduqi Abdurrohman Al Hafidz, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur’an (PPRTQ) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Jawa Timur.

    Gelar Al Hafid tersebut disematkan di belakang namanya karena Kiai Masduqi adalah penghafal Alquran. Bahkan Kiai Masduqi merupakan penghafal Alquran generasi pertama di Jombang. Kiai Masduqi lahir di Dusun Ponggok Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

    Dia merupakan anak ke-5 dari delapan bersaudara, pasangan KH Abdurrohman Bahri dengan Nyai Dewi Maryam. Sejak kecil Kiai Masduqi sudah mencintai ilmu agama. Awalnya, dia belajar agama dari sang ayah, yakni KH Abdurrohman Bahri.

    Setelah itu belajar Alquran kepada Kiai Munawir Pedes Kecamatan Perak. Oleh Kiai Munawir, Masduqi kecil direkomendasikan untuk belajar kepada KH Dahlan Kholil, seorang ahli Alquran dari PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Kecamatan Peterongan Jombang.

    Dari Pesantren Rejoso, putra dari pasangan KH Abadurrahman Bahri dan Nyai Dewi Mariyam ini melanjutnya nyantri ke pesantren Assaidiyah Sampang Madura di bawah asuhan R KH Mohammad Said Ismail. Kiai Isma’il diriwayatkan sudah hafal Alquran di usia 10 tahun.

    Saat nyantri di pondok pesantren Sampang, Kiai Masduqi seangkatan dengan Mbah Mangli Magelang (almarhum KH Hasan Asya’ri). Lalu meneruskan lagi nyantri di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Juga pernah nyantri di KH Umar Zahid Semelo. Kemudian mendirikan Pondok Pesantren Perak pada tahun 1965.

    Sudah ribuan orang alumni PPRTQ Kecamatan Perak. Kebanyakan dari mereka juga mendirikan pondok pesantren. Kini pesantren yang didirikan Kiai Masduqi semakin berkembang. Santrinya sekitar 300 orang.

    Seiring laju waktu, selain mengkhususkan mendalami hafalan Alquran serta ‘ulumul Qur’an, PPRTQ Kecamatan Perak juga mendirikan lembaga pendidikan lain. Di antaranya, TPQ Ar Rahman, KB (Kelompok Bermain) Dewi Maryam, TK Islam Dewi Maryam, SD Islam Ar Rahman, SMP Islam Ar Rahman. Ar Rahman dan Dewi Maryam diambil dari nama kedua orangtua Kiai Masduqi.

    Namun untuk halal bihalal pada Minggu (14/4/2024), Kiai Masduqi berhalangan hadir karena sedang pemulihan dari sakit. Namun sang istri, Nyai Maisaroh beserta anak dan cucunya hadir di acara tersebut. Mereka bersilaturahmi dengan keluarga besarnya.

    “Ayah (Kiai Masduqi) tidak bisa hadir. Sedang pemulihan dari sakit. Sebenarnya beliau sangat ingin untuk hadir di acara halal bihalal Bani Haji Yusuf ini. Salam untuk seluruh keluarga,” ujar Machin, anggota DPRD Jombang, yang merupakan menantu dari Kiai Masduqi.

    Selain Kiai Masduqi, cucu dari Haji Yusuf lainnya yang pernah menjadi tokoh di Kabupaten Jombang adalah almarhum H Mukhlas Abdurrohman. Semasa hidup, H Mukhlas pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jombang dari Golkar. Yakni semasa Orde Baru. Dia juga pengusaha sukses di zamannya.

    Sudah Berlangsung 22 Tahun

    Halal bihalal keluarga besar Bani Haji Yusuf Jombang, Minggu (14/4/2024)

    Sekretaris Hippubay (Himpunan Putra Putri Bani Yusuf), Hanif Ashar mengucapkan syukur tak terhingga karena acara berlangsung lancar. Dia juga tak henti berucap sykur, karena upaya menjalin silarurahmi keluarganya terus berjalan. Bahkan pada 2024 ini halan bihalal Bani Haji Yusuf sudah memasuki tahun yang ke-22.

    Ada hal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam halal bihalal tersebut para undangan mendapatkan souvenir berupa kalender. Gambarnya adalah foto kakek dan nenek mereka. Juga foto halal bihalal pada tahun-tahun sebelumnya.

    Acara yang berlangsung meriah ini diakhiri dengan foto bersama dan saling berjabat tangan. Semuanya diliputi kegembiraan. Merajut silturahmi bersama sanak keluarga. Kini, jumlah mereka ratusan, meski awalnya hanya sepasang: H Yusuf dan Hj Rohmah. [suf]

  • Petani Minta Bupati Jember Mediasi Konflik Pembabatan Kopi

    Petani Minta Bupati Jember Mediasi Konflik Pembabatan Kopi

    Jember (beritajatim.com) – Petani meminta Bupati Hendy Siswanto agar memediasi konflik pembabatan kurang lebih tiga ribu batang pohon kopi robusta varietas baru Milo Pace, yang ditanam di atas lahan tanah kas desa seluas tiga hektare.

    Varietas Milo Pace ditanam dan dikembangkan Hasan Putra bersama petani lainnya dan sudah didaftarkan sebagai kopi dengan indikasi geografis khas Jember. Pembabatan oleh Kepala Desa Muhammad Farhan terjadi pada medio Februari 2024, justru setelah varietas Milo Pace didaftarkan Bupati Hendy ke Direkrotat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Pak Bupati sebagai pemangku kebijakan saja dilecehkan, apalagi kami. Tapi jangan anggap kami diam. Kami akan bergerak. Saya minta tolong ke depan kalau ada masalah seperti ini, tolong segera tindaklanjuti,” kata Ketua Forum Petani Jember Jumantoro, Rabu (27/3/2024).

    Jumantoro mengatakan siap menunggu bupati. “Kalau mau, saya tunggui itu Pak Bupati. Cuma kan tidak etis, karena ada wakil rakyat,” katanya.

    Alananto, kuasa hukum petani, menegaskan, petani kopi di Pace menghormati Bupati Hendy Siswanto. Apalagi pendaftaran varietas ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama bupati.

    “Bupati memiliki kewajiban hukum maupun moral terhadap apa yang terjadi di Desa Pace ini. Karena sampai detik ini, kami menanyakan petani, belum ada tanggapan sama sekali, apa langkah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Alananto.

    Petani ingin tahu langkah bupati. “Tapi kami juga membatasi waktu. Kalau dalam beberapa waktu ke depan tidak ada upaya mediasi atau langkah-langkah yang diambil Bapak Bupati dalam menyelesaikan permasalahan ini, kami tentu tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” tambah Alananto.

    Sebagai representasi pemerintah, Camat Silo Joni Pelita mengaku sudah berusaha mencegah aksi pembabatan ini begitu Farhan menerbitkan surat peringatan pertama untuk Hasan. Masa sewa lahan Hasan memang berakhir pada Desember 2023.

    Joni mengundang Farhan untuk hadir di ruang kerjanya untuk membicarakan persoalan tersebut. “Saya memang belum bisa mempertemukan Pak Haji Hasan dengan Farhan. Kalau saya mempertemukan mereka, bisa-bisa saya dituduh membela Pak Haji Hasan,” katanya.

    Perselisihan antara Farhan dan Hasan tak lepas dari urusan perbedaan dukungan saat pilkades. Hasan bukan pendukung Farhan. “Ini semua karena politik,” kata Joni.

    Joni juga mendekati tokoh masyarakat untuk meredam konflik. “Ternyata tokoh juga tidak mampu,” katanya.

    Joni menegaskan posisinya netral sebagai camat kepada Farhan. “Kalau tidak ada kopi (di atas lahan yang disewa Hasan), slakan mau diapakan,” katanya.

    Setelah pembabatam, Joni sempat menelepon Farhan. Adu mulut terjadi. “Kalau begini, saya gagal memimpin Anda,” kata Joni saat itu.

    Joni menilai Farhan memang sengaja berniat membabat kopi yang ditanam Hasan. “Muspika tidak diberitahu (sebelum pembabatan). Kalau Muspika tahu, saya bisa blokade kebun itu agar tidak ada yang masuk,” katanya.

    Joni berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember juga dilibatkan menyelesaikan persoalan di Pace. “Kami tetap bertanggung jawab di wilayah. Tanggung jawab di wilayah berat, katena dinamikanya luar biasa,” katanya.

    Fenomena kepala desa bertindak semaunya bukan fenomena baru. “Persoalan kepala desa memang luar biasa. Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah dalam bingkai NKRI. Tapi dia berani ke atasan. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk membenahi itu. Kenapa kepala desa kok begitu,” kata Joni.

    Sejumlah camat juga pernah mengeluhkan perilaku kepala desa lepada Joni. Joni lantas mengusulkan agar tingkat kepatuhan kades dikaitkan dengan alokasi anggaran di desa tersebut. “Biar ada takutnya. Kalau seperti ini dibiarkan, bupati saja dilawan, apalagi camat. Saya minta data saja sulit. Lain dengan zaman Orde Baru,” katanya.

    DPRD Jember sudah melakukan rapat gabungan Komisi A dan Komisi B di gedung parlemen, Senin (25/3/2024) malam dengan mengundang Dinas TPHP Jember, camat Silo, penyewa, dan kepolisian. Namun Kepala Desa Pace Muhammad Farhan tidak hadir. [wir]

  • Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru di sektor pertanian masih lebih baik dibandingkan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Petani lebih makmur pada masa Orde Baru dibandingkan saat ini.

    Hal ini disampaikan Heru Sumekto, petani asal Kecamatan Sukorambi, saat berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). “Dalam hal pertanian, lebih baik zaman Pak Harto daripada sekarang. Itu saya sendiri yang merasakan karena saya sejak zaman Pak Harto sudah jadi petani,” katanya.

    “Dulu di zaman Pak Harto, pedagang padi tidak boleh menentukan harga lebih rendah daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terendah dan tidak boleh membeli di atas HPP tertinggi,” kata Heru

    Kebijakan ini, menurut Heru, membuat harga pangan stabil. “Pada zaman Pak Harto, petani betul-betul dianakemaskan. Akhirnya swasembada pangan pada masa itu terbukti dan bahkan kita sampai ekspor pangan. Kenapa di era sekarang tidak ada seperti itu?” katanya.

    Kesulitan yang dialami petani membuat regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian terhambat. “Saya mengajak anak-anak muda sulit sekali. Sedangkan di luar negeri, seperti Vietnam, banyak pemuda yang bertani, karena di sana petani disubsidi padinya bukan pupuknya. Padi diambil dengan harga tinggi oleh pemerintah, beras dijual dengan harga murah kepada masyarakat,” kata Heru.

    Petani di Indonesia saat ini tidak mengharapkan subsidi pupuk, asalkan produksi beras disubsidi. “Asalkan harga padi tinggi dan harga beras di masyarakat sedang,” kata Heru.

    Jumantoro, petani asal Desa Candijati, Arjasa, mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya. [wir]

  • Menang Pemilu Hattrick, Said: Niat Jahat ‘Sembelih Banteng’ Gatot!

    Menang Pemilu Hattrick, Said: Niat Jahat ‘Sembelih Banteng’ Gatot!

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 sempat beredar berbagai provokasi yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan. Bahasa yang digunakan pun sarkastis, ‘saatnya untuk menyembelih banteng moncong putih.’ Namun, ternyata kenyataan berkata lain. Mereka yang mengaku akan menyembelih banteng akhirnya gatot alias gagal total.

    “Niat jahat mereka, gagal total. PDI Perjuangan berdasarkan penghitungan riil dan keputusan KPU Alhamdulillah tetap menjadi partai pemenang, berhasil hattrick. Tiga kali berturut-turut menjadi pemenang Pemilu sejak 2014,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, Kamis (21/3/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, Rabu (20/3/2024) malam, PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279. Kemudian, disusul Partai Golkar dengan mendapat 23.208.654 suara dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara.

    “Pertanyaannya, apa salah PDI Perjuangan, sehingga merebak berbagai kalimat provokatif ingin menghancurkan partai yang dipimpin putri Proklamator Ibu Megawati Soekarnoputri. Apalagi fakta memperlihatkan PDI Perjuangan beberapa kali memenangkan Pemilu dan kadernya mendapat kepercayaan rakyat untuk menempati posisi puncak pimpinan Indonesia. Itu artinya, PDI Perjuangan menjadi partai tertinggi yang masih mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia,” tutur Said yang juga Ketua DPP PDIP ini.

    Dalam perjalanan Indonesia, sejak Reformasi tahun 1998 tidak ada partai yang memenangkan Pemilu lebih banyak dari PDI Perjuangan. “Tentu tidak dimaksudkan untuk jumawa. Sampai saat ini, sejak reformasi sudah empat kali PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu bahkan berhasil tiga kali berturut-turut. Lagi-lagi bukti tak terbantahkan betapa sebagian besar rakyat Indonesia sangat mencintai dan mempercayai PDI Perjuangan. Dan, kepercayaan inilah yang dijaga sepenuh jiwa oleh PDI Perjuangan,” imbuh caleg peraih suara terbanyak nasional ini.

    Pada konteks inilah, menurut Said, berbagai pernyataan provokatif yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan memperlihatkan kentalnya kepentingan politik jangka pendek. Sekadar memenuhi syahwat kekuasaan untuk terus berkuasa. Mereka berupaya merusak citra dan karakter PDI Perjuangan, bahkan menekan PDI Perjuangan melalui alat-alat kekuasaan, hanya semata-mata karena PDI Perjuangan tidak bisa memenuhi syahwat kekuasaan tersebut.

    Said menambahkan, sudah menjadi rahasia umum ada kalangan yang ingin mencoba melabrak konstitusi, ingin mengubah periodesasi jabatan presiden, yang berdasarkan UUD 1945 dibatasi hanya dua periode dan menunda pemilu.

    “Mereka mencoba mengajak PDI Perjuangan, untuk mengubah konstitusi agar jabatan Presiden dapat diperpanjang lagi. Jika PDI Perjuangan gelap mata, dan hanya menghitung keuntungan politik, tentu ajakan ini menguntungkan bagi PDI Perjuangan, sebab posisi kadernya ditampuk kekuasaan, sekaligus partai pemenang pemilu,” tegasnya.

    “Karena ajakan ini bertentangan dengan semangat reformasi, yang diperjuangan PDI Perjuangan bersama seluruh rakyat tentu saja ditolak mentah-mentah. Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tegas tanpa tedeng aling-aling PDI Perjuangan menolak menghianati perjuangan reformasi untuk mengubah batasan konstitusi tentang periodesasi jabatan Presiden. PDI Perjuangan konsisten menaaati konstitusi negeri ini, yang diperjuangkanan melalui reformasi dengan pengorbanan darah dan air mata serta jiwa rakyat,” imbuhnya.

    Melalui pembatasan kekuasaanlah, PDI Perjuangan berkeyakinan, demokrasi tetap terjaga, dan tidak menjelmakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya.

    Menurut politikus asal Sumenep, Madura ini, tidak mudah memang untuk tidak melayani hasrat kekuasaan. Perjalanan Pemilu 2024 bagi PDI Perjuangan adalah jalan terjal. PDI Perjuangan seperti dejavu, mendapatkan tekanan sana sini dari kekuasaan. Hampir mirip era Orde Baru. Namun, partai ini telah ditempa oleh sejarah. Pernah digencet bertahun tahun, namun tetap disokong oleh para pengikut yang terus loyal pada jalan ideologi. Loyalitas ideologis inilah yang menghidupkan nyawa PDI Perjuangan hingga kini dan kendepan.

    Meskipun menghadapi jalan terjal, PDI Perjuangan tetap berkeyakinan, kewarasan rakyat tetap terjaga. Menjaga konstitusi dan demokrasi memang mahal harganya. Nyatanya atas keyakinan ini, PDI Perjuangan tetap tegak berdiri, meskipun ditinggalkan oleh kekuasaan. Rakyat masih menaruh harapan terhadap PDI Perjuangan. Dan, harapan itu disematkan oleh lebih dari 25 juta rakyat Indonesia.

    Dengan kepercayaan rakyat ini, PDI Perjuangan akan terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya, yang akan diabdikan untuk kepentingan rakyat.

    “Kami meyakini, partai adalah pilar penting bagi pelembagaan demokrasi. Partai sekaligus tempat untuk menyemaikan semangat kegotong royongan, dan mengikis watak individualistis. Partai memegang peran penting, yakni mengemban tugas sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan sipil di semua tingkatan. Itulah sebabnya dengan kepercayaan rakyat pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan akan menguatkan perannya sebagai tempat kaderisasi bagi kepemimpinan bangsa dan negara ke depan,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Film Yang (Tak Pernah) Hilang, Kisahkan Korban Penculikan Aktivis 1998

    Film Yang (Tak Pernah) Hilang, Kisahkan Korban Penculikan Aktivis 1998

    Surabaya (beritajatim.com) – Film dokumenter ‘Yang (Tak Pernah) Hilang’ resmi diluncurkan di Kampus Untag Surabaya. Film ini mengisahkan perjuangan hingga penculikan dua orang aktivis pada masa orde baru.

    Film dokumenter ini secara substantif menceritakan perjuangan, pengorbanan hingga penculikan dua aktivis mahasiswa asal Universitas Airlangga Surabaya, yakni Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah.

    Produser film Dandik Katjasungkana mengatakan bahwa film Yang (Tak Pernah) Hilang ini sebenarnya telah digagas sejak 2019 silam. Hanya saja, produksinya terkendala oleh pandemi Covid-19 dan biaya produksi.

    “Film ini membutuhkan biaya besar, terutama untuk perjalanan dan wawancara narasumber di 5 kota, yakni Surabaya, Malang, Jakarta, Jogjakarta dan Pangkal Pinang, Pulau Bangka, tempat lahir Herman,” kata Dandik, Rabu (6/3/2024).

    Belum selesai dengan kendala tersebut, persoalan lain pun muncul dan membuat seluruh crew film mengalami kesedihan mendalam. Pada tahun 2020, sang penggagas film, Hari Nugroho, meninggal dunia.

    Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi itu, tepatnya pada tahun 2022, Dandik bertemu dengan Muni Moon dan Anton Subandrio yang berprofesi sebagai video maker. Dari situlah, produksi film menemui titik terang.

    “Dalam pembiayaan, sejak awal kami mengupayakan kemandirian. Kami patungan, memproduksi kaos #KawanHermanBimo sebagai fundraising dan menerima sumbangan dari pihak yang peduli pada advokasi kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1998,” ungkap Dandik.

    Dalam alurnya, Film Yang (Tak Pernah) Hilang sendiri tidak hanya berkisah tentang kasus penculikan Herman dan Bima. Film ini juga merekonstruksi kisah hidup mereka sejak kecil di mata keluarga, orang tua, kerabat, kawan sekolah dan masa kuliah, kawan sesama aktivis, dosen, hingga aktivis partai politik.

    Anton mengungkapkan, ada sebanyak 35 narasumber yang harus diwawancarai untuk mendapatkan informasi lengkap agar film yang dihasilkan dapat memotret biografi Herman dan Bima sejak anak-anak hingga dewasa.

    “Kami mau bercerita bagaimana karakter mereka terbentuk hingga mempunyai gagasan yang begitu kuat, teguh keyakinannya dan berjuang sampai menjadi martir demokrasi,” ungkap Anton.

    Di sisi lain, Dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya Dia Puspitasari menilai bahwa hilangnya Herman dan Bima menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Baginya, film Yang (Tak Pernah) Hilang ini menjadi referensi penting.

    Menurutnya, film ini harus dilihat dalam konteks bagaimana seharusnya peradaban dibangun dengan sebuah tanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan. Generasi milenial dan Z bisa belajar tentang sejarah kemanusiaan lewat film ini.

    “Supaya mereka bisa menjadi bagian dari gerakan melawan impunitas dan mencegah terulangnya kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di negeri ini,” tuturnya.

    Sedangkan Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho menyatakan, sebagai Kampus Merah Putih, sudah selayaknya Untag melahirkan generasi penerus bangsa yang patriotik dan peduli nilai-nilai kemanusiaan.

    “Harapannya, mahasiswa Untag Surabaya terus menjadi pelopor agent of change dalam konteks penegakan HAM dan kemanusiaan,” tandas Prof Nugroho.

    Diluncurkannya film ini diharapkan menjadi pemantik, khususnya bagi generasi muda agar memiliki referensi historis tentang otoritarianisme orde baru. Selain itu, sebagai upaya advokasi agar pemerintah segera menyelesaikan seadil-adilnya kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1998 tersebut. [ipl]