Xcloud.id

Event: Rezim Orde Baru

  • Menggugah spirit kepahlawanan lewat Film Lafran

    Menggugah spirit kepahlawanan lewat Film Lafran

    Jakarta (ANTARA) – Pada masa era Orde Baru, sosialisasi film tema-tema kepahlawanan dilakukan dengan nonton bersama warga. Awalnya pertunjukan dilakukan melalui layar tancap di sebuah lapangan kemudian bergeser ke televisi. Itu seperti pemutaran Film G-30-S PKI yang diputar setiap tanggal 30 September.

    Zaman kemudian berganti seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era digital sekarang ini, menayangkan sebuah film hanya di gedung bioskop tidak cukup, namun mesti beradaptasi dengan perkembangan platform apalagi kalau mau menyasar segmentasi anak-anak muda atau Gen Z.

    Anak-anak muda sekarang adalah “penduduk asli” jagat digital atau digital native. Begitu lahir mereka sudah berhadapan dengan telepon pintar atau smartphone. Mereka tidak mengenal lagi layar tancap. Oleh karena itu pula untuk membangkitkan nasionalisme melalui film perjuangan, mesti beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka saat ini.

    Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) secara resmi meluncurkan pemutaran Film Lafran melalui platform digital MaxStream Telkomsel memanfaatkan momentum Hari Pahlawan 10 November 2024 ini.

    Siapakah Lafran? Ia adalah seorang profesor yang dikenal sebagai pendiri organisasi ekstrakampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah ditetapkan sebagai pahlawan oleh Pemerintah pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Organisasi ini dikenal mencetak tokoh-tokoh bangsa. Dalam Kabinet Merah Putih, misalnya, tercatat sejumlah alumnus HMI seperti Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, serta masih banyak lagi.

    Lafran Pane nama lengkapnya. Ia bukan sosok biasa karena dia juga merupakan adik dari sastrawan pejuang, Sanusi dan Armijn Pane. Sanusi dan Armijn Pane menjadi inspirasi perjuangan Lafran kecil sebelum ia pindah ke Jakarta, selanjutnya pindah ke Yogyakarta.

    Penayangan film pahlawan nasional asal Padang Sidempuan, Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melalui platform over-the-top (OTT) ini secara resmi dilakukan di CGV FX Sudirman oleh Presidium MN KAHMI, Ahmad Doly Kurnia, Selasa (5/11/2024).

    MaxStream adalah layanan streaming video OTT yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Telkomsel. Layanan ini menayangkan beragam konten dalam bentuk video sesuai permintaan, siaran langsung, dan serial televisi.

    Penayangan Film Lafran Pane melalui platform OTT layak diapresiasi karena memang sudah eranya melakukan diseminasi konten melalui sejumlah platform, termasuk platform OTT dan platform sosial media.

    Makroen Sanjaya dalam buku Sistem Pertelevisian Indonesia: Perspektif Historis, Bisnis, Budaya dan Teknologi memaparkan data beberapa pemain yang semula merajai layar televisi sebagai produsen sinetron dan layar lebar bioskop, seperti MD Pictures dan Tripar Multivision, juga turut meramaikan bisnis OTT.

    Turut pula sejumlah pemain OTT berbasis televisi, seperti Mola TV, We TV, Vidio, dan lainnya, ikut menambang pelanggan OTT yang gurih dan renyah tersebut.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Prabowo Fokus ke 7 Sektor Kunci Ini

    Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Prabowo Fokus ke 7 Sektor Kunci Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan fokus ke tujuh sektor kunci untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahunnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Prabowo meminta agar perekonomian tumbuh hingga 8%. Menurutnya, target tersebut bukanlah suatu yang mustahil.

    “Karena kita pernah mencapai itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,” kata Airlangga dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang disiarkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

    Menurutnya, rumus pemerintahan Orde Baru adalah menggenjot investasi (tumbuh 4,9—14,6% per tahun), konsumsi rumah tangga (tumbuh 2,9—12,6% per tahun), dan ekspor (rata-rata tumbuh 9,7% per tahun.

    Sayangnya, Airlangga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkelanjutan karena adanya paket kebijakan deregulasi perbankan pada 1988 dan diikuti krisis finansial Asia 1997.

    Dia mengungkapkan, pemerintahan Prabowo akan memakai rumus yang sama yaitu menjaga tingkat konsumsi sehingga bisa tumbuh 5%—6% per tahun, mendorong investasi sehingga tumbuh di kisaran 10% per tahun, dan menggenjot ekspor sehingga tumbuh di kisaran 9% per tahun.

    Untuk mewujudkan itu, Airlangga mengungkapkan pemerintah Prabowo akan fokus ke tujuh sektor kunci.

    “Sektornya tetap hilirisasi [manufaktur], sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi atau green energy [energi hijau],” ujarnya.

    Airlangga turut meminta pemerintah daerah ikut aktif membantu upaya pemerintah pusat. Dia merekomendasikan enam kebijakan kepada pemerintah daerah.

    Pertama, mendorong hilirisasi sumber daya alam. Kedua, mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas APBD. Ketiga, menurunkan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) melalui pemanfaatan infrastruktur.

    Keempat, menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi yang dibutuhkan di wilayah masing-masing. Kelima, mengantisipasi potensi inflasi pangan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Keenam, mengoptimalkan program KUR (kredit usaha rakyat).

    Sebagaimana diketahui, salah satu janji dalam kampanye Prabowo bersama Gibran adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi Indonesia dapat keluar dari middle income trap (MIT).

    Terlebih, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo mencatat mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

    Sebelumnya dalam dokumen Visi, Misi, Program Prabowo-Gibran, mencatta salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.  Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

    Berdasarkan berita Bisnis sebelumnya, tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Mengingat, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.

    Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol.

    Meski demikian, untuk jangka pendek pemerintah tetap mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan dua target dan fokus utamanya selama memimpin Kementerian Transmigrasi. Iftitah mengaku kedua fokus utama tersebut sudah disepakati oleh Komisi V DPR, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi dan memprioritaskan transmigrasi lokal.

    Hal ini disampaikan Iftitah sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Kami sepakat ada dua tadi paling tidak fokus Kementerian Transmigrasi ke depan itu adalah melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), itu ada sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan kita revitalisasi,” ujar Iftitah.

    Iftitah mengatakan, revitalisasi akan dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, revitalisasi penting sehingga orientasinya pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada perpindahan penduduknya.

    “Kemudian kedua, kami juga sepakat untuk mengutamakan transmigrasi lokal. Apa itu? Transmigrasi lokal itu bukan mendatangkan penduduk dari provinsi lain ke provinsi tertentu tetapi memanfaatkan perpindahan penduduk yang ada di provinsi tersebut,” ungkapnya.

    Iftitah menegaskan mekanisme transmigrasi sekarang tidak seperti zaman Orde Baru yang bersifat sentralistis. Pada zaman Orde Baru transmigrasi ditentukan oleh pusat, lalu masyarakat dipindahkan atau dikirim ke daerah-daerah yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

    Sekarang, mekanisme transmigrasi didesentralisasi atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikatakan Iftitah, fokusnya transmigrasi lokal di dalam satu provinsi.

    “Jadi, kalau misalkan pendatang dari luar provinsi lain ke dalam provinsi yang baru itu juga sesuai dengan undang-undang transmigrasi harus ada kerja sama antardaerah, sifatnya tidak seperti dahulu zaman Orba itu kan sentralistik. Jadi, transmigrasi itu dari pusat ditentukan akan kemana, kemudian dikirim. Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan (kebutuhan) daerah. Jadi, sistemnya bottom up,” pungkas dia.

  • Video: Jika Eksis di Orde Baru, Lagu Bernadya Dibenci Pemerintah

    Video: Jika Eksis di Orde Baru, Lagu Bernadya Dibenci Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Musik barat pernah dilarang eksis di Indonesia saat era Soekarno karena dinilai tak sesuai dengan semangat kebangsaan. Berbeda dengan Soekarno, saat Soeharto berkuasa justru sejumlah lagu Indonesia dilarang bergema.

    Sejarah mencatat lagu-lagu yang mengundang air mata alias lagu sendu pernah dilarang dan dibenci pemerintah. Menteri Penerangan Harmoko di era Soeharto menganggap lagu sendu bisa mematahkan semangat pendengarnya dan jika dibiarkan, bisa berdampak pada produktivitas.

    Selengkapnya saksikan liputan Jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila dan Fakhriansyah dalam segmen CNBC Insight di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (30/10/2024).

  • Guntur Sebut Megawati Pernah ‘Selundupkan’ Bendera Pusaka di Perut

    Guntur Sebut Megawati Pernah ‘Selundupkan’ Bendera Pusaka di Perut

    Jakarta, Beritasatu.com – Putra sulung Presiden ke-1 Indonesia Soekarno, Guntur Soekarnoputra menyebut adiknya Megawati Soekarnoputri pernah “menyelundupkan” bendera pusaka di perutnya.

    Hal itu dikatakan Guntur saat peluncuran buku terbarunya yang berjudul Sangsaka Melilit Perut Megawati: Humaniora, Sejarah, dan Nasionalisme Internasionalisme di Grand Sahid Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Guntur menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat mendekati perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 1967 silam. Saat itu Megawati mendapatkan tugas penting untuk membawa bendera pusaka dari rumah ibunya, Fatmawati, ke tempat karantina Soekarno di Wisma Yaso.

    “Ibu (Fatmawati) harus memutar otak bagaimana caranya dan akhirnya mendapatkan ide agar bendera pusaka harus dikembalikan lagi ke Bung Karno,” kisah Guntur saat bedah buku.

    Namun, terdapat persoalan siapa yang akan membawa bendera pusaka tersebut. “Lalu ibu memutuskan Adis (nama kecil Megawati) waktu itu,” lanjut dia.

    Menurut Guntur, tugas yang diberikan cukup berat, karena Megawati pasti harus melewati pemeriksaan para petugas yang ketat.

    “Jangankan bawa benda-benda yang aneh atau bagaimana. Kalau ibu kirim sayur lodeh saja oleh komandan jaga di Wisma Yaso, dengan bayonet diudek-udek sayur lodehnya,” kenang Guntur.

    Diceritakan, Megawati yang saat itu masih berusia 20 tahun bersedia menjadi kurir bendera untuk diantarkan ke ayahnya dengan cara melilitkan bendera yang dijahit ibunya itu ke tubuhnya. Ibunya meminta Megawati menggenakan kebaya longgar guna menyamarkan perutnya yang membesar karena membawa bendera.

    “Ibu pesan, kalau ditanya kenapa gemuk atau bagaimana, bilang saja sedang hamil muda,” ucap Guntur.

    “Saya ini cuma bisa geleng-geleng kepala, ini kerjaan gila. Akhirnya dilaksanakan. Alhamdulillah akhirnya bendera sampai ke tangan Bung Karno, dibawa ke kamar. Lalu di sana dibuka dan diserahkan kepada utusan Orde Baru,” urai dia.

    Putri Guntur, yakni Puti Guntur Soekarnoputri menyatakan masyarakat akan mengetahui perjalanan dari Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Fatmawati. Sebuah kisah perjalanan bendera pusaka yang akhirnya tetap tegak berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

    “Buku ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa dan mengandung simbol keberlanjutan perjuangan untuk menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

    Ia menuturkan, keberadaan Sang Saka Merah Putih dan perjalanannya sudah menjadi takdir untuk dibawa dan dijaga oleh Megawati Soekarnoputri untuk keutuhan dari NKRI.

    Tampak Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno hadir langsung di acara bedah buku sekaligus acara peringatan ulang tahun ke-80 Guntur Soekarnoputra itu.

  • Guntur Soekarnoputra Ungkap Keberanian Megawati Kirim Bendera Pusaka ke Rezim Orba Nasional 3 November 2024

    Guntur Soekarnoputra Ungkap Keberanian Megawati Kirim Bendera Pusaka ke Rezim Orba Nasional 3 November 2024

    Guntur Soekarnoputra Ungkap Keberanian Megawati Kirim Bendera Pusaka ke Rezim Orba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putra Pertama Presiden Pertama RI Soekarno,
    Guntur Soekarnoputra
    , menceritakan bagaimana adiknya,
    Megawati Soekarnoputri
    , mendapatkan penugasan yang cukup berisiko, yakni mengirimkan
    Bendera Pusaka
    Merah Putih untuk perayaan
    Hari Kemerdekaan
    , 17 Agustus 1967.
    Cerita itu dituangkan Guntur melalui tulisannya dalam buku berjudul “Sangsaka Melilit Perut Megawati” yang diluncurkan pada Minggu (3/11/2024).
    Guntur mengawali kisah itu ketika Presiden Kedua RI Soeharto kebingungan karena Bendera Pusaka tidak diketahui keberadaannya.
    “Ketika mau 17 Agustus 1967, rupanya Pak Harto sudah jadi presiden atau apa, lupa, kebingungan gimana enggak ada Bendera Pusaka yang mau dikibarkan. Kemudian mereka mencari,” kata Guntur saat menceritakan isi buku yang dituliskannya.
    Satu-satunya jalan, jelas Guntur, pemerintahan Orde Baru harus bertanya kepada Soekarno.

    Sementara itu, kata Guntur, Bung Karno enggan menyerahkan Bendera Pusaka itu ke pemerintah Orde Baru.
    Akhirnya, Bung Karno mengaku tidak menyimpan bendera tersebut ketika diinterogasi.
    “Tapi di situ tidak manusiawinya Orde Baru terhadap Bung Karno. Setiap Bung Karno mengelak, Bung Karno diberi tekanan psikologis agar kasih tahu di mana bendera,” ujar Guntur.
    Suatu ketika, Guntur mengaku dipanggil Bung Karno untuk menjelaskan mengenai Bendera Pusaka tersebut.
    Kepada Guntur, Bung Karno mengaku akan menyerahkan Bendera Pusaka tersebut ke Soeharto. Akan tetapi, masalah pun tidak selesai di situ.
    Sebab, menurut Guntur, ada kesulitan untuk mengirimkan Bendera Pusaka itu oleh Bung Karno secara langsung.
    Guntur mengatakan saat itu Bung Karno “dikarantina” akibat dampak gejolak politik selepas peristiwa 30 September 1965.
    “Tapi masalahnya, kalau kita nengok Bung Karno, istilahnya, di karantina. Jangankan bawa benda-benda yang aneh atau bagaimana,” jelasnya.
    “Kalau ibu kirim sayur lodeh saja, itu oleh komandan jaga di Wisma Yaso dengan bayonet diudek-udek sayur lodehnya, takut apa, takut apa, dan sebagainya,” lanjut Guntur.
    Akhirnya, istri Soekarno atau ibu dari Guntur yang merupakan penjahit Bendera Pusaka, Fatmawati, memiliki ide yakni meminta Megawati mengirimkan bendera tersebut.
    Caranya, bendera itu dililitkan ke perut Megawati yang ditutup busana sehari-hari yang agak longgar.
    Megawati, yang ketika itu memiliki panggilan akrab “Adis”, juga mendapatkan instruksi khusus agar tidak ketahuan oleh pos penjaga Wisma Yaso, sedang mengirimkan Bendera Pusaka.
    Bila melalui pos pemeriksaan di Wisma Yaso, Mega diminta mengaku sedang hamil muda karena perut yang membesar.
    Megawati yang mendapat tugas penuh risiko tersebut ternyata sangat berani dan tenang.
    “Adis ditanya, ‘Dis, kamu kalau dapat tugas membawa bendera, kamu sanggup enggak?’ Adis bilang sanggup, berani, padahal itu penuh risiko,” ungkap Guntur.
    Mendengar pernyataan itu, Guntur menggelengkan kepalanya karena melihat keberanian Megawati.
    Ia pun menilai pekerjaan yang dilakukan Megawati itu termasuk pekerjaan gila.
    “Saya cuma bisa geleng-geleng kepala, ini pekerjaan gila. Akhirnya dilaksanakan, Alhamdulillah sampai ke Bung Karno, dibawa ke kamar Bung Karno, di sana dibuka kemudian diserahkan kepada utusan Orde Baru,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita di Balik Guntur Luncurkan Buku ‘Sangsaka Melilit Perut Megawati’

    Cerita di Balik Guntur Luncurkan Buku ‘Sangsaka Melilit Perut Megawati’

    Jakarta –

    Putra Presiden RI ke-1 Sukarno, Guntur Soekarnoputra, meluncurkan buku berjudul ‘Sangsaka Melilit Perut Megawati: Humaniora, Sejarah dan Budaya Nasionalisme Internasionalisme’. Guntur menjelaskan alasan memberikan judul tersebut untuk bukunya itu.

    Mulanya, Guntur menjelaskan bahwa bukunya itu merupakan kumpulan tulisannya yang sudah terbit di sejumlah media. Kumpulan tulisan itu, adalah respons akan kondisi sosial politik yang terjadi di Indonesia.

    “Mulanya, saya begitu kalau ada situasi, sosial politik terutama itu, timbul ide mencari solusi jalan keluar menghadapi politik, yang katakanlah, tidak karuan begitu,” kata Guntur di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

    Ide kumpulan tulisan itu diterbitkan menjadi buku berasal dari saran mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono. Menurut Guntur, ada banyak peran Hendropriyono dalam penerbitan bukunya.

    “Setelah banyak artikel-artikel saya dibuat dan diterbitkan, Pak Hendro itu melihat, bahwa sayang, kalau artikel-artikel saya bertebaran di mana-mana, tapi tidak dijadikan sebuah buku,” katanya.

    “Di situ kemudian timbul ide, Pak Hendro bersedia menerbitkan semua kumpulan-kumpulan tulisan,” jelasnya.

    Saat itu, Bung Karno menitipkan Sang Saka Merah Putih di kediaman Ibu Fatmawati. Kemudian, menjelang upacara HUT RI tahun 1967, bendera tersebut yang asli itu dicari oleh pihak Istana Kepresidenan.

    “Itu di dalam masa transisi dari ke Orde Baru, jadi waktu itu, waktu Bung Karno di Wisma Yaso, Bapak itu masih sempat menitipkan dari salah staf pribadinya untuk menitipkan bendera Sang saka itu di Ibu Fatmawati, jadi di kediamannya Ibu, jadi disimpan di situ,” katanya.

    Proses pencarian itu disebut dilakukan hingga melakukan introgasi kepada Bung Karno di Wisma Yaso. Bung Karno pun menitipkan pesan kepada Guntur, agar bendera sang saka itu diserahkan kepada pihak Orde Baru.

    “Pada suatu saat, saya dipanggil oleh Bung Karno, di Wisma Yaso, terus bapak ‘Udah to, ini demi kelangsungan persatuan dan kesatuan NKRI, Bapak akan serahkan bendera ini kepada penguasa-penguasa Orde Baru’,” ucapnya.

    Pesan Bung Karno itu kemudian dilaksanakan oleh Guntur. Salah satu siasat membawa bendera sang saka untuk melewati penjagaan Wisma Yaso yang ketat adalah dengan melilitkan bendera sang saka ke perut adiknya yakni Megawati Soerkanoputri.

    “Masalahnya kalau kita nengok Bung Karno di Wisma Yaso, jangankan bawa benda-benda yang aneh, kalau Ibu kirim sayur lodeh aja, itu oleh komandan jaga aja itu dengan bayonet diudek-udek sayurnya lodehnya, takut nyelundupin apa takut ada apa, dengan demikian kalau mau bawa bendera kan susah kita,” ucap Guntur.

    “Akhirnya Ibu Fatmawati mempunyai ide. Mega yang ditanya, waktu itu kita kan panggilnya Adis, ditanya ‘Kamu kalau dapat tugas membawa bendera ke Wisma Yaso kamu sanggup nggak?’ Adis bilang, ‘Sanggup’, ‘Berani?’ ‘Berani’” jelasnya.

    “Kemudian Ibu memutuskan Adis waktu itu, yaitu dengan jalan, bendera pusakanya itu dililit di perutnya Adis, perutnya Mega gitu. Terus Mega pakai baju yang agak longgar, dan Ibu pesen, nanti kalau kamu ditanya, bilang aja hamil muda,” katanya.

    Menurut Guntur, ide membawa bendera sang saka ke Wisma Yaso adalah hal yang gila. Namun berkat keberanian Megawati, akhirnya bendera sang saka bisa kembali berkibar di Istana saat upacara HUT RI pada tahun 1967.

    “Saya berpikir gila ini, karena yang dihadapi kan risikonya luar biasa. Aku tanya ke Adis ‘Kamu berani?’ ‘Berani’ ‘Aku siap Mas’, kita cuma bisa geleng-geleng kepala,” katanya.

    “Tapi yaudah, akhirnya dilaksanakan, alhamdulillah sampai ketemu dibawa ke kamar Bung Karno kemudian diserahkan kepada utusan Orde Baru itu. Nah pada tanggal 17 Agustus tahun 67, berkibarlah bendera pusaka sebagai mana biasanya,” jelasnya.

    (rfs/rfs)

  • Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

    Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

    Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

    Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

    “Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

    Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

    ‘Kabinet Seken’

    Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

    Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

    Menteri Kabinet Merah Putih. Dok Setpres RIPerbesar

    Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

    Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

    Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

    “Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

    Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

    Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

    Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

    “Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

    Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

    Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

    “Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden ‘satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik. 

  • Adian Napitupulu Nyatakan Kesiapan PDIP Rebut Kemenangan di Pilkada 2024

    Adian Napitupulu Nyatakan Kesiapan PDIP Rebut Kemenangan di Pilkada 2024

    Kupang, Gatra.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertekad untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Target ini diharapkan menjadi kelanjutan dari keberhasilan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2024.

    “Kunci pemenangan pilkada serentak ini adalah semangat juang. Bergerak dan jangan banyak mengeluh dalam memenangkan pilkada. Kalau menderita, tertawakan penderitaan itu,” ujar Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP sekaligus Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (10/7).

    Adian memberikan pernyataan ini saat memotivasi peserta Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Provinsi NTT di Kupang. Ia menegaskan bahwa meskipun intimidasi mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2024, PDIP memiliki pengalaman mengatasi situasi sulit, seperti yang terjadi pada Pemilu 2024.

    “Kita pernah melewati yang paling sulit dan mampu bertahan hidup,” ujarnya,” kata Adian.

    Sebagai inspirasi, Adian menceritakan perjuangan berat saat masa Orde Baru menuju era reformasi. Adian dan Ansy Lema, yang baru diumumkan sebagai bakal calon gubernur NTT dari PDIP, meskipun memiliki gaya pergerakan yang berbeda, berjuang bersama menumbangkan Orde Baru. Adian memilih jalan keras, sementara Ansy Lema menggunakan pergerakan ahimsa. Mereka saling melengkapi dalam perjuangan tersebut.

    Adian menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam pemilihan secara langsung.

    “Teori pemilih yang paling sederhana berpihaklah kepada rakyat maka rakyat akan berpihak kepada kamu, sesederhana itu sebenarnya. Sekarang bertarung langsung merebut suara rakyat,” terangnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Adian juga memaparkan sejumlah teknik komunikasi efektif yang dapat digunakan oleh calon dan kader PDIP untuk meyakinkan pemilih.

    “Dengan narasi yang baik dan sanggup dimengerti oleh rakyat. Kadang kala kita ini mundur. Bahasa Inggrisnya lebih banyak sehingga rakyat tidak mengerti apa maksud kita-kita,” lanjutnya.

    Sementara itu, Herman Hery, salah satu pengampu Pilkada NTT dari PDIP, meminta agar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mencalonkan Ansy Lema di Pilkada NTT dihormati dan segera dilakukan konsolidasi di berbagai wilayah.

    “Keputusan DPP ini sebagaimana arahan Pak Sekjen untuk dipatuhi. Semua pengurus cabang agar segera berkonsolidasi,” tegas Herman Hery.

    Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, PDIP optimis dapat meraih kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024 di NTT dan daerah lainnya. Strategi ini mencakup mengintensifkan komunikasi yang efektif, konsolidasi internal, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat, sehingga dapat memenangkan hati dan suara pemilih di Pilkada Serentak 2024.

    54

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024