Xcloud.id

Event: Rezim Orde Baru

  • LaNyalla bahas strategi penguasaan negara pada buku “Prahara Bangsa”

    LaNyalla bahas strategi penguasaan negara pada buku “Prahara Bangsa”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas strategi penguasaan negara dunia ketiga lewat pertemuan Bretton Woods pada tahun 1944 dalam bedah buku “Prahara Bangsa” karya Ichsanuddin Noorsy di Kadin Jatim, Selasa.

    “Dalam buku ini mencakup pembentukan Bank Dunia untuk pinjaman pembangunan, International Monetary Fund (IMF) untuk stabilitas moneter, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) untuk perdagangan global dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk politik internasional,” kata LaNyalla.

    Menurut LaNyalla, Presiden Soekarno di era orde lama menolak strategi tersebut karena bertentangan dengan Pancasila dan memilih bergabung dengan blok ekonomi COMECON.

    “Sebaliknya, di era orde baru, pendekatan developmentalisme Presiden Soeharto membuka pintu bagi lembaga-lembaga tersebut. Puncaknya, Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF saat krisis moneter,” ujarnya.

    Sehingga, lanjutnya, Indonesia semakin terjebak dalam utang luar negeri dan kebijakan asing saat terjadi kemenangan kapitalisme-imperialisme di Indonesia yang terjadi pada era Reformasi dengan amandemen konstitusi pada 1999-2002.

    “Dimana selama dua dekade ini, Indonesia sudah masuk semakin dalam jebakan hutang luar negeri dan jebakan kebijakan yang harus kita patuhi dan ratifikasi,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya kembali ke sistem demokrasi Pancasila sesuai rumusan pendiri bangsa, sebagaimana disepakati dalam sidang paripurna DPD RI pada Juli 2023.

    “Saat ini Indonesia punya harapan untuk mewujudkan gerakan tersebut, mengingat kita memiliki presiden yang di dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, Pak Prabowo Subianto telah menuliskan bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila,” ujar Ketua DPD RI ke-5 itu.

    LaNyalla berharap, melalui buku yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto semua pihak harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing.

    “Semoga apa yang ditulis di dalam buku tersebut, mampu diwujudkan oleh Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD – Page 3

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD – Page 3

    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengatakan, alasan biaya politik tinggi sebagai dasar kepala daerah dipilih DPRD, sangatlah tidak tepat.

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada harus dilandasi dengan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan sejak 2005.

    “Biaya tinggi yang diklaim Pak Prabowo terjadi di pilkada menurut kami tidak disebabkan oleh sistem pemilunya, melainkan praktik-praktik politik transaksion seperti mahar politik dan politik uang yang sebenarnya telah dilarang di dalam UU Pilkada yang berlaku,” kata Haykal, saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

    “Hanya saja, perlu diakui penegakan hukumnya masih belum maksimal dan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan,” sambungnya.

    Oleh karena itu, Haykal menekankan yang perlu diperbaiki yakni sistem pencalonan dan kampanye pada pilkada. Bukan secara tiba-tiba ingin mengubah sistem yang terbuka tersebut menjadi sistem yang tertutup.

    “Sebab, efek yang ditimbulkan dari diubahnya sistem pilkada secara langsung menjadi dipilih oleh DPR tidak hanya berpengaruh pada sistem pilkadanya. Melainkan juga berpengruh pada pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk sistem pemerintahan dan otonomi daerah,” jelas dia.

    Haykal menjelaskan, di negara dengan sistem presidensial, tidak dikenal suatu pemilihan pimpinan eksekutif dilakukan oleh lembaga legislatif. Jika pemilihan diuabh maka akan mengacaukan pelaksanaan otonomi daerah yang bisa bergesar kepada sentralisasi seperti masa orde baru.

    Kemudian, dia menyebut, jika sistem pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD akan menimbulkan dampak buruk lain, yakni transaksi antar petinggi partai politik dengan DPRD.

    “Dampak buruk lainnya adalah potensi terjadinya hegemoni partai politik untuk bertransaksi dalam proses pemilihan kepala daerah yang di lakukan melalui DPRD. Petinggi partai akan menjadi aktor yg paling ‘diuntungkan’ dan memiliki keputusan kuat dalam proses tersebut,” kata Haykal.

  • Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar politik, Eep Saefulloh Fatah, menyampaikan analisis kritis terkait awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wacana kontroversial pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR.

    Eep memuji pidato pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, yang menonjolkan citra seorang pemimpin tegas dan prorakyat.

    “Mengawali tahun kepemimpinannya, Prabowo membangun citra pemimpin tegas dan prorakyat pada pidato pelantikan,” ujar Eep dalam keterangannya di aplikasi X @EepSFatah, kemarin.

    Namun, ia mempertanyakan apakah gagasan tersebut akan benar-benar terwujud dalam kepemimpinan Prabowo.

    “Tapi, apakah ketegasan dan sikap prorakyat tersebut mampu terealisasi dlm kepemimpinannya? Atau itu semua hya retorika populis belaka?,” cetusnya.

    Eep bilang, sistem pilkada langsung telah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia.

    Jika wacana tersebut diwujudkan, Eep menilai potensi oligarki politik akan semakin kuat.

    “Kini kita diperhadapkan dengan wacana pilkada dipilih DPR, apakah kita akan kmbali ke zaman orde baru?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

  • Perludem soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Petinggi Partai Jadi yang Paling Diuntungkan – Page 3

    Perludem soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Petinggi Partai Jadi yang Paling Diuntungkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengatakan, alasan biaya politik tinggi sebagai dasar kepala daerah dipilih DPRD, sangatlah tidak tepat.

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada harus dilandasi dengan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan sejak 2005.

    “Biaya tinggi yang diklaim Pak Prabowo terjadi di pilkada menurut kami tidak disebabkan oleh sistem pemilunya, melainkan praktik-praktik politik transaksion seperti mahar politik dan politik uang yang sebenarnya telah dilarang di dalam UU Pilkada yang berlaku,” kata Haykal, saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

    “Hanya saja, perlu diakui penegakan hukumnya masih belum maksimal dan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan,” sambungnya.

    Oleh karena itu, Haykal menekankan yang perlu diperbaiki yakni sistem pencalonan dan kampanye pada pilkada. Bukan secara tiba-tiba ingin mengubah sistem yang terbuka tersebut menjadi sistem yang tertutup.

    “Sebab, efek yang ditimbulkan dari diubahnya sistem pilkada secara langsung menjadi dipilih oleh DPR tidak hanya berpengaruh pada sistem pilkadanya. Melainkan juga berpengruh pada pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk sistem pemerintahan dan otonomi daerah,” jelas dia.

    Haykal menjelaskan, di negara dengan sistem presidensial, tidak dikenal suatu pemilihan pimpinan eksekutif dilakukan oleh lembaga legislatif. Jika pemilihan diuabh maka akan mengacaukan pelaksanaan otonomi daerah yang bisa bergesar kepada sentralisasi seperti masa orde baru.

    Kemudian, dia menyebut, jika sistem pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD akan menimbulkan dampak buruk lain, yakni transaksi antar petinggi partai politik dengan DPRD.

    “Dampak buruk lainnya adalah potensi terjadinya hegemoni partai politik untuk bertransaksi dalam proses pemilihan kepala daerah yang di lakukan melalui DPRD. Petinggi partai akan menjadi aktor yg paling ‘diuntungkan’ dan memiliki keputusan kuat dalam proses tersebut,” kata Haykal.

  • Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)

    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.
     

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)
     
    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Hari Bhakti Transmigrasi, Sejarah, Manfaat, Tantangan, dan Tema Tahun 2024

    Hari Bhakti Transmigrasi, Sejarah, Manfaat, Tantangan, dan Tema Tahun 2024

    Jakarta: Tanggal 12 Desember menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengenang salah satu kebijakan yang berperan besar dalam pemerataan penduduk dan pembangunan, yaitu transmigrasi.

    Tahun 2024, Hari Bhakti Transmigrasi memasuki peringatan ke-74 dengan tema “Kesejahteraan untuk Semua,” yang mencerminkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri.
     
    Sejarah Transmigrasi di Indonesia

    Foto: Pekerja Jawa zaman kolonial di Sumatera, 1925. (rotterdam.wereldmuseum.nl)

    Program transmigrasi awalnya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kepadatan di Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan di Sumatra.

    Setelah kemerdekaan, inisiatif ini diadopsi dan diperluas oleh pemerintah Orde Lama, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1950 ke Lampung dan Lubuk Linggau.

    Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi program unggulan untuk mengelola demografi nasional. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi fokus, mengingat potensi sumber daya alam yang belum terkelola maksimal.

    Pada puncaknya antara 1979 dan 1984, lebih dari 500.000 keluarga dipindahkan, menciptakan transformasi demografis di beberapa daerah. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang diperkirakan telah menjadi bagian dari program ini.
     
    Manfaat dan Tujuan Transmigrasi
    Program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan demografi dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama program ini antara lain:

    1. Membangun Wilayah Baru: Mengubah daerah terpencil menjadi kawasan produktif dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

    2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Memanfaatkan sumber daya alam di daerah baru untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

    3. Mengurangi Ketimpangan Regional: Membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan publik.

    4. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memberikan peluang yang setara kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
     
    Tantangan yang Dihadapi
    Program transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala, seperti:

    1. Sengketa Lahan: Konflik antara transmigran dan masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sering kali muncul. Banyak dari konflik ini berasal dari minimnya konsultasi dengan masyarakat adat sebelum lahan dijadikan permukiman.

    2. Adaptasi Sosial: Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli sering kali menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan sosial, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka.

    3. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian sering kali memicu deforestasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah.

    4. Ketimpangan Pembangunan: Meski wilayah transmigrasi sering kali dilengkapi dengan fasilitas dasar, masyarakat lokal di sekitar area transmigrasi kerap merasa diabaikan, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan.

    5. Kurangnya Dukungan Jangka Panjang: Banyak transmigran yang merasa tidak mendapatkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan atau bantuan ekonomi, setelah permukiman mereka dibangun.
     
    Tema 2024: “Kesejahteraan untuk Semua”
    Tema peringatan ke-74 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

    Program transmigrasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil sekaligus mempererat persatuan bangsa.

    Selamat Hari Bhakti Transmigrasi ke-74. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

    Baca Juga:
    UGM Akan Kirim Ratusan Mahasiswa KKN ke-9 Kawasan Transmigran

    Jakarta: Tanggal 12 Desember menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengenang salah satu kebijakan yang berperan besar dalam pemerataan penduduk dan pembangunan, yaitu transmigrasi.
     
    Tahun 2024, Hari Bhakti Transmigrasi memasuki peringatan ke-74 dengan tema “Kesejahteraan untuk Semua,” yang mencerminkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh negeri.
     
    Sejarah Transmigrasi di Indonesia

    Foto: Pekerja Jawa zaman kolonial di Sumatera, 1925. (rotterdam.wereldmuseum.nl)
     
    Program transmigrasi awalnya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kepadatan di Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan di Sumatra.
    Setelah kemerdekaan, inisiatif ini diadopsi dan diperluas oleh pemerintah Orde Lama, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1950 ke Lampung dan Lubuk Linggau.
     
    Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi program unggulan untuk mengelola demografi nasional. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi fokus, mengingat potensi sumber daya alam yang belum terkelola maksimal.
     
    Pada puncaknya antara 1979 dan 1984, lebih dari 500.000 keluarga dipindahkan, menciptakan transformasi demografis di beberapa daerah. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang diperkirakan telah menjadi bagian dari program ini.
     
    Manfaat dan Tujuan Transmigrasi
    Program transmigrasi bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan demografi dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama program ini antara lain:
     
    1. Membangun Wilayah Baru: Mengubah daerah terpencil menjadi kawasan produktif dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
     
    2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Memanfaatkan sumber daya alam di daerah baru untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
     
    3. Mengurangi Ketimpangan Regional: Membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan publik.
     
    4. Mewujudkan Keadilan Sosial: Memberikan peluang yang setara kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
     
    Tantangan yang Dihadapi
    Program transmigrasi juga menghadapi berbagai kendala, seperti:
     
    1. Sengketa Lahan: Konflik antara transmigran dan masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sering kali muncul. Banyak dari konflik ini berasal dari minimnya konsultasi dengan masyarakat adat sebelum lahan dijadikan permukiman.
     
    2. Adaptasi Sosial: Perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli sering kali menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan sosial, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka.
     
    3. Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian sering kali memicu deforestasi yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah.
     
    4. Ketimpangan Pembangunan: Meski wilayah transmigrasi sering kali dilengkapi dengan fasilitas dasar, masyarakat lokal di sekitar area transmigrasi kerap merasa diabaikan, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan.
     
    5. Kurangnya Dukungan Jangka Panjang: Banyak transmigran yang merasa tidak mendapatkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan atau bantuan ekonomi, setelah permukiman mereka dibangun.
     
    Tema 2024: “Kesejahteraan untuk Semua”
    Tema peringatan ke-74 ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
     
    Program transmigrasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil sekaligus mempererat persatuan bangsa.
     
    Selamat Hari Bhakti Transmigrasi ke-74. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.
     
    Baca Juga:
    UGM Akan Kirim Ratusan Mahasiswa KKN ke-9 Kawasan Transmigran

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menakar Perlu Tidaknya Pelucutan Senjata Api Polisi

    Menakar Perlu Tidaknya Pelucutan Senjata Api Polisi

    loading…

    Menakar perlu tidaknya pelucutan senjata api anggota polisi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai ide melucuti senjata api anggota polisi penting untuk dipertimbangkan. Menurut dia, ide dari anggota DPR atas maraknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian termasuk di Solok, Sumatera Barat, dan Semarang harus ditindaklanjuti.

    “Ide yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 beberapa waktu lalu untuk mengevaluasi senjata kepolisian apakah ini masih diperlukan, apakah kita butuh desakan melucuti senjata kepolsian, saya kira ini penting untuk dipertimbangkan dan harus ditindaklanjuti,” ujar Arif dalam konferensi pers Darurat Reformasi Polri: Membongkar Praktik Sewenang-wenang Penggunaan Senjata dan EK oleh Polisi pada Minggu (8/12/2024).

    Karena, menurut dia, tidak semua fungsi kepolisian itu membutuhkan senjata api. Dia memberikan contoh fungsi-fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat, sumber daya manusia (SDM, dan Korlantas tidak membutuhkan senjata api.

    “Maka dari itu penting sekali lagi pesannya adalah mengevaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh kepolisian, ini bagian kecil dari upaya kita dalam mendorong reformasi kepolisian yang hari ini kita melihat tidak sejalan dengan semangat mendorong reformasi polisi,” katanya.

    “Yang tujuannya agar polisi itu demokratis dan menghormati hak asasi manusia dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan seperti masa orde baru ketika mereka ada satu atap di bawah ABRI sangat militeristik, yang kita lihat saat ini polisi sangat militeristik,” pungkasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi berpendapat bahwa desakan pelucutan senjata api anggota Polri bukanlah solusi yang tepat. “Ya, coba kita bisa bayangkan kalau polisi itu bersenjatakan pentungan. Sementara pemetik sepeda motor aja sekarang sudah pakai senjata rakitan dari Cipacing. Saya kira ini bukan solusi yang betul ya, karena polisi selaku penegak hukum harus tetap memegang senjata,” kata Islah, Senin (9/12/2024).

    Apalagi, kata dia, saat ini banyak anggota polisi menjadi korban penembakan dari pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Dia juga mengingatkan bahwa meski ada UU Darurat, namun masih banyak yang mau melanggar UU Darurat Kepemilikan Senjata Api itu.

  • Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan – Halaman all

    Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti soal kasus-kasus penyalahgunaan senjata api (senpi) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

    Hal ini buntut terjadinya sejumlah kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian baik terhadap sesama polisi hingga warga sipil beberapa waktu terakhir salah satunya penembakan terhadap seorang pelajar hingga tewas di Semarang, Jawa Tengah.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana menyebut penyalahgunaan senpi ini merupakan buntut dari masalah pengawasan terhadap Korps Bhayangkara itu sendiri sehingga rentan menyalahgunakan wewenang dan bersikap sewenang-wenang.

    “Saya ingin kemudian mengatakan hari ini itu situasinya darurat terkait dengan kesewenang-wenangan penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian,” kata Arif dalam konferensi pers virtual bertemakan Darurat Reformasi Polri, Minggu (8/12/2024).

    Dia bahkan setuju soal usulan melucuti polisi dari senjata api dalam bentuk evaluasi penggunaan senjata. Hal ini karena diakuinya tak semua anggota memerlukan senpi dalam bertugas.

    “Apakah kita butuh desakan untuk melucuti senjata kepolisian, saya kira ini penting untuk dipertimbangkan dan harus ditindaklanjuti, karena tidak semua fungsi kepolisian itu membutuhkan senjata api,” ucapnya.

    “Fungsi-fungsi pelayanan masyarakat, Sumber Daya Manusia, misalkan Korlantas itu tidak membutuhkan sebetulnya senjata api, maka dari itu penting untuk sekali lagi pesannya adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan senpi oleh kepolisian,” sambungnya.

    Bahkan, kata Arif, banyaknya kasus extra judicial killing yang terjadi beberapa waktu terakhir semakin menunjukan bahwa penggunaan senjata secara berlebihan masih menjadi masalah di tubuh Polri.

    Arif menyebut jika polisi hari ini bisa disebut militeristik karena kerap menggunakan kekerasan dengan dalih penegakkan hukum.

    “Reformasi di tubuh kepolisian yang hari ini kita melihat tidak sejalan dengan semangat mendorong reformasi polisi yang tujuannya agar polisi itu demokratis, dan menghormati HAM, dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan seperti pada masa orde baru ketika mereka ada satu atap di bawah ABRI, sangat militeristik,” tuturnya.

    “Tapi, yang kita lihat hari ini polisi sangat militeristik, pendekatan kekerasan menggunakan senjata itu sangat mudah dilakukan,” ucapnya.

    Polisi Tembak Polisi hingga Siswa SMK dan Pencuri Sawit

    Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali disorot publik setelah adanya sederet peristiwa penembakan yang mengakibatkan sasarannya meninggal dunia atau tewas.

    Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya ada kasus penembakan dengan senjata api dilakukan polisi.

    Pertama, kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Utara.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Pores Solok Selatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ulil Ryanto Anshar tewas ditembak oleh rekan seprofesinya yakni Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.

    Aksi polisi tembak polisi itu terjadi di halaman kantor Polres Solok Selatan pada Jumat dini hari, 22 November 2024. 

    Penembakan itu diduga terkait penanganan kasus tambang galian C ilegal dan penangkapan terduga pelaku.

    Kedua, selang dua hari kemudian, seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang bernama Gamma Rizkynata Oktavandy alias Gamma (17) tewas ditembak anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenuddin di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu dini hari (24/11/2024).

    Menurut pembelaan Polrestabes Semarang, personelnya, Aipda Robig melepaskan timah panas ke siswa SMK itu lantaran melawan saat dilerai dari tawuran.

    Namun, belakangan terungkap dari CCTV dan pemeriksaan Propam bahwa penembakan itu yang dilakukan tidak terkait tawuran, melainkan Aipda Robig tidak terima sepeda motornya terpepet oleh sepeda motor remaja tersebut.

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar (tengah) bersama Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriyono (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). RDP tersebut membahas peristiwa penembakan terhadap siswa SMK berinisial GRO hingga meninggal dunia oleh oknum anggota polisi berinisial Aipda RZ. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Ketiga, belum genap 24 jam setelah kejadian di Semarang, peristiwa polisi tembak warga sipil kembali terjadi di Bangka Belitung. 

    Kali ini korbannya seorang warga Dusun Sungkai Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, atas nama Beni.

    Korban tewas didor personel Satuan Brimob Polda Bangka Belitung saat mencuri sawit di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Permai Lestasi (BPL) pada Minggu, 24 November 2024 sekitar 16.00 WIB.

    Kepala Kabid Hujas Polda Bangka Belitung, Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan peristiwa pembunuhan polisi terhadap warga sipil bermula saat satuan Brimob menindaklanjuti laporan pihak perusahaan yang melaporkan telah terjadi pencurian di wilayah perkebunan perusahaan, tepatnya di blok X12 Divisi 1 Ledong West Selatan.

    Personel Brimob dan staf assisten PT BPL, kata Fauzan, kemudian mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada lima orang pencuri sedang menjalankan aksinya. 

    Para pelaku kemudian berusaha melarikan diri setelah aksi pencurian yang dilakukan diketahui. 

    Para personel Brimob dan staf assisten PT BPL sempat memberikan imbauan untuk berhenti.

    Bahkan sudah diberikan tembakan peringatan sebanyak 12 kali.

    Menurut Fauzan, personel pengamanan akhirnya melakukan penembakan dengan maskud untuk melumpuhkan para pencuri tersebut. Dan peluru akhirnya menyasar tubuh Beni. 

    DPR Minta Penggunaan Senpi Polisi Dievaluasi

    Lokasi penembakan korban versi polisi di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024). (TRIBUNJATENG.COM/IWAN ARIFIANTO)

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyebut Komisi III akan memanggil sejumlah petinggi Polri guna membahas evaluasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian.

    Rudi mengatakan, pemanggilan ini dilakukan Komisi III DPR menyusul beberapa peristiwa yang dinilai mencederai institusi Polri.

    “Pejabat utama terkait akan kita panggil misalnya Kadiv Propamnya, Irwasumnya, semua pejabat tinggi, pejabat utama Polri,” kata Rudianto, saat dihubungi pada Sabtu (7/12/2024).

    Menurutnya, penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian selama ini banyak yang tidak sesuai aturan maupun Undang-Undang.

    Rudi menyoroti sejumlah insiden, termasuk kasus polisi menembak sesama polisi di Sumatera Barat dan peristiwa polisi menembak pelajar di Semarang. 

    Menurutnya, insiden-insiden tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan senjata api.

    “Ini sangat mencoreng mencederai institusi Polri. Kalau tidak berbenah, maka kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi 2-3 bulan ke depan,” ujar Rudi.

    Rudi juga menegaskan pentingnya pengendalian ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. 

    Dia mengusulkan agar Polri mengevaluasi unit-unit tertentu yang tidak membutuhkan senjata api dalam tugasnya.

    Rudi menambahkan bahwa pemanggilan ini rencananya dilakukan setelah masa reses anggota DPR. 

     

  • Memperkuat komunikasi Pemerintah, membangun stabilitas sosial

    Memperkuat komunikasi Pemerintah, membangun stabilitas sosial

    Tangkapan layar – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan pernyataan Istana di Jakarta, Rabu (4/12/2024), terkait klarifikasi atas pernyataan viral pejabat Utusan Preseiden Gus Miftah kepada pedagang es teh bernama Son Haji yang sempat viral di media sosial. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Memperkuat komunikasi Pemerintah, membangun stabilitas sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Komunikasi yang konsisten antara pemerintah dan rakyat adalah pilar utama demokrasi modern. Di negara-negara demokratis, komunikasi yang jelas, terarah, dan transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

    Hanya saja, di Indonesia saat ini, komunikasi antara pemerintah dan rakyat seringkali menjadi sumber kebingungan daripada solusi. Pernyataan yang saling bertentangan dari pejabat publik menunjukkan lemahnya koordinasi di tingkat pemerintah, yang secara langsung memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

    Masalah komunikasi ini tampak semakin parah dengan kehadiran media sosial sebagai platform komunikasi para pejabat publik. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk menjangkau masyarakat dengan lebih efektif, sering disalahgunakan.

    Tidak sedikit pejabat yang mengungkapkan pandangan pribadi di media sosial, tanpa mengklarifikasi apakah pernyataan tersebut merupakan kebijakan resmi atau opini pribadi. Akibatnya, masyarakat sulit membedakan antara kebijakan resmi pemerintah dan komentar informal pejabat.

    Ketidaksinkronan ini jauh berbeda dibandingkan dengan masa Orde Baru, ketika komunikasi pemerintah lebih terpusat dan terkontrol. Pada masa itu, Menteri Penerangan berfungsi sebagai satu-satunya juru bicara resmi pemerintah, memastikan bahwa semua informasi telah dikonsolidasikan, sebelum diumumkan kepada publik.

    Harmoko, Menteri Penerangan era Orde Baru, meskipun kerap dikritik karena pendekatannya yang searah, mampu menghadirkan kepastian dalam komunikasi pemerintah. Masyarakat tahu bahwa informasi yang disampaikan berasal dari sumber resmi dan dapat diandalkan.

    Sejak era reformasi, pendekatan ini berubah secara drastis. Setiap pejabat pemerintah, termasuk para menteri, memiliki kebebasan untuk berbicara kepada media tanpa koordinasi yang memadai. Bahkan, saat ini, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali harus meluruskan pernyataan dari para menterinya yang saling bertentangan atau tidak sesuai dengan arah kebijakan resmi pemerintah.

    Salah satu contohnya adalah pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait pelanggaran HAM masa lalu.

    Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM,  Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebut peristiwa Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini memicu kritik tajam dari aktivis HAM dan keluarga korban, yang merasa pernyataan itu menghambat proses pengungkapan kebenaran dan keadilan.

    Komnas HAM pun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mendukung penyelesaian kasus tersebut secara transparan. Hal ini menciptakan polemik yang memperkeruh citra pemerintah dalam mengelola isu HAM sensitif di awal masa jabatan mereka.

    Dalam konteks ini, teori komunikasi kebijakan dari Harold Lasswell menjadi sangat relevan. Lasswell menyatakan bahwa tujuan utama komunikasi pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. Ketika komunikasi pemerintah tidak konsisten, masyarakat kehilangan arah dan kepercayaan terhadap pemerintah pun terkikis.

    Denis McQuail, pakar komunikasi massa, menambahkan bahwa pesan dari otoritas publik harus kredibel dan bebas dari kontradiksi. Ketidakhati-hatian dalam menyampaikan informasi, terutama di era digital ini, dapat memperbesar keresahan sosial dan memperburuk citra pemerintah.

    Lemahnya koordinasi komunikasi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga pada dunia internasional. Investor asing kerap mengamati komunikasi pemerintah sebagai indikator stabilitas kebijakan.

    Sebagai contoh, menurut laporan Bank Dunia tahun 2023, Indonesia sempat mengalami penurunan investasi langsung sebesar 8 persen akibat kekhawatiran atas inkonsistensi kebijakan di bidang perpajakan yang diperburuk oleh pernyataan kontradiktif dari pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak konsisten dapat berdampak signifikan pada ekonomi nasional.

    Di sisi lain, lemahnya komunikasi ini juga mencerminkan kurangnya para pejabat dalam memahami pentingnya strategi komunikasi yang terarah. Tidak jarang para pejabat berbicara tentang isu-isu yang sebenarnya tidak mereka kuasai secara mendalam. Stephen P. Robbins, seorang pakar manajemen, menegaskan bahwa “Komunikasi yang buruk tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga membuka peluang untuk salah tafsir yang berbahaya”.

    Salah tafsir ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Contoh dalam kasus ekonomi, dimana pemerintah menghadapi tekanan atas kebijakan perpajakan baru, seperti rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen dan implementasi program Tapera.

    Kebijakan ini, meski bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, memunculkan kritik dari kelas menengah yang merasa terbebani. Komunikasi yang kurang efektif dalam menjelaskan manfaat program ini memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah harus memprioritaskan reformasi komunikasi di berbagai tingkatan. Salah satu langkah strategis adalah mematuhi norma dan etika berkomunikasi yang baik.

    Pejabat publik harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan akuntabilitas dalam setiap pernyataan yang mereka sampaikan. Kejujuran dalam komunikasi menunjukkan integritas, sedangkan konsistensi antarpejabat menciptakan kejelasan bagi masyarakat. Kesopanan dan keterbukaan untuk mendengarkan aspirasi rakyat juga penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif.

    Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi komunikasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah membangun platform resmi yang menjadi rujukan utama masyarakat mengenai kebijakan pemerintah.

    Platform ini dapat diakses oleh semua pihak, termasuk media, sehingga informasi yang disampaikan lebih terstruktur dan terjamin keakuratannya. Selain itu, platform ini juga dapat menjadi kontrol internal bagi pejabat sebelum mereka memberikan pernyataan kepada publik.

    Selain itu, pelatihan dan standar komunikasi bagi pejabat publik harus menjadi prioritas. Pejabat perlu memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan dan opini publik yang positif. Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain bisa menjadi langkah yang bijaksana. Singapura, misalnya, memiliki sistem komunikasi terpusat di mana juru bicara pemerintah menjadi satu-satunya sumber informasi resmi.

    Sementara itu, di Jerman, setiap pernyataan menteri selalu dirujuk pada kebijakan yang telah disepakati bersama oleh kanselir. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada kemampuan negara untuk berbicara dengan satu suara yang terarah dan konsisten.

    Jika pemerintah mampu memperbaiki pola komunikasi mereka, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, tetapi juga memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang stabil dan terpercaya. Langkah-langkah sederhana, seperti membangun platform informasi resmi, melatih pejabat publik dalam berkomunikasi, dan menegakkan disiplin komunikasi di tingkat kabinet, dapat menjadi awal dari perubahan besar yang sangat dibutuhkan.

    Dengan demikian, komunikasi yang terarah dan konsisten akan menjadi pilar utama untuk membangun stabilitas sosial dan demokrasi yang lebih kokoh di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Sejarah Milad GAM yang Diperingati Tiap 4 Desember

    Sejarah Milad GAM yang Diperingati Tiap 4 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diperingati setiap 4 Desember. Sebelum GAM berdamai dengan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005, peringatan hari ulang tahun GAM dilakukan dengan upacara militer dan pengibaran bendera bulan bintang. Sekarang, perayaannya lebih sederhana, hanya dengan doa bersama.

    Sejarah milad GAM dimulai dari deklarasi Aceh merdeka oleh Muhammad Hasan di Tiro atau Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Kabupaten Pidie. Hasan Tiro memposisikan dirinya sebagai wali nanggroe atau wali negara Aceh. 

    Hasan Tiro merupakan cicit dari Teungku Muhammad Saman atau Teungku Chik di Tiro (1836-1891), ulama sekaligus pemimpin perang Aceh melawan Belanda yang diangkat sebagai pahlawan nasional. 

    Teungku Chik di Tiro pernah dinobatkan menjadi wali negara Aceh. Ia bertugas memimpin Kesultanan Aceh saat Sultan Muhammad Daud Syah masih kecil.   

    Hasan Tiro menasbihkan dirinya sebagai wali nanggroe dalam struktur GAM untuk melanjutkan perjuangan Teungku Chik di Tiro. Bagi Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah ke Belanda. Menurutnya, Aceh adalah negara berdaulat yang tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda, sehingga ia menggugat penggabungan Aceh dalam NKRI.

    Deklarasi Aceh merdeka yang dikumandangkan oleh Hasan Tiro menjadi titik awal GAM melawan Pemerintah Indonesia yang dianggap bertindak tidak adil dan sewenang-wenang terhadap Aceh. 

    Berbeda dengan perlawanan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Teungku Daud Beureueh sebelumnya, tujuan perjuangan GAM adalah menjadikan Aceh sebagai negara berdaulat, pisah dari Indonesia. Meskipun perjuangan GAM ada benang merah dengan DI/TII. Pasalnya, Hasan Tiro adalah orang kepercayaan Daud Beureueh.

    Hasan Tiro sangat marah dengan militer Indonesia yang membantai ratusan orang dalam tragedi Pulot Cot Jeumpa di Leupung, Aceh Besar pada 1954. Pembantaian yang dikaitkan dengan DI/TII itu dimuat di beberapa media ternama seperti koran Indonesia Raya, Keng Po, bahkan New York Times, dan Washington Post yang terbit di Amerika Serikat.

    Hasan Tiro pernah menjadi perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia melaporkan pembantaian di Pulot Cot Jeumpa ke PBB dan membuat surat protes dengan menyatakan Indonesia melakukan genosida terhadap Aceh. Pemerintah Indonesia berang, akhirnya mencabut kuasa diplomat dari Hasan Tiro. 

    Hasan Tiro kemudian balik mendukung DI/TII dan ia pernah diminta agar diekstradisi oleh Indonesia. Tetapi, Pemerintah Amerika Serikat menjamin hidupnya di Negeri Paman Sam.

    Hasan Tiro hidup mapan sebagai pengusaha di New York dengan istrinya Dora, dan anak sematawayang Karim Tiro. Namun, Hasan Tiro tetap memikirkan Aceh meski paspor Indonesianya sudah dicabut pemerintah. 

    Hasan Tiro diam-diam pulang ke Aceh melalui Kuala Lumpur. Ia mengajak beberapa tokoh pemuda Aceh untuk membahas gagasan perjuangan. Kemudian diproklamasikan Aceh merdeka di Gunung Halimon, Pidie pada 4 Desember 1976.

    Setelah mendeklarasikan Aceh merdeka, Hasan Tiro sebagai wali nanggroe membentuk kabinet pemerintahan negara Aceh Sumatera. Menteri-menterinya terdiri dari anak-anak muda Aceh terdidik kala itu, seperti Husaini Hasan, Zubir Mahmud, Zaini Abdullah, Muchtar Lubis, Malik Mahmud Al-Haytar, Teungku Muhammad Usman Lampoih Awe, Amir Rasyid Mahmud, Daud Panuek, Ilyas Leubei, dan lainnya. 

    Setelah GAM berdiri, Hasan Tiro dan kawan-kawan gencar mengkampanyekan perlawanan terhadap Indonesia dan penyadaran sejarah Aceh. Akibatnya, Hasan Tiro menjadi buronan nomor satu Pemerintah Indonesia. Jakarta menggelar operasi militer dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk menumpas GAM.

    Sikap represif pemerintah menghadapi GAM membuat Hasan Tiro dan kawan-kawan menyiapkan perlawanan secara militer. Hasan Tiro merekrut ratusan pemuda Aceh kemudian dikirim ke Libya untuk latihan militer. Sejak 1989, sebagian pasukan GAM lulusan Libya itu mulai menyusup ke Aceh. 

    Pemerintah Orde Baru kemudian menjadikan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). Presiden Soeharto mengirim banyak tentara untuk membasmi GAM dengan sandi “operasi jaring merah”. Selama DOM diterapkan di Aceh sampai 1998, banyak pelanggaran HAM terjadi. Ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan oleh tentara.

    Alih-alih menumpas GAM, pemberlakuan DOM justru membuat konflik Aceh makin panas. Tindakan brutal aparat keamanan selama DOM, membuat rakyat Aceh marah kepada Pemerintah Indonesia, sehingga banyak pemuda, terutama mereka keluarganya jadi korban kekejaman TNI, memilih bergabung dengan GAM untuk “tueng bila” . 

    Tueng bila atau balas dendam merupakan fenomena yang muncul dalam masyarakat Aceh jika merasa harga dirinya sudah dilecehkan. Tradisi tueng bila sudah ada sejak zaman kesultanan dan membudaya lagi di Aceh saat konflik GAM dan RI.

    Setelah gerakan reformasi meruntuhkan dinasti Soeharto pada 1998, pemberlakuan DOM di Aceh dicabut. Sejak itulah pasukan GAM yang pernah latihan militer di Libya pulang semua ke Aceh. Mereka turut merekrut pemuda-pemuda lokal, kemudian dilatih menjadi tentara. GAM makin kuat. Persenjataan mereka pun cukup lengkap.

    Awal 2000-an, konflik Aceh mencapai puncaknya. Hampir di setiap wilayah terjadi baku tembak antara GAM dengan pasukan TNI/Polri. Kecamuk perang di Aceh membuat sendi-sendi ekonomi lumpuh, bahkan pemerintah daerah tidak berjalan normal. Satu per satu nyawa melayang di tangan pihak bertikai. 

    Pemerintah Indonesia dan GAM sempat berupaya berunding dengan difasilitasi oleh lembaga Henry Dunant Center (HDC) yang berkedudukan di Swiss. Namun, perdamaian itu gagal sehingga Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan darurat militer di Aceh sejak 19 Mei 2003 hingga 18 Mei 2004.

    Sejak darurat militer diumumkan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi Aceh makin menjadi-jadi. Jakarta mengirim puluhan ribu TNI-Polri untuk melawan GAM yang diperkirakan hanya sekitar 5.000 orang. Kontak senjata antara GAM dan TNI-Polri terjadi di sana-sini. Korban jiwa terus berjatuhan. Dalam dua tahun darurat militer di Aceh, ribuan orang tewas.