Xcloud.id

Event: Rezim Orde Baru

  • Cek 4 Raja Uang Koin Kuno Indonesia, Harganya Ada yang Setara Motor Baru!

    Cek 4 Raja Uang Koin Kuno Indonesia, Harganya Ada yang Setara Motor Baru!

    JABAR EKSPRES – Sedang ramai banget nih, tren koleksi uang kuno di Indonesia. Dari anak muda sampai orang tua, semua berlomba-lomba berburu koin dan uang kertas jadul.

    Bukan cuma buat nostalgia, tapi juga jadi ladang investasi yang nilainya makin naik setiap tahun.

    Kalau Kamu punya koin atau uang kertas lama di rumah, jangan buru-buru dibuang, ya!

    Bisa jadi itu harta karun yang nilainya sekarang setara motor baru. Yuk, kita kenali 4 uang kuno Indonesia yang kini harganya bikin melongo!

    BACA JUGA: Ini Dia 4 Tempat Jual Koin Kuno Rp1000 Kelapa Sawit, Cek Lokasinya!

    1. Koin Emas Rp1.000 Tahun 1974: Si Raja Koin

    Kamu punya koin emas Rp1.000 tahun 1974? Selamat, itu harta karun beneran! Koin ini dicetak dari emas murni dan jumlahnya sangat terbatas saat era Presiden Soeharto. Awalnya dibuat untuk memperingati momen nasional penting.

    Karena berbahan emas dan jumlahnya super eksklusif, sekarang koin ini dihargai puluhan juta rupiah, bahkan lebih tinggi kalau masih ada sertifikat aslinya. Kalau Kamu nemu koin ini, jangan buru-buru dijual murah, ya!

    2. Koin Rp50 Tahun 1971: Si Garuda Legendaris

    Koin Rp50 tahun 1971 bergambar Burung Garuda juga jadi buruan para kolektor. Koin ini menggambarkan kekuatan dan kebanggaan Indonesia di masa awal Orde Baru.

    Karena masa edarnya pendek dan stoknya makin langka, sekarang harga pasarnya bisa mencapai jutaan rupiah. Semakin bagus kondisi fisiknya, makin tinggi harganya. Yuk, cek laci-laci lama, siapa tahu ada!

    3. Uang Kertas Rp500 Tahun 1958: Nuansa Klasik nan Bersejarah

    Kalau Kamu suka desain jadul, uang kertas Rp500 tahun 1958 ini pasti bikin jatuh hati. Uang ini lahir saat Indonesia mengalami transisi besar di dunia keuangan. Desain klasiknya, warnanya yang unik, dan sejarah panjang di baliknya bikin banyak kolektor berburu.

    Apalagi kalau uang ini masih mulus atau bahkan edisi cetakan awal, nilainya bisa melesat drastis! Ada kolektor yang berani bayar mahal untuk kondisi terbaiknya.

    4. Koin Rp500 Tahun 1991: Si Bunga Melati yang Mulai Langka

    Walau tergolong lebih baru, koin Rp500 bergambar Bunga Melati keluaran 1991 ternyata sudah mulai langka, lho! Apalagi yang kondisi baru dan cetakan awal, harga jualnya bisa bikin melongo.

  • 4 Pengamat Militer: Kopassus Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Bukan Urus Premanisme Nasional

    4 Pengamat Militer: Kopassus Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Bukan Urus Premanisme Nasional

    Pengamat Militer: Kopassus Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Bukan Urus Premanisme
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative,
    Al Araf
    , menilai pernyataan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen
    Kopassus
    ) Mayjen TNI Djon Afriandi terkait penindakan terhadap
    premanisme
    kurang tepat.
    Araf mengatakan, Kopassus mestinya fokus menjaga kedaulatan negara dari konflik geopolitik sehingga tidak ikut mengurus premanisme.
    “Pernyataan
    Danjen Kopassus
    kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, militer dan Kopassus fokus dalam menjaga kedaulatan negara, memerhatikan geopolitik tentang kemungkinan konflik di Laut China Selatan, sehingga semua kemampuan TNI harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk termasuk perang, bukan dengan mengurus persoalan premanisme,” kata Araf saat dihubungi, Minggu (27/4/2025).
    Araf menjelaskan, aksi premanisme yang terjadi belakangan bersifat
    individual crime responsibility
    atau tanggung jawab kejahatan individu.
    Menurutnya, mereka yang terlibat harus diproses sesuai mekanisme hukum untuk membuktikan apakah benar terlibat dalam aksi premanisme atau tidak.
    “Sehingga mereka bisa diproses hukum oleh polisi, jaksa, dan oleh pengadilan. Militer dan Kopassus bukan bagian dari penegak hukum, sehingga salah dan keliru jika mereka terlibat dalam proses itu,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Araf mengatakan, penanganan premanisme dengan cara hukum pernah terjadi di era Orde Baru dengan mekanisme extrajudicial killing atau kasus penembakan misterius (Petrus).
    Namun, kata dia, hal tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    “Ada yang bukan preman, dianggap preman, mati. Ada yang preman juga mungkin ditembak mati. Itu enggak boleh terjadi. Mereka warga negara Indonesia yang kalau mereka melakukan kejahatan harus diproses hukum. Dibuktikan di dalam proses hukum. Bukan ditembak,” ucap dia.
    Sebelumnya, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan bahwa segala bentuk aksi premanisme harus ditindak tegas, termasuk bila dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ).
    Meski demikian, Djon mengatakan, masyarakat juga harus membedakan antara ormas dan premanisme agar tidak terjadi generalisasi negatif terhadap semua ormas di Indonesia.
    “Kita harus pisahkan.
    Ormas
    itu tidak semuanya preman, dan premanisme juga tidak semuanya tergabung di ormas,” kata Djon saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).
    Djon menambahkan, selama ormas bersifat positif dan mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga ketertiban, maka keberadaannya tentu bermanfaat.
    Namun, jika ormas justru mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas. “Kalau sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, berarti harus ditindak,” ujarnya.
    Djon menekankan bahwa premanisme pada dasarnya merupakan tindakan yang merugikan masyarakat karena cenderung memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain secara paksa.
    “
    Premanisme
    itu sudah pasti negatif. Mereka ingin penghasilan besar tanpa mau bekerja keras, dan biasanya memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang salah. Itu jelas salah,” ucapnya.
    Danjen Kopassus mengatakan pentingnya peran aparat kepolisian dalam memberantas praktik premanisme.
    Selain itu, masyarakat juga diajak untuk turut berpartisipasi melawan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan sosial.
    “Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi, masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Fakta Unik Mata Uang Rupiah yang Jarang Diketahui

    6 Fakta Unik Mata Uang Rupiah yang Jarang Diketahui

    Jakarta: Mata uang rupiah bukan cuma alat tukar, tapi juga menyimpan banyak cerita menarik di balik desain dan sejarahnya. Mulai dari rumah proklamasi hingga emoticon tersembunyi.
     
    Yuk kenali lebih dekat misteri dan fakta unik yang ada di balik lembaran dan koin rupiah seperti dikutip dari laman Finansialku!

    1. Rumah Soekarno di uang Rp100.000
    Lihat baik-baik lembar uang Rp100.000. Selain wajah proklamator Soekarno dan Hatta, ada gambar rumah sederhana di belakang mereka. 
     
    Rumah itu adalah tempat tinggal Soekarno sekaligus lokasi dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kini rumah itu dikenal sebagai Tugu Proklamasi.
    2. Emoticon di kancing baju Kapten Pattimura
    Uang kertas Rp1.000 bergambar Kapten Pattimura menyimpan detail yang bikin penasaran. Coba perhatikan kancing bajunya! Di sana ada gambar menyerupai emoticon wajah tersenyum. Banyak yang menduga ini hanya kebetulan, tapi tetap saja jadi misteri menarik sampai sekarang.
     

    3. Lirik Indonesia Raya di uang lama
    Uang Rp50.000 tahun emisi 1999 menampilkan potret pencipta lagu kebangsaan, Wage Rudolf Soepratman. Uniknya, di sisi potret tersebut ada lirik lagu Indonesia Raya yang dicetak sangat kecil. Saking kecilnya, kamu perlu kaca pembesar untuk melihatnya dengan jelas!

    4. Koin Rp2.000 di final Piala Dunia 1974
    Percaya atau tidak, koin edisi khusus Rp2.000 buatan Indonesia pernah dipakai dalam pertandingan final Piala Dunia 1974! Wasit asal Inggris, Jack Taylor, menggunakan koin itu untuk menentukan tim pemegang bola antara Jerman Barat dan Belanda. Koin langka ini hanya dicetak tiga keping oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan WWF, bergambar harimau Jawa dan garuda.

    5. Riau dan Irian Barat pernah punya rupiah sendiri
    Ternyata, dulu ada lebih dari satu versi rupiah di Indonesia! Pada 1960-an, Riau memiliki mata uang sendiri yang nilainya jauh lebih tinggi dari rupiah biasa. Begitu juga dengan Irian Barat, yang memakai rupiah dengan nilai tukar berbeda hingga awal 1970-an. Barulah kemudian disatukan dengan mata uang nasional.

    6. Hanya dua presiden di uang rupiah
    Tak semua presiden Indonesia pernah tampil di uang rupiah. Hingga kini, hanya Soekarno dan Soeharto yang wajahnya tercetak di lembar rupiah. Soekarno karena perannya sebagai proklamator dan presiden pertama, dan Soeharto karena menjabat selama 31 tahun pada era Orde Baru.

    Mata uang rupiah bukan hanya simbol ekonomi, tapi juga cerminan sejarah dan budaya Indonesia. Dengan mengenali setiap detail dan cerita di baliknya, kita bisa lebih menghargai nilai rupiah dan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kapan terakhir kali kamu perhatikan uang di dompetmu?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Daripada Mencopot Gibran, Pemuda Ingusan Ini Ancam Copot Gigi Try Sutrisno

    Daripada Mencopot Gibran, Pemuda Ingusan Ini Ancam Copot Gigi Try Sutrisno

    GELORA.CO – Seorang pemuda ingusan ancam copot gigi mantan Wakil Presiden (Wapres) keenam, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Dia juga beberapa kali memanggil jenderal paling disegani di era Orde Baru itu dengan nama Pak Tile, merujuk nama komedian bertubuh langsing asal Betawi, Enum Tile Madhami yang wafat pada 2 November 1998.

    Dalam video berdurasi 1 menit diunggah pengguna akun @Heraloebss di X-Komunitas Indonesia Oknum Watch pada Sabtu (26/4/2025) jam 23.36 WIB, terdengar pemuda itu melontarkan tantangan bernada ejekan.

    Dia sepertinya sedang membela Gibran Rakabuming Raka yang didesak dicopot dari jabatan Wapres oleh Forum Purnawirawan TNI, yang di dalamnya ada Try Sutrisno.

    “Pak Tile, daripada Anda mencopot Gibran, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kaya gini,” sesumbarnya sembari pamer cara mengunyah sate.

    Pengunggah video mengaku tidak sependapat dengan gerakan Forum Purnawirawan TNI yang ingin menggulingkan Gibran dari jabatan Wapres.

    “Tapi menghina Pak Try Sutrisno seperti ini adalah perbuatan kurang ajar. Silakan counter narasi Pak Try dengan narasi. Bangs4t kau!” kecamnya.

    Pengguna akun @RohtaAnju*** menilai, menghina sosok seperti Try Sutrisno yang diakui sudah banyak berjasa untuk bangsa Indonesia jelas merupakan sikap tidak pantas.

    “Kalau tidak setuju, lawanlah dengan argumen, bukan dengan hinaan. Hormatilah perbedaan dengan tetap menjaga adab,” anjurnya di kolom komentar.

    Pengguna akun @matgel*** memandang pemuda itu begitu kurang ajar menghina fisik orang yang telah berjasa besar bagi bangsanya.

    “Masteng yang berpolo shirt hitam, puas-puasin makan satenya mumpung masih bisa dan masih komplit giginya saat ini. Jaga selalu kesehatan dan tertiblah berlalu lintas,” saran pengguna akun @Big_E*** penuh makna.

    Saya tidak sependapat dengan gerakan purnawirawan yang ingin menggulingkan Wapresnya Prabowo

    TAPI MENGHINA PAK TRI SUTRISNO SEPERTI INI ADALAH PERBUATAN KURANG AJAR, SILAHKAN COUNTER NARASI PAK TRI DENGAN NARASI LAGI

    BANGSAT KAU!! pic.twitter.com/EtAKgUrPe2

    — Miss Tweet | (@Heraloebss) April 26, 2025

    Hingga menjelang berita ini ditayangkan, identitas pelaku dan tempat video direkam belum diketahui.

    Upaya menggali informasi dan mengonfirmasi pihak-pihak berkompeten terus dilakukan.

    Informasi dihimpun KompolmasTV, Try Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) RI ke-25.

    Try Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santyabudi, purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yang pernah menjabat Kakorlantas Polri dan Asisten Logistik Kapolri.

    Anak Try Sutrisno yang masih berdinas adalah Letnan Jenderal (Letjen) Kunto Arief Wibowo, yang kini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

  • Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI membubuhi tanda tangan pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu usulannya adalah mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Kelima jenderal purnawirawan TNI tersebut adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Total, pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Namun, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Dalam dokumen itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak kelima jenderal purnawirawan TNI yang menandatangani pernyataan sikap mendesak Gibran diganti ini? Berikut informasi lengkapnya.

    Rekam jejak 5 jenderal purnawirawan TNI penandatangan surat usulan Gibran diganti
    1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Selain itu, Fachrul juga sempat menjadi Menteri Agama dalam kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Tyasno Sudarto juga merupakan tokoh militer Indonesia yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang saat masih aktif sebagai Pati TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999 hingga 2000.

    Selain itu, Tyasno juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

    Tak sampai di situ, Tyasno Sudarto juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Slamet Soebijanto adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2005 hingga 2007.

    Ia merupakan jenderal bintang empat yang berasa dari institusi TNI AL.

    Slamet menjadi KSAL pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Alumnus Akabri 1973 tersebut juga pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AL.

    Slamet tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wagub Lemhannas pada 2003 hingga 2005.

    Jauh sebelum itu, ia juga sempat menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI hingga Pangarmatim.

    Hanafie Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai KSAU pada tahun 1998 hingga 2002.

    Jenderal bintang 4 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1969.

    Try Sutrisno adalah tokoh militer di Indonesia.

    Ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988 hingga 1993.

    Kariernya di TNI pun terbilang cemerlang.

    Jenderal bintang 4 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai KSAD pada 1986 hingga 1988.

    Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya hingga Pangdam IV/Sriwijaya.

    Dalam awal-awal kariernya, Try Sutrisno juga sempat menjadi ajudan pribadi Presiden Soeharto.

    Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

    Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Koperasi Desa Merah Putih, Menko Zulhas: Presiden Tak Ingin yang Kaya Itu-itu Saja Regional 25 April 2025

    Koperasi Desa Merah Putih, Menko Zulhas: Presiden Tak Ingin yang Kaya Itu-itu Saja Regional 25 April 2025

    Koperasi Desa Merah Putih, Menko Zulhas: Presiden Tak Ingin yang Kaya Itu-itu Saja
    Tim Redaksi
    PURWOKERTO, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    mengumumkan bahwa pemerintah berencana membentuk antara 70.000 hingga 80.000
    Koperasi Desa Merah Putih
    .
    Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan
    pemerataan ekonomi
    di seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak hanya dikuasai oleh segelintir individu.
    “Presiden ingin membangun ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan, gorong royong,” kata Zulhas dalam sambutannya saat pengukuhan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan, yang berlangsung bersamaan dengan peringatan puncak Harlah ke-91 GP Ansor di GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Kamis (24/4/2025).
    Zulkifli menegaskan bahwa presiden tidak ingin kekayaan hanya berputar di tangan 5, 6, atau 10 orang saja.
    “Perlu ada pemerataan dan itu paling cepat dibangun dari desa. Perlu ada kesetaraan, perlu ada kekayaan yang berputar, tidak hanya itu-itu saja,” lanjutnya.
    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat membangun ekosistem perekonomian yang kuat di tingkat desa.
    “Dibangun satu ekosistem, tidak hanya swasembada beras atau jagung, tapi dibangun ekosistem yang bisa menggerakkan perekonomian desa,” ujar Zulhas.
    Zulhas juga menambahkan bahwa pemerintah akan belajar dari pengalaman kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa Orde Baru dan berupaya untuk menyempurnakannya melalui Koperasi Desa Merah Putih.
    “Belajar dari yang dibangun Pak Harto namanya KUD, kita sempurnakan, kita bangun 70.000 sampai 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh kegiatan ekonomi desa akan ditangani, mulai dari sembako, pupuk, dan sebagainya,” jelasnya.
    Dalam rencana tersebut, koperasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti mesin pengering hasil bumi untuk daerah agraris dan tempat penyimpanan ikan untuk daerah pesisir.
    Zulhas menambahkan bahwa seluruh kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk elpiji, juga akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih.
    “Pendek kata, seluruh kegiatan ekonomi desa akan dikelola Koperasi Desa. Oleh karena itu, peran Ansor sangat diperlukan, apa saja kalau Ansor sudah mendukung insyaallah akan sukses,” tutup Zulhas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pernyataan Lengkap Wiranto soal Desakan Purnawirawan TNI Ganti Wapres Gibran

    Pernyataan Lengkap Wiranto soal Desakan Purnawirawan TNI Ganti Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto akhirnya turun gunung untuk menanggapi 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wiranto adalah mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) yang pada akhir era Orde Baru merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).

    Dia mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mencermati dan menghargai pernyataan sikap para purnawirawan TNI. Namun demikian, Wiranto menekankan presiden kendati memiliki jabatan sebagai Panglima Tertinggi TNI, juga memiliki keterbatasan.

    “Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo menghargai dan memahami isi dari delapan poin tuntutan tersebut karena memiliki kedekatan emosional dan sejarah perjuangan yang sama dengan para purnawirawan.

    “Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan, satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa Sapta Marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata Wiranto.

    Kendati demikian, meski menghargai pandangan tersebut, Prabowo belum dapat langsung memberikan tanggapan atas tuntutan-tuntutan itu.

    “Namun tentunya presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan, menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya,” ujar Wiranto.

    Wiranto menjelaskan alasan Prabowo tidak merespons secara cepat, salah satunya karena perlu waktu untuk mempelajari secara rinci isi tuntutan yang dianggap sangat fundamental.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto.

    Kewenangan Terbatas

    Selain itu, dia menambahkan bahwa kewenangan presiden dibatasi oleh sistem trias politika, sehingga ada batasan dalam merespons hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    Dia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh presiden tidak hanya berdasarkan satu sumber informasi, namun mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” ujar Wiranto.

    Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan berpolemik mengenai isu ini.

    Prabowo, kata Wiranto, turut berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik masalah tersebut dan tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan sebagai bangsa.

    “Ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” tambahnya.

    Mengganti Gibran

    Dalam sesi tanya jawab, Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.

    Dia menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Kapuspen soal TNI Datangi Diskusi Mahasiswa: Ngobrol Dibilang Memata-matai

    Kapuspen soal TNI Datangi Diskusi Mahasiswa: Ngobrol Dibilang Memata-matai

    Jakarta –

    Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menanggapi soal TNI mendatangi diskusi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Menurutnya, TNI kerap disebut menjadi mata-mata padahal hanya mengobrol saja.

    Awalnya, Brigjen Kristomei menjelaskan tidak ada permasalahan antara TNI dengan mahasiswa.

    “TNI di kampus kan, masalahnya hanya dibesar-besarkan saja. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara TNI dengan teman-teman mahasiswa di kampus. Tidak ada,” kata Kristomei kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

    Dia mengatakan TNI selalu bekerja sama dengan mahasiswa. Contohnya, TNI dilatih di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka pembekalan untuk kompi pertanian. Kemudian, TNI menggandeng mahasiswa untuk pengembangan radar, drone, dan pengembangan senjata.

    “Terus masalahnya di mana? Kemudian, kami juga diminta, ingat ya, kami juga diminta untuk melatih bela negara, wawasan kebangsaan yang meminta siapa? Kampus,” ucapnya.

    “TNI tidak ujuk-ujuk masuk ke sana, kenapa tiba-tiba sekarang dinarasikan seolah-olah TNI dan mahasiswa berhadapan, bermusuhan, kenapa? Nah ini apakah ini ada unsur mendeligimitasi pemerintah, merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya? Karena sistem pertahanan kita pertahanan rakyat semesta,” jelasnya.

    Dia menilai narasi itu melemahkan sistem pertahanan. Dia pun mengajak mahasiswa untuk menggunakan nalar dalam menyikapi hal tersebut.

    Kristomei merespons peristiwa diskusi mahasiswa di Jawa Tengah (Jateng) yang didatangi oleh sejumlah anggota TNI. Dia mengatakan Babinsa saat itu tidak untuk memata-matai namun memonitoring wilayah.

    “Babinsa di situ bertugas tidak untuk memata-matai atau tidak untuk mengitimidasi kegiatan kampus. Tugas Babinsa adalah memonitoring wilayah, sehingga dia bisa menyiapkan kantong-kantong perlawanan apabila terjadi perang semesta, perang gerilya atau perang berlarut,” ucapnya.

    “Jadi dia mendata berapa perempuannya, laki-lakinya, dimana ada bengkel yang bisa dijadikan tempat perbaikan senjata. Dimana ada ahli yang memang ahli mesiu, seorang Babinsa harus bisa menguasai itu. Sehingga dia memonitoring wilayah, sehingga apabila terjadi perang gerilya atau perang berlarut, tidak aneh lagi dan masyarakat udah kenal, ini lho Babinsanya,” ucapnya.

    Dia menegaskan narasi itu harus diluruskan. Kristomei pun menanggapi soal ramai mahasiswa yang mengundang TNI ke lingkungan kampus UI dalam malam konsolidasi mahasiswa. Diduga anggota TNI tersebut diundang untuk berdiskusi.

    “Menurut saya narasi miring tadi harus diluruskan bersama bahwa cuma ngobrol dibilang memata-matai, besok-besok kita makan di Kampus UI saja dibilang memata-matai. Kayak saya jemput anak kuliah dibilang memata-matai, ya jangan lah,” ucapnya.

    “Kita berpikir logis saja, tak ada perintah untuk represif, dan mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus,” tutupnya.

    UIN Semarang Buka Suara

    Sebelumnya, Wakil Rektor I UIN Walisongo Semarang, Mukhsin Jamil, heran dengan datangnya anggota TNI untuk mendata peserta diskusi mahasiswa di kampusnya. Namun Mukhsin tak keberatan bila anggota TNI datang dalam acara diskusi mahasiswa asalkan mereka juga datang untuk ikut berdiskusi.

    “Respons kita pertama kali kaget, karena, loh kok kayak zaman dulu lagi? Sebenarnya kita nggak masalah mau tentara atau polisi datang asalkan dalam rangka berdiskusi, tidak untuk mengintimidasi mahasiswa,” katanya dilansir detikJateng, Rabu (23/4/2025).

    Terkait adanya personel TNI yang diduga meminta data mahasiswa, Mukhsin pun mempertanyakan urgensinya. Menurutnya, tak ada yang salah dari diskusi mahasiswa yang mengantisipasi kemungkinan kembalinya situasi Orde Baru di negara.

    “Apa urgensinya meminta data diri mahasiswa dan pentingnya apa mempersoalkan diskusi itu? Saya kira diskusi apa pun, kebetulan temanya tentang militerisme, setiap anak bangsa wajar merespons dengan cara mereka sendiri,” tegasnya.

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PAN Nilai Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Patut Dipertimbangkan atas Capaiannya – Halaman all

    PAN Nilai Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Patut Dipertimbangkan atas Capaiannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi adanya usulan untuk menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo, usulan agar Soeharto menjadi Pahlawan Nasional ini adalah hal yang wajar.

    Bahkan Eko menilai usulan ini patut untuk dipertimbangkan, mengingat banyaknya pencapaian Soeharto selama menjadi Presiden RI.

    Di antaranya adalah pencapaian Soeharto dalam swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga koperasi usaha kecil.

    “Dari PAN, kami melihat usulan agar Presiden Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai hal yang wajar dan patut dipertimbangkan.”

    “Banyak capaian yang bisa dikenang, seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil,” kata Eko dilansir Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

    Lebih lanjut Eko menyebut Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia.

    Selain itu Soeharto juga menjadi presiden dalam periode panjang pembangunan nasional.

    Terkait penilaian gelar Pahlawan Nasional ini, Eko meyakini prosesnya pasti akan dilakukan secara menyeluruh oleh pihak berwenang.

    Terlebih harus ada mekanisme resmi yang dilalui, seperti Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI, sebelum nantinya Soeharto bisa ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Eko menekankan, selama proses penilaian ini terbuka dan sesuai aturan, maka PAN akan menghormati apapun keputusan akhirnya.

    Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

    “Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia,” imbuh Eko.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan usulan Soeharto jadi pahlawan nasional cederai amanat reformasi.

    Diketahui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada masalah usulan Kementerian Sosial memasukkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional.

    “Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ahistoris dan tidak sensitif terhadap perasaan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi selama Orde Baru,” kata Usman Hamid, Rabu, (23/4/2025).

    Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, kata Usman Hamid mencederai amanat reformasi yang memandatkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Yang terjadi selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan besi. 

    “Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu hingga hari ini masih mendambakan keadilan yang tak kunjung datang. Oleh karena itu, usulan tersebut harus ditolak jika negara masih memiliki komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu,” sambungnya.

    Kemudian dikatakan Usman Hamid bahwa Soeharto berperan dalam kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya, pembredelan media massa, pelanggaran berat HAM, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur. 

    “Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah,” tegasnya.

    Sebelumnya Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait usulan Kementerian Sosial yang memasukkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional.

    Ia menilai bahwa para mantan Presiden layak mendapatkan penghormatan dari negara atas jasa-jasa yang telah mereka berikan.

    “Usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, Prasetyo mengimbau agar masyarakat tidak selalu fokus pada kekurangan seseorang, melainkan melihat kontribusi dan pencapaian yang telah diberikan kepada bangsa. Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada para pemimpin terdahulu penting untuk dijaga, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menghargai jasa para pendahulu.

    “Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi Presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar,” lanjutnya.

    Terkait kritik terhadap Soeharto atas berbagai hal yang terjadi di masa lalu, Prasetyo berpandangan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada perspektif masing-masing. Ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan.

    “Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” tambahnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan secara khusus mengenai usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    “Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus,” pungkas Prasetyo.

    Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Sementara itu Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Gus Ipul memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.

    Kemensos dan TP2GP memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kami. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

    Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rahmat Fajar Nugraha)

  • Indonesia putuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok

    Indonesia putuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok

    Ilustrasi – Bendera Indonesia dan Tiongkok. (https://tinyurl.com/4dxppbbn)

    24 April 1967: Indonesia putuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 24 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 24 April 1967, Indonesia mencatatkan salah satu langkah diplomatik paling drastis dalam sejarah hubungan luar negerinya. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto secara resmi mengusir dua diplomat tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di tengah ketegangan politik dan ideologis yang memuncak pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Tindakan ini bukan hanya berdampak pada hubungan kedua negara, tetapi juga menjadi simbol kuat dari arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tegas terhadap pengaruh komunisme pada masa awal Orde Baru.

    Pengusiran tersebut dilakukan setelah munculnya berbagai tuduhan bahwa Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta terlibat dalam penyebaran propaganda komunis serta mendukung kegiatan subversif di dalam negeri. Tiongkok, yang sejak awal dikenal dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menjadi sasaran utama kecurigaan pemerintah. Di tengah suasana politik yang sarat tekanan dan sentimen anti-komunis, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan perintah pengusiran secara resmi kepada dua perwakilan diplomatik dari Beijing.

    Langkah ini menandai titik balik tajam dalam hubungan Indonesia–Tiongkok. Tidak hanya sebatas pengusiran, Indonesia juga secara efektif membekukan seluruh hubungan diplomatik dengan Tiongkok selama lebih dari dua dekade. Kedutaan Besar kedua negara ditutup, dan komunikasi resmi antar pemerintah berhenti total. Indonesia pun menjauh dari negara-negara blok komunis dan mempererat hubungan dengan kekuatan Barat serta negara-negara anti-komunis di kawasan Asia Tenggara.

    Meskipun hubungan kedua negara baru dipulihkan kembali pada tahun 1990, dampak dari kebekuan diplomatik selama puluhan tahun tersebut cukup signifikan, terutama dalam konteks kerja sama ekonomi, perdagangan, dan politik luar negeri yang sempat terhambat. Pemulihan hubungan baru terjadi setelah adanya perubahan pendekatan politik luar negeri yang lebih pragmatis dari pemerintah Indonesia, serta berkembangnya kesadaran akan pentingnya kemitraan strategis dengan Tiongkok di tengah perubahan geopolitik global.

    Peristiwa pengusiran diplomat Tiongkok pada 24 April 1967 menjadi cermin dari dinamika politik nasional dan global yang tengah berlangsung saat itu. Selain menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menolak komunisme secara terbuka, peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri bisa sangat dipengaruhi oleh situasi domestik. Hingga kini, sejarah tersebut tetap menjadi salah satu referensi penting dalam memahami arah diplomasi Indonesia di masa transisi menuju Orde Baru.

    Sumber : Sumber Lain