Xcloud.id

Event: Rezim Orde Baru

  • Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    GELORA.CO – Kisah ini merupakan cerita di zaman pemerintahan Soeharto saat tindak pidana premanisme sedang liar-liarnya.

    Aksi premanisme di zaman pemerintahan Soeharto terbilang sangat mewabah dan mengerikan.

    Para pelaku premanisme di saat itu sudah kelewat batas sehingga pemerintah ambil sikap tegas dengan menurunkan penembak misterius alias petrus.

    Para preman di era 1980-an itu dikenal dengan sebutan GALI alias gerombolan anak liar yang menjadi perhatian khusus pemerintah Orba.

    Akibat aksi mereka roda perekonomian RI sebenarnya sering terganggu.

    Banyak dari para preman ini yang memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk menarik pungutan liar.

    Satu contohnya adalah kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para gali membuat para pengusaha bus terus mengalami kerugian, banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan, dan lainnya.

    Presiden Soeharto lalu memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI/Polri (saat itu ABRI) untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para begal yang makin marak dan merugikan.

    Dikutip Tribunmedan.com dari Tribun Jambi, hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin telah melakukan berbagai operasi penumpasan kejahatan.

    Dilansir dari Surya.co.id, polri melancarkan Operasi Sikat, Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, dan Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia serta berhasil menangkap 1.946 penjahat.

    Meski sudah banyak penjahat yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut.

    Seperti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer (Kodim) 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhamad Hasbi.

    Kolonel Hasbi saat itu (1983) menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta.

    Dia menggelar Operasi Pemberantasan Keamanan (OPK) yang bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL dan kepolisian.

    Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus.

    Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan dimana para gali lain yang tidak mau melapor.

    Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati.

    Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera (shock therapy).

    OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat.

    Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai sebagai korban penembakan misterius (petrus).

    Istilah ‘petrus’ kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan.

    Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Moerdani dan diapresiasi sebagai `kerja bagus dan lanjutkan!’.

    Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia dan korban `petrus’ pun bertumbangan di mana-mana.

    Yang pasti OPK memang terbukti efektif menumpas para gali dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyrakat luas.

    Hingga kini masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya `petrus’ untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal.

    Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku otobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, keberadaan `petrus’ memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat.

    “Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu itu bukan lantas dengan tembakan, begitu saja.

    Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak,” ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu.

    Pada 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang petrus.

    Wakil Ketua Komnas HAM saat itu, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal petrus terjadi pada kurun 1982-1985.

    Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato.

    Uniknya, cara mereka tewas, dalam kondisi yang hampir sama.

    “Tangan mereka diikat ke belakang. Tali sepatu sebagai ciri, dipakai untuk mengunci kedua jempol mereka.

    Ini agar tidak bergerak. Kan jempolnya terkunci,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012) lalu.

    Penggunaan tali sepatu untuk mengikat dua ibu jari korban petrus pernah terjadi kala Vietkong melawan Amerika dalam perang Vietnam.

    Menurut Yosep yang juga Ketua Tim Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM 2011, setelah dibunuh, korban petrus diletakkan depan umum dan di atas badannya diletakkan uang Rp 10 ribu.

    Mereka dibuang ke tempat sepi, dibuang ke jurang dan ada juga yang dibuang ke Luweng Grubuk, Wonosari, Yogyakarta.

    Penyelidikan Komnas HAM, estimasi korban petrus mencapai 2 ribu orang.

    Temuan David Bourchier, dalam karyanya yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman, mencapai angka 10 ribu.

    Pelaku petrus dilakukan bukan orang sembarangan. Mereka sangat terlatih.

    Wajar jika eksekutor sangat terlatih, mengingat dari korban petrus ditemukan sejumlah timah panas, dan saat itu senjata api dipegang oleh aparat keamanan.

    Selain senpi, ada senjata khusus yang mereka siapkan untuk membunuh para preman yang menjadi daftar korban.

    “Selain senpi, mereka menggunakan tambang dengan kayu untuk menghabisi korbannya.

    Alat ini telah dipersiapkan sebelum eksekusi karena nampak dari takik pada kayu pegangan.

    Jenis ikatan ‘clove hitch’ menunjukkan pembuatnya orang terlatih dan mengerti tali temali,” terangnya.

  • Sejarah May Day: Berawal dari Tragedi, Kini Jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Sejarah May Day: Berawal dari Tragedi, Kini Jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Di Indonesia, peringatan May Day pertama kali dilakukan pada 1 Mei 1918 oleh serikat buruh Kung Tang Hwee di Semarang. Namun, peringatan ini sempat dilarang pada masa penjajahan Belanda dan Orde Baru karena dikaitkan dengan ideologi komunis.

    Setelah era reformasi, peringatan May Day kembali dihidupkan dan menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    Pada masa penjajahan Belanda, peringatan May Day sudah dilakukan sejak tahun 1918, meskipun seringkali dihambat oleh pemerintah kolonial.

    Setelah kemerdekaan, May Day menjadi momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia. Namun, pasca peristiwa G30S/PKI, perayaan May Day sempat terhenti karena kebijakan pemerintah Orde Baru.

    Baru pada tahun 2013, May Day ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia, sebuah pengakuan atas perjuangan dan kontribusi kaum buruh.

    Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perjuangan panjang para pekerja untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai hari libur nasional ini mencerminkan betapa pentingnya peran buruh dalam pembangunan Indonesia.

  • Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    GELORA.CO –  Viral soal video pendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sesumbar hendak mencopot gigi mantan Wapres Try Sutrisno diberbagai media sosial (medsos).

     

    Walaupun akhirnya meminta maaf, pendukung Gibran tersebut berkomentar karena dukungan Try terhadap petisi Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming diganti. 

     

    Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan aksi pendukung Gibran tersebut sangat mencederai demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

    Karena apa yang dilakukan Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI adalah hal yang biasa dalam demokrasi. 

     

    “Pernyataan pendapat seperti itu (Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI) sangatlah wajar. Tidak berlebihan dan masih dalam koridor berbangsa dan bernegara yang baik. Apalagi para purnawirawan ini sudah menjadi warga sipil biasa, berhak menyampaikan pendapatnya. Itu sah dan legal,” ujar Karel Susetyo kepada Harian Terbit, Rabu, 30 April 2025. 

     

    Karel menilai apa yang dilakukan pendukung Wapres Gibran tersebut menunjukkan kedangkalan sikap partisipasi berdemokrasi. Karena penyampaian pendapatnya disertai dengan penghinaan terhadap sosok atau fisik Try Sutrisno.

     

    “Bagaimanapun sosok Try itu mantan Wapres, Panglima TNI dan jadi panutan serta dihormati banyak orang, salah satu nya Presiden Prabowo. Try punya banyak jasa bagi bangsa dan negara ini,” tegasnya. 

     

    Oleh karena itu, sambung Karel, tindakan oknum pendukung Wapres Gibran tersebut sudah mencederai banyak orang, bukan hanya Try dan keluarganya secara pribadi. Walau sudah meminta maaf, sewajibnya tindakan ini menjadi pelajaran seluruh netizen supaya belajar menggunakan kata – kata dan sopan dalam bernarasi di sosmed.

     

    “Jangan sampai menghina orang lain, apalagi kalau orang tersebut adalah tokoh panutan dari banyak orang,” tandasnya. 

     

    Diketahui, pendukung Wapres Giran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Try Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era orde baru tersebut dengan sebutan ‘Pak Tile’ lantaran sudah tidak memiliki gigi.

     

    Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang Try Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.***

  • May Day 2025: 1 Juta Buruh Gelar Aksi Serentak se-Indonesia Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing – Halaman all

    May Day 2025: 1 Juta Buruh Gelar Aksi Serentak se-Indonesia Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 1 juta buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada 1 Mei 2025, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Puncak aksi tersebut akan digelar di Monas, Jakarta, namun sejumlah daerah lainnya juga akan menjadi tempat pelaksanaan aksi yang diikuti buruh dari berbagai sektor.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi May Day 2025 tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung secara serentak di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan.

    Aksi ini akan membawa berbagai tuntutan yang sangat relevan dengan situasi buruh di Indonesia.

    Enam Tuntutan Buruh di May Day 2025

    Dalam aksi tersebut, buruh Indonesia akan mengajukan enam tuntutan utama yang diyakini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan perlindungan lebih. Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:

    Hapus Outsourcing: Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dengan memberikan ketidakpastian dalam pekerjaan dan hak-hak yang tidak jelas.

    Bentuk Satgas PHK: Buruh meminta pembentukan Satgas PHK untuk mengatasi masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sering terjadi secara sepihak.

    Wujudkan Upah Layak: Tuntutan untuk penetapan upah yang layak bagi buruh di seluruh Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

    Lindungi Buruh dengan RUU Ketenagakerjaan: Buruh meminta agar RUU Ketenagakerjaan yang baru segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

    Lindungi Pekerja Rumah Tangga dengan RUU PPRT: Salah satu tuntutan buruh adalah pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan memberikan hak dan perlindungan bagi pekerja di sektor domestik.

    Berantas Korupsi dengan RUU Perampasan Aset: Buruh juga menyerukan untuk segera disahkannya RUU Perampasan Aset guna memberantas korupsi yang merugikan rakyat, termasuk pekerja.

    May Day sebagai Momentum Keadilan Sosial

    Menurut Said Iqbal, May Day bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga merupakan panggung bagi buruh untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak mereka.

    “Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menambahkan, May Day adalah kesempatan bagi kaum buruh untuk tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hari Buruh Internasional, yang diperingati setiap 1 Mei, berawal dari perjuangan keras kelas pekerja di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19.

    Pada 1884, buruh-buruh di Amerika mulai memperjuangkan pengurangan jam kerja yang sangat panjang, sekitar 18 hingga 20 jam sehari.

    Gerakan ini memuncak dengan demonstrasi besar-besaran pada 1 Mei 1886, yang kemudian berujung pada peristiwa tragis yang menewaskan ratusan buruh.

    Perjuangan tersebut menginspirasi gerakan buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    PARTAI BURUH- May Day 2025 bukan hanya perayaan, melainkan panggung perjuangan buruh untuk hak-hak dan keadilan sosial di Indonesia. (Nitis/Tribun)

    Sejarah dan Perkembangan May Day di Indonesia

    Di Indonesia, peringatan Hari Buruh atau May Day mengalami perubahan signifikan, terutama pada masa Orde Baru.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, pemerintah sempat melarang kegiatan buruh yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

    Akibatnya, peringatan May Day diganti dengan Hari Buruh Nasional yang diperingati setiap 1 Mei, meskipun dengan pembatasan tertentu.

    Namun, meskipun ada perbedaan cara peringatan, esensi Hari Buruh tetap sama, yaitu memperjuangkan hak-hak buruh.

    Hari Buruh Nasional kini menjadi momentum penting bagi pekerja di Indonesia untuk menyuarakan hak mereka, baik di sektor formal maupun informal.

    Peringatan ini juga mengingatkan pentingnya perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh buruh di seluruh dunia untuk mencapai kondisi kerja yang lebih manusiawi dan adil.

    Harapan Buruh untuk Masa Depan yang Lebih Baik

    Said Iqbal berharap agar peringatan May Day 2025 ini menjadi ajang bagi buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta menawarkan solusi konkret terhadap masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

    Menurutnya, perubahan yang diinginkan oleh buruh bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dengan sejarah panjang perjuangan buruh, May Day tetap menjadi hari yang penuh makna bagi pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Melalui aksi serentak yang digelar pada 1 Mei 2025, buruh berharap dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh pekerja di tanah air.

  • Eks Tapol Orba Optimistis Swasembada Pangan Terwujud dan Jadi Bukti Kemandirian Nasional

    Eks Tapol Orba Optimistis Swasembada Pangan Terwujud dan Jadi Bukti Kemandirian Nasional

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Mantan pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Wignyo Prasetyo, mengapresiasi langkah progresif pemerintah dalam mewujudkan swasembada sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

    Rasa optimis tersebut dibarengi dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

    Target ini didukung dengan pencetakan luas lahan panen hingga empat juta hektare.

    “Harus optimistis dong. Ini langkah progresif pemerintah yang patut diapresiasi. Kita lihat saja, awal tahun ini sudah tampak tanda-tandanya. Mungkin tidak sampai tiga tahun, swasembada bisa terwujud,” ujar Wignyo kepada wartawan, Selasa (29/04/2025).

    Wignyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Nasional Tim 8 Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa program food estate merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    “Salah satu penyumbang utama swasembada pangan adalah program food estate. Ini harus dilanjutkan dan kita dukung bersama,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menilai situasi global yang tidak menentu, termasuk adanya perang tarif, mendorong pentingnya Indonesia untuk segera mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

    Dua wilayah di Jakarta Barat dijadikan gudang penampungan motor curian. Para pelaku menyimpan hasil kejahatannya itu sembari menunggu kian banyaknya jumlah motor hasil curian sebelum dijual ke penadah.

    “Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang mandiri. Produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan nasional, bahkan bisa surplus,” katanya.

    Mantan mahasiswa Universitas Indonesia yang pernah menjadi tahanan politik pada era Orde Baru ini juga memaparkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai proyeksi kebutuhan dan produksi beras nasional.

    Berdasarkan data BPS, kebutuhan beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 31 juta ton, sementara pemerintah menargetkan produksi sebesar 32 juta ton.

    Dari Januari hingga April, penyerapan sudah mencapai lebih dari 13 juta ton.

    “Jadi, kita optimistis bahwa hingga akhir 2025, produksi dalam negeri bisa melampaui target. Artinya, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga berpotensi surplus,” pungkasnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Terungkap Mimpi ‘Aneh’ Soeharto Sebelum Wafat, Cerita ke Tutut tapi Malah Diketawain

    Terungkap Mimpi ‘Aneh’ Soeharto Sebelum Wafat, Cerita ke Tutut tapi Malah Diketawain

    GELORA.CO – Presiden kedua Republik Indonesia yang dijuluki The Smiling General, dikenal sebagai sosok yang kontroversial.

    Di balik perannya dalam sejarah bangsa—baik sebagai pahlawan dalam menumpas G30S/PKI maupun sebagai pemimpin Orde Baru yang penuh kritik—kehidupan pribadi Soeharto masih menyimpan banyak kisah tak terungkap.

    Salah satu cerita yang menarik datang dari adik kandung Soeharto, Hajah Noek Bresinah Soehardjo.

    Dalam buku “Pak Harto, The Untold Stories”, Noek membagikan momen pribadi yang cukup unik dan menyentuh menjelang wafatnya sang kakak.

    Peristiwa itu terjadi pada tahun 2006, dua tahun sebelum Soeharto wafat.

    Saat itu, Soeharto sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina. 

    Suatu sore, ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan langsung menceritakan sebuah mimpi aneh kepada Noek dan anak sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, yang saat itu sedang menemaninya.

    “Aku lagi wae ngimpi (aku barusan mimpi),” kata Soeharto, seperti yang ditirukan oleh Noek.

    Mendengar itu, Tutut penasaran dan langsung bertanya kepada ayahnya, “Mimpi apa to, Pak?”

    Soeharto lalu menjelaskan bahwa ia bermimpi sedang menonton pertunjukan gamelan yang meriah.

    Namun, ada satu hal yang terasa aneh baginya.

    “Nonton gamelan, rame, nanging ana sing aneh (nonton gamelan, ramai, tapi ada yang aneh),” ujar Soeharto.

    Tutut kembali bertanya, “Apa yang aneh, Pak?”

    Soeharto pun menjawab, “Kuwi lho, sindene kok wong Sunda kabeh? (Itu lho, penyanyinya kok orang Sunda semua?).”

    Mendengar jawaban ayahnya, Tutut menanggapinya dengan canda, “Lha, sindene mesti ayu-ayu to, Pak?” (Penyanyinya pasti cantik-cantik ya, Pak?)

    Soeharto pun tersenyum sembari berkata, “Ya embuh, ora weruh wong kahanane peteng.” (Ya saya tidak tahu, karena suasananya gelap.)

    Percakapan ringan dan penuh kehangatan itu pun membuat Noek dan Tutut tertawa.

    Setelahnya, Soeharto kembali melanjutkan tidurnya.

    Bagi Noek, momen itu menjadi salah satu kenangan yang paling membekas sebelum kakaknya wafat.

    Dua tahun setelah mimpi tersebut, tepatnya pada 27 Januari 2008, Soeharto menghembuskan napas terakhir.

    Meski hidupnya dipenuhi kontroversi, cerita-cerita kecil seperti ini menunjukkan sisi lain dari seorang pemimpin besar—sebagai manusia biasa dengan mimpi, keluarga, dan tawa.

  • Riuh Wacana Pemakzulan Gibran, Manuver Politik para Veteran TNI

    Riuh Wacana Pemakzulan Gibran, Manuver Politik para Veteran TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto akhirnya ‘turun gunung’ untuk menanggapi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wiranto adalah mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) yang pada akhir era Orde Baru merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mencermati dan menghargai pernyataan sikap para purnawirawan TNI. Namun demikian, Wiranto menekankan presiden kendati memiliki jabatan sebagai Panglima Tertinggi TNI, juga memiliki keterbatasan.

    “Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo menghargai dan memahami isi dari delapan poin tuntutan tersebut karena memiliki kedekatan emosional dan sejarah perjuangan yang sama dengan para purnawirawan.

    “Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan, satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa Sapta Marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata Wiranto.

    Kendati demikian, meski menghargai pandangan tersebut, Prabowo belum dapat langsung memberikan tanggapan atas tuntutan-tuntutan itu.

    “Namun tentunya presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan, menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya,” ujar Wiranto.

    Dia juga menjelaskan alasan Prabowo tidak merespons secara cepat, salah satunya karena perlu waktu untuk mempelajari secara rinci isi tuntutan yang dianggap sangat fundamental.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto.

    Kewenangan Terbatas Presiden

    Selain itu, dia menambahkan bahwa kewenangan presiden dibatasi oleh sistem trias politika sehingga ada batasan dalam merespons hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    Dia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh presiden tidak hanya berdasarkan satu sumber informasi, namun mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” ujar Wiranto.

    Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan berpolemik mengenai isu ini.

    Prabowo, kata Wiranto, turut berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik masalah tersebut dan tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan sebagai bangsa.

    “Ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmoniskan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” tambahnya.

    Wacana Pemakzulan Gibran

    Dalam sesi tanya jawab, Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.

    Adapun, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Soeharto ambil alih kekuasaan dari Soekarno, tandai era orde baru

    Soeharto ambil alih kekuasaan dari Soekarno, tandai era orde baru

    Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Indonesia pada 29 April 1967, menandai dimulainya era Orde Baru. (https://tinyurl.com/eth9nptj)

    29 April 1967: Soeharto ambil alih kekuasaan dari Soekarno, tandai era orde baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 29 April 1967, Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, mengakhiri era pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan menandai dimulainya Orde Baru. Peralihan kekuasaan ini terjadi setelah melalui serangkaian ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang melanda Indonesia sejak awal 1960-an. Kondisi negara yang semakin tidak stabil, ditambah dengan peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, membuat Soekarno kehilangan pengaruh politik yang signifikan.

    Pada 1966, Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad memperoleh mandat melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), yang memberi kewenangan untuk mengendalikan situasi negara. Keputusan Soekarno memberikan mandat tersebut memberikan Soeharto posisi yang semakin kuat dalam struktur pemerintahan. Pada 29 April 1967, Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, sementara Soekarno tetap sebagai presiden secara resmi, meskipun kekuasaannya telah berakhir secara praktis.

    Peralihan kekuasaan ini terjadi dalam konteks ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah Soekarno, terutama terkait dengan masalah ekonomi, ketegangan dengan negara-negara Barat, dan instabilitas sosial yang mengancam negara. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia kemudian mengalami program pembangunan yang masif, meskipun dengan pendekatan otoriter yang membatasi kebebasan politik dan membungkam oposisi.

    Bagaimana Soeharto dapat mengambil alih kekuasaan pada 1967? Melalui proses yang panjang, ditandai dengan Supersemar yang memberi kewenangan penuh untuk menangani keadaan darurat. Mengapa peralihan ini penting? Karena menandai berakhirnya era Soekarno dan memulai era Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Apa dampaknya bagi Indonesia? Masa Orde Baru membawa stabilitas politik dan ekonomi namun dengan pengorbanan kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

    Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang mengubah arah perjalanan Indonesia, mengarah pada pemerintahan yang lebih terpusat dan pembangunan yang pesat, meskipun dengan kontroversi yang menyertai pemerintahan otoriter Soeharto.

    Sumber : Sumber Lain

  • Harta Kekayaan Noel Ebenezer, Wamenaker Sebut CPNS Mundur itu Budaya Malas

    Harta Kekayaan Noel Ebenezer, Wamenaker Sebut CPNS Mundur itu Budaya Malas

    PIKIRAN RAKYAT – Noel Ebenezer menyebut momen CPNS mundur adalah budaya malas, simak harta kekayaan sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Pernyataannya tersebut menjadi kontroversial karena dianggap tidak tepat menurut publik.

    Diketahui Immanuel Ebenezer alias Noel adalah Wamenaker kader Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menjabat sejak 21 Oktober 2024. Ia memimpin Kementerian Ketenagakerjaan mendampingi Menteri Yassierli.

    Wamenaker sebut CPNS mundur itu budaya malas

    Immanuel Ebenezer merespons kabar banyak Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mundur. Menurutnya, mereka seharusnya siap ditempatkan dimana saja karena membutuhkan pekerjaan.

    “Lapangan pekerjaan iu terbuka di mana-mana. Nah kayak kemarin (ribuan CPNS mundur), dibuka lapangan pekerjaan, pas mau ditaruh, mundur. Itu berarti apa? Ada budaya yang tidak baik, malas,” ujar pria yang akrab disapa Noel tersebut pada Minggu, 27 April 2025.

    “Industrial kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Jadi ya tetap kita harus punya optimisme ya ke depan, jangan lagi tersesat dengan narasi-narasi malah membuat bangsa ini malah pesimis,” kata Noel di acara Fun Run & Walk May Day 2025 yang digelar Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL-KSARBUMUSI di Jln Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Diketahui ada 1.967 CPNS mundur karena unit kerjanya terlalu jauh dari domisili pekerja, sedang studi S2 dan S3, terkendala izin orang tua, merawat orang tua sakit, serta alasan kesehatan pribadi. Beberapa di antara yang mundur tersebut adalah 10 calon pengisi formasi dokter di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

    Ilustrasi CPNS 2024 mundur, Wamenaker Noel justru menyebut kasus itu sebagai bentuk budaya malas. Antara/Abdul Fatah

    Harta kekayaan Immanuel Ebenezer

    Noel lapor harta kekayaan terakhir kali pada 17 Januari 2025 atau saat awal menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Total hartanya mencapai Rp17,6 miliar. Berikut rinciannya:

    Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/83 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp700.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp1.500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/274 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp1.700.000.000 Tanah Seluas 3090 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp1.545.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 2260 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp6.700.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.145.000.000

    Daftar kendaraan milik Immanuel Ebenezer MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2020, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2015, HASIL SENDIRI, Rp90.000.000
    MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI, Rp16.000.000 MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp430.000.000 MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER 300 VX Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp2.300.000.000

    Total kendaraan: 3.336.000.000

    Daftar harta lainnya milik Immanuel Ebenezer HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp109.500.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp2.029.760.877 Total harta kekayaan: Rp17.620.260.877

    WNI Mati Ditembak Aparat Malaysia, Immanuel Ebenezer: Ini Bukan Orde Baru!

    Wamenaker Sidak Perusahan di Riau, Diduga Menahan Ijazah Mantan Pekerja

    Pernyataan Noel Ebenezer soal CPNS dikecam publik

    Immanuel Ebenezer dianggap keliru saat menganggap CPNS yang mundur sebagai budaya malas. Ia, salah satunya, diminta untuk melakukan kritik kepada diri pemerintah saat terjadi fenomena tersebut yang viral beberapa waktu lalu.

    “Kementerian Tenaga Kerja bukannya melindungi pekerja malah ikut ngata-ngatain pekerja,” kata akun Instagram @suh***

    “Coba wamennya berkantor di papua dgn gaji cpns 80%.. paling blg “mending saya fokus bisnis”,” tulis akun @fer***

    “Kenapa harus begitu kesimpulannya pak? Kenapa bukan cermin dari pemerintah yg semena-mena dalam menyeleksi dan mengelola PNS. Kenapa harus orang lain yg selalu salah? Gak bisa banget ya autokritik ke internal sendiri?” ujar akun @dan***

    “Ini namanya Logical Fallacy kangmaaaaaaaas. Memangnya dari jumlah itu semuanya malas? Punya Wamen kok gaya komukasinya gini amat ya? Tolong lah lainn kali retreat nya dibuat pelatihan public speaking dan Logika berpikir supaya nggak asal njeplak!” kata akun @erm***

    “test CPNS itu benar2 menyeleksi orang2 pintar, sedangkan para mentri dan pejabat tidak pernah ikut test CPNS yg baru, disini bisa dilihat kerja pintar atau kerja kerja kerja tpi kosong. coba test soal CPNS itu wakil nya pasti gak loloss..” ujar akun @lee***

    Demikian harta kekayaan Noel sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menyebut CPNS mundur adalah budaya malas. Pernyataan menteri kader Gerindra tersebut dikecam publik karena dianggap tidak sesuai dengan permasalahan yang ada.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mengulik Asal Mula Istilah May Day di Peringatan Hari Buruh

    Mengulik Asal Mula Istilah May Day di Peringatan Hari Buruh

    Jakarta: Peringatan Hari Buruh jatuh setiap tanggal 1 Mei. Hari Buruh ini juga kerap disebut dengan istilah May Day.

    May Day merupakan perayaan tahunan yang dijadikan momen untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh di berbagai negara, termasuk di Indonesia. 

    May Day telah menjadi simbol perjuangan kelas pekerja di seluruh dunia, namun tidak banyak yang mengetahui asal mula dari istilah May Day.

    Istilah May Day sudah diadopsi secara internasional karena merujuk pada hari pertama di bulan Mei (tanggal 1 Mei) . Istilah ini tidak hanya sekadar tagline atau slogan semata, tetapi dalam sejarahnya juga menjadi ajakan atau panggilan untuk bertindak dan beraksi bersama-sama untuk sebuah hal yang mendesak. 

    Melalui istilah May Day tersebut, para pekerja ingin meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan isu-isu krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ini meliputi masalah-masalah seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, eksploitasi tenaga kerja, perubahan iklim yang berdampak pada pekerja, hingga isu-isu lainnya.
     

     

    Sejarah Hari Buruh

    Hari Buruh lahir dari perjuangan kelas pekerja yang tak kenal lelah untuk meraih hak-hak mereka di tengah perubahan kapitalisme industri. Pada awal abad ke-19, di Eropa Barat dan Amerika Serikat, kondisi kerja yang buruk, intensitas jam kerja yang tinggi, dan upah yang minim memicu perlawanan dari para pekerja.
     
    Pada tahun 1806, pemogokan pertama di Amerika Serikat oleh pekerja Cordwainers menandai awal perjuangan untuk mengurangi jam kerja. Perjuangan ini terus bergulir, didorong oleh tokoh seperti Peter McGuire dan Matthew Maguire, yang memimpin aksi mogok dan berbicara atas nama pekerja untuk tuntutan jam kerja yang lebih manusiawi.

    Pada tahun 1882, McGuire memimpin parade Hari Buruh pertama di New York, menuntut jam kerja delapan jam sehari. Parade ini menjadi inspirasi bagi gerakan serupa di seluruh negara bagian. Oregon menjadi negara bagian pertama yang mengakui Hari Buruh sebagai hari libur umum pada tahun 1887.

    Peristiwa penting terjadi pada tanggal 1 Mei 1886, ketika 400.000 buruh di Amerika Serikat menggelar demonstrasi untuk menuntut jam kerja delapan jam. Peristiwa tragis di Haymarket Square, Chicago, di mana para demonstran ditembaki oleh polisi, mengukir peringatan yang mendalam akan perjuangan pekerja. Pada hari itu, ratusan pekerja tewas, dan pemimpin gerakan dihukum mati, menjadikan mereka martir bagi perjuangan buruh.

    Pada tahun 1889, Kongres Sosialis Dunia memutuskan untuk memperingati Hari Buruh secara internasional pada tanggal 1 Mei. Resolusi ini memicu perayaan May Day di seluruh dunia, di mana pekerja bersatu dalam tuntutan jam kerja yang lebih adil dan hak-hak lainnya.
     
    Di Indonesia, peringatan Hari Buruh dimulai pada tahun 1920. Namun, di masa pemerintahan Orde Baru, peringatan Hari Buruh dikaitkan dengan gerakan komunis dan dihapus sebagai hari libur nasional. Meskipun demikian, setelah jatuhnya rezim tersebut, peringatan May Day kembali marak di Indonesia sebagai wujud solidaritas pekerja.
     
    Hari Buruh bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas di antara pekerja dan terus memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun tantangan masih ada, perayaan May Day menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya hak-hak pekerja dalam masyarakat.

    Jakarta: Peringatan Hari Buruh jatuh setiap tanggal 1 Mei. Hari Buruh ini juga kerap disebut dengan istilah May Day.
     
    May Day merupakan perayaan tahunan yang dijadikan momen untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh di berbagai negara, termasuk di Indonesia. 
     
    May Day telah menjadi simbol perjuangan kelas pekerja di seluruh dunia, namun tidak banyak yang mengetahui asal mula dari istilah May Day.

    Istilah May Day sudah diadopsi secara internasional karena merujuk pada hari pertama di bulan Mei (tanggal 1 Mei) . Istilah ini tidak hanya sekadar tagline atau slogan semata, tetapi dalam sejarahnya juga menjadi ajakan atau panggilan untuk bertindak dan beraksi bersama-sama untuk sebuah hal yang mendesak. 
     
    Melalui istilah May Day tersebut, para pekerja ingin meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan isu-isu krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ini meliputi masalah-masalah seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, eksploitasi tenaga kerja, perubahan iklim yang berdampak pada pekerja, hingga isu-isu lainnya.
     

     

    Sejarah Hari Buruh

    Hari Buruh lahir dari perjuangan kelas pekerja yang tak kenal lelah untuk meraih hak-hak mereka di tengah perubahan kapitalisme industri. Pada awal abad ke-19, di Eropa Barat dan Amerika Serikat, kondisi kerja yang buruk, intensitas jam kerja yang tinggi, dan upah yang minim memicu perlawanan dari para pekerja.
     
    Pada tahun 1806, pemogokan pertama di Amerika Serikat oleh pekerja Cordwainers menandai awal perjuangan untuk mengurangi jam kerja. Perjuangan ini terus bergulir, didorong oleh tokoh seperti Peter McGuire dan Matthew Maguire, yang memimpin aksi mogok dan berbicara atas nama pekerja untuk tuntutan jam kerja yang lebih manusiawi.
     
    Pada tahun 1882, McGuire memimpin parade Hari Buruh pertama di New York, menuntut jam kerja delapan jam sehari. Parade ini menjadi inspirasi bagi gerakan serupa di seluruh negara bagian. Oregon menjadi negara bagian pertama yang mengakui Hari Buruh sebagai hari libur umum pada tahun 1887.
     
    Peristiwa penting terjadi pada tanggal 1 Mei 1886, ketika 400.000 buruh di Amerika Serikat menggelar demonstrasi untuk menuntut jam kerja delapan jam. Peristiwa tragis di Haymarket Square, Chicago, di mana para demonstran ditembaki oleh polisi, mengukir peringatan yang mendalam akan perjuangan pekerja. Pada hari itu, ratusan pekerja tewas, dan pemimpin gerakan dihukum mati, menjadikan mereka martir bagi perjuangan buruh.
     
    Pada tahun 1889, Kongres Sosialis Dunia memutuskan untuk memperingati Hari Buruh secara internasional pada tanggal 1 Mei. Resolusi ini memicu perayaan May Day di seluruh dunia, di mana pekerja bersatu dalam tuntutan jam kerja yang lebih adil dan hak-hak lainnya.
     
    Di Indonesia, peringatan Hari Buruh dimulai pada tahun 1920. Namun, di masa pemerintahan Orde Baru, peringatan Hari Buruh dikaitkan dengan gerakan komunis dan dihapus sebagai hari libur nasional. Meskipun demikian, setelah jatuhnya rezim tersebut, peringatan May Day kembali marak di Indonesia sebagai wujud solidaritas pekerja.
     
    Hari Buruh bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas di antara pekerja dan terus memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun tantangan masih ada, perayaan May Day menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya hak-hak pekerja dalam masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)