Xcloud.id

Event: Ramadhan

  • Google Gandeng Samsung, Bakal Rilis Kacamata AI Tahun Depan

    Google Gandeng Samsung, Bakal Rilis Kacamata AI Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Google secara resmi mengumumkan bakal meluncurkan kacamata AI pertamanya pada 2026. Perusahaan teknologi itu akan memulai pengembangan ekosistem Extended Reality (XR) mereka di masa depan.

    Melansir dari laman resminya Rabu (10/12/2025), Google memastikan akan meluncurkan kacamata berbasis kecerdasan buatan (AI) pertamanya pada tahun depan. 

    Diketahui, Google tidak akan berjalan sendiri dalam pengembangan proyek ini. Perusahaan menggandeng Samsung serta brand kacamata ternama seperti Gentle Monster dan Warby Parker. 

    Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan perangkat yang dihasilkan canggih secara teknis, ringan, bergaya, serta nyaman untuk digunakan sehari-hari, tulis Google.

    Google akan mengembangkan dua kategori kacamata AI yang berbeda guna memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

    Kategori pertama adalah kacamata AI tanpa layar atau screen-free assistance. Perangkat varian ini akan dilengkapi dengan komponen audio visual terintegrasi, meliputi speaker, mikrofon, dan kamera.

    Fokus utama dari varian tanpa layar ini adalah memberikan pengalaman interaksi yang natural. Pengguna nantinya dapat berinteraksi langsung dengan asisten AI Gemini, mengambil foto, hingga mendapatkan bantuan suara tanpa adanya gangguan visual pada lensa kacamata.

    Sementara itu, kategori kedua adalah kacamata AI dengan layar atau display AI glasses. Varian ini menawarkan teknologi yang lebih kompleks melalui penyematan tampilan di dalam lensa (in-lens display).

    Menurut Google, layar tersebut dirancang untuk menampilkan informasi krusial secara privat dan real-time saat dibutuhkan pengguna. Beberapa fitur unggulan yang disiapkan untuk varian ini antara lain navigasi “turn-by-turn” serta fitur terjemahan yang muncul langsung di hadapan mata pengguna.

    Google menegaskan bahwa kedua jenis kacamata ini dirancang dengan ergonomi tinggi agar nyaman dipakai sepanjang hari, sesuai dengan filosofi perusahaan bahwa satu faktor bentuk perangkat tidak bisa diterapkan untuk semua orang.

    Selain perangkat nirkabel, Google juga berencana membuka segmen pasar baru melalui kategori Wired XR Glasses atau kacamata XR berkabel pada tahun depan. Perangkat ini diklaim menawarkan perpaduan unik antara imersi mendalam layaknya headset VR dengan portabilitas kacamata biasa.

    Sebagai langkah awal penetrasi pasar di kategori ini, Google memamerkan “Project Aura” dari XREAL, yang didapuk sebagai perangkat Android XR pertama di segmen tersebut.

    Project Aura disebutkan memiliki spesifikasi bidang pandang atau field of view seluas 70 derajat dan menggunakan teknologi optik see-through. Teknologi ini memungkinkan konten digital seperti jendela aplikasi ganda atau panduan visual yang dilapisi langsung di atas pandangan dunia nyata pengguna.

    Dalam skenario penggunaan praktis, Google mencontohkan perangkat ini dapat digunakan untuk menampilkan panduan perbaikan peralatan rumah tangga yang seolah tertambat secara visual pada objek aslinya, atau membantu aktivitas memasak dengan menampilkan resep digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Microsoft Investasi Rp291 triliun untuk Ekspansi AI di India, Terbesar di Asia

    Microsoft Investasi Rp291 triliun untuk Ekspansi AI di India, Terbesar di Asia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat Microsoft mengumumkan rencana investasi besar-besaran sebesar US$17,5 miliar atau setara Rp291 triliun di India untuk empat tahun ke depan. 

    Strategi ini diambil untuk memperluas jangkauan kecerdasan buatan (AI) dan layanan cloud di negara Asia Selatan tersebut. 

    Melansir dari TechCrunch Rabu (10/12/2025), investasi ini tercatat sebagai penanaman modal terbesar yang pernah dilakukan Microsoft di kawasan Asia. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan pusat data baru, infrastruktur AI, dan program peningkatan keterampilan yang akan berlangsung mulai 2026 hingga 2029.

    Diketahui sebelumnya, komitmen ini merupakan kelanjutan dari investasi sebesar US$3 miliar atau setara Rp 50 triliun yang sebelumnya telah dijanjikan perusahaan pada Januari lalu. 

    Hal ini mengokohkan posisi India yang kian krusial sebagai medan pertempuran utama bagi perusahaan teknologi global, didorong oleh basis pengguna smartphone  dan internet yang sangat masif

    Pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan kunjungan CEO Microsoft Satya Nadella ke India, menyusul pertemuannya dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam strategi ekspansinya, Microsoft mengungkapkan rencana pembukaan wilayah pusat data baru di Hyderabad pada pertengahan 2026.

    Infrastruktur di Hyderabad ini digadang-gadang akan menjadi pusat data terbesar milik Microsoft di India, mencakup tiga zona ketersediaan dengan luas area yang digambarkan perusahaan setara dengan dua stadion Eden Gardens.

    Selain pembangunan baru, Microsoft menegaskan akan terus memperluas tiga wilayah pusat data yang sudah beroperasi di Chennai, Hyderabad, dan Pune. 

    Langkah agresif Microsoft ini secara langsung memberikan tekanan pada pesaing utamanya seperti Google, Amazon, dan OpenAI yang juga tengah memperkuat kehadiran mereka di pasar India. Google, misalnya, baru-baru ini mengumumkan rencana investasi US$15 miliar untuk membangun hub AI dan infrastruktur pusat data di negara tersebut.

    Adapun sebagai bagian dari dorongan digital ini, Microsoft turut mengumumkan kolaborasi strategis dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan India. Kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan kemampuan AI canggih ke dalam dua platform publik digital unggulan pemerintah, yakni e-Shram dan National Career Service.

    Integrasi tersebut akan memanfaatkan layanan Azure OpenAI milik Microsoft untuk memberikan akses multibahasa, pencocokan pekerjaan berbantuan AI, analitik prediktif terkait tren keterampilan, serta pembuatan resume otomatis. Layanan ini ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 310 juta pekerja informal. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dalam waktu dekat untuk membahas rencana pembentukan entitas baru yang disebut InfraCo.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komdigi, khususnya dalam hal konektivitas digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan InfraCo masih berupa rencana yang akan diputuskan dalam grup Telkom.

    “Ini rencana Telkom yang akan nanti diputuskan dalam grup mereka. Jadi, masih berupa rencana dan dalam waktu dekat kami akan panggil,” ujarnya dalam forum ruang diskusi bersama Komisi I DPR RI dikutip Selasa (09/12/2025).

    Meutya menambahkan bahwa pemanggilan tersebut guna melihat kesesuaian InfraCo dengan Komdigi yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas-tugas utama terkait dengan konektivitas.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, Telkom InfraCo berpotensi memberikan kontribusi terhadap program infrastruktur digital pemerintah.

    “Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut membantu pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur,” katanya dalam forum yang sama.

    Sebelumnya melansir dari Bisnis, Infranexia merupakan brand PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi lewat skema network sharing. Aset Telkom yang belum optimal penggunaannya akan dibuka untuk operator telekomunikasi lain.

    Langkah pemindahan aset infrastruktur Telkom ke anak usaha Infranexia kini sudah mencapai 60% untuk fase pertama. Sisanya ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji menyebut Infranexia berpotensi menjadi “The Next Telkomsel” berkat nilai aset yang tinggi. Dengan gross asset lebih dari Rp130 triliun, Infranexia diproyeksi menjadi mesin pendapatan baru Telkom.

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Seno dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Setelah proses pemisahan selesai, Telkom akan menentukan langkah berikutnya. Opsi yang ada adalah initial public offering (IPO) di bursa atau menggandeng mitra strategis.

    Persiapan mencakup pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, hingga tata kelola yang atraktif bagi investor jangka panjang. Transformasi ini menegaskan visi Telkom menjadikan Infranexia sebagai platform pertumbuhan dan inovasi, bukan sekadar wadah aset pasif. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • DPR Nilai Sanksi PP Tunas Terlalu Lembek, Bandingkan Denda Rp500 Miliar Australia

    DPR Nilai Sanksi PP Tunas Terlalu Lembek, Bandingkan Denda Rp500 Miliar Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi I DPR RI. 

    Aturan yang diteken pada Maret 2025 ini dinilai masih lunak karena minim sanksi tegas terhadap raksasa teknologi global, sangat kontras dengan denda Rp500 miliar yang diterapkan Australia.

    Anggota Komisi I  DPR RI Nico Siahaan menilai PP Tunas masih terlalu halus, terlalu lunak, dan pembatasannya tidak jelas jika dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan di negara lain. 

    Kritik ini mencuat lantaran regulasi tersebut dianggap belum memberikan efek gentar bagi perusahaan teknologi multinasional. Sebagai pembanding, aturan serupa di Australia diklaim menerapkan sanksi finansial yang jauh lebih berat.

    “Australia itu sanksinya 49,9 juta dolar atau setara sekitar Rp500 miliar untuk aplikasi yang gagal menerapkan kepatuhan pengawasan usia, jadi enggak main-main,” ungkap Siahaan dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Komunikasi dan Digital, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Diketahui, inti dari regulasi ini adalah mengatur mekanisme penundaan akses bagi anak untuk membuat akun media sosial berdasarkan batasan usia, yakni 13, 16, dan 18 tahun.

    Pemerintah menegaskan bahwa sanksi ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) jika sistem mereka “kebobolan” meloloskan pengguna di bawah umur. Dengan demikian, beban kepatuhan tidak diletakkan pada orang tua atau anak, melainkan pada penyedia platform.

    Sementara itu, PP Tunas dinilai masih berbentuk himbauan dengan sanksi administratif yang belum terinci. Anggota DPR menyoroti bahwa ketidakjelasan mengenai bentuk dan besaran sanksi administratif membuat posisi tawar Indonesia lemah di hadapan platform global.

    Merespons kritik tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid berdalih bahwa pemilihan narasi regulasi disesuaikan dengan “budaya timur”. Komdigi menggunakan istilah “penundaan kesiapan anak” alih-alih “larangan” agar lebih dapat diterima publik.

    Adapun tantangan implementasi masih membayangi karena aturan turunan belum rampung. Rincian mengenai sanksi administratif dan kategori profil risiko PSE (kategori risiko tinggi atau rendah) akan ditentukan dalam Peraturan Menteri (Permen) yang saat ini masih dalam proses perumusan.

    Menteri Komdigi menyebutkan belum dapat mengumumkan platform mana yang masuk kategori risiko tinggi karena masih melakukan uji petik dan survei masukan. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum, mengingat masa transisi PP Tunas ditetapkan maksimal 2 tahun hingga Maret 2027. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Serangan Siber Tanpa Campur Tangan Manusia Diprediksi Makin Marak pada 2026

    Serangan Siber Tanpa Campur Tangan Manusia Diprediksi Makin Marak pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku kejahatan siber diprediksi makin merajalela pada 2026. Hal ini karena operasi mereka akan sepenuhnya terotomatisasi atau tanpa campur tangan manusia mulai dari pengintaian hingga pemerasan.

    Kemampuan ini didukung oleh perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan sistem otomasi yang kini berjalan dengan kecepatan, skala, dan kompleksitas yang sangat masif dan signifikan.

    Prediksi ini disampaikan Trend Micro Incorporated dalam laporan tahunan Security Predictions Report 2026 yang dirilis pada Selasa (9/12/2025). Perusahaan keamanan siber global asal Jepang ini memperingatkan bahwa tahun depan akan menjadi tonggak penting dalam transformasi kejahatan siber.

    Lead Forward-Looking Threat Research di Trend Micro Ryan Flores mengatakan kejahatan siber tidak lagi beroperasi sebagai industri jasa, melainkan menjadi industri yang sepenuhnya terotomatisasi.

    Menurutnya, para defender atau tim keamanan perusahaan kini menghadapi era di mana agen-agen AI dapat menemukan, mengeksploitasi, dan memonetisasi kelemahan tanpa campur tangan manusia.

    “Tantangan bagi para defender bukan sekadar mendeteksi serangan, tetapi juga mengimbangi tempo ancaman yang dikendalikan oleh mesin,” ujar Ryan dikutip Selasa (09/12/2025).

    Laporan tersebut menyoroti bagaimana AI generatif dan sistem agentik tengah mentransformasi ekonomi kejahatan siber.

    Pembobolan tanpa campur tangan manusia yang beradaptasi secara real time, malware polimorfik yang terus menulis ulang kodenya sendiri, dan social engineering berbasis deepfake akan menjadi alat standar penyerang.

    Otomatisasi yang sama juga diprediksi akan membanjiri perusahaan dengan kode sintetis, model AI yang dirusak, dan modul cacat yang tersembunyi di dalam alur kerja sah. Kondisi ini mengaburkan batas antara inovasi dan eksploitasi.

    Lingkungan hybrid cloud, rantai pasokan software, dan infrastruktur AI diprediksi menjadi target utama pada 2026. Paket open source yang dirusak, container image berbahaya, dan identitas cloud dengan hak akses berlebihan akan menjadi vektor serangan yang umum.

    Sementara itu, kelompok-kelompok yang disponsori negara akan makin beralih ke strategi “harvest-now, decrypt-later”. Sebagai informasi, strategi ini melibatkan pencurian data terenkripsi dengan keyakinan bahwa kemajuan komputasi kuantum di masa depan akan memungkinkan data tersebut didekripsi.

    Melansir dari laporan tersebut, ransomware berkembang menjadi ekosistem yang dikendalikan AI dengan kemampuan mengelola dirinya sendiri. Sistem ini mampu mengidentifikasi korban, mengeksploitasi kelemahan, dan bahkan bernegosiasi dengan target melalui bot pemerasan otomatis.

    Para peneliti ancaman di Trend Micro memprediksi bahwa upaya ini akan menjadi lebih cepat, lebih sulit dilacak, dan lebih persisten yang didorong oleh data bukan hanya enkripsi.

    Trend Micro menyarankan agar organisasi di seluruh dunia beralih dari pertahanan reaktif ke ketahanan proaktif. Caranya dengan mengintegrasikan keamanan dalam setiap lapisan pengadopsian AI, operasional cloud, dan pengelolaan rantai pasokan.

    Organisasi yang mengintegrasikan penggunaan AI etis, pertahanan adaptif, dan pengawasan manusia diprediksi akan meraih kesuksesan di masa depan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • 60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemulihan infrastruktur telekomunikasi pasca bencana di Aceh terkendala pasokan listrik. Akibatnya, sebanyak 60,7% Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tersebut masih belum berfungsi meski perangkat dalam kondisi baik.

    Adapun banjir besar menerpa wilayah Aceh pada 28 November 2025 tengah malam. Dampaknya, sejumlah korban jiwa berjatuhan dan infrastruktur alami kerusakan.

    Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid melaporkan pemulihan jaringan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah mencapai 95% dan 97-98%. Namun, Aceh masih menjadi pekerjaan rumah terbesar.

    Meutya menegaskan hambatan utama pemulihan BTS di Aceh adalah ketiadaan pasokan daya listrik.

    “Kita masih punya PR di Aceh, yaitu 60,7% masih terdampak, ini dikarenakan power,” ujar Menteri Komdigi, dikutip di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (9/12/2025).

    Menteri memproyeksikan pemulihan BTS dapat langsung melonjak hingga 75% jika pasokan listrik pulih. Kondisi ini juga menunjukkan ketergantungan mutlak infrastruktur telekomunikasi terhadap ketersediaan energi listrik.

    Komdigi mengakui percepatan pemulihan konektivitas di Aceh sangat bergantung pada kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Koordinasi lintas sektor ini menjadi titik kritis dalam penanganan pascabencana.

    “Kami akui untuk di Aceh kami masih perlu bekerja lebih giat lagi terkhusus bekerja sama dengan PLN, karena saat ini memang listriknya belum pulih sehingga BTS-BTS belum dapat berjalan dengan baik,” kata Menteri Komdigi.

    Untuk menjamin koordinasi tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, Komdigi mengerahkan solusi berbasis satelit. Sebanyak 17 titik dilayani Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dan 91 titik menggunakan Starlink, berdasarkan usulan masyarakat dan anggota Komisi I DPR.

    Penggunaan teknologi satelit ini ternyata memiliki keterbatasan teknis. Dalam rapat dengan Komisi I, terungkap Starlink tidak stabil saat digunakan secara bergerak di medan bencana.

    Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam menyampaikan laporan relawan lapangan soal kendala operasional Starlink.

    “Starlink itu kalau dia dalam keadaan diam dia bisa beroperasi, tapi kalau dia bergerak katanya dia hilang jaringannya,” ujar Maryam dalam rapat yang sama. Keterbatasan ini menambah kerumitan operasi penyelamatan yang menuntut mobilitas tinggi dari tim di lapangan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial. 

    Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa “negara tidak hadir”.

    Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

    Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

    “Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

    Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

    Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai “kalah viral” dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

    Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai “The One Who Stole the Show”.

    Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik. 

    Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan “mencuri panggung”, secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

    DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

    Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang “sangat tidak baik” terkait kepentingan umum. Narasi “negara tidak hadir” yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

    Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Rumah Sakit di Korsel Terkena Ransomware, Peretas Minta Tebusan Bitcoin

    Rumah Sakit di Korsel Terkena Ransomware, Peretas Minta Tebusan Bitcoin

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumah sakit di Korea Selatan alami penderitaan akibat serangan ransomware dan kebocoran data yang mengekspos informasi medis sensitif. Peretas kemudian meminta tebusan berupa bitcoin.

    Melansir dari Korea JoongAng Daily Senin (08/12/2025), para pejabat medis setempat mengungkapkan bahwa mayoritas fasilitas kesehatan masih sangat rentan terhadap serangan digital. 

    Lemahnya infrastruktur keamanan siber serta ancaman dari orang dalam menjadi celah utama yang dieksploitasi pelaku kejahatan.

    Salah satu insiden mencolok menimpa sebuah rumah sakit di Seoul yang baru-baru ini, yang menyasar sistem rekam medis elektronik mereka. 

    Para peretas melancarkan serangan ransomware dan menuntut pembayaran dalam jumlah besar menggunakan Bitcoin.

    Demi memulihkan operasional, manajemen rumah sakit akhirnya memilih membayar tebusan tersebut. Namun, tindakan kontroversial itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum medis yang berlaku. 

    Pasalnya, pihak rumah sakit tidak melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.

    Modus serangan kian canggih juga terungkap dalam kasus di rumah sakit besar lainnya. Peretas berhasil menyusup melalui jaringan bypass sekunder yang tidak memiliki kontrol keamanan memadai.

    Kepala Pusat Perlindungan Informasi Medis Korea Social Security Information Service (SSIS)n Lee Sung-hoon menjelaskan bahwa serangan kini bersifat berlapis.

    “Penyerang menanamkan kode malware terlebih dahulu, meluncurkan program ransomware, kemudian mencoba serangan ketiga untuk mencuri data internal,” ujar Lee.

    Beruntung, dalam kasus jaringan bypass tersebut, sistem pemantauan SSIS berhasil mendeteksi anomali dan menginstruksikan staf untuk segera mencabut kabel LAN, sehingga krisis dapat dihindari. SSIS mencatat telah mendeteksi sekitar 200 upaya serangan sepanjang tahun lalu dan tahun ini.

    Kendati risiko tinggi, adopsi layanan keamanan di sektor ini masih sangat rendah karena kendala biaya. Layanan pemantauan SSIS memakan biaya 12 juta hingga 18 juta won (sekitar Rp 136 juta hingga Rp 204 juta) per tahun.

    Data juga menunjukkan ketimpangan adopsi yang mengkhawatirkan, yakni hanya 19 dari 35 rumah sakit umum swasta dan 20 dari 270 rumah sakit umum yang menggunakan layanan ini. Angka ini makin tragis di tingkat fasilitas pertama, di mana dari 70.000 klinik lokal, hanya 5 yang terdaftar menggunakan layanan proteksi tersebut.

    Selain ancaman eksternal, kebocoran data internal juga menjadi sorotan. Pada Juli 2023, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi menemukan 17 rumah sakit besar membocorkan data pribadi 180.000 pasien. Investigasi mengungkap karyawan memotret atau mengunduh data pasien ke USB untuk diserahkan ke perusahaan farmasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Elon Musk (X) Balas Blokir Akun Iklan Komisi Eropa Setelah Didenda Rp2,3 Triliun

    Elon Musk (X) Balas Blokir Akun Iklan Komisi Eropa Setelah Didenda Rp2,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan antara platform X, platform media sosial milik Elon Musk, dan regulator Uni Eropa memuncak pada akhir pekan ini. 

    Manajemen X secara resmi menutup akun iklan milik Komisi Eropa tak lama setelah lembaga tersebut menjatuhkan denda sebesar US$140 juta dollar atau sekitar Rp2,3 triliun kepada perusahaan milik Elon Musk tersebut.

    Sanksi finansial itu merupakan denda pertama yang dikeluarkan Komisi Eropa di bawah aturan Digital Services Act (DSA). 

    Regulator menilai sistem verifikasi berbayar centang biru X bersifat menyesatkan dan membuat pengguna rentan terhadap penipuan serta peniruan identitas. Selain itu, repositori iklan X juga dinilai gagal memenuhi standar transparansi yang diwajibkan undang-undang.

    Melansir dari TechCrunch Senin (08/12/2025), Head of Product X, Nikita Bier, merespons dengan mengumumkan langkah balasan yang kontroversial. 

    Bier menegaskan bahwa penutupan akun iklan Komisi Eropa bukan disebabkan oleh denda yang dijatuhkan, melainkan karena temuan teknis mengenai aktivitas akun tersebut.

    Bier menuduh Komisi Eropa telah masuk ke dalam “akun iklan yang tidak aktif” (dormant ad account) untuk memanfaatkan celah keamanan pada fitur Ad Composer. 

    Celah ini diduga digunakan untuk memposting tautan yang menipu pengguna agar mengira konten tersebut adalah video, sekaligus untuk meningkatkan jangkauan postingan secara artifisial.

    “Seperti yang Anda ketahui, X percaya bahwa setiap orang harus memiliki suara yang setara di platform kami. Namun, tampaknya Anda (Komisi Eropa) percaya bahwa aturan tidak berlaku untuk akun Anda,” tulis Bier dikutip Senin (08/12/2025).

    Bier menambahkan bahwa akun iklan Komisi tersebut kini telah dihentikan. Dia juga mengklaim bahwa celah tersebut belum pernah disalahgunakan sedemikian rupa sebelumnya dan saat ini telah diperbaiki.

    Di sisi lain, pemilik X, Elon Musk, memberikan reaksi keras terhadap denda tersebut. Dalam unggahannya, Musk menyebut keputusan denda itu sebagai “omong kosong” dan menyuarakan sentimen anti-Uni Eropa dengan tagar “AbolishTheEU”.

    Menanggapi tuduhan X, juru bicara Komisi Eropa memberikan klarifikasi kepada TechCrunch. Pihaknya membantah melakukan manipulasi dan menegaskan bahwa Komisi selalu menggunakan platform media sosial dengan itikad baik.

    “Komisi hanya menggunakan alat yang disediakan oleh platform itu sendiri untuk akun korporat kami, dalam hal ini adalah alat ‘Post Composer’ di X,” ujar juru bicara tersebut.

    Pihak Komisi Eropa menekankan bahwa mereka mengharapkan alat-alat yang disediakan platform sejalan dengan syarat dan ketentuan serta kerangka hukum yang berlaku. Menariknya, juru bicara tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa Komisi sebenarnya telah menangguhkan aktivitas periklanan berbayar di X sejak Oktober 2023, dan kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini.

    Terlepas dari perseteruan ini, X kini dihadapkan pada ultimatum ketat. Regulator memberikan waktu 60 hari bagi X untuk menanggapi masalah centang biru dan 90 hari untuk pelanggaran transparansi iklan. Jika gagal mematuhi tenggat waktu tersebut, perusahaan berisiko menghadapi hukuman tambahan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • DOSS Ekspansi Regional ke Singapura Tahun Depan

    DOSS Ekspansi Regional ke Singapura Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Sukses Digital Tbk. (DOSS) fokus memperkuat posisi regionalnya di industri kreatif dengan memperluas layanan ke Singapura pada 2026. Perusahaan baru resmi ditunjuk sebagai distributor eksklusif Snaproll untuk pasar Indonesia dan Singapura.

    Snaproll merupakan mini camera lifestyle yang sedang berkembang pesat secara global, dikenal dengan desainnya yang terinspirasi dari roll film serta hasil gambar dengan nuansa film simulation yang memberikan karakter visual khas.

    Produk ini mewakili tren baru di kalangan pengguna muda dan lifestyle market, dan kehadirannya menjadi kategori pelengkap yang memperkuat portofolio DOSS tanpa mengubah fokus utama perusahaan terhadap pengembangan ekosistem kreatif secara menyeluruh.

    “Ini sekaligus menjadi langkah awal yang memperkuat rencana ekspansi DOSS ke Singapura pada tahun 2026,” ujar CEO DOSS Tahir Matulatan dikutip Selasa (9/12/2025)

    Tahir mengatakan dengan perluasan mandat distribusi lintas negara ini, DOSS semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain regional yang tidak hanya mengelola ritel dan komunitas kreatif di Indonesia, tetapi juga bersiap untuk menghadirkan standar layanan dan pengalaman yang sama di pasar internasional.

    Sekadar informasi DOSS menunjukkan pertumbuhan solid pada 2025, ditandai dengan peningkatan penjualan dan laba bersih yang signifikan didorong oleh tren konten digital dan ekspansi ekosistem kreatifnya.

    Perusahaan mencatatkan penjualan Rp623,9 miliar atau tumbuh 40% year on year/YoY. Pertumbuhan tersebut membuat laba perusahaan tumbuh dua digit atau 46% YoY menjadi Rp26,5 miliar pada periode tersebut.

    Adapun DOSS melantai di Bursa Efek Indonesia Agustus 2024.

    Tahir mengatakan setelah IPO, DOSS akan tancap gas ekspansi. Sebanyak 27,4% dari dana IPO akan dimanfaatkan untuk belanja modal seperti sewa gerai dan pengembangan gerai baru. Kemudian, belanja modal juga dimanfaatkan untuk biaya ekspansi gerai lama di Ratu Plaza Mall termasuk biaya sewa seluas 3,000 meter persegi.

    “Pasca IPO dalam waktu dekat, kami ada pembangunan gerai baru. Dalam waktu dekat, akan membuka satu tempat all in one dengan luas 3.000 meter persegi. Di tempat itu kami mau semua orang mendapatkan experience produk dan layanan,” katanya dalam acara konferensi pers pencatatan perdana saham DOSS.

    Sementara sisanya, sekitar 72,6% dana dari IPO diperuntukan sebagai modal kerja kegiatan usaha utama perseroan, operasional, serta beban usaha 2024 dan 2025 di Ratu Plaza Mall, gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan Medan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)